Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
cover
S. Toto Pandoyo
Yogyakarta: Liberty, 1982
342 TOT h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sudibyo Triadmodjo
Abstrak :
Sejak Indonesia merdeka hampir 60 tahun lalu, kementerian negara atau kabinet telah mengalami berbagai perubahan, pengurangan dan penambahan bahkan pernah jumlah kementerian mencapai angka 100. Berdasarkan pemahaman atas kondisi tersebut, maka kebutuhan pengaturan tentang kementerian negara menjadi sangat panting untuk segera dilakukan. Kendatipun masih merupakan hak prerogratif presiden, namun presiden setidaknya diberikan koridor kebijakan agar tidak begitu saja membentuk dan membubarkan institusi kementerian tertentu. Dengan adanya koridor kebijakan tersebut, sesungguhnya juga makin menegaskan bahwa kekuasaan presiden bukan tak terbatas. Dinamika perubahan lingkungan menghendaki pemerintah membangun komitmen untuk membentuk pemerintahan yang lebih baik dan profesional, agar dapat menjawab semua tantangan dan kompleksitas dinamika masyarakat. Oleh karena itu organisasi-organisasi pemerintah termasuk diantaranya Kementerian Negara harus diarahkan menuju terbentuknya lembaga yang adaptif, responsif, berorientasi pada pelayanan publik, profesional serta sejauh mungkin terlepas dari kepentingan politik praktis yang cenderung bersifat sesaat dan primordial, dan dapat menjadi sarana politik yang baik untuk mempersatukan bangsa. Tesis ini berjudul "Penataan Kelembagaan Organisasi Kementerian Negara Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Nasional°. Penelitian Tesis ini dilakukan di instansi pemerintah pusat, bertujuan untuk mengetahui perkembangan cistern kementerian negara selama ini dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Penelitian menggunakan metoda diskriptif analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut teridentifikasi profit organisasi Iembaga kementerian negara yang melaksanakan tugas pemerintahan selama ini dart dasar-dasar yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kementerian negara. Hasil tersebut kemudian untuk merumuskan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan kementerian negara dalam melaksanakan tugas clan fungsinya agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta merumuskan bagaimana lembaga kementerian negara dapat berperan dalam upaya peningkatan ketahanan nasional.
Indonesian has been freedom since 60 years ago, the form and number of state ministries or the cabinet have been changing many times. Even in one period the number of the state ministries had reached a hundred. According from understanding of this situation, the need of a regulation in forming any state ministriy has become urgent and important. Although it is still the President's prerogative, the President should be given a clear guidance so that the President shall not forming or dismissing any state ministry easily. With this guidance, it is implicitly explained that the President's power is not limited.The change of the country's condition forces the government to commit in creating a better and more professional institution so that it can answer all available challenge and the public complexity. In achieving those commitments, government's organizations, including the state ministry, should be able to be projected to become adaptive, responsive, public service oriented, and professional. However, the state ministry should avoiding a situation where it becomes a political tools that tends to be short term and primordially. The state ministry should become glue for the Nation. This thesis has title " Settlement of the State Ministries Organization as Effort for Improvement of National Resilience ". The research of this Thesis was conducted in the Central government institution, under two primary aims namely to know growth the system of the state ministry during the time and which factors can influence the state ministries growth. The research of this thesis is being arranged in the qualitative, descriptive-analytic method. Pursuant to the research, it has identified the organizational profile of institute of the state ministries executing duty of governance during the time and the bases which require to be paid attention to in forming of the state ministries. According this result can be formulated how to make government done by the state ministries in executing its function and duty in order to effectively and efficient, and also can be formulated how institute of state ministries earn playing a part in for effort of improvement of national resilience.
2006
T19413
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suci Utami Maulina
Abstrak :
Reformasi birokrasi di Indonesia mulai dilaksanakan di berbagai Kementerian/Lembaga RI termasuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Salah satu program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Kemlu RI adalah penataan kelembagaan melalui Restrukturisasi Organisasi Tahun 2011. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi organisasi di Kemlu RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan panitia pelaksana restrukturisasi dan pihakpihak terkait serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tahapan dari ke-empat tahap pelaksanaan restrukturisasi Kemlu RI telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pada tahapan merencanakan restrukturisasi, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum optimal dan pada tahap melaksanakan restrukturisasi, Kemlu RI mengalami kesulitan dalam menempatkan SDM di dalam strukturnya akibat kurangnya sumber daya manusia. ......Bureaucratic reform in Indonesia began to be implemented in the various Ministries / Agencies including the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. One of bureaucratic reform program that has been implemented in the Ministry of Foreign Affairs is the institutional arrangement through Organizational Restructuring in 2011. Researcher is interested in knowing how the implementation of organizational restructuring in the Ministry of Foreign Affairs. This study is a qualitative research with interview data collection techniques with restructuring committee and related parties, and literature study. Results of this study indicate that some stages of the fourth stage of the restructuring implementation in Ministry of Foreign Affairs has been well implemented. However, in the restructuring plan stage, the competence of the Human Resources is not optimal, and in the restructuring stage, the Ministry of Foreign Affairs had difficulty in placing human resources in the structure due to the lack of human resources.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S52652
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Sri Soemantri Martosoewignjo
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
342 SRI t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jayadi
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991
S25338
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Olle Yanuanita Asrina
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S25417
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Rokhyati
Abstrak :
ABSTRAK
Aparatur Sipil Negara berperan sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah yang diperlukan untuk mewujudkan berlangsungnya kegiatan administrasi negara dalam organisasi pemerintahan. Aparatur Sipil Negara merupakan pejabat pemerintahan. Dalam jabatan pemerintahan dikenal jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi yang mempunyai peran strategis dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara merupakan lembaga baru pengelola Aparatur Sipil Negara yang terbentuk tahun 2014. Lembaga baru ini perlu diteliti lebih dalam terkait struktur organisasi Komisi Aparatur Sipil Negara dan perannya dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Komisi Aparatur Sipil Negara dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi. Peran Komisi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai pengawas dalam setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi dan sebagai pemberi rekomendasi.
ABSTRACT
Civil Service have a role as human resources driving the government bureaucracy needed to realize the ongoing activities of the state administration in governmental organizations. Civil Service are government officials. Government positions known to the administration office, functional and high leadership positions. High leadership positions that have a strategic role in the management of the Civil Service. Civil Service Commission is a new organization managing the State Civil Apparatus formed in 2014. This new institution should doing to research deeper organizational structure of the Commission related to the Civil Service and its role in the selection of high leadership positions. This research method using normative juridical qualitative approach. State Civil Administrative Commission set up under the authority of attribution. The role of the Civil Service Commission is a controller in every stages of the process for filling the positions of high leadership and as a referrer.
2016
S63442
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Davis, James W., Jr.
London: Free, 1974
353 DAV i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>