Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pre-shipment financing merupakan fasilitas pembiayaan untuk nasabah untuk keperluan usaha dalam bidang ekspor. Pengajuan fasilitas pre-shipment financing tersebut harus disertakan juga jaminan di dalam perjanjian kredit. Salah satu bentuk jaminan tersebut ialah Letter of Credit. Namun pada praktiknya banyak ditemukan letter of credit fiktif yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan dari kasus Maria Pauline Lumowa yang melakukan penipuan terhadap Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dengan menggunakan Letter of Credit fiktif. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan perjanjian kredit untuk mengajukan pinjaman melalui fasilitas pre- shipment financing dan perlindungan Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta perjanjian kredit tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun tipologi yang digunakan ialah problem identification. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perjanjian kredit tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPer dan mengandung unsur penipuan. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan oleh Notaris yang telah menjalankan jabatannya dengan itikad baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta mematuhi ketentuan perundang-undangan ialah dibebaskan dari segala macam bentuk sanksi baik administrasi, perdata maupun pidana dan mendapatkan perlindungan dari ancaman bagi dirinya maupun keluarganya setelah melaporkan dugaan transaksi dari hasil penipuan. ......Pre-shipment financing is a financing facility for customers for business purposes in the export sector. The application for the pre-shipment financing facility must also include collateral in the credit agreement. One form of this guarantee is a Letter of Credit. However, in practice there are many fictitious letters of credit that cause losses. This study discusses the problems of the case of Maria Pauline Lumowa who committed fraud against Bank BNI Kebayoran Baru Branch by using a fictitious Letter of Credit. The problems raised in this study are regarding the validity of the credit agreement to apply for a loan through the pre-shipment financing facility and the protection of the Notary involved in making the credit agreement deed. The research method used is normative juridical. The typology used is problem identification. The results of this study are that the credit agreement is invalid and null and void because it does not meet the legal requirements of the agreement contained in Article 1320 of the Indonesian Civil Code and contains elements of fraud. Legal protection that can be provided by a Notary who has carried out his position in good faith and applies the precautionary principle and complies with statutory provisions is to be freed from all forms of sanctions, both administrative, civil and criminal and receive protection from threats to himself and his family after reporting suspected transactions resulting from fraud.

Abstrak :
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah memberikan bantuan finansial berupa pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan ekspor. Dalam World Trade Organization, terdapat pembatasan atau larangan kegiatan subsidi ekspor, yang diatur secara spesifik dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Dari bentuk pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Indonesia Eximbank, kegiatan tersebut dapat digolongkan kedalam “Prohibited Subsidy”. Namun pada kenyataannya, unsur bantuan pemerintah yang disebutkan dalam ASCM, tidak terpenuhi karena penugasan khusus yang diberikan kepada Indonesia Eximbank belum sepenuhnya terlaksana, karena masih belum terdapatnya peraturan khusus perihal penugasan dimaksud, selain itu suku bunga yang diberikan oleh Indonesia Eximbank dalam memberikan pembiayaannya, tidak berada dibawah suku bunga yang diberikan pada umumnya oleh pemberi pembiayaan komersil lainnya, sehingga pembiayaan yang diberikan masih berupa pemberian pembiayaan umum yang dilakukan oleh bank, namun dengan kekhususan harus dipergunakan untuk kegiatan yang berorientasi ekspor. ......Indonesia Export Credit Agency also known as Indonesia Eximbank is a special financial institution established by Indonesia government in order to support the national export development program through National Export Financing. Its main activity is providing financial support given by government to support export performance. In World Trade Organization, there are some prohibitions related to export subsidies, specifically on Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Financial support that Indonesia Eximbank provide in general could be categorized as Prohibited Subsidy. But in fact, financial support given by government mentioned in ASCM could not be fulfilled in Indonesia Eximbank activity because special assignment given to Indonesia Eximbank has not been fully implemented since there has not been special regulation yet related to the special assignment, also Indonesia Eximbank does not give lower interest rate than other commercial financial institutions, so that financing given by Indonesia Eximbank still in the form of the provision of public financing done by banks, but with specificity that must be used for export activities.

Abstrak :
FAUZIAH, 0584220219, Aspek-aspek Yuridis Mengenai Perjanjian Pemberian Kredit Ekspor Pada PT Bank Perdania, Skripsi, Februari, 1990. Dewasa ini Indonesia telah mulai mengembangkan sumber daya non migas yang bertumpu pada sumber daya alam, sebagai salah satu dari kekayaan alam yang dimilikinya dan sangat penting manfaatnya bagi taraf hidup dan kesejahteraan yang adil dan merata yang ingin diusahakan melalui pembangunan. Dalam rangka usaha pemerataan itu pemerintah berusaha keras rnembantu dan membuka kesempatan berusaha keras kepada mereka yang tergolong kedalam golongan ekonomi lemah, misalnya dengan memberikan bantuan modal, dan bentuk bantuan tersebut biasanya berupa kredit. Khususnya dibidang ekspor pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan daya saing ekspor non migas dengan memberikan peluang dan rangsangan kepada dunia usaha untuk melakukan terobosan-terobosin didalam perdagangan Internasional. Untuk mendorong ekspor non migas guna mendapatkan devisa yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan. Salah satu daripadanya adalah kredit ekspor untuk modal kerja yang berlaku saat ini dengan tingkat suku bunga yang jauh lebih murah dari suku bunga pasar. Kredit ini merupakan kredit khusus baik dari segi bunga, prosedur maupun persyaratan-persyaratannya. Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah kredit ekspor tidak sepenuhnya berdasarkan pada KUH Perdata, melainkan lebih didasarkan pada Kebijaksanaan-Kebijaksanaan pemerintah yang berdasarkan UUD 45 dan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982. Dan ketentuan pelaksanaannya diatur didalam Kebijaksanaan pemerintah yang antara lain dituangkan dalam surat Edaran Bank Indonesia. Kebijaksanaan kredit ekspor tersebutt ernyata memberikan dampak yang positif bagi perkembangan dunia usaha pada umumnya, serta membantu terjadinya peningkatan yang cukup berarti dari penerimaan devisa ekspor non migas kita. Untuk itu pemerintah terus b rusaha rnenyempurnakan ketentuan kredit ekspor agar dapat mencapai sasaran yang dikehendaki.