Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Norma global merujuk pada harapan bersama atau standar perilaku yang dianggap pantas dan diharapkan diterima oleh semua negara di seluruh dunia. Salah satu aspek dari norma global adalah norma kesehatan global, yang telah diterima dan dijadikan lembaga di Indonesia karena dianggap penting dan relevan bagi masyarakatnya. Namun, terdapat kendala dalam adopsi norma global terkait kesehatan reproduksi, khususnya norma global anti-FGM, di Indonesia. Negara ini menempati peringkat ketiga tertinggi dalam praktik sunat perempuan setelah Gambia dan Mauritania. Di Indonesia, Gorontalo adalah salah satu wilayah dengan angka praktik FGM tertinggi dengan 83,7% dari anak perempuannya mengalami FGM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengapa norma global anti-FGM gagal diadopsi di Gorontalo, Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menerapkan analisis thematic analysis. Pengumpulan data dilakukan melalui interview, kuesioner, dokumen resmi pemerintah, jurnal, buku, dan artikel daring. Konsep yang digunakan sebagai kerangka pemahaman dalam penelitian ini adalah konsep internalisasi norma milik Amitav Acharya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 aspek penyebab kegagalan adopsi norma global anti-FGM di Gorontalo, Indonesia yaitu kuatnya nilai, norma dan kepercayaan masyarakat Gorontalo (people aspect), lemahnya NGO dalam menyuarakan isu FGM (transmission belt aspect), dan ketidakseriusan pemerintah dalam legalitas pelarangan FGM (state aspect). 

---

Global norms refer to shared expectations or standards of behaviour that are considered appropriate and expected to be accepted by all countries worldwide. One aspect of global norms is global health norms, which have been accepted and institutionalized in Indonesia because they are considered essential and relevant to society. However, there are obstacles to the adoption of global norms related to reproductive health, particularly anti-FGM global norms, in Indonesia. The country ranks third highest in the practice of female circumcision after Gambia and Mauritania. In Indonesia, Gorontalo is one of the regions with the highest FGM rate, with 83.7% of its girls undergoing FGM. Therefore, this study aims to answer why the global anti-FGM norm failed to be adopted in Gorontalo, Indonesia. The research uses a qualitative method by applying thematic analysis. Data were collected through interviews, questionnaires, official government documents, journals, books, and online articles. Amitav Acharya's concept of norm internalization is used as the analysis framework in this research. The results showed that there are three leading causes for the failure of the adoption of global anti-FGM norms in Gorontalo, Indonesia, namely: the strong values, norms and beliefs of the Gorontalo community (people aspect), the weakness of NGOs in voicing the issue of FGM (transmission belt aspect), and the government's lack of seriousness in the legality of prohibiting FGM (state aspect)."

"Penelitian ini membahas mengenai praktek Female Genital Mutilation (FGM) di Mesir yang masih terjadi, meskipun negara ini telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) 1981, Kovensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) 1982, Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC) 1990, dan Konvensi tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1997. Dalam perspektif norma hak asasi manusia Internasional, praktik FGM ini melibatkan diskriminasi dan kontrol atas kehidupan sosial perempuan, pelanggaran hak untuk bebas dari diskriminasi gender, hak untuk hidup dan integritas fisik, hak atas kesehatan fisik dan mental yang maksimal, dan hak untuk mendapatkan kesehatan fisik dan mental serta hak atas perlindungan anak. Teori norma HAM Internasional yang dicetuskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Teori Lokalisasi Norma yang dicetuskan oleh Amitav Acharya, digunakan sebagai alat analisa untuk membahas isu ini. Dengan menggunakan Teori lokalisasi norma, penelitian ini mengeksplorasi proses penerimaan norma eksternal baru di negara dengan budaya patriarki serta bagaimana Pemerintah Mesir berhasil mencapai konsensus dengan semua actor domestik untuk kepentingan bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan studi dokumen. Lewat analisis data naratif hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa FGM bertentangan dengan norma HAM internasional dalam konvensi-konvensi internasional.

---

This research discusses the practice of Female Genital Mutilation (FGM) in Egypt which still occurs, even though this country has ratified various international conventions such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1981, the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1982, the Convention on the Rights of the Child (CRC) 1990, and the Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) 1997. In the perspective of International Human Rights Norms, the practice of FGM involves gender discrimination, a violation the right to be free from gender discrimination, the right to life and physical integrity, the right to maximum physical and mental health, and the right to child protection. Theory of International Human Rights norms which was coined in the Universal Declaration of Human Rights and the Theory of norm localization which was coined by Amitav Acharya, are used to analysis this issue. Using Norm Localization Theory, this research explores the process of accepting new external norms in a country with a patriarchal culture and how the Egyptian Government succeeded in reaching consensus with all domestic actors for the common good. This research uses qualitative research methods with data collection methods through literature study and document study. Through narrative data analysis, research findings show that FGM is contrary to international human rights norms in international conventions."