Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan kuota yang telah ditetapkan, mampu sebagai landasan tata niaga ekspor TPT, mengetahui sejarah tata niaga internasional komoditas TPT, serta mengetahui permasalahan implementasi kebijakan kuota dan pengaruhnya terhadap peningkatan ekspor TPT. Batasan penelitian, khusus ke Eropa dengan pertimbangan bahwa setelah terbentuknya Pasar Tunggal Eropa, penulis menduga Eropa merupakan pasar yang potensial untuk ekspor TPT Indonesia. Dan khusus mengenai Kebijakan Kuota yang menjadi objek penelitian, karena ternyata harga TPT ke Negara Kuota Iebih tinggi bila dibandingkan ke Negara Non Kuota. Kebijakan perdagangan internasional Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) diadakan, karena merupakan kebutuhan dalam ranggka melindungi industri dan eksportir TPT baik di Eropa maupun di Indonesia. Pada umumnya kebijakan itu merupakan intervensi pemerintah yang mengatur pembatasan dalam bentuk kuantitatif yang disebabkan kemajuan yang pesat dari industri tekstil dan produk tekstil di negara-negara berkembang. Bentuk-bentuk Kebijakan yang melandasi perdagangan intemasional TPT tertuang dalam Perjanjian Multilateral dan Bilateral. Berawal dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1948 yang mengecualikan TPT, maka kebijakan pertama yang melandasi perdagangan internasional TPT adalah Short Term Arrangement on Cotton and Textiles (STA) pada tahun 1961. Kemudian Long Term Arrangement on Cotton and Textiles (LTA) sejak tahun 1962 dan selanjutnya pada tahun 1974 Arrangement Regarding International Trade in Textiles, yang lebih dikenal dengan Multi Fibre Arrangemement (MFA). Kinerja ekspor TPT Indonesia terus meningkat, kondisi tersebut merupakan salah satu penunjang peningkatan devisa yang pada akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu harus diupayakan agar kinerja itu tidak turun. Bila pada tahun 1994 ada penurunan, perlu diteliti penyebabnya dan dicarikan solusinya. Dengan data yang berhasil dihimpun, penulis menganalisis dengan metoda kuantitatif dan kualitatif serta pengkajiannya menggunakan Analisis SWOT. Dengan analisis tersebut, diharapkan Strength-nya dapat dipertahankan, bila mungkin ditingkatkan, Weakness-nya dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi, dan Opportunity-nya diupayakan untuk dicapai, serta Threat-nya harus diantisipasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Kuota mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Ekspor TPT Indonesia ke Eropa, karena dari sejarah diperoleh pengalaman bahwa tanpa ikut menanda tangani Perjanjian Multilateral maupun Perjanjian Bilateral, Pemerintah Indonesia tidak dapat melindungi industri dan eksportir TPT Indonesia yang terkena kuota global di negara pengimpor. Disamping itu, agar kuota nasional dapat terealisasi ekspornya secara optimal, maka diperlukan pembenahan dalam pengelolaan kuota serta peningkatan sikap mental dari aparat dan pelaku ekonomi yang bergerak di bidang Tekstil dan Produk Tekstil.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis hubungan antara ekspor dan output nasional di Indonesia dari Tahun 1980 sampai 2004. Kerangka pengujian yang digunakan, pertama uji Kausalitas Granger yaitu untuk melihat hubungan sebab-akibat yang kemudian menjadi dasar pembentukan model, kedua uji Kointegrasi yaitu untuk melihat hubungan jangka panjang dari model, ketiga uji ECM yaitu untuk melihat hubungan jangka pendek dan model terhadap model jangka panjangnya. Adapun periode analisis dibagi menjadi 3 yaitu Periode Keseluruhan (1980:1 - 2004:4), Periode Sebelum Flexible Exchange Rate Regime (1980:1 - 1997:3) dan Periode Flexible Exchange Rate Regime (1997:4 - 2004:4). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam uji Kausalitas Granger untuk periode analisis adalah periode keseluruhan diperoleh hubungan pengaruh output nasional (GDP) terhadap ekspor dan pengaruh eskpor terhadap output nasional (GDP). Sedangkan untuk periode flexible exchange rate regime diperoleh hubungan hanya pengaruh output nasional (GDP) terhadap ekspor. Dalam hubungan jangka panjang pada periode keseluruhan, hasil pengujian untuk berbagai hubungan yang ada memberikan fraksi variasi di atas 80%, yang berarti dalam jangka panjang peranan output nasional (GDP) terhadap kinerja ekspor ataupun peranan ekspor terhadap peningkatan output nasional (GDP) adalah cukup besar. Kemudian dalam hubungan jangka pendek dinyatakan bahwa proses penyesuaian (speed of adjustment) ke jangka panjangnya adalah relatif cepat dan output nasional (GDP) berpengaruh pada kinerja ekspor membutuhkan waktu 15 bulan.

Abstrak :
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia, ASEAN melakukan kerjasama dalam kerangka ASEAN-China FTA, ASEAN-Korea FTA dan ASEAN-India FTA. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kreasi atau diversi atas pembentukan kerjasama tersebut bagi ekspor Indonesia dan spesifik pada produk unggulan yang juga masuk dalam kategori Priority Integration Sector (PIS) ASEAN (HS 63; HS 85; HS 29; HS 40 dan HS 94). Penelitian menggunakan sampel 13 negara (anggota dan non anggota kerjasama), periode tahun 2001 - 2012. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ACFTA, AKFTA dan AIFTA serta 5 kelompok produk PIS berhasil menciptakan (kreasi) dan ekspansi perdagangan tanpa menimbulkan diversi perdagangan bagi ekspor Indonesia ke anggota ataupun non anggota kerjasama. ...... Along with the growth of the world economy, ASEAN have signed various free trade agreements, namely: ASEAN-China FTA, ASEAN-Korea FTA and ASEAN-India FTA. This study was conducted to examine the impact of those agreements on exports, focusing on trade creation and diversion effects. The model is tested on sample 13 countries (FTA's member and non member) over the period from 2001 to 2012 using aggregate and disaggregated export data for HS 63; HS 85; HS 29; HS 40; HS 94. By using the augmented gravity model, the results indicate that ACFTA, AKFTA and AIFTA lead to significant trade creation and expansion. Positive relationship between exports for all of 5 Priority Integration Sectors which create more trade among members without diverting trade from non members.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini menganalisis dampak ?Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat? dan faktor-faktor lain terhadap bertambahnya deforestasi (pengurangan tutupan hutan) di Indonesia. Permasalahan selama diberlakukannya ?Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat? diduga telah terjadi kehancuran sumber daya hutan Indonesia, karena kebijakan tersebut mempraktekkan intervensi harga pasar kayu bulat guna menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku industri yang dinilai tidak bekerja secara efektif. Adanya jaminan pasokan dan harga kayu bulat yang murah memang membuat industri tumbuh pesat, akan tetapi pertumbuhan ini tidak sesuai harapan karena pembangunan kapasitas industri perkayuan tersebut berlebihan, sehingga kecepatan pemanenan bahan baku kayu meningkat tajam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dikaitkan dengan faktor penawaran yang mendorong adanya pemanenan sumberdaya hutan, maka penyebab deforestasi diantaranya dipengaruhi oleh: ?Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat?, harga penawaran kayu bulat, jumlah HTI, jumlah panjang jalan, jumlah PSDH & DR, UU Otonomi Daerah, dan rasio perbandingan harga kayu bulat dunia & harga kayu bulat domestik. Oleh karena itu, diharapkan pilihan kebijakan sub sektor kehutanan yang tepat apakah tetap melarang ataukah membuka kembali ekspor kayu bulat agar terjadi penyesuaian harga kayu demi menggairahkan kembali pasar kayu bulat demi kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Bruto dan menjalankan kebijakan eksploitasi hutan secara lestari.

---

ABSTRACT
This thesis analyses the impact of log export ban policy and other factors for the increasing deforestation (forest cover reduction) in Indonesia. During the implementation this policy, the destruction of Indonesia's forest resources is occurred because the intervention of roundwood market price in order to fulfil the needs of industrial raw materials are assessed not work effectively . The guarantee of supply and low price of logs is making the industry grow rapidly , but this growth was not as expected because of the excessive industry capacity so that the speed of harvesting raw materials rose sharply . Therefore , the results of this study were associated with the supply factors that encourage harvesting of forest resources. Eventally, the drivers of deforestation are triggered by : " Policy of log export ban " , the bid price of logs , timber number , the number of road length , number PSDH & DR , Local Government Law , and the ratio of log price comparison world and domestic log price . Therefore, the expected option forestry sub-sector policies that prohibit or whether it remains appropriate to reopen the log export price adjustments to occur in order to revitalize wood roundwood market for its contribution to the Gross Domestic Product and a policy of sustainable forest exploitation;This thesis analyses the impact of log export ban policy and other factors for the increasing deforestation (forest cover reduction) in Indonesia. During the implementation this policy, the destruction of Indonesia's forest resources is occurred because the intervention of roundwood market price in order to fulfil the needs of industrial raw materials are assessed not work effectively . The guarantee of supply and low price of logs is making the industry grow rapidly , but this growth was not as expected because of the excessive industry capacity so that the speed of harvesting raw materials rose sharply . Therefore , the results of this study were associated with the supply factors that encourage harvesting of forest resources. Eventally, the drivers of deforestation are triggered by : " Policy of log export ban " , the bid price of logs , timber number , the number of road length , number PSDH & DR , Local Government Law , and the ratio of log price comparison world and domestic log price . Therefore, the expected option forestry sub-sector policies that prohibit or whether it remains appropriate to reopen the log export price adjustments to occur in order to revitalize wood roundwood market for its contribution to the Gross Domestic Product and a policy of sustainable forest exploitation, This thesis analyses the impact of log export ban policy and other factors for the increasing deforestation (forest cover reduction) in Indonesia. During the implementation this policy, the destruction of Indonesia's forest resources is occurred because the intervention of roundwood market price in order to fulfil the needs of industrial raw materials are assessed not work effectively . The guarantee of supply and low price of logs is making the industry grow rapidly , but this growth was not as expected because of the excessive industry capacity so that the speed of harvesting raw materials rose sharply . Therefore , the results of this study were associated with the supply factors that encourage harvesting of forest resources. Eventally, the drivers of deforestation are triggered by : " Policy of log export ban " , the bid price of logs , timber number , the number of road length , number PSDH & DR , Local Government Law , and the ratio of log price comparison world and domestic log price . Therefore, the expected option forestry sub-sector policies that prohibit or whether it remains appropriate to reopen the log export price adjustments to occur in order to revitalize wood roundwood market for its contribution to the Gross Domestic Product and a policy of sustainable forest exploitation]

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa komponen anggaran gaji dan operasional kantor, anggaran promosi, anggaran pengamatan pasar, dan anggaran dukungan teknis kantor ITPC di 18 negara sehingga dapat diketahui pengaruh dan efektifitas komponen-komponen anggaran tersebut terhadap permintaan ekspor non migas Indonesia selama periode 2005-2013. Hasil estimasi menemukan bahwa setiap 1% kenaikan total anggaran ITPC akan meningkatkan rata-rata ekspor non migas Indonesia di negara-negara yang memiliki kantor ITPC sebesar $63.6 juta (ceteris paribus). Walaupun secara total anggaran kantor ITPC berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ekspor non migas, namun terdapat dua komponen anggaran, yaitu anggaran promosi dan pengamatan pasar yang tidak menunjukkan pengaruh dan signifikansi. Besaran komposisi masing-masing komponen anggaran ITPC sebaiknya diformulasikan kembali agar dapat lebih mendukung kegiatan ITPC sebagai lembaga promosi produk Indonesia di luar negeri.

---

ABSTRACT This research aims to analyzes components of salary and operational office budget, promotion, market survey, and technical support of ITPC budget in 18 countries so that it can be seen the influence and the effectiveness of components the budget to the demand for exports non-oil and gas Indonesia over the period 2005-2013. The estimation results found that every 1% rise in ITPCs total budget will raise $63.6 million on the average of Indonesia export non oil and gas in the ITPC countries (ceteris paribus). Although budget of ITPCs in total have had a positive impact and significant on exports non-oil and gas, but there were two components budget, namely Promotion and Market Research who shows no influence and significance to exports. The amount of each components ITPCs budget should be reformulated, so it can provide more support the work ITPC as an institution that promote Indonesian products abroad.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak realisasi anggaran Atase Perdagangan terhadap ekspor non migas Indonesia di 24 negara dan di negara pasar tradisional yang terdapat Atase Perdagangan dari sisi nominal dan riil. Penelitian ini menggunakan metode estimasi dan regresi data panel realisasi anggaran total di 24 negara dan di negara pasar tradisional yang terdapat Atase Perdagangan secara nominal dan riil dari tahun 2011-2014. Hasil penelitian menemukan bahwa dampak realisasi anggaran Atase Perdagangan terhadap peningkatan ekspor non migas nominal tahun 2011-2014 paling signifikan terlihat pada realisasi anggaran nominal di negara pasar tradisional yang terdapat Atase Perdagangan dan ITPC (Indonesian Trade Promotion Center). Selain itu, Produk Domestik Bruto (PDB), nominal exchange rate, tariff, dan adanya Free Trade Area (FTA) juga signifikan berpengaruh terhadap ekspor non migas nominal di negara pasar tradisional yang terdapat Atase Perdagangan dan ITPC. Sedangkan dari sisi ekspor non migas riil, dampak realisasi anggaran Atase Perdagangan riil di 24 negara yang terdapat Atase Perdagangan paling signifikan meningkatkan volume ekspor non migas Indonesia. Sedangkan faktor lain yang signifikan meningkatkan ekspor non migas riil di 24 negara yang terdapat Atase Perdagangan yaitu PDB riil dan adanya FTA

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the impact of budget realization of The Trade Attache on Indonesian non-oil exports in 24 countries and in countries that are traditional markets Trade Attache of the nominal and real terms. This study uses panel data regression estimation and realization of the budget total in 24 countries and in countries that are traditional markets Trade Attache in nominal and real terms from 2011-2014. The study found that the impact of budget realization Trade Attache of the nominal increase in non-oil exports in 2011-2014 most significantly to the realization of the state budget in the face of traditional markets which are the Trade Attaché and ITPC (Indonesian Trade Promotion Center). In addition, the Gross Domestic Product (GDP), the nominal exchange rate, tariff, and the Free Trade Area (FTA) also significantly effect the nominal non-oil exports in the traditional market countries contained Trade Attaché and ITPC. In terms of non-oil exports of the real impact of the budget realization of real Trade Attache in 24 countries which are the most significant increase the volume of non-oil exports Indonesia. Meanwhile, another factor that significantly increases the real non-oil exports in the 24 countries which are the Trade Attaché namely real GDP and the FTA.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan, yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan lalu lintas barang dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Mengingat bea masuk merupakan penerimaan perpajakan, maka pengaturan dan pemungutannya seyogianya diatur dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A UUD 1945. Meskipun menggunakan prinsip self assesment dalam menyampaikan pemberitahuan pabean, namun DJBC tetap mengawasi importasi dengan skema pengawasan pabean, yaitu dengan melaksanakan fungsi intelijen, penindakan, dan penyidikan. Apabila DJBC menduga ada pelanggaran atau kejanggalan atas pemberitahuan pabean, maka DJBC akan mencegat importasi dan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang diinisiasi DJBC tersebut berpotensi meningkatkan dwelling time dan biaya terkait importasi yang ditanggung oleh importir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bea masuk dalam bentuk Peraturan Menteri bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945, kewenangan intelijen DJBC belum memiliki kepastian hukum, dan kontribusi pengawasan pabean dalam importasi belum maksimal. ......The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) is a government agency under the Ministry of Finance, which has the duties and functions to supervise the traffic of goods and collect import and export duties. Considering that import duties are tax revenues, its arrangement and collection should be regulated by laws and regulations as mandated in Article 23A of the 1945 Constitution. Although using the self-assessment principle in submitting customs declatarion, DJBC still supervises import with a customs control scheme, namely by carrying out the functions of intelligence, enforcement and investigation. If DJBC suspects that there is a violation or irregularity in the customs declaration, DJBC will intercept the importation and carry out an inspection. The inspection initiated by DJBC has a potential to increase dwelling time and import-related costs borne by the importer. The research method used is normative juridical. The data obtained then analyzed by qualitative methods. The results of the study indicate that the regulation of import duties in the form of a Ministerial Regulation contradicts Article 23A of the 1945 Constitution, DJBC intelligence authority does not yet have legal certainty, and the contribution of customs supervision in importation has not been maximized

Abstrak :
Indonesia berada di segitiga terumbu karang dengan populasi terbesar di dunia. Indonesia memiliki hamparan ekosistem terumbu karang seluas 2,5 juta hektar yang di dalamnya terdapat 362 spesies hard coral dengan 66 spesies di antaranya merupakan jenis ekonomi penting. Kurun 2012-2016 Indonesia berkontribusi rata-rata sebesar 5,58 % sebagai eksportir karang hias terbesar kedua dunia setelah Jepang. Pemanfaatan karang untuk perdagangan turut memicu isu kerusakan habitat, perdagangan ilegal, serta gangguan kesehatan karang sehingga mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi pemanfaatan terumbu karang untuk perdagangan melalui kebijakan kuota pengambilan karang dari alam dan larangan ekspor karang hias dengan tujuan dapat memperbaiki kondisi terumbu karang di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan tersebut di atas dapat mempengaruhi kondisi terumbu karang di Indonesia. Penulis menggunakan Fixed-Effect Model pada persamaan regresi Difference in Difference menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan nyata kondisi terumbu karang di Indonesia selama penerapan kebijakan kuota pengambilan karang dari alam serta antara sebelum dan setelah adanya kebijakan larangan ekspor karang hias. Hal ini menunjukkan bahwa larangan ekspor karang hias tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kondisi terumbu karang di Indonesia. ......Indonesia is in the coral triangle with the largest coral population in the world. Indonesia has a coral reefs covering an area of 2,5 million hectares in which there are 362 species of hard coral with 66 species being economically important species. In the period between 2012-2016, Indonesia contributed an average of 5,58 % as the world’s second largest ornamental corals exporter after Japan. The utilization of coral for trade also sparked the issues of habitat destruction, illegal trade, and coral health problems has prompted the government to formulate regulations on the utilization of coral reefs for trade through a quota policy for taking coral from nature and the export banning of ornamental coral with the aim of improving the condition of coral reefs in Indonesia. This study aims to find an empirical evidence does the policies mentioned above affect the condition of coral reefs in Indonesia. The author uses the Fixed-Effect Model on the Difference in Difference regression equation whose result show that there were no real differences in the condition of coral reefs in Indonesia during the implementation of the quota policy for taking coral from nature and between before and after the export banning of ornamental coral. This shows that export banning of ornamental corals does not significantly affect the condition of coral reefs in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis pengaruh perbaikan fasilitasi perdagangan terhadap ekspor Indonesia. indeks fasilitasi perdagangan dari port efficiency, customs environment, service sector infrastructure, dan regulatory environment merupakan indikator yang mempengaruhi ekspor lndonesia. Metode panel data dengan gravity model digunakan untuk meneliti 20 negara mitra dagang lndonesia dengan periode penelitian 2002-2007. Hasil empiris menunjukkan bahwa port efficiency, custom environment, dan regulatory environment di Indonesia dan negara mitra dagang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor Indonesia. Selain itu service sector infrastructure di Indonesia juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor Indonesia. Tetapi service sector infrastructure di negara mitra dagang tidak berpengaruh terhadap ekspor Indonesia. ......This thesis analyzes the effect of improvements of trade facilitation on Indonesia export to the country's trading partners. The index of trade facilitation such as port efficiency, customs environment, service sector infrastructure, and regulatory environment are the indicators that affect the export of Indonesia. Panel data method with the gravity model is used to estimate 20 trading partners research during period 2002-2007. Empirical results show that port efficiency. custom environment, and regulatory environment in Indonesia and the country trading partners have significant and positive effect on Indonesia export. In addition service sector infrastructure in Indonesia is also positively and significant effect on the export of Indonesia. But the service sector infrastructure in the country trading partners does not affect the export of Indonesia.