Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mempelajari pengaruh dari program KB, preferensi fertilitas pasangan dan faktor sosial ekonomi demografi terhadap keinginan mempunyai anak (lagi) pada suami dan istri. Data yang digunakan adalah data pasangan hasH Survei Demografi dan Kesahatan Indonesia 2007 dengan menerapkan metode analisis tabu1asi silang dan regresi logistik biner. Analisis dilakukan secara terpisah masing masing hasil analisis menyimpulkan bahwa suami yang bersama istrinya sama-sama tidak menyetujui program KB, sama-sruna tidak mengetahui tempat untuk rnemperoleh alatlcara KB, menyatakan tidak pernah berdiskusi tentang KB. sama-sama ingin mempunyai anak (lagi), berusia Jebih muda, berpendidikan lebih tinggi dan mernpunyai 0..2 orang anak masih hldup mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk mempunyai anak (lagi). Sementara pada istri, kecenderungan untuk mempunyai anak (lagi) lebih tinggi pada istri yang bersarna suaminya sarna-sama tidak menyetujui program KB, sarna-sarna tidak menget.ahui ternpat untuk memperolah alatlcara KB, sarna-sama ingin mempunyai anak (lagi), berusia lebih muda, berpendidikan !ebih tinggi, mernpunyai 0-2 orang anak rnasih hidup, tinggal di pedesaan dan berada pada rumah tangga dengan status ekonomi bawah.

---

This research aims to study the effect of family planning program, fertility preference of spouse's and other social) economic and demographic characteristics on husband and wife desire for a (another) child. This study uses couple's data from the 2007 Indonesian Demographic and Health Survey (DHS) using contingency tab1e and logistic regression analysis methods. The analysis is done separately for husbands and wives. The husbands are more likely to want to have a (another) child when both husband and wife dissaprove family planning, lack of knowledge about family planning and when they both desire a (another) child. They are also more likely to want to have a (another) child when they never discussed family planning with their wives. The husbands who have not bad any child or had less then 2 child, who are younger and more educated are more likely to want to have a (another) child. The wives are also more likely to want to have a (another) child when both husband and wife dissaprove family planning, lack of knowledge about family planning and when they both desire a (another) child. They are also more likely to want to have a (another) child when they have not had any child or had less then 2 child. The wives who are younger, more educatedliving in rural areas, and from lower economic background arc more likely to desire a (another) child."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program keluarga berencana di Indonesia yang berbeda waktu penerapannya menurut regional (wilayah) yaitu Jawa Bali, Luar Jawa Bali-I (LJB-I) dan Luar Jawa Bali-II (LJB-II) terhadap perilaku fertilitas remaja usia 15-24 tahun. Situasi lingkungan struktural berupa sistem pemerintahan yang berubah dari era orde baru ke era reformasi dan era otonomi daerah hingga desentralisasi. Perekonomian Indonesia yang terkena dampak krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 mengakibatkan turunnya nilai rupiah sehingga kemampuan belanja negara pada sektor kesehatan termasuk keluarga berencana menurun drastis. Analisis kohort menggunakan data SDKI-2012 dengan 45.607 responden wanita usia subur, diantaranya terdapat 34.865 wanita pernah kawin dengan periode pengamatan 1978 hingga 2012. Dari hasil pengolahan ditemukan ada perubahan perilaku fertilitas remaja usia 15-24 tahun. Pola perubahan perilaku fertilitas remaja usia 15-24 tahun berbeda antar regional zona penerapan program keluarga berencana. Perubahan perilaku fertilitas remaja usia 15-24 tahun terbukti dipengaruhi situasi lingkungan struktural dengan adanya perubahan sistem pemerintahan khususnya otonomi daerah dengan desentralisasi dan krisis ekonomi 1998.

---

This study aimed to analyze the effect of family planning programs in Indonesia under different stages of provinces implementation : Java Bali, Outer Java-Bali-I (LJB-I) and Outer Java-Bali-II (LJB-II) on the behavior of adolescent fertility age 15-24. Structural environment in the government system has changed from ‘Orde Baru’ era to the reform and decentralization as impack of regional autonomy system. The Indonesian economy is affected by the world economic crisis in 1998 led to the falling value of the rupiah which hamper the ability of state spending on health, including family planning. This thesis uses cohort analysis using data IDHS- 2012 with 45 607 women of childbearing age respondents, of which there are 34 865 women have been married with the observation period 1978 to 2012. This study found that changes in fertility behavior of adolescents aged 15-24 years is related to stages of family planning implementation in Indonesia. The pattern of changes in adolescents aged 15-24 years fertility behavior between the different zones of regional implementation of family planning programs. Changes in fertility behavior of adolescents aged 15-24 years proved to be influenced by the structural circumstances of the change of government system especially decentralization and regional autonomy and the 1998 economic crisis."

"Latar Belakang: MKJP merupakan salah satu indikator kinerja utama pada rencana strategis BKKBN dalam meningkatkan kepesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, namun demikian capaiannya masih rendah.Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan penggunaan MKJP pada Wanita Usia yang Tidak Menginginkan Anak Lagi di Pulau Kalimantan.Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional, menggunakan data sekunder dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Sampel penelitian berjumlah 1034 responden. Analisis data menggunakan uji statistik regresi logistik.Hasil: Hasil analisis didapatkan persentase penggunaan MKJP pada WUS yang tidak menginginkan anak lagi di pulau Kalimantan adalah sebesar 12,9%. Hasil uji bivariat menunjukkan terdapat hubungan antara pendidikan PT (p=0,01, OR=3,04), status ekonomi atas (p=0,024, OR = 1,9), dan sumber pelayanan KB (p=<0,001, OR = 3,88) dengan penggunaan MKJP. Sedangkan tidak terdapat hubungan antara usia, pekerjaan, tempat tinggal, pengetahuan, paritas, dukungan suami, dukungan petugas kesehatan, pengambilan keputusan berKB dan keterpaparan informasi dengan dengan penggunaan MKJP pada WUS yang tidak menginginkan anak lagi. Hasil analisis multivariat didapatkan variabel yang dominan berhubungan dengan penggunaan MKJP adalah sumber pelayanan KB. WUS dengan sumber pelayanan KB sebelumnya di sektor pemerintah berpeluang 6,07 kali untuk penggunaan MKJP dibandingkan WUS dengan sumber pelayanan KB di sektor swasta/lainnya setelah dikontrol oleh variabel pendidikan, status ekonomi, sumber pelayanan KB dan keperpaparan informasi KB (pv=<0,001 OR=6,07 95% CI 3,371 -9,886).Kesimpulan: Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan Rumah sakit / klinik/ bidan swasta dalam memberikan pelayanan MKJP.

---

Background: MKJP is one of the main performance indicators in the BKKBN strategic plan in increasing family participation in family planning and reproductive health, however, the results are still low.

Purpose: The aim of this study was to analyze the determinants of the use of MKJP in Women of the Age Who Do Not Want More Children on the Island of Borneo.

Method: This type of research is a quantitative study with a cross-sectional research design, using secondary data from the 2017 Indonesian Health Demographic Survey (IDHS). The study sample consisted of 1034 respondents. Data analysis used logistic regression statistical test.

Results: The results of the analysis showed that the percentage of the use of MKJP for WUS who did not want any more children on the island of Kalimantan was 12.9%. The results of the bivariate test showed that there was a relationship between PT education (p=0.01, OR=3.04), upper economic status (p=0.024, OR = 1.9), and sources of family planning services (p=<0.001, OR = 3.88) with the use of MKJP. While there is no relationship between age, occupation, place of residence, knowledge, parity, husband's support, support from health workers, family planning decision-making and information exposure with the use of MKJP in WUS who do not want more children. The results of the multivariate analysis showed that the dominant variable related to the use of MKJP was the source of family planning services. WUS with previous sources of family planning services in the government sector had a 6.07 times chance of using MKJP compared to WUS with family planning service sources in the private/other sectors after controlling for the variables of education, economic status, sources of family planning services and exposure to family planning information (pv=<0.001 OR = 6.07 95% CI 3.371 -9.886).

Conclusion: The government needs to increase cooperation and collaboration with private hospitals/clinics/midwives in providing MKJP services"

"Latar belakang: Program Keluarga Berencana (KB) merupakan metode dalam menekan angka pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar masih memiliki angka penggunaan kontrasepsi yang rendah. Pengetahuan mengenai kontrasepsi merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan penggunaan kontrasepsi.Tujuan: Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan kontrasepsi dan unmet need pada wanita usia subur di Indonesia.Metode: Penelitian analitik komparatif tidak berpasangan dengan metode potong lintang dilakukan pada data sekunder yang didapatkan dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 dan 2017. Subjek pada penelitian ini adalah semua wanita usia subur usia 15-49 tahun. Subjek dengan data tidak lengkap dieksklusi dari penelitian. Pengetahuan tentang kontrasepsi dinilai baik apabila subjek mengetahui minimal salah satu metode kontrasepsi modern. Unmet need didefinisikan sebagai wanita usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi tapi tidak menginginkan anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan. Dilakukan analisis chi-square pada data kategorik dan analisis Mann-Whitney U untuk data numerik. Penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia – Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo dengan nomor surat lolos kaji etik KET-1252/UN2.F1/ETIK/PPM.00.02/2020.Hasil: Sebanyak 45.607 WUS pada data SDKI 2012 dan 29.627 WUS pada data SDKI 2017 diikutsertakan dalam penelitian. pada data SDKI 2012, faktor yang menjadi risiko kurangnya pengetahuan mengenai kontrasepsi adalah daerah tempat tinggal pedesaan (p = 0,004), pendidikan rendah (p < 0,0001), pendidikan suami rendah (p < 0,0001), tidak adanya kepemilikan listrik (p < 0,0001), dan ketidakmauan diskusi pubertas dengan anak perempuan (p = 0,001). Pada data SDKI 2017, faktor yang menjadi risiko kurangnya pengetahuan mengenai kontrasepsi adalah usia muda (p < 0,0001), daerah tempat tinggal pedesaan (p = 0,011), pendidikan rendah (p < 0,0001), pendidikan suami rendah (p < 0,0001), tidak memiliki pekerjaan (p < 0,0001), dan tidak memiliki radio, televisi, internet, handphone (p < 0,0001), dan internet (p = 0,002). Pada data SDKI 2012, faktor yang berpengaruh terhadap unmet need adalah usia (p = 0,023) dan paritas (p < 0,0001). Pada data SDKI 2017, faktor yang berpengaruh terhadap unmet need adalah daerah tempat tinggal (p = 0,003), pendidikan (p = 0,008), pendidikan suami (p < 0,0001), status pekerjaan (p = 0,03), kepemilikan listrik (p = 0,001), dan kepemilikan televisi (p = 0,01)Kesimpulan: Faktor yang berpengaruh terhadap pengetahuan mengenai kontrasepsi adalah usia, daerah tempat tinggal, pendidikan, pendidikan suami, dan kepemilikan berbagai fasilitas. Faktor yang berpengaruh terhadap unmet need adalah usia, paritas, daerah tempat tinggal, pendidikan, pendidikan suami, status pekerjaan, kepemilikan televisi, dan kepemilikan listrik.

---

ackground: The Family Planning Program is a method of controlling in population growth rates and also improving maternal and child health. Indonesia as one of the largest countries has abysmally low contraceptive coverage. Knowledge about contraception is an important factor in determining the use of contraception. This study aims to determine the factors that influence contraception and the unmet need of women of childbearing age in Indonesia.

Method: An unpaired comparative analytic study with a cross-sectional method was conducted on secondary data obtained from 2012 and 2017 Indonesian Demographic and Health Surveys (IDHS). The subjects in this study were all women of childbearing age (15-49 years). Subjects with incomplete data were excluded from the study. Knowledge of contraception was defined as knowing at least one method of modern contraception. Unmet need was defined as childbearing age woman who did not use contraception but did not want any more children or wanted to space pregnancies. Chi-square analysis was performed on categorical data and Mann-Whitney U analysis on numerical data.

Result: A total of 45,607 childbearing age women in the 2012 IDHS data and 29,627 childbearing age women in the 2017 IDHS data were included in the study. In the 2012 IDHS data, the risk factors for poor knowledge about contraception were rural areas (p = 0.004), low education (p <0.0001), low partner education (p <0.0001), lack of electricity ownership ( p <0.0001), and unwillingness to discuss puberty with daughter (p = 0.001). In the 2017 IDHS data, the risk factors for poor knowledge about contraception were young age (p <0.0001), rural areas (p = 0.011), low education (p <0.0001), low partner education (p < 0.0001) , did not have a job (p <0.0001), did not have radio, television, internet, mobile phones (p <0.0001), and internet (p = 0.002). In the 2012 IDHS data, factors influencing unmet needs were age (p = 0.023) and parity (p <0.0001). In the 2017 IDHS data, factors influencing unmet needs were the area of residence (p = 0.003), education (p = 0.008), partner education (p <0.0001), employment status (p = 0.03), electricity ownership (p = 0.001), and television ownership (p = 0.01)

Conclusion: Factors affecting knowledge about contraception were age, area of residence, education, partner education, and ownership of various facilities. Factors that influence unmet needs are age, parity, area of residence, education, partner education, employment status, ownership of television, and ownership of electricity"

"ABSTRAKIndonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate TFR masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang MKJP adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate CPR rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KBABSTRAK Indonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate TFR masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang MKJP adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate CPR rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KBABSTRAK Indonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate TFR masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang MKJP adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate CPR rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KB

---

ABSTRACTName Surotul IlmiyahDepartment Public Health, Health PromotionTitle Utilization of village funds allocation for family planningpromotion with uptake Long Acting and Permanent Method LAPM in West Nusa Tenggara Province , IndonesiaAdvisor Dr. Dra. Rita Damayanti, M.SPHIndonesia has managed to control the rate of population growth through family planning programs, but the Total Fertility Rate TFR is still stagnant, even higher than ASEAN countries. LAPM is an effective method and be a government recommendation for spacing and limitting, distinguish pregnancy. West Nusa Tenggara is high TFR province, low Contraceptive Prevalence Rate CPR and low LAPM. Decentralization should strengthen institutional support for family planning at the village level. John Hopskin University through the Center for Health Research Universitas Indonesia and Yayasan Cipta Cara Padu YCCP has initiated advocacy of Village Law No. 6 2014 for the interest of family planning FP programs. This study aims to examine the relationship between utilization of village fund allocation for LAPM promotion with uptake of LAPM in West Nusa Tenggara. This research was conducted by cross sectional design using bivariate analysis chi square and multivariate analysis using multilevel regresi logistic with level 1 individual and level two village with secondary data endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM held by John Hopskin University in collaboration with Yayasan Cipta Cara Padu YCCP and Center for Health Research UI in 2016. The results show that there is influence of village fund allocation to increase the use of MKJP with P value of 0.041, and OR of OR 1,162 means that village that has a village funds allocation for promotion of LAPM, 1.162 times greater increased uptake LAPM acceptors in villages compared to villages with no allocation. In addition, variables that significantly influence LAPM uptake were village fund allocation for promoting LAPM, family planning policy in the village, FP village team, knowledge after adjusted by education, age, economic statistics, cost of family planning services, transportation costs. Recommendation of this research, there should be village level health advocacy intervention in various regions by allocating village fund above Rp.7.500.000, and creating district working group DWG family planning for strengthening of family planning program to support uptake LAPM.Keywords village development, village fund, advocacy, LAPM, Family Planning"