Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Industri hiburan merupakan sebuah industri yang terlibat dalam penyediaan konten hiburan, seperti radio, film, televisi, dan teater. Di Tiongkok, industri hiburan berkembang dengan pesat sejak adanya kebijakan reformasi dan keterbukaan hingga dapat dikenal di mancanegara, salah satunya di Korea Selatan. Hubungan kerja sama dalam industri hiburan di antara Tiongkok dan Korea Selatan telah terjalin sejak lama, namun hubungan tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah karena terjadinya THAAD pada tahun 2016, yang membuat Tiongkok memberikan sanksi ekonomi terhadap Korea Selatan. Kondisi hubungan dalam industri hiburan di antara Tiongkok dan Korea Selatan dengan adanya THAAD menjadi pokok bahasan dari penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan ilmu sejarah, yang mencakup beberapa tahapan, yaitu menentukan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak sanksi ekonomi yang diakibatkan oleh THAAD turut terasa dalam kerja sama di industri hiburan, terutama terkait dengan investasi, penayangan konten hiburan Korea Selatan di Tiongkok, dan kerja sama SDM. ......The entertainment industry is an industry involved in providing entertainment content, such as radio, film, television, and theater. In China, since the reform and opening up policy, the entertainment industry has grown rapidly and has become recognized internationally, including in South Korea. The cooperative relationship in the entertainment industry between China and South Korea has existed for a long time, but the relationship has not always run smoothly. One of them is due to the deployment of THAAD in 2016, which made China impose economic sanctions on South Korea. The condition of the relationship in the entertainment industry between China and South Korea with the presence of THAAD is the subject of this research. The method used is a qualitative method with a historical approach, which includes several stages, namely determining the topic, heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the impact of economic sanctions caused by THAAD is also felt in cooperation in the entertainment industry, especially related to investment, broadcasting South Korean entertainment content in China, and human resource cooperation.

Abstrak :
ABSTRAK
Artikel ini berfokus pada eksistensi Mickey Mouse sebagai maskot Walt Disney Company berdasarkan perspektif global value chain. Sebagai maskot resmi, Mickey Mouse telah bertahan lama sejak tahun 1928 sampai saat ini, melalui karya yang telah dihasilkan seperti motion picture, serial televisi, komik, buku dan taman bermain. Eksistensi Mickey Mouse telah membuat Walt Disney Company sukses menjadi salah satu perusahaan yang sukses mendominasi industri hiburan dunia. Studi-studi sebelumnya menjelaskan bahwa eksistensi mascot dalam industry hiburan dilanggengkan melalui strategi perusahaan yaitu branding dan supply chain management. Selanjutnya, studi-studi sebelumnya mengenai global value chain belum membahas perusahaan dari segi maskotnya, tapi hanya melihat konsekuensi aktivitas bisnis yang dilakukan dalam industry. Oleh karena itu, artikel ini berfokus pada mascot dari Walt Disney Company yaitu Mickey Mouse dalam membangun perusahaan kedalam ekonomi global melalui perspektif global value chain. Strategi branding dan supply chain management termasuk dalam salah satu elemen global value chain yaitu struktur input-output. Kemudian, pelanggengan eksistensi dari maskot juga didukung oleh elemen global value chain lain yaitu konteks lokal institusional dan skopa geografis.

---

ABSTRACT
This article analyses the existence of Mickey Mouse as a mascot of the Walt Disney Company based on global value chain perspective. As an official mascot of Walt Disney Company, Mickey Mouse has been well-established since 1928 to present day, with its artwork that has been produced such as the motion picture, television series, comic, book, and theme parks. Its existence has made Walt Disney Company as one of the successful multinational companies that dominate the entertainment industry in the world. The earlier studies said that the existence of a company mascot in the entertainment industry perpetuated by the company s strategy through branding and supply chain management. Furthermore, in the global value chain, previous studies have not yet discussed the company by its mascot that only viewed by its consequence of the business in the industry. Therefore, this article analyses the mascot of the Disney Company s, Mickey Mouse that is in building the company into a global economy using the global value chain perspective. Nonetheless, the branding strategy and supply chain management correlate to one of the global value chain elements, is an input-output structure. The perpetuation of the existence of a mascot is supported by other global value chain elements that are the local institutional context and geographic scope.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai motivasi penyandang xtra-large body, untuk tetap tampil percaya diri terjun kedunia entertainment, yang biasanya diisi oleh perempuan-perempuan yang memiliki bentuk badan ideal, tinggi, kulit putih dan mulus. Tujuan terjunnya komunitas ldquo;XL rsquo;SO rdquo; ke dunia entertainment yaitu untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa kecantikan tidak hanya dapat diukur secara fisik saja outer beauty melainkan juga dari hatinya inner beauty . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi komunitas 'XL SO'; terjun ke dunia entertainment yaitu untuk meningkatkan rasa percaya diri, mengajak anggota lama dan anggota baru komunitas 'XL SO'; yang merasa kurang percaya diri dengan tubuhnya menjadi percaya diri, mengeksplor kelebihan yang dimiliki, dan lebih mencintai serta menyayangi dirinya sendiri. ...... This research discus about Xtra Large Body community rsquo s motivation for keep in their confidence in entertainment world usually filled by woman who have an ideal body shape, height, white and flawless skin. XL rsquo SO community purpose for entering entertainment world is to show to the society that beauty is not only measured by physically outer body but also by the heart inner beauty. This research use qualitative approach. Data collected through observation, interviews, and social media. The result shows that 'XL SO' Community's motivation for entering Entertainment World is to increase their confidence, to persuade the old or the new member of 'XL SO' who still lack of confidence, to explore their ability, and to love themselves.

Abstrak :
Penelitian ini membahas Saudi Vision 2030 di Kerajaan Arab Saudi antara tahun 2016-2022. Visi 2030 dirancang untuk melepaskan ketergantungan minyak melalui diversifikasi dengan salah satunya membangun industri hiburan. Namun, pembangunan industri hiburan ditentang oleh beberapa ulama. Mereka menentang hiburan seperti konser musik, bioskop, dan olahraga karena mencampurkan gender dalam satu lokasi. Pemerintah menghadapi penolakan beberapa ulama ini dengan tegas dan terus membangun industri hiburannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena itu melalui teori kesepakatan elite antara beberapa ulama dan pemerintah yang mulai terurai sehingga mengakibatkan penolakan terhadap pembangunan industri hiburan di dalam program Saudi Vision 2030. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan tinjauan pustaka. Penelitian ini menemukan pertentangan beberapa ulama terhadap pembangunan industri hiburan Saudi Vision 2030 disebabkan oleh anggapan mengenai adanya beberapa aspek di dalamnya yang melanggar syariah Islam. Penelitian ini juga menemukan kalau pertentangan beberapa ulama itu berpotensi diatasi oleh suatu kompromi dari pemerintah dengan menyesuaikan aspek-aspek industri hiburan Saudi Vision 2030 yang bermasalah supaya tidak melanggar syariah Islam. ......This research aims to discuss Saudi Vision 2030 in the Kingdom of Saudi Arabia between 2016-2022. Vision 2030 was designed to relinquish Saudi Arabia dependence on oil through diversification, one of which is building the entertainment industry. However, the development of the entertainment industry was opposed by some clerics. They opposed entertainments such as music concerts, cinema, and sports because it mixes gender in one location. The government sternly faced the refusal of some clergy and carry on the development of the entertainment industry. The purpose of this study is to understand that opposition toward the development of the entertainment industry through the theory of elite settlement between some clerics and the government which began to unravel resulting in rejection of the development of Saudi Vision 2030 entertainment industry. This research finds that violations of the Islamic Sharia by some elements of the entertainment industry which is being developed underpins the opposition to it by some clergy. This research also finds that the conflict between some clergy has the potential to be overcome by means of compromise from the government in the adjustment of the problematic aspects of the entertainment industry so that they do not violate the Islamic Sharia.

Abstrak :
Sektor pariwisata tampaknya masih menjadi andalan Pemprov DKI Jakarta dalam menggenjot perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) menargetkan PAD sebesar Rp 2,065 triliun dari sektor pariwisata. Jumlah ini lebih besar dibanding perolehan PAD tahun 2010 yang hanya mencapai Rp 1,9 triliun. Dalam konteks Pendapatan Asli Daerah maka sektor pariwisata khususnya hiburan dapat menjadi andalan untuk daerah dalam pendapatan daerah selain mekanisme yang didapat dari Pajak PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah, Pajak Penjualan dan PPh. Bahwa mekanisme perputaran uang pada dunia bisnis hiburan sesungguhnya mempunyai prospek yang menarik. Namun meski jenis hiburan secara ekonomis telah membawa dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah, pada prakteknya mengandung kerumitan tersendiri. Yakni pola pengaturan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya selain sebagai fasilitator dan membina tetapi juga harus mampu mengintervensi dalam setiap kegiatan perekonomian termasuk juga bisnis hiburan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka dalam penulisan ini penulis menyoroti masalah tentang kebijakan pengaturan waktu penyelenggaraan industri hiburan di DKI Jakarta pada bulan Ramadhan setelah SK Gubernur tersebut efektif berlaku periode 2004. Evaluasi kebijakan dari pengaturan ini menjadi bahan penulisan ini, karena didasari apakah efektif dengan SK Gubernur tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana evaluasi kebijakan pengaturan waktu penyelenggaraan industri pariwisata bidang hiburan. Sehingga dilakukan pengambilan sampel secara non probality sampling dengan teknik sampling purposive 110 sampel yang bekerja di sektor hiburan seperti bartender, waiter, terapist guna mendapat penjelasan tentang kebijakan ini dan pengaruhnya bagi penghasilan mereka dan juga mendapatkan informasi secara mendalam tentang kebijakan ini serta wawancara mendalam dengan tokoh FPI, pengusaha hiburan serta Ketua Asosiasi. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang efektif diberlakukan mulai tahun 2004 ternyata efektif untuk menjaga kondusifitas dan ketertiban antar umat beragama dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan. ......The tourism sector still seems to be the mainstay of the city government in the acquisition to boost revenue (PAD). This year, the city government through the Department of Tourism and Culture (Disparbud) revenue target of 2.065 trillion rupiahs from tourism. This amount is greater than the acquisition of PAD in 2010 which only reached 1.9 trillion rupiahs. In the context of local revenue, especially the tourism sector of entertainment can be a mainstay for the region in addition to the mechanism of local revenue derived from the UN Tax, Customs Acquisition Rights on Land, Sales Tax and Income Tax. The mechanism of circulation of money in the world of entertainment business has an exciting prospect indeed. In relation to the matter, in writing, the writer highlighted the problem of policy implementation timing entertainment industry in Jakarta during Ramadan after the decree of the Governor of the effective period of 2004. Policy evaluation of this arrangement the subject of this writing, because it is based is effective with the Governor Policy. This research was conducted with the aim to describe how the evaluation of the timing of implementation of the policy areas of the tourism industry of entertainment. Thus conducted a random sample of non probability sampling with 110 samples purposive sampling technique that works in the entertainment sector such as bartender, waiter, therapists in order to get an explanation of this policy and the effect on their income and also get in depth information about this policy. as well as in-depth interviews with prominent FPI, entertainment entrepreneur and Chairman of the Association. Regulation of the Governor of DKI Jakarta, which takes effect starting in 2004 was effective to maintain conduciveness and inter-religious order in the conduct of worship in Ramadan. The decline of the entertainment tax during this gubernatorial run the range of 2 billion per year but the rate of decline in income from the entertainment sector workers reached more than 60% as there are workers who do not work at all in the month of Ramadan which is the therapist that his business should be closed, and restrictions on hours work of 8 hours of operating time only be 4 hours time to try to like in a karaoke, disco, bar business.