Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 441 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Retno Suratri
Abstrak :

Orang Tengger menarik untuk diteliti karena mereka berbeda dengan masyarakat lain yang hidup di wilayah Provinsi Jawa Timur. Orang Tengger adalah mereka yang sangat patuh menjalankan upacara-upacara adat dan sangat menjunjung tinggi kejujuran. Masalah penelitian dalam disertasi ini adalah orang keturunan Madura lebih memilih identitas utamanya sebagai orang Tengger. Pengumpulan data menggunakan metode pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ethnic boundary atau batas sosial orang Tengger adalah memiliki atribut-atribut seperti sarung, bahasa Tengger, masyarakat petani, dan patuh melaksanakan upacara adat. Orang Tengger adalah mereka yang tinggal di wilayah Tengger, pekerja keras, egaliter, cinta damai dan selalu berbuat baik, patuh pada pemimpin dan patuh menjalankan aturan adat, menjaga ikatan kekeluargaan dan dekat dengan dunia roh. Mereka yang keturunan Madura pada akhirnya melakukan proses ‘menjadi Tengger’ untuk mendapatkan berbagai akses karena hanya orang Tengger yang memiliki legitimasi untuk mendapatkan akses tersebut. Akses-akses yang didapatkan adalah akses identitas sosial, akses pasar, akses modal, akses pengetahuan, akses melalui negosiasi dari relasi sosial lain, akses kehidupan yang lebih baik dan juga termasuk akses otoritas bagi orang Tengger asli. Upaya kuat orang Tengger untuk mempertahankan batas sosial atau ethnic boundary menghasilkan konstruksi sosial yang menggambarkan wilayah Tengger sebagai wilayah sakral yang hanya orang-orang tertentu yang dapat hidup di dalamnya dan merupakan tempat yang aman dan tentram, yang pada akhirnya memberikan orang Tengger otonomi penuh untuk mengelola wilayahnya dengan intervensi minimal dari pihak luar


Tengger people are interesting to study because they are different from other communities living in the East Java Province. Tengger people are those who are very obedient in carrying out traditional ceremonies and highly uphold honesty. The research problem in  this dissertation is those who are of Madurese descent prefer their main identity as Tengger people. The data collection used the observation method involved and in-depth interviews. The results of the study concluded that the "ethnic boundary" of Tengger people are to have attributes such as sarong, Tengger language, farming community, and obediently carrying out traditional ceremonies. Tengger people are those who live in the Tengger region, are hard-working, egalitarian, peace-loving and always do good, obey the leader and obey the customary rules, maintain family ties and are close to the spirit world. Those who are of Madurese descent eventually carry out the process of 'becoming Tengger' to get various accesses because only Tengger people have the legitimacy to obtain such access. Accesses obtained are access to social identity, market access, access to capital, access to knowledge, access through negotiations from other social relations, access to a better life and also include access to authority for original Tengger people. The Tengger's strong efforts to maintain 'ethnic boundary' resulted in a social construction that depicted the Tengger region as a sacred area that only certain people could live in and is a safe and peaceful place, which then ultimately give Tengger people full autonomy to manage their territory with minimal intervention from outside parties.

 

2019
D2640
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
A. Rani Usman
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009
305.895 1 RAN e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Suraidah Hading
Abstrak :
Studi ini bertolak dari anggapan bahwa keluarga merupakan agen sosialisasi nilai-nilai gender yang diwujudkan dalam pola pengasuhan anak. Pola pengasuhan anak yang diterapkan dalam suatu etnis ditentukan oleh budaya dalam etnis itu dan telah membawa dampak yang tidak selalu positif pada anak-anak yang dibesarkan di dalamnya. Studi ini bermaksud menyibak tabir yang menyelimuti pola pengasuhan anak perempuan. Dalam masyarakat yang menjunjung budaya siri' pendekatan kualitatif berperspektif perempuan digunakan untuk memahami permasalahan budaya itu. Maka, teori belajar sosial, dan pandangan feministik digunakan untuk dapat menjelaskan nilai-nilai budaya yang terwujud dalam pengasuhan anak. Hasil studi menunjukkan bahwa pola pengasuhan anak dalam budaya siri', Etnis Bugis Wajo, dipengaruhi oleh budaya patriarki. Hal itu telah melahirkan ketidakadilan gender terhadap anak perempuan yang berwujud marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda. Secara khusus, penelitian ini menunjukkan dua hal. Pertama, para perempuan yang patuh pada budaya siri', dilihat dari sisi budaya, dianggap pantas, tetapi dirugikan karena hak-haknya terpasung. Kedua, perempuan yang memberontak pada budaya siri' dianggap tidak sesuai dengan nilai budaya, tetapi memperoleh keuntungan, karena mampu menentukan kehidupannya sendiri.
Bugisnese Women in Siri’ Culture : A Study on Child Rearing and Its Impact on Wajo Bugisnese Women in South Sulawesi Province. The study is based on the assumption that family is a significant agent to socialize gender norms through child rearing practices. The child rearing practiced in an ethnicity is influenced by the culture held by the community, and the practices may not always bring positive effect to the children grow in the culture. The study aims to discover the closed curtain covering rearing practices to girl child. In a society glorifies Sir/ culture, a qualitative-feministic approach of research needs to be used for that purpose. The study uses social learning theories and feministic ideas in comprehending how the culture and socialization practices might implant stereotypical self-concepts of women. Strong with patriarchal norms, the Siri culture maintains gender inequality to women - manifested in marginalization, subordination, stereotypes, multiple burdens and violence. Specifically, the study points to two situations. Firstly, women who were submissive to the culture are seen culturally as those who were 'decent'. But actually they were shackled, their rights were denied. Secondly, women who resisted the culture were seen as 'indecent'. Yet, or however, they gained benefits, since they have their own selves. They were able to take stand and decide for her own lives.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T2313
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Krishna Murti
Abstrak :
Dalam kajian antropologi, hubungan antar suku bangsa menempati posisi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya kajian-kajian yang dilakukan oleh para ilmuwan yang mengkonsentrasikan pada masalah ini, di antaranya yang dilakukan oieh Prof. DR. Parsudi Suparlan, Ph.D yang mengkonsentrasikan ilmunya dalam kajian hubungan antar suku bangsa. Dalam hubungan antar suku bangsa terdapat batas-batas sosial yang berfungsi untuk menunjukkan antara mereka yang tergolong dalam satu suku bangsa yang sama dengan, mereka yang tergolong dalam satu suku bangsa yang lain. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan sosial budaya dari masing-masing suku bangsa yang berbeda tersebut, yang antara lain dapat dibagi atas perbedaan pengungkapan, struktur sosial serta pandangan dunia luar yang berhubungan dengan pengungkapan, dan adanya pengenalan diri dari satu kelompok terhadap kelompok lain maupun penerimaan terhadap kelompoknya. Karena itu penulis mencoba menggambarkan pola atau corak yang terjadi dalam hubungan antar suku bangsa yang terjadi pada masyarakat di permukiman nelayan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, terutama yang terjadi di tempat-tempat umum seperti pasar, jalan raya, dan tempat-tempat bertemunya para warga dalam menjalankan aktivitas dan dinamika sosial mereka sehingga tercipta suatu keteraturan hubungan antar warga yang saling menguntungkan, baik yang bersifat relatif stabil maupun ketika terjadi konflik yang perlu diselesaikan. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, penulis berusaha untuk terlihat langsung dalam kehidupan masyarakat Muara Baru yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda. Berangkat dari hal tersebut diharapkan akan terkumpul banyak informasi dari beberapa pihak yang terkait sehingga dapat terlihat gejala-gejala sosial dalam masyarakat sesuai makna yang diberikan atau dipahami oleh para warga di lingkungan Muara Baru. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal yang cukup signifikan berkaitan dengan objek penelitian. Di sekitar permukiman nelayan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, penulis menemukan bahwa hubungan antar suku bangsa terlihat dari kegiatan ekonomi mereka di pasar lkan Muara Baru, serta di dalam kehidupan kemasyarakatannya sendiri. Di antaranya terlihat dari kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan yang stabil karena atribut atau jati diri kesukuan diredupkan dengan sendirinya oleh warga yang berasal dari suku bangsa-suku bangsa berbeda, di samping adanya peran yang besar dari pihak Polsek Metro Penjaringan dalam rangka memantapkan kestabilan hubungan di antara warga Muara Baru. Kestabilan hubungan warga yang berasal dari suku bangsa-suku bangsa itu terwujud dalam corak kehidupan yang terjadi dalam hubungan antar suku bangsa dan dalam keteraturan hubungan sosial yang ada. Sedangkan peranan besar petugas Polsek Metro Penjaringan terlihat dari proses penegakkan hukum yang berlaku berkaitan dengan tugas pokok POLRI baik dalam situasi konflik, situasi normal, serta dalam penanganan kasus yang terjadi di wilayah Muara Baru, di samping peranan dari tokoh masyarakat, Pam Swakarsa, aparat Pemda Kotamadya Jakarta Utara, serta warga Muara Baru sendiri.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T4406
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syahrul
Abstrak :
Kerusuhan-kerusuhan etnis yang meledak sejak awal era reformasi berakar dari kesenjangan sosial-ekonomi dan merupakan protes budaya yang memberikan petunjuk kuat bahwa tatanan sosial dalam kehidupan majemuk telah dilanggar dan dihancurkan. Kesenjangan ini merupakan usaha rekayasa class forming pemerintahan Orde Baru yang menempatkan kelompok etnis pendatang tertentu pada lapisan menengah dalam proses pembentukan piramida sosial masyarakat setempat. Kelompok menengah yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) ini telah memaksa etnis pribumi setempat untuk puas di papan bawah, walaupun mereka merasa telah diperas dan dipinggirkan. Potensi konflik antara kedua kelompok telah memanfaatkan label etnis dan agama untuk memperkuat solidaritas dan legitimasi perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan selama ini. Gerakan reformasi telah memberikan momentum untuk membangkitkan perlawanan dengan menggunakan label etnis dan agama tersebut. Konflik terbuka seperti di Bagan Siapi-api dan daerah lainnya pada hakekatnya adalah proses budaya untuk mendapatkan keadilan. Pertanyaan mendasar dalam menganalisa berbagai kerusuhan etnik diberbagai daerah di nusantara ini adalah "mengapa upaya-upaya pembauran belum juga mendatangkan hasil yang optimal ?". Sudah banyak pakar yang mencoba memberikan pandangan mengenai sebab-akibat alotnya proses pembauran etnik di berbagai daerah dan berakhir dengan pertikaian yang setiap pertikaian meninggalkan kesan traumatis yang dalam dari kedua belah pihak. Warisan sejarah yang ditinggalkan Hindia Belanda, yang dikenal dengan politik "devide de impera", serta mengkategorikan penduduk nusantara kedalam tiga golongan ; orang Eropa (posisi sosial paling tinggi), Timur Asing (posisi sosial menengah) yang terdiri dari orang Cina, India dan Arab, sedangkan golongan pribumi menempati golongan paling bawah. Ketiga golongan ini hidup secara terpisah dalam kantong-kantong dan lingkungannya masing-masing. Ketika terjadi perubahan sosial besar-besaran akibat bergulirnya era reformasi sekarang ini, berlangsung reaksi yang berbeda di kalangan golongan kedua diatas. Karena jumlah mereka relatif kecil, orang-orang keturunan India, Arab dan minoritas lainnya tidak mengalami goncangan yang berarti. Tetapi, bagi orang-orang keturunan Cina, reformasi merupakan perubahan sosial yang besar yang akibat-akibat psikologisnya menyimpan traumatis yang dalam. Kenyataan ini merupakan akibat status dan perlakuan yang istimewa, seperti diberinya hak memonopoli penjualan candu, sebagai perantara jual beli antara pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sedangkan pemerintahan berikutnya dimana etnis Cina diberi kemudahan dengan model hubungan ekonomi politik cukong di zaman Orde Baru. Sebagai akibatnya terjadilah kesenjangan ekonomi yang begitu hebat antara pribumi dan non-pribumi, sehingga berakibat kecemburuan sosial dan berakhir dengan konflik. Belum optimalnya proses pembauran sekarang ini disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor historis, kultural, politis dan upaya penyeiesaiannya hendaklah dengan memahami secara mendasar tatanan sosial kemasyarakatan yang ada serta menggunakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan dilakukan kajian secara berkesinambungan.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T7139
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muridan Satrio Widjojo
Abstrak :
Di bawah tekanan kondisi obyektif keberadaan PT Freeport Indonesia, program pembangunan pemerintah, dan juga operasi militer TM di wilayah Amungme sejak 1967 dan 1970-an, Amungme berjuang untuk mempertahankan keberadaan dan memperoleh pengakuan dari internal Amungme maupun dari pihak luar. Sebelum Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) berdiri pada 1994 perjuangan Amungme bersifat spontan individual. Kalau pun dalam kelompok sifatnya tidak terorganisasi. Strategi-strategi yang diterapkan secara dominan didasarkan pada habitus tradisional Amungme dan hasilnya justru lebih banyak merugikan Amungme. Sejak akhir 1980-an lapisan terdidik Amungme yang berdomisili di Timika dan Jayapura berinisiatif membuat lembaga adat, yaitu LEMASA yang berdiri pada 1994. Dalam perjuangannya memperoleh modal simbolis yakni pengakuan dan legitimasi baik secara internal maupun eksternal, Amungme memperbaharui dan memanfaatkan "adat" untuk membangun lembaga berbasis suku bangsa yang terbukti mampu mempersatukan dan memperjuangkan kepentingan Amungme. Solidaritas Amungme dapat dibangun kembali dan konflik berplatform separatis digeser menjadi masalah hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Dalam hubungannya dengan pihak luar Amungme membuka diri dan bekerjasama dengan pihak luar. Kemampuan Amungme untuk selalu mengembangkan strategi barunya diuntungkan oleh sejumlah unsur di dalam habitus habitus tradisional Amungme yang menempatkan pengetahuan dan kearifan sebagai nilai tertinggi serta terbuka pada kerjasama dengan pihak lain.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T9876
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Triana Wulandari
Abstrak :
Dalam masyarakat multietnik, hubungan antar etnik merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh individu-individu yang terlibat dalam masyarakat tersebut. Seringkali hubungan antar etnik membawa berbagai konsekuensi, yang tidak saja positip tetapi juga negatip. Dalam masyarakat Kenten, dimana keragaman etnisitas mewarnai kehidupannya, hubungan-hubungan antar individu yang berlatarbelakang kultur berbeda-beda ternyata tidak selamanya menimbulkan konsekuensi-konsekuensi negatip. Masing-masing individu yang berbeda kultur tersebut, disamping masih mempertahankan identitas budayanya, juga melakukan hubungan-hubungan sosial yang saling mengisi dan melengkapi, dimana individu-individu saling belajar dan berkomunikasi secara akomodatif. Perbedaan-perbedaan yang ada terakomodasi melalui serangkaian tindakan warga masyarakat dengan melakukan aktivitas-aktivitas sosial, seperti lomba adu ayam, arisan, kegiatan kematian, pengajian, doa bersama, dan lain sebagainya. Dalam berbagai aktivitas tersebut, warga masyarakat memberikan apresiasi secara partisipatif, dengan meminimalkan perbedaan-perbedaan yang ada, dan secara langsung ataupun tidak langsung telah memungkinkan terjadinya proses pembauran. Pembauran dapat berlangsung secara alami dalam lingkungan masyarakat Kenten, manakala antar warga berusaha mengurangi sikap prasangka dan diskriminatif terhadap etnis lain yang berbeda. Dalam banyak kasus, suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa sikap-sikap stereotipik dan berbagai persepsi negatit masih mewarnai interaksi sosial yang terjadi. Akan tetapi pada umumnya sikap stereotipe berkembang atau tumbuh karena pengalaman-pengalaman individual, yang seringkali sangat sulit untuk dijadikan patokan atau pedoman bagi warga lainnya. Persepsi ataupun pengetahuan yang kurang proporsional yang dimiliki sebagian kecil masyarakat Kenten, misalnya etnis Palembang yang pemalas, etnis Minang yang suka main curang, etnis Cina yang kikir, ataupun etnis Jawa dan Sunda yang suka bermanis muka, dalam kehidupan sehari-harinya ternyata tidak ditampakkan secara berlebihan sehingga pembauran antar warga dapat berlangsung dengan alami. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh warga yang banyak melakukan perkawinan dengan etnik yang berbeda. Dalam perkawinan antar etnik, masing-masing individu mengikuti kesepakatan bersama yang dilakukan oleh pihak keluarga mempelai wanita ataupun pria. Disisi lain konflik-konflik yang sering muncul, sebagai akibat perbedaan-perbedaan kultur yang ada, lebih banyak diselesaikan secara kekeluragaan. Dalam banyak kasus konflik-konflik yang muncul dinilai oleh sebagian masyarakat Kenten sebagai kekurangpahaman individu di dalam menterjemahkan setiap pesan dan tindakan yang dilakukan oleh individu yang lain. Karena itu konflik yang ada dapat dengan mudah diselesaikan, walaupun seringkali konflik muncul dengan permasalahan yang relatif sama dan kualitas yang relatif sama pula. Misalnya konflik antar agama, dimana seringkali emosi seseorang dengan mudah diaktifkan, penyelesaiannnya relatif lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Siasanya peran tokoh agama menjadi sentral, dan musyawarah atau negosiasi yang berulang-ulang dilakukan untuk memperoleh persepsi yang sama. Dengan kata lain, penyelesaian konflik yang bersumber dari agama membutuhkan kerja keras para warga masyarakat untuk bisa menerima perbedaan-perbedaan nilai yang terkadung dalam masing-masing agama yang dianut. Pengalaman para warga masyarakat selama ini dalam memecahkan setiap konflik yang bersumber dari agama, tampaknya dijadikan modal oleh warga masyarakat dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Dengan demikian konflik-konflik yang muncul dapat terselesaikan secara baik, dan ini meneguhkan tesis bahwa konflik bersumber agama bagi masyarakat Kenten bukanlah faktor yang dapat mengurangi solidaritas sosial yang dibangun selama ini.
2001
T9705
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Subroto Ary
Abstrak :
Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman. Pembangunan nasional dilakukan serta dilaksanakan merata diseluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat; tetapi untuk seluruh masyarakat. Lebih jelas lagi dinyatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tentram dan damai. Indonesia sebagai suatu negara yang luasnya 5.173.250 km2, ditambah ± 1.577.300 mil ZEE, terdiri data. ± 17.000 pulau dan dipisahkan oleh selat dan laut didiami ± 500 (lima ratus) suku bangsa dengan berbagai ragam kebudayaan, adat istiadat, nilai-nilai budaya serta bahasa yang berlainan satu dengan yang lain. Disamping merupakan salah satu kebudayaan nasional yang mewarnai persatuan dan kesatuan bangsa, juga rawan dengan berbagai potensi perpecahan bilamana tidak dikendalikan dengan baik.
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hartoyo
Abstrak :
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui masalah keserasian hubungan antar etnik dalam hubungan ketetanggaan dan kemasyarakatan di suatu lingkungan daerah pemukiman. Ada tiga masalah yang ingin diketahui, yaitu kualitas keserasian hubungan antar etnik, faktor-faktor pendorong dan pengelolaannya.

Penelitian ini terdiri dari 134 responden yang terbagi dalam lima etnik Lampung, Jawa, Sunda, Minang dan Batak, yang diambil secara acak dan total sampel dan ditambah dengan 10 informan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung, yang ditentukan berdasarkan cara proposive area sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, wawancara bebas berpedoman yang didukung dengan dokumentasi. Data diolah dengan menggunakan tabel persentase univariat dan bivariat. Analisis data didasarkan pada tabel-tabel olahan tersebut yang dikuatkan dengan Tau Kendall.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas keserasian hubungan ketetanggaan dan kemasyarakatan secara keseluruhan antar kelima etnik tersebut di Sawah Brebes termasuk kategori sedang. Secara rinci ditemukan bahwa hubungan timbal balik antara etnik Jawa dengan etnik Sunda termasuk kategori yang paling serasi, kemudian hubungan timbal balik antara etnik lain dengan etnik Lampung, etnik Minang, dan yang paling kurang serasi adalah dengan etnik Batak.

Faktor pendidikan, pekerjaan, pendapatan, keanggotaan kelompok dan pengalaman bergaul dengan etnik lain secara keseluruhan merupakan bagian dari faktor pendorong yang berarti terhadap peningkatan kualitas keserasian hubungan antar etnik, dalam hubungan ketetanggaan dan kemasyarakatan di lingkungan masyarakat Sawah Brebes. Bila dilihat secara rinci pada masing-masing etnik faktor pendidikan bukan merupakan faktor pendorong yang berarti bagi etnik Minang, dan faktor pendapatan bukan merupakan faktor pendorong yang berarti bagi etnik Lampung dan etnik Minang.

Mekanisme Pengelolaan keserasian hubungan antar etnik tataran tersembunyi dalam hubungan ketetanggaan dan kemasyarakatan di suatu lingkungan pemukiman, secara individual efektif dilakukan dengan pula adaptasi melalui ingratiation (upaya agar tetap disenangi etnik lain); sedangkan secara kolektif dilakukan dengan membentuk berbagai kelembagaan bersama dan keaktifan peran para pemuka masyarakat dalam mensosialisasikan nilai-nilai bersama tersebut. Mekanisme pengelolaan keserasian hubungan antar etnik tataran terbuka (penyelesaian konflik) masih efektif dilakukan dengan menggunakan pendekatan tradisional, dengan melibatkan para pemuka masyarakat setempat.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Darwis
Abstrak :
Studi ini mencoba mengungkap fenomena hubungan sosial antara etnik Cina dengan etnik Bugis-Makassar di kotamadya Ujungpandang, dengan fokus studi pada pola hubungan sosial, yang berlangsung di lingkungan pemukiman (tempat tinggal) dan di lingkungan tempat kerja; berupa pola perilaku etnik Cina dengan Bugis-Makassar di dalam bekerjasama, bersaing, berkompetisi, dan berasimilasi serta berakulturasi, hingga mencapai suatu hubungan sosial yang serasi. Konsep keserasian hubungan sosial yang dipergunakan dalam studi ini, secara teoritis diartikan sebagai suatu kualitas hubungan, antara dua kelompok yang berinteraksi, terlibat dalam suatu proses prilaku, bersifat dinamis dan keduanya berusaha mempertahankan kelangsungan hubungan yang dibina, serta menciptakan perubahan-perubahan dari hubungan mereka, serta interaksi yang terjadi mengandung makna relasi.

Penelitian dilakukan di Kotamadya Ujungpandang pada tahun 1992. Temuan penelitian berupa faktor potensial dan riel .yang mendorong dan menghambat keserasian hubungan sosial antara etnik Cina dengan Bugis-Makassar, dalam aktivitas komunal (berupa hubungan ketetanggaan, dan partisipasi. dalam berbagai kegiatan yang terselenggara, beserta konflik yang timbul), dan aktivitas di tempat kerja. Keserasian sosial melalui aktivitas komunal, menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki tingkat keserasian hubungan sosial yang serasi. Dan pada hubungan yang berlangsung di tempat kerja, (tata cara merekrut tenaga kerja, serta penilaian kedua etnik dalam kapasitasnya sebagai majikan pekerja), menunjukkan tingkat keserasian hubungan sosial yang serasi namun bersyarat. Hal ini disebabkan oleh karena etnik Cina memandang etnik Bugis-Makassar, adalah sebagai suatu sosok manusia yang dapat diajak bekerjasama bahkan bersaing dalam kegiatan ekonomi. Akan tetapi sebaliknya, etnik Bugis-Makassar, memandang etnik Cina, tidak lebih, sebagai kelompok yang menguasai sumberdaya ekonomi, alat produksi (pemilik modal serta menguasai pasar perekonomian, khususnya di kota Ujungpandang).

Selain itu, kerap pula terjadi benturan-benturan (konflik), baik di lingkungan tempat tinggal maupun di tempat kerja yang merupakan warna lain dari hubungan sosial etnik Cina dengan Bugis-Makassar. Konflik-konflik yang muncul pada awalnya bersumber pada hal yang sifatnya sepele, hingga akhirnya menjadi konflik terbuka. Hal ini apabila dibiarkan begitu saja, tidak menutup kemungkinan akan mengancam stabilitas masyarakat. Konflik-konflik ini adalah merupakan suatu faktor potensial yang dapat menghambat keserasian hubungan sosial antara etnik Cina dengan Bugis-Makassar.

Tak kalah penting yang mendorong terciptanya hubungan sosial di lingkungan pemukiman, adalah tidak terlepas dari peran para pimpinan formal dan informal, dalam upaya mendorong interaksi etnik Cina dengan Bugis-Makassar di dalam kegiatan yang berlangsung di lingkungan pemukiman, agar tercapai suatu keserasian hubungan sosial di lingkungan pemukiman. Usaha tersebut adalah melibatkan etnik Cina dengan Bugis-Makassar secara bersamaan dalam kegiatan-kegiatan komunal. Usaha para pimpinan ini merupakan faktor yang bersifat nyata untuk mewujudkan suatu keadaan dimana etnik Cina dan Bugis-Makassar dapat hidup berdampingan, saling menghormati privacy masing-masing, sehingga nantinya teruwujud masyarakat yang tenteram, dan tidak lagi dibayangi oleh adanya perasaan "etnosentrisme" yang mendalam.

Selain yang disebutkan di atas, ada hal yang menarik dari hubungan sosial etnik Cina dengan Bugis-Makassar, yaitu rentang waktu hubungan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, yang berperan serta bahkan mewarnai pola tindakan/prilaku kedua etnik, manakala terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunal. Etnik Cina yang sudah lama hidup bertetangga, berkecenderungan untuk tidak sering mengunjungi tetangga. Sebaliknya etnik Bugis-Makassar, yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah, berkecenderungan untuk selalu membuka diri untuk bergaul dengan etnik Cina. Namun, etnik Bugis-Makassar yang berpendidikan tinggi, berkecenderungan menutup diri terhadap etnik Cina. Hal lain dari etnik Cina, adalah bentuk partisipasi mereka pada kegiatan sekuler (kegiatan meronda/bekerja bakti/peringatan hari Nasional), cenderung berpartisipasi dalam bentuk materi atau barang.

Meskipun tampak bahwa hubungan sosial etnik Cina dengan Bugis-Makassar di lingkungan tempat tinggal menunjukkan intensitas pertemuan fisik lebih rendah dibanding di lingkungan tempat kerja, namun potensi (latent) konflik menunjukkan kecenderungan yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh masih terdapat perasaan "ketidakpuasan" akan keterlibatan etnik Cina dalam kegiatan komunal yang berupa materi. Harapan etnik Bugis-Makassar adalah selain keterlibatan materi, juga hendaknya sesekali berpartisipasi terlibat langsung, sehingga dapat tercipta dialog (komunikasi) antara etnik Cina dengan Bugis-Makassar.

Dengan demikian studi tentang telaah terhadap hubungan antar kelompok etnik (Cina-Pribumi), merupakan suatu studi yang menantang pada saat ini, khususnya dalam suasana kekhawatiran orang untuk meneliti soal SARA.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>