Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Selama tiga dekade distribusi komoditi pupuk Urea diatur secara ketat untuk mendukung program pemerintah di bidang peningkatan produksi pertanian dan swasembada beras. Masalahnya adalah pemerintah telah membuat kebijakan penghapusan tata niaga pupuk dan pencabutan subsidi, namun di sisi lain pemerintah masih memberikan subsidi untuk daerah sulit dijangkau (remote area) dan mengawasi ekspor Urea. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan formulasi, implementasi dan implikasi kebijakan distribusi pupuk Urea di Indonesia dengan cara menelusuri latar belakang yang mendasari kebijakan tersebut. Kerangka pemikiran ekonomi politik digunakan untuk menjelaskan latar belakang di dalam formulasi kebijakan, dan menjelaskan implementasinya serta implikasi kebijakan terhadap pelaku distribusi. Metode penelitian menggunakan analisis deskriftif dengan satuan analisisnya adalah Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di bidang pengadaan dan penyaluran pupuk. Data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai publikasi dan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam kebijakan distribusi pupuk pada departemen terkait dan pelaku distribusi yang terlibat sehingga mewakili untuk diolah, dianalisis dan diinterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) formulasi kebijakan distribusi Urea di Indonesia dilatarbelakangi oleh kepentingan masing-masing departemen terkait dalam mewujudkan misi yang ingin dicapai, (2) peranan Pemerintah sangat dominan di dalam pengaturan masalah pupuk mulai dari tingkat investasi, produksi, distribusi dan penetapan harga eceran, (3) peranan pemerintah secara bertahap mulai berkurang sejak desember 1998 dengan hanya mengatur masalah pengadaan untuk kebutuhan dalam negeri dan penetapan ijin ekspor Urea, (4) implikasi kebijakan terhadap pelaku distribusi adalah mereka menikmati monopoli di dalam pendistribusian pupuk Urea untuk tanaman pangan sehingga tidak memberikan kesempatan kepada pelaku lain untuk terlibat di dalam distribusi dan pemasaran pupuk Urea, dan (5) hapusnya tata niaga pupuk telah mampu menghilangkan distorsi yang selama ini terjadi di dalam distribusi pupuk Urea untuk tanaman pangan. Penelitian menyarankan/merekomendasikan beberapa hal berikut : (1) dalam formulasi kebijakan yang menyangkut masalah pupuk Urea hendaknya diperhatikan aspek sosio ekonomi yang berdampak pada petani, (2) pengawasan mutu perlu diatur kembali dalam rangka menertibkan peredaran pupuk alternatif, dan (3) ekonomi-politik kenaikan harga pupuk perlu dikaji dalam penelitian tersendiri.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan dan dampak transformasi suatu kebijakan, khususnya menyangkut kebijakan tata niaga menuju kebijakan mekanisme pasar pada industri pupuk di Indonesia pada tatanan pengadaan dan penyaluran. Mengamati komoditas pupuk yang saat ini seolah-olah berkembang menjadi komoditas politik, artinya harga dan ketersediaan produk pupuk berpengaruh besar dalam mendinginkan sekaligus memanaskan suhu politik dan pilar ekonomi mikro, maka dalam kondisi seperti ini campur tangan pemerinath menjadi sangat penting dalam kapasitas pemerintah sebagai regulator dan stabilisator pembangunan. Melalui pendekatan ekonomi, politik dan kebijakan, penelitian ini bertujuan : pertama, untuk mendeskripsikan model kerangka analisis structure, consuct, performance (SCP) industri pupuk di Indonesia. Kedua, menelusuri dampak transformasi kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk pada tatanan industri pupuk di Indonesia dari kebijakan tata niaga menuju mekanisme pasar, di mana pada tatanan era mekanisme pasar distributor tidak diwajibkan memenuhi region tertentu, tetapi bebas menjual pada pasar yang dikehendakinya, kondisi ini berpotensi memunculkan pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan. Ketiga, melihat sejauh mana urgensi keberadaan pupuk khususnya pupuk urea bagi kebutuhan sektor pertanian. Sehingga dengan bantuan koefisien nilai-nilai elastisitas harga, elastisitas silang, maupun elastisitas pendapatan terhadap permintaan pupuk urea, kita dapat menarik kesimpulan seberapa besar arti pentingnya pupuk bagi petani dan sektor pertanian. Ketiga, menelaah solusi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dalam kondisi sulit di tengah-tengah kelangkaan pupuk yang semakin meluas akhir-akhir ini.

Abstrak :
Keagenan tunggal adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang saling berhubungan dai ani bidang pemasaran barang industri tertentu; d i mana pihak yang satu, merupakan pemilik dari barang tersebut, yaitu pihak agen tunggal, bertindak sebagai perantara yang barang industri pihak prinsipal kepada pihak ke tiga. yaitu pihak prinsipal, sedangkan pihak yang lain, memasar kan Di dalam hubungan ini dapat timbul masalah, apabila para pihak tunduk atau menganut sistem hukum yang berbeda; dimana pihak prinsipal tunduk di bawah hukumnya sehari-hari yaitu sedangkan pihak agen tunggal tunduk di bawah timbul berkisar hukum luar negeri/asing, hukum Indonesia. Pada umumnya masalah yang sekitar masai ah hukum yang akan berlaku dalam perjanjian perjanjian oleh para pihak, kewajiban pihak agen tunggal yang dirugikan perse1 i sihan/sengketa yang kemudian hari. Di tersebut, masalah pemutusan untuk memberi ganti rugi kepada dan jiuga masalah mengenai penyelesaian mungkin timbul di antara para pihak di Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur mengenai perjanjian keagenan tunggal, tetap terdapat perselisihan, peraturan meskipun demikian tidak jarang dalam praktek Oleh karena itu yang ada lebih digalakkan berlakunya, perlulah ki ranya agar para pihak dapat melaksanakan Per janjian keagenan tunggal dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.