Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Lima belas negara Eropa bergabung dalam sebuah union, mencoba saling mengerti segala perbedaan budaya, kebiasaan, dan pengalaman. Mereka menyatukan keinginan untuk dapat hidup damai serta memainkan peran dan pengaruhnya dalam percaturan politik dan keamanan internasional. Cita-cita Uni Eropa (UE) menjadi salah satu aktor politik internasional jelas membutuhkan suatu Common Foreign and Security Policy (CFSP) dari kelima belas anggotanya, sehingga pada akhirnya kelak terwujud suatu foreign and security policy identity. Berakhirnya Perang Dingin serta munculnya kembali konflik-konflik di Eropa dan kawasan sekitarnya makin menambah pentingnya bagi UE untuk segera mewujudkan CFSP. Hal ini bukan saja penting bagi eropa untuk mengembangkan dan meningkatkan pengaruh mereka di panggung politik dunia, tetapi juga bagi struktur politik internasional itu sendiri. Tujuan penelitian ini selain berusaha mendeskripsikan permasalahan yang ada, ada juga menjelaskan CFSP berdasarkan perjanjian Masstricht dan/atau Perjanjian Amsterdam, serta segala hal yang menyangkut dengan kepentingan nasional dan sen-timen kedaulatan nasional Negara anggotanya. Pada akhirnya tampak bahwa sejak semula permasalahan utama pembentukan kerjasama politik dan keamanan di Eropa ternyata ialah bagaimana menurunkan sensivitas kedaulatan nasional Negara-negara anggotanya, sehingga jika setiap Negara anggota mampu menurunkannya maka akan lebih mudah bagi UE untuk melaksanakan setiap keputusan dan mewujudkan keberhasilan CFSP yang efektif dan efisien di masa depan. Permasalahan mengenai kedaulatan Negara ini antara lain tampak nyata dan dapat diidentifikasikan dalam berbagai hal antara lain sebagai berikut: (1) bagai-mana menyelaraskan politik luar negeri Negara-negara anggota secara efektif di dalamnya; (2) masalah instrument atau alat pelaksana kebijakan; dan tidak kalah pentingnya (3) bagaimana UE menyikapi dan mengatasi prosedur pencapaian suatu posisi, tindakan, dan deklarasi bersama dalam lingkup CFSP yang dirasakan belum sempurna."

"The treaty establishing the European Union constitution has not been fully accepted by European society, which is marked with the resulth of the vote (referendum) in France and the Netherlands.But this does not mean the end of regionalization of Europe. The earlier agreements will remain to be the bases for continuation effort. The interaction growing among the citizens of Europe,which is no longer limited by states, will improve cultural assimilation as well as build awareness in further integration process."

"Penolakan terhadap Konstitusi Europa yang telah terjadi, ternyata bukanlah dikarenakan sisi formil ataupun sisi materil yang riil dari konstitusi itu kan tetapi lebih pada masalah pendapat dan interpretasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terhadap isi konstitusi, dimana terdapat kecurigaan dan masih tersisanya tanda tanya besar akan masa depan mereka dengan peningkatan proses integrasi yang terus terjadi. Mereka membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam akan hal ini. Para pemimpin Eropa seharusnya menilai hasil referandum yang terjadi di Prancis sebagai suatu pengalaman positif, karena tidak jarang terjadi perdebatan besar dan intensif pada masyarakat Eropa dalam setiap langkah proses integrasi apabila menyangkut interpretasi terhadap teks suatu dokumen hukum yang akan di berlakukan. Perkembangan yang terjadi saat ini yang melibatkan bangsa-bangsa Eropa membuktikan, bahwa Uni Eropa perlu melakukan reformasi dalam setiap upaya integrasi yang dilakukan dengan cara lebih melibatkan dan mendekatkan diri kepada masyarakatnya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa "Suatu traktat yng konstitusional membutuhkan pemahaman dan dukungan sepenuhnya dari seluruh bangsa Eropa"."

"Perjalanan Uni Eropa menjadi suatu entitas regional yang lebih terpadu solid dan responsif terhadap tantangan zaman, saat ini sedang menemui masa yang cukup kritis. Penolakan masyarakat Perancis dan Belanda yang mereka simbulkan dengan hasil negatif pada referendum bagi kostitusi Eropa telah menjelaskan secara nyata bahwa perlunya menelaah lebih dalam lagi urgensi sebuah konstitusi bagi Uni Eropa. Meskipun masa depan konstitusi ini belum fina, akan tetapi ketiadaan rencana cadangan (Plan B) atas kemungkinan kegagalan referendum tersebut menjadi kan model regionalisme ini (seharusnya) berkonsentrasi pada pengambilan langkah-langkah analities strategis untuk memuluskan pembuatan konstitusi yang sebagian kalangan dianggap merupakan suatu keharusan."

"Rancangan konstitusi Uni Eropa telah membuka jalan baru bagi masa depan kebijakan luar negeri dan pertahanan Uni Eropa dengan diperkenalkannya suatu posisi baru "Menteri Luar Negeri Uni Eropa".Gagasan ini telah menimbulkan banyak kontroversi di kalangan politisi dan akademisi negara-negara anggota Uni eropa. Di satu sisi Menteri Luar Negeri Uni Eropa, nantinya di harapkan dapat memecahkan masalah kekompakan Union dalam mengambil kebijakan luar negeri. Namun disisi lain, ia juga bisa menjadi perangkap karena dapat menciptakan "arena perang" diantara negara-negara anggota. Artikel ini akan menguraikan beberapa permasalahan dan perdebatan yang timbul akibat inisiatif ini."

"This article examines the state of play of the relations between the European Union and Indonesia.It proposes a review of the progress achieved since the publication in 2000 of the communication from the European Comission that is aimed at strengthening the relations between Indonesia and The European Union. It underlines that both the European Union and Indonesia have become stronger players in the international and regional arena. It also finds that the EU-Indonesia relations have intensified,diversified and given new perspectives for stronger EU-Indonesia partnership."