Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggusuran di Provinsi Jakarta seringkali diberitakan dan mengambil hanya dari sudut pandang pemerintah dimana pemerintah dalam opininya secara tendensius menyudutkan korban penggusuran sebagai pelanggar hukum tanpa melihat realitas lain dari korban penggusuran beserta polemik penggusuran lainnya. Tulisan ini mengindentifikasi konstruksi realitas penggusuran oleh media dan pemerintah yaitu labelisasi terhadap korban penggusuran sebagai penduduk liar dan klaim pemerintah terhadap tidak adanya pelanggaran hukum dan ham dalam kasus penggusuran Jakarta. Di dalam Kriminologi Konstitutif sendiri dikenal istilah lsquo;wacana pengganti rsquo; yang mana bertujuan untuk menggantikan wacana-wacana yang ada dan dianggap sebagai wacana yang merugikan. Jakarta Unfair dalam hal ini penulis deskripsikan sebagai wacana pengganti terhadap realitas penggusuran oleh media dan pemerintah. Dengan film Jakarta Unfair sebagai sumber data dalam bentuk audiovisual, penulis mencoba mengkonversikan data tersebut ke dalam bentuk data narasi dan visual.

---

Eviction cases In Jakarta are often being portrayed biasly by media which only take the sides of the Government and take the blame on the eviction victim as the law violator without revealed another reality from eviction victims and the problem of the eviction itself. This writing identified the construction of eviction reality by media and government which are the labeling of eviction victims as the illegal resident and the government claim that there are no law and human right violation in eviction process. In Constitutive Criminology, the term of replacement discourse is being sugested as the the replacing of the harmful discourse. Jakarta Unfair is being described as the replacement discourse of the eviction reality created by media and government. As the data source of this in the form of audiovisual, the writer tried to convert those data to be narration and visual data."

"ABSTRAKSektor informal yang berada pada kota besar khususnya Jakarta menimbulkan permasalahan. Dengan penempatannya yang tidak tertata, keberadaan sektor informal kerap tidak sesuai dengan perencanaan penataan rung kota dari pemerintah. Dalam menyelesaikan permasalahan ini kerap kali pemerintah melakukan penggusuran paksa. Di sisi lain sektor informal juga berperan dalam menjaring tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Sementara munculnya sektor informal di perkotaan bukan akibat dari kekalahan mereka bersaing memenuhi kebutuhan hidup saja namun ternyata kemunculan ini merupakan pengaruh peran pemerintah juga. Pembelajaran tentang sektor informal dalam tulisan ini bertujuan untuk memahami definisi sektor informal dan menjelaskan kriteria-kriteria penting yang perlu diperhatikan dalam membedakan sektor informal dengan sektor formal. Penelitian ini juga disertai studi kasus mengenai pedagang stasiun yang masuk ke dalam kategori sektor informal di perkotaan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara memahami bagaimana perlakuan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari kehadiran sektor informal di perkotaan.

---

ABSTRACTThe existence of informal sectors in big cities, especially Jakarta does create problems. The disorganized placement is one of the crieteria of the informal sector, since it?s not accordance with the urban planning made by the government. In order to solve these problems, the action of forge destruction is usually taken. On the other hand, the informal sector is actually helps in decreasing the unemployed. Meanwhile, the existence of them in big cities is not only caused by their unability to compete in fulfilling their needs, but also caused by the regulations the government made. The goal of this study about the informal sectors is to get better understanding of definition of it and obtain the important criterias to differentiate with formal sectors. It is also completed with a case study about street vendors surrounding and or near by the station, which is included as an urban informal sector. It is done in order to wisely decide how to handle the problems occured by the existence of informal sectors in urban context."

"ABSTRAKTesis ini membahas konstruksi realitas penggusuran warga sebagai kebijakanpublik di media cetak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigmakritis serta dibedah melalui Analisis Teks Elektif. Konstruksi realitas di mediamemperlihatkan bahwa media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publikmengenai suatu kebijakan publik yang akan menghasilkan citra tertentu. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa Koran Tempo yang menjadi sampel penelitian initidak hanya berperan sebagai saluran komunikasi politik dalam memberitakankebijakan publik sebagai produk politik, tetapi juga menunjukkankeberpihakannya dengan cara mendukung kebijakan serta memperkuat citra sangpembuat kebijakan. Penelitian ini juga berusaha membongkar kepentingan politikideologi dan ekonomi pada teks media, yang pada akhirnya mendasari suratkabarnasional ini dalam mengkonstruksikan realitasnya

---

ABSTRACTThis thesis discusses the construction of reality about eviction of residents aspublic policy in the print media. This study is a qualitative research with a criticalparadigm and dissected via Elective Text Analysis. Construction of reality in themedia shows that the media has the power to shape public opinion about a publicpolicy that will produce a certain image. The results show that the Koran Tempoas a sample of this research not only serves as a channel of politicalcommunication in informing public policy as a political product, but also show itsbias by supporting policy and strengthen the image of the policymaker. This studyis also try to dismantle political ideologies and economic interests in media texts,which in turn underlies this national newspapers in constructing reality"

"ABSTRAKThis study focuses on participatory mapping, document collection, demonstration, tree planting spearheaded by the Urban Poor Consortium, and Share Lab, which starts from a meeting of Middle Eastern and Eastern European technologists to digital investigations. These two cases provoke questions about how activism should be analyzed and laid in relation to the long lasting configuration of human and material relationships. Two previous orientation studies, technological actors and technological formations, seem unable to answer this because they still see activism in traditional ways. Applying and critiquing Deleuze and Badiou, this study introduces messy formation refers to molar and molecular of human material and its holographic relationships in enachment between socio material event assemblage and research assemblage. I argue that data activism and other activism are human molecular molar and heterogeneous material, which is unstable with elements including data sembako, activist body, architect, body and child memory, student and tourist data gatherer, with several presentations Sociological themes, gender and ethnic molar of which each activism is twisted to each other. However, the configuration of the human material around the evictions also has a mixed molar element that ultimately activism is a collection of human material configuration traces through a large, continuous and unstable evacuation assemblage.

---

ABSTRAKStudi ini berfokus pada participatory mapping, pengumpulan dokumen, aksi demonstrasi, penanaman pohon yang dipelopori oleh Urban Poor Consortium, dan Share Lab yang berawal dari pertemuan teknolog Timur Tengah dan Eropa Timur hingga investigasi digital. Dua kasus ini memprovokasi pertanyaan tentang bagaimana aktivisme harus dianalisis dan diletakkan kaitannya dengan konfigurasi tahan lama hubungan manusia dan material. Dua orientasi studi sebelumnya, technological actors dan technological formation, tampaknya belum bisa menjawab ini karena masih melihat aktivisme dalam cara-cara tradisional. Mengaplikasikan dan mengkritik Deleuze dan Badiou, studi ini memperkenalkan konsep kunci messy formation merujuk pada molar dan molekular manusia dan material dan hubungan holografisnya yang saling terbelit satu sama lain antara socio-material event assemblage dan research assemblage. Saya berargumen, aktivisme data dan aktivisme lain merupakan tenunan molar molekular manusia dan material heterogen, yang tidak stabil dengan elemen termasuk data-sembako, tubuh aktivis, arsitek, tubuh dan memori anak, pengumpul data mahasiswa dan turis, dengan beberapa presentasi tema sosiologis, molar gender dan etnik yang masing-masing aktivisme terbelit satu sama lain. Namun, konfigurasi material manusia di sekitar penggusuran juga memiliki unsur molar yang beragam yang pada akhirnya aktivisme merupakan kumpulan jejak konfigurasi manusia-material melalui assemblage penggusuran yang besar, terus menerus dan tidak stabil. "

"Penggusuran merupakan fenomena di perkotaan terkait pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas kotadanmanusia. Didalam praktik penggusuran yang terjadi, seringkali penggusuran yang dilakukan berujung pada konflik dan luka sosial sehingga menimbulkan reaksi dari korban yang tergusur. CAP 16 Kampung merupakan salah satu bentuk reaksi dari korban penggusuran yang dilakukan dengan membangun koalisi diantara masyarakat dan menuntut agar diikut sertakannya masyarakat didalam penataan kota. Proses CAP 16 Kampung yang mengedepankan dialog dan partisipatif sejalan dengan penyelesaian dalam perspektif kritis, salah satunya Peacemaking Criminology. Dalam pendekatan perspektif Peacemaking Criminology, proses CAP 16 Kampung yang dilakukan pada kampung yang telah tergusur berjalan dengan lebih baik karena sudah terbangun empati di masyarakat karena adanya empati yang lahir dari proses menderita secara bersama-sama dan adanya afirmasi dari korban penggusuran atas nasib mereka. Pada kampung Muara Baru yang sekedar diwacanakan untuk digusur, proses CAP 16 Kampung belum berjalan dengan baik karena tidak adanya ancaman penggusuran yang nyata dan belum adanya afirmasi dari kampung tersebut karena belum terbentuk empati.

---

Eviction is phenomenon that happens in city livelihood related to city and human life development. In practice, eviction could lead to conflicts and social injury in which it causes reactions from the victims. CAP 16 Kampung is one of the reactions, in which the victims started a coalition to demand their participation in city development. CAP 16 Kampung process that involves dialogs and participatory actions are in line with Peacemaking Criminology perspective. From Peacemaking Criminology approach, CAP 16 Kampung in the evicted Kampung Akuarium fares much better due the already existing empathy and their affirmation actions about their shared fate as evicted victims. The other kampung, Kampung Muara Baru that yet tobe evicted doesnt have thesame degree of success because they didnt share the same threat as Akuarium did and there is no solid affirmation from them due the lacks of empathy being built."

"This research lifts up issues on forced eviction as an impact of green space policy, with the case study of forced eviction in BMW?s Park. The research views forced eviction in Taman BMW through human rights aspect, where the notions of human rights is to make sure that every citizen secures guarantee of human rights from the state. To find data of this research the researcher did the field research by interacted with the subject and interviewed the expert from National Commission of Human Rights and Jakarta?s Law Aid Foundation. This research uses descriptive qualitative approach, where the data were collected by using literature study, interview, observation and interaction to whom are appropriate to this research. In conclusion, this research found that forced eviction happened in BMW?s Park gives a lot of victim of human rights violation and the state is charge, of the human rights violation."

"ABSTRAKFenomena penggusuran-bermukim kembali yang terjadi berulang kali pada masyarakat hunian pinggir rel kereta di Jakarta mengindikasikan adanya gejala hunian sebagai tempat kembali (home). Meskipun memiliki kondisi fisik yang buruk rupa (ugly), hunian masyarakat bawah ini juga memiliki kelebihan dalam hubungan sosialnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna home yang terbentuk dengan mengkaji proses produksi ruang sosialnya. Hal ini dilakukan untuk membuktikan adanya keterkaitan antara home dengan hubungan sosial. Kajian ini dilakukan dengan menganalisis interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungannya dalam skala makro maupun mikro.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi keteraturan, mekanisme produksi ruang sosial masyarakat hunian pinggir rel kereta ini terbentuk dalam skala personal, bukan skala kolektif. Meskipun demikian, saat terjadi ketidakteraturan (ancaman), muncul indikasi rasa keterikatan dan rasa identitas yang mengikat satu kesatuan kolektif dan mengikis rasa individualitas antar penghuni.

---

ABSTRACT

Displacement-Re-dwelling phenomenon which occurs repeatedly on the rail-edge dwelling in Jakarta indicates sign of occupancy as a place of return (home). Despite having such a poor physical condition (ugly), low-income dwelling also have strength in its social milieu.

The purpose of this study was to determine the meaning of a home that is produced by examining the production process of social space. This is done to prove the relation between home and social relationship. The study was conducted by analyzing the interactions between humans and their environment in the macro and micro scale.

The results showed that in terms of order, the social space production mechanism of railedgeinhabitantsis formed in a personal scale, not a collective scale. Nonetheless, in the term of disorder (threat), there are indications of?sense of belonging? and ?sense of identity? that bind the collective unity and erode the ?sense of individuality? among the inhabitants."

"Sebagai pemimpin DKI Jakarta yang memiliki gaya komunikasi non-populis, Basuki Tjahaja Purnama Ahok dikenal sebagai sosok populer yang kontroversial. Popularitas Ahok membuatnya tidak mudah kehilangan pendukung meski sering diterpa isu negatif. Skripsi ini fokus pada ketidaknyamanan yang dirasakan pendukung Ahok terkait salah satu isu kontroversial, yakni penggusuran paksa, menggunakan teori disonansi kognitif. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Kuesioner diberikan pada 97 responden yang telah menyerahkan KTP pada Teman Ahok. Dengan mengukur tingkat kepentingan, rasio disonansi, dan justifikasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa pendukung Ahok tidak merasakan disonansi kognitif yang besar terkait penggusuran paksa. Hal ini membantu memberi gambaran mengapa mayoritas responden tetap akan memilih Ahok pada pemilihan kepala daerah 2017.

---

Being The Governor of Jakarta whose communication style is non populist, Basuki Tjahaja Purnama Ahok is known as a popular yet controversial figure. Despite Ahok's controversial nature, his supporters aren't going away due to his popularity. This thesis focuses on the discomfort felt by Ahok's supporters regarding one of the controversial issues, namely forced eviction, using the cognitive dissonance theory. This research is a descriptive research with quantitative design. Questionnaires were administered to 97 respondents who gave their ID cards to Teman Ahok. By measuring the attitude importance, the ratio of dissonance, and rationale, the research findings indicate that Ahok's supporters didn't feel great cognitive dissonance regarding the forced evictions issue. This helps illustrate why the majority of respondents would still choose Ahok in the 2017 gubernatorial election."

"ELC sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengupayakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kamboja telah membawa dampak lain yang merugikan masyarakat. Adapun dampak tersebut tergambarkan melalui berkembangnya kasus perampasan tanah yang merugikan mayoritas masyarakat indigenous. Skripsi ini akan melihat salah satu kasus perampasan tanah yang terjadi di Provinsi Pursat pada tahun 2004 yang merupakan tahun dimulainya kasus tersebut. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan teori akumulasi melalui perampasan yang dikemukakan oleh David Harvey dan melalui metode kualitatif dengan ragam tinjauan pustaka. Temuan yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa selain ELC, lemahnya penerapan Land Law dan kuatnya hubungan kerja sama di antara pemerintah dan pengusaha telah mendukung terjadinya tindak perampasan tanah. Selain itu, terdapat temuan lain mengenai cara perampasan tanah yang dilakukan melalui prosedur yang diawali oleh komodifikasi dan privatisasi lahan, serta pengeluaran populasi pekerja secara paksa yang ilegal dan mengandung unsur kekerasan.

---

ELC was one of the policies that were created by the government of Cambodia in hope to boost the countrys economic growth and structural development. Unfortunately, not only those two mentioned before, the presence of ELC also stimulates the act of land grabbing that put the group of indigenous people in danger. This thesis will talk about a land grabbing case that happened in Pursat Province in 2004, which was the year the case started. The study in this thesis was done using David Harveys theory of accumulation by dispossession and qualitative method through literature study. The findings show that other than ELC, the weak implementation of Land Law and the firm patron-client relation between the government and the group of businessmen have supported the existence of land grabbing act. In addition to that, there are another findings about how the land grabbing act was done, which were through commodification and privatization of land followed by the forceful expulsion of peasant populations."