Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh dari pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta faktor kontrol lainnya seperti PDRB, tingkat pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah, fasilitas persentase fasilitas sanitasi, fasilitas akses air minum, dokter, dan perbedaan antara Pulau Jawa dengan selain Pulau Jawa terhadap kualitas kesehatan masyarakat di 508 kabupaten atau kota di Indonesia pada tahun 2018 dengan perluasan time frame pada variabel independen sehingga data yang digunakan untuk variabel independent merupakan rata-rata tahun 2014 – 2018. Penelitian ini menggunakan metode Beta Regression Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah di bidang kesehatan dapat memperbaiki tingkat kualitas kesehatan di daerah. Hal ini berarti anggaran pemerintah pada bidang kesehatan efektif dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat di daerah. ......This study aims to analyze and examine the effect of Public Expenditure in the Health Sector as seen from the Regional Government Budget (APBD), as well as other control factors such as GRDP, education level as measured by mean years of schooling, the percentage of sanitation facilities, access to drinking water facilities, doctors, and the difference between Java and non-Java on the Public Health Development Index in 508 districts or cities in Indonesia in 2018 using the Beta Regression Model. The results of this study indicate that local government spending in the health sector can improve the level of health quality in the regions. This means that the government budget in the health sector is effective in improving the quality of public health in the regions.

Abstrak :
Ada empat tujuan yang ingin dilihat dalam penulisan tesis ini. Pertama, untuk melihat apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap pembangunan manusia. Pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowlodge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Dimensi penting tersebut terangkum dalam indeks pembangunan manusia. Kedua, untuk melihat apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap kemiskinan. Ketiga, melihat apakah ada pengaruh pembangunan manusia terhadap kemiskinan. Empat, mengkaji nilai-nilai Islam dalam mengatasi permasalahan umat yang terkait dengan kemiskinan. Data yang diteliti adalah data panel yang menggabungkan data cross section (data antar propinsi) dan data time series tiga tahunan (tahun 1996, 1999, 2002 dan 2005). Data tersebut diperoleh dari beberapa hasil publikasi BPS, serta data dari APBD masing-masing propinsi. Penelitian ini menggunakan beberapa metode data panel (Pooled Least Square/PLS, metode efek tetap/MET dan metode efek random/MER). Selanjutnya akan dipilih metode yang paling tepat dari ketiganya dengan menggunakan uji Chow, Hausman dan uji LM. Dari ketiga metode yang digunakan tersebut terpilih masing-masing metode untuk menjawab tiga penelitian, yaitu: Pertama, metode PLS merupakan metode terbaik yang digunakan untuk tujuan pertama. Hasil metode PLS menunjukkan bahwa arah koefisien negatif yang tidak sesuai dengan hipotesis. Artinya, pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) tidak berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Kedua, random efek merupakan metode terbaik untuk tujuan kedua. Penggunaan metode tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Gambaran ini menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) masih rendah sehingga sangat sulit untuk bisa meningkatkan pembangunan manusia maupun untuk pengurangan kemiskinan. Terakhir, random efek terpilih menjadi metode terbaik untuk tujuan ketiga. Berdasarkan metode tersebut diketahui bahwa pembangunan manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, konsep pembangunan manusia setidaknya sudah mendekati nilai-nilai Islam dalam mengatasi kemiskinan.

---

This thesis has fourth main purposes to be assessed. Firstly, to examine the impact of the Indonesian government expenditures in public sector (i.e. education and health sectors) to the human development. Secondly, to assess the impact of the Indonesian government expenditures in public sector (i.e. education and health sectors) impact to poverty. And thirdly is to examine the impact of human development to poverty. And the last, is to examine poverty reduction in Islamic values. This study is using panel data from BPS (Indonesia Central Bureau of Statistics) publications and APBD from each province. Panel data is a combination data between cross section and time series data. The cross section data used in this study are the APBD from 33 provinces in Indonesia and the time series data is the 3 yearly data from 1996, 1999, 2002 and 2005. Three panel data methods (Pooled Least Square, Fixed Effect and Random Effect) are used in this study. The best method from those three methods will be chosen using Chow, Hausman and LM tests. From those three methods this study finds the best method for each purpose. First, Pooled Least Square method is the best method to purpose number one. It proves that there is negative correlation between the government expenditures and human development. It means that the government expenditures in sector public (education and health sectors) will not give the same impact on the human development. This result is contrary with the thesis hypothesis. Second, Random Effect method is the best method to purpose number two. It also shows the government expenditures in sector public (education and health sectors) will not give the same impact on poverty. The government expenditures in education and health sectors are still low so it cannot give significant impact to boost human development and diminish poverty. And the last, Random Effect method is the best method to purpose number three. It gives positive result in which it proves that human development will give significant impact to reduce poverty. Concept of the human development is compatible with Islamic values.

Abstrak :
Standard costing layanan jasa pendidikan di Indonesia dapat digunakan dalam menentukan penganggaran transfer fiskal dana desentralisasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU). Standar tersebut didasarkan pada rumusan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai standar teknis layanan jasa pendidikan yang dikalikan dengan standar harga berdasarkan peraturan berlaku dengan beberapa pengecualian yang masih harus diperhatikan sebagai berikut : a. Standar biaya yang dirumuskan dalam peraturan teknis diperhitungkan pada ?tingkat satuan pendidikan? sebagai pusat biaya sehingga belum mencakup pembiayaan seluruh kegiatan proses pendidikan. Penerima manfaat seluruh kegiatan proses pendidikan tersebut ada pada tingkat sekolah sebagai satuan pendidikan. b. Pemetaan secara empiris di DKI Jakarta tahun 2008 menunjukkan terdapat kegiatan penyelenggaraan pendidikan dasar yang dilaksanakan pada tingkat Kotamadya/Kabupaten dan bahkan tingkat Provinsi. c. Dalam kasus DKI Jakarta tahun 2008 di seluruh tingkatan wilayah (Provinsi dan Kotamadya/Kabupaten) terdapat 643 jenis kegiatan proses pendidikan dasar tetapi yang tercakup dalam kategori standarisasi kegiatan hanya terdapat 81 kegiatan. d. Total belanja operasi pendidikan dasar yang standar untuk DKI Jakarta tahun 2008 adalah Rp 1.559.709.252.005,00 Belanja operasi personil berdasarkan pada standar kualifikasi dan kompetensi guru yang minimal, sangat cukup bahkan berlebih dalam mengcover penggajian tenaga guru dan non guru di DKI Jakarta tahun 2008. Perbedaan perhitungan standar dengan data pembanding berdasarkan jumlah APBD, ternyata perhitungan standar lebih besar sebesar Rp 1.075.645.090.237,00 Belanja operasi non personil hasil perhitungan standar teknis sangat jauh lebih kecil dalam mengcover seluruh kegiatan pendidikan dasar di tingkat sekolah di DKI Jakarta tahun 2008. Jumlah perhitungan standar hanya sekitar 29 % dibanding dengan total APBD dan APBN yaitu berupa Belanja Operasional Pendidikan (BOP) dan Belanja Operasi sekolah (BOS) dengan selisih kekurangan dana sebesar Rp 787.309.454.075,00 ......Standard costing method for educational services in Indonesia can practically use for fiscal transfer budget of decentralization fund for general allocation grant (DAU). These standard based from Minimum Services Standard (SPM) as technical standard for educational services that multiply with regulation standard of price. Several exception must be assessed for that method : a. Standard costing that keeping out from technical regulation counted at ?the education entity level? as pooling of cost. So that not entirely the expenditures covered the full process of education activities. The benefit recipients of the full process of education activities resided in the school based as entitiy level. b. Empirically mapping at DKI Jakarta at the year of 2008 take conclude that really of the full process of education activities reside in Kotamadya/Kabupaten level or Province level. c. The case of DKI Jakarta year 2008 at the level of Kabupaten/Kotamadya and Province take really that of all activities is 643 education process activities but just covering as standardized activities is 81 activities. d. Total amount of standard expenditures primary education at DKI Jakarta year 2008 is Rp 1.559.709.252.005,00 Personal operation expenditures based on standard of qualification and competence of the teacher and non teaching staffs take really over calculated for covered wages of the teacher and non teaching staffs at DKI Jakarta year 2008. Calculating difference among the standard and real wages of APBD is about the position of the standard very larger at Rp 1.075.645.090.237,00 Non personal operation expenditures based on technical standard costing extremely less for covered full activities of primary education in the level of the school of DKI Jakarta year 2008. Amount of standardized cost just 29 % by comparing with the real total cost of ABPD and APBN consist about BOP (Belanja Operasional Pendidikan) and BOS (Belanja Operasional Sekolah) at the difference for Rp787.309.454.075,00.

Abstrak :
Latar belakang: Pada tahun 2010 dari seluruh penduduk berusia lima tahun dan lebih di Sulawesi Selatan terdapat 24,38 persen yang masih sekolah di berbagai tingkatan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Anak-anak usia SD (7-12 tahun) yang masih sekolah ada 96,53 persen. Anak-anak usia SLTP (13-15 tahun) yang masih sekolah ada 80,99 persen dari seluruh anak usia SLTP. Di tingkat SLTA terdapat 51,67 persen dari seluruh anak usia 16-18 tahun. Pada tingkatan perguruan tinggi yang masih sekolah ada 15,82 persen dari seluruh anak usia 19-24 tahun. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menghitung distribusi pendapatan masyarakat dan menganalisis distribusi manfaat belanja pendidikan di 24 kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan untuk rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 - 12 tahun) dan sekolah menengah pertama (13 - 15 tahun). Metode: Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggambarkan tentang belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan di sektor pendidikan. Pendekatan yang dipakai adalah Benefit Incidence Analysis untuk melihat sebaran distribusi manfaat belanja pemerintah terhadap kalangan masyarakat miskin di Sulawesi Selatan. Hasil: Tingkat ketimpangan pendapatan rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga usia sekolah dasar (7 - 12 tahun) tertinggi dengan persentase sebesar 30 persen terjadi di 6 kabupaten dan 2 kota. Sedangkan ketimpangan pendapatan untuk rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah menengah pertama (13 - 15 tahun), ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi di Kabupaten Gowa. Manfaat yang bersifat progresif terjadi di Kabupaten Sidrap, Luwu Utara dan Kota Palopo. Sedangkan manfaat yang bersifat netral terjadi di Kabupaten Maros. Untuk manfaat yang bersifat regresif terjadi di Kabupaten Pinrang dan Kota Makassar. Kesimpulan: Distribusi manfaat belanja pemerintah di Sulawesi Selatan umumnya bersifat progresif untuk sekolah dasar namun untuk sekolah menengah pertama umumnya bersifat regresif. ......Background: In the year 2010 from all resident have age five year and more in South Sulawesi there are 24,38 percent which still at various level of school start of elementary school until college. Children of age SD (7 - 12 year) there are 96,53 percent still at school. Children of age SLTP (13 - 15 year) there are 80,99 percent still at school. Children of age SMU (16 - 18 year) there are 51,67 percent still at school. Children of age College (19 - 24 year) there are 15,82 percent still at school. Objective: This research aim to calculate the distribution of society earnings and analysis the benefit incidence of education expense in 24 regency/town in South Sulawesi Province for the domestic of owning elementary school age child (7 - 12 year) and junior high school (13 - 15 year). Method: This research have the character of descriptive qualitative by depicting governmental expense of regency and town of South Sulawesi Province in education sector in 2010. Approach by using Benefit Incidence Analysis to see the benefit distribution of education budget to rural society in South Sulawesi. Result: Household income did not flatten in highest level with 30 percent happen 6 regency and 2 town for household have child age SD. Meanwhile, for household income did not flatten in highest level happen in Gowa Regency with 40 percent for household have child age of SMP. Benefit with progressive happen in Sidrap, North Luwu and Palopo. Meanwhile, benefit with neutral happen in Maros Regency. And, benefit with regressive happen in Pinrang Regency and Makassar City. Conclusion: In general, benefit incidence of government budget in education sector in South Sulawesi Province in 2010 for child age SD is progressive but for child age SMP still regressive.

Abstrak :
[Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia disertai penurunan ketimpangan tetapi menghadapi masalah dalam ketimpangan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketimpangan, salah satunya dengan anggaran bantuan sosial. Bantuan sosial seharusnya menjadi sarana pemerataan karena adanya transfer dari negara ke kelompok miskin. Teori Dalton digunakan untuk menjelaskan fenomena transfer dari pendapatan tinggi kepada pendapatan rendah sehingga dapat mengurangi ketimpangan. Namun, bantuan sosial pada seringkali menjadi objek dari korupsi. Peningkatan ketimpangan di Indonesia tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi melainkan rent seeking behavior yaitu korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan antara bantuan sosial, korupsi dan ketimpangan dengan menggunakan data Mahkamah Agung tahun 2008-2011. Adanya bantuan sosial mampu menurunkan tingkat ketimpangan sebesar 0.214. Namun, adanya korupsi memperkecil dampak tersebut sebesar 0.00003. , Despite of Indonesia’s economic growth is increasing and its poverty rate is decreasing, inequality in Indonesia is getting worse. Goverment has various efforts to reduce inequality. One of them is the social assistance program which is a tool for income redistribution. Dalton’s theory (1920) is used to explain the phenomenon of transfer from government to the have-nots so that inequality can be reduced eventually. The worsening inequality in Indonesia is not only an economic issue but also a rent-seeking behavior issue. This paper discusses the issue of social assistance and corruption behavior of social assistance simultaneously by using data from Indonesian Supreme Court in 2008-2011. This paper found that social assistance can reduce inequality rate as much as 0.214. However, inequality rate will be 0.00003 higher if corruption on social assistance exists. ]

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang hubungan pengeluaran keluarga untuk makanan dengan kecukupan total asupan energi pada anak usia 24-59 bulan di provinsi jawa barat tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya hubungan antara pengeluaran keluarga untuk makanan, karakteristik anak dan karakteristik keluarga dengan total asupan energi yang cukup pada anak usia 24-59 bulan di provinsi jawa barat tahun 2010. Desain penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional dengan menggunakan data sekunder Riskesdas 2010 yang analisisnya dilakukan selama bulan November 2011 ? Januari 2012. Populasi penelitian ini adalah seluruh rumah tangga yang mewakili provinsi jawa barat, sedangkan sampelnya adalah anggota rumah tangga yang berumur 24-59 bulan yang berjumlah 1.811 anak. Hasil penelitian mendapatkan prevalensi total asupan energi yang cukup pada anak usia 24-59 bulan sebesar 49.6%. Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara pengeluaran keluarga untuk makanan, umur anak, tingkat pendidikan ibu, status pekerjaan kepala keluarga, pemanfaatan fasilitas kesehatan, jumlah ruangan dalam rumah tangga dan wilayah tempat tinggal dengan total asupan energi yang pada anak usia 24 ? 59 bulan di Provinsi Jawa Barat tahun 2010. Namun, tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, jumlah balita dalam rumah tangga, serta adanya anggota rumah tangga yang merokok dengan total asupan energi yang cukup pada anak usia 24 ? 59 bulan di Provinsi Jawa Barat tahun 2010.

---

ABSTRACT
This study discusses the relationship with the family expenses for the adequacy of total food energy intake in children aged 24-59 months in the province of West Java in 2010. The purpose of this study is to know the relationship between family expenditures for food, the characteristics of the child and family characteristics with sufficient total energy intake in children aged 24-59 months in the province of West Java in 2010. The study design used is a Cross Sectional. Riskesdas using secondary data analysis conducted in 2010 that during the month of November 2011 - January 2012. This study population is all households that represent the west Java province, while the sample is a member of the household aged 24-59 months, amounting to 1811 children. The results have a total prevalence of adequate energy intake in children aged 24-59 months at 49.6%. The results of statistical tests showed no significant association between family expenditures for food, child age, maternal education level, employment status of head of household, health facility utilization, number of rooms in households and neighborhoods with a total energy intake in children aged 24-59 month in West Java province in 2010. However, no significant associations between gender, family size, number of children under five in the household, and the presence of household members who smoke with enough total energy intake in children aged 24-59 months in West Java province in 2010.

Abstrak :
Penatausahaan Pengeluaran merupakan proses yang di dalamnya mempunyai risiko bawaan yang tinggi karena terkait dengan pencairan dana. Penatausahaan pengeluaran juga merupakan faktor kunci dari eksekusi anggaran yang telah disusun. Integrasi keduanya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan magang ini akan dibagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan pertama menekankan pada permasalahan faktual penatausahaan pengeluaran. Permendagri No. 13 Tahun 2006. Permasalahan faktual adalah permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penatausahaan pengeluaran pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Permasalahan ini lebih mengarah pada tidak sejalannya pelaksanaan dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Pembahasan kedua menekankan pada analisis permasalahan konseptual penatausahaan pengeluaran Permendagri No. 13 Tahun 2006. Permasalahan konseptual adalah permasalahan pada peraturan tersebut, yang mana belum mengakomodir prinsip kegiatan pengendalian teori pengendalian internal. Analisis penatausahaan pengeluaran Permendagri No. 13 Tahun 2006 akan bermanfaat untuk masukan proses revisi kepada Kemendagri yang mana akan menjadi acuan peraturan teknis pengelolaan keuangan daerah. ...... The expenditure administration is a high-risk process regarding fund disbursement. The expenditure administration is also key of the implementation of budget that has been planned. Integration of both is the success key of expenditure administration in Indonesian's region. This intern report is divided into two parts. The first part explains the factual problem in the expenditure administration that is regulated in The Regulation of Ministry of Domestic Affairs Number 13,2006. The factual problem is the problem that happens in the expenditure administration in regionals government in Indonesia. The problem is more about the difference between the regulation in Ministry of Domestic Affairs Number 13,2006 and the actual implementation of the expenditure administration. The second part explain the conseptual analysis of expenditure administration system that is regulated in Permendagri 13,2006. The conseptual problem is that the regulation has not accomodated internal control theory. The analysis will be useful as recommendation to Ministry of Domestic Affairs in Indonesia that is the regulation maker for the technical regulation in financial management in Indonesian region.