Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji tentang perubahan ketahanan energi Turki setelah TANAP (Trans-Anatolian Pipeline) berhasil dibangun di Turki pada Juni 2018. TANAP merupakan proyek yang dibangun atas kerjasama Turki dan Azerbaijan. Distribusi gas alam TANAP juga akan diteruskan ke pasar di Eropa. Turki merupakan negara dengan kebutuhan energi yang sangat tinggi dan kebutuhan ini meningkat sebanyak 8% per tahunnya dengan total kebutuhan energi sebesar 136 Mtoe pada tahun 2016. Untuk memenuhi kebutuhan energinya, Turki sangat bergantung pada distribusi energi dari Rusia dalam bentuk gas alam. Namun, hubungan yang tidak stabil antara Rusia dan Ukraina sebagai negara transit energi membuat distribusi energi dari Rusia sering terhambat. Hal ini kemudian menggerakkan Turki untuk mencari sumber energi alternatif untuk mengatasi masalah ketergantungan energi terhadap Rusia ini. Turki, diuntungkan secara geografis karena terletak di antara negara-negara penghasil gas alam dan minyak bumi yaitu negara-negara Timur Tengah, Asia Tengah dan negara-negara di sekitar Laut Kaspia dan negara konsumen energi di Eropa sehingga Turki juga memiliki potensi untuk menjadi energy-hub di kawasannya. Tesis ini pertama-tama akan menganalisa hubungan saling ketergantungan atau interdependensi dalam hubungan energi yang berpotensi bersifat asimetris antara Turki dan Rusia, dan implikasi yang ditimbulkan dari hubungan asimetris ini. Setelah itu peneliti akan mengkaji pengaruh TANAP terhadap ketahanan energi gas alam di Turki dan pengaruhnya terhadap perubahan interdependensi antara kedua negara. Setelah itu, akan dibahas juga pengaruh TANAP terhadap ambisi Turki untuk menjadi energy-hub di kawasannya.

---

This paper reviews the change of Turkey's energy security after Turkey managed to construct TANAP (Trans-Anatolian Pipeline) at June 2018. TANAP is a project built within cooperation between Turkey and Azerbaijan. TANAP's natural-gas distribution also is going to be supplied to Europe. Turkey is a country with vast energy needs with average increase of 8% per year with total energy consumption as much as 136 Mtoe as of 2016. To meet their energy needs, Turkey highly rely on energy from Russia's natural-gas. However, fragile relation between Russia and Ukraine caused energy distribution from Russia agitated, causing Turkey to search for alternative energy supply source to reduce their highly dependence on Russia. Beside that, Turkey also aware of their geographical advantage that lies between energy-rich Middle-East, Central Asia, and countries around Caspian Sea and energy-importing countries in Europe, which giving opportunities for Turkey to be energy-hub at their region. This thesis firstly will analyze interdependence relationship in the context of energy between Turkey and Russia that potentially has asymmetric nature and the implication that could arises in that relationship. Afterwards, author will review how TANAP change Turkey's natural-gas security and how it changes interdependency between the two countries. Author will also review how TANAP affect Turkey's ambition to be energy-hub in their region."

"Konsep keamanan energi bersifat kontekstual dan dapat memiliki makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini berusaha mengkaji perkembangan literatur mengenai konsep keamanan energi dari waktu ke waktu. Tulisan ini kemudian akan mengelompokkan literatur-literatur tersebut dengan menggunakan metode kronologi ke dalam tiga periode berbeda, yaitu periode 1970-1990, 2000-2010 dan pasca 2010. Dari pengelompokkan tersebut, terlihat bahwa terjadi perluasan tema dalam definisi konsep keamanan energi yang awalnya terkait dengan tema ketersediaan dan harga menjadi mencakup tema infrastruktur, lingkungan, dampak sosial, efisiensi, tata kelola dan kebijakan publik, dan sebagainya. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan mengenai apakah konsep keamanan energi perlu diperluas untuk mengakomodasi munculnya tantangan-tantangan baru atau tetap dibatasi agar keamanan tidak kehilangan maknanya. Penulis berargumen bahwa pendefinisan keamanan energi harus tetap dilekatkan dengan definisi keamanan, ldquo;survival in the face of existential threat, rdquo;agar konsep keamanan itu sendiri tidak kehilangan fokusnya. Dengan menggunakan perspektif kontekstual dan variasi konseptual dari waktu ke waktu, tulisan ini diharapkan dapat menghadirkan perdebatan teoretis mengenai bagaimana isu energi dapat menjadi isu keamanan serta memberikan kontribusi berupa pemetaan konsep keamanan energi sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan energi.

---

Concept Energy security concept is contextual and understood in different ways in different context. This paper examines the development of the literatures of energy security. Using chronological method of organization, this paper classifies the literatures into three different periods 1970 1990, 2000 2010, and post 2010. From this classification, it is found that there is a proliferation of themes in the definition of energy security concept. The concept has expanded from what was initially limited to availability and affordable price, to include themes such as infrastructures, environment, social impacts, efficiency, governance and public policy. This raises a debate as to whether the energy security concept need to be broadened to accomodate the emergence of new challenges or to remain limited in definition so that it would not lose its meaning. This paper then further argues that the definition of energy security should be attached to the definition of security as, ldquo survival in the face of existential threat, rdquo so that security concept itself would be able to retain its focus. Taking a contextual perspective and conceptual variation over time, this paper aims to present a theoretical debate on how energy is understood as a security issue and to serve as a reference for energy policy making."

"Kemiskinan energi merupakan masalah global yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga. Menurut International Energy Agency (IEA), pada tahun 2022, masih terdapat sekitar 774 juta individu yang tidak memiliki akses terhadap listrik dan 2,2 miliar orang yang tidak memiliki akses terhadap bahan bakar masak yang bersih. Sebagai negara berkembang, Indonesia sendiri masih mencatat adanya 11,5% rumah tangga yang mengalami kemiskinan energi. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kemiskinan energi ini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan rumah tangga dalam berbagai aspek, termasuk kesehatan dan pendidikan. Namun, masih belum banyak studi yang bertujuan untuk melihat secara empiris dampak kemiskinan energi terhadap kesehatan dan pendidikan sekaligus di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah riset tersebut dengan menganalisis dampak dari kemiskinan energi multidimensi yang mencakup dimensi aksesibilitas dan keterjangkauan terhadap kesejahteraan rumah tangga dalam bentuk kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model persamaan simultan dengan metode regresi Two-Stage Least-Square (2SLS) untuk mengukur kemiskinan energi multidimensi melalui dua dimensi, yaitu aksesibilitas dan keterjangkauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi aksesibilitas memengaruhi kondisi kesehatan secara signifikan. Adapun dalam model pendidikan, seluruh bentuk kemiskinan energi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap status pendidikan anak dalam rumah tangga.

---

Energy poverty is a global problem that has a significant impact on household well-being. According to the International Energy Agency (IEA), by 2022, there will still be around 774 million individuals without access to electricity and 2.2 billion people without access to clean cooking fuel. As a developing country, Indonesia alone still records 11.5% of households experiencing energy poverty. Several previous studies have shown that energy poverty can negatively impact household well-being in various aspects, including health and education. However, there are still not many studies that aim to empirically examine the impact of energy poverty on health and education in Indonesia. Therefore, this study aims to fill the research gap by analyzing the impact of multidimensional energy poverty that includes the accessibility and affordability dimensions on household welfare in the form of health and education in Indonesia. This study uses a simultaneous equation model with the Two-Stage Least-Square (2SLS) regression method to measure multidimensional energy poverty through two dimensions, namely accessibility and affordability. The results show that the accessibility dimension significantly affects health conditions. As for the education model, all forms of energy poverty have a significant negative effect on the educational status of children in the household."

"Disertasi ini dimotivasi oleh issue energi (ketahanan energi) dan issue lingkungan (perubahan iklim), khususnya inefisiensi energi dan emisi CO₂ di industri manufaktur Indonesia. Sektor industri manufaktur harus menerapkan standar yang menitikberatkan upaya efisiensi energi, diversifikasi energi, eco-design dan teknologi rendah karbon. Kebijakan konservasi energi (efisiensi energi) dan diversifikasi energi (pergeseran komposisi energi) yang efektif dan tepat sasaran sangat penting dan modal bagi industri manufaktur berkelanjutan. Target yang akan dicapai adalah eksistensi decoupling, yaitu aktivitas ekonomi industri meningkat, tetapi konsumsi energi bahan bakar fosil dan emisi CO₂ menurun. Sehingga, informasi deskripsi dan eksposisi yang jelas tentang eksistensi decoupling sangat diperlukan.Disertasi ini terbagi menjadi 2 studi; Studi pertama, mengidentifikasi eksistensi decoupling di industri manufaktur Indonesia pada periode 2010-2014 melalui pendekatan konsumsi energi dan emisi CO₂. Identifikasi dibedakan berdasarkan kategori karakteristik perusahaan (industri) seperti: sub-sektor, intensitas teknologi, regional pulau, ukuran perusahaan, kepemilikan modal, dan ekspor. Identifikasi menggunakan metode indeks decoupling yang dihitung dari komponen-komponen hasil dekomposisi konsumsi energi dan emisi CO₂.Metode dekomposisi yang digunakan adalah Logarithmic Mean Divisia Index (LMDI). Aktivitas ekonomi industri merupakan komponen penggerak utama peningkatan konsumsi energi dan emisi CO₂, sedangkan intensitas energi dan struktur komposisi energi merupakan komponen penghambat peningkatan konsumsi energi dan emisi CO₂.Hasil identifikasi memperlihatkan bahwa tidak terjadi efek decoupling antara konsumsi energi atau emisi CO₂ dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi industri pada periode 2010-2014, tetapi eksistensi decoupling relatif pada periode 2012-2013 (secara agregat). Eksistensi decoupling relatif di perusahaan dengan intensitas teknologi medium-low dan perusahaan dengan jumlah pekerja 500-999 (disagregasi). Di masa depan, pemerintah hendaknya fokus melakukan perubahan teknologi rendah karbon atau revitalisasi mesin yang tidak efisien pada perusahaan di sub-sektor yang berpotensi decoupling, berteknologi medium atau high, sudah tua, berada di wilayah Jawa-Bali, firm size 200-499, milik PMDN, dan berorientasi ekspor.Studi kedua, melakukan identifikasi determinan potensial (karakteristik perusahaan) atau insentif harga energi yang dapat menjadi faktor pendorong terjadinya decoupling (emisi CO₂). Identifikasi melalui pendekatan empiris ekonometri regresi data panel perubahan share konsumsi energi, ketika kondisi pertumbuhan aktivitas ekonomi meningkat atau stagnan. Studi ini menggunakan metode estimasi Seemingly Unrelated Regression (SUR). Pendekatan empiris dimodelkan dengan permintaan faktor input masing-masing sub-energi di industri yang diturunkan dari fungsi biaya translog. Data set bersumber dari data survei statistik industri besar dan menengah Indonesia, yang disiapkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.Hasil estimasi memperlihatkan bahwa penurunan pajak/harga pada bahan bakar gas akan mendorong terjadinya decoupling. Tidak ada perubahan teknologi seiring berjalannya waktu. Perusahaan dengan teknologi medium, wilayah Jawa-Bali, ukuran perusahaan semakin besar, milik PMA lebih less polluters dan berpotensi mendorong terjadinya decoupling sedangkan perusahaan yang semakin tua dan berorientasi ekspor cenderung menjadi heavy polluters. Pemerintah hendaknya fokus melakukan peralihan teknologi dari medium-low ke medium, memberikan insentif atau penghargaan serta peningkatan kapitalisasi pada perusahaan yang berteknologi medium, dan memberikan subsidi atau insentif pada perusahaan yang cenderung heavy polluters yaitu yang tua, wilayah luar Jawa-Bali, firm size kecil, milik PMDN, dan berorientasi ekspor.

---

This dissertation is motivated by the issue of energy (energy security) and environmental issues (climate change), specifically energy inefficiency and CO₂ emissions in the Indonesian manufacturing industry. The manufacturing industry sector must adopt standards that emphasize energy efficiency, energy diversification, eco-design and low-carbon technology efforts. Energy conservation policies (energy efficiency) and energy diversification (shifting energy composition) that are effective and targeted are very important and capital for sustainable manufacturing industries. The target to be achieved is the existence of decoupling, namely increased industrial economic activity, but the consumption of fossil fuel energy and CO₂ emissions decreases. Therefore, clear description and exposition information about the existence of decoupling is needed.

This dissertation is divided into 2 studies; The first study, identified the existence of decoupling in the Indonesian manufacturing industry in the period 2010-2014 through the approach of energy consumption and CO₂ emissions. Identification is distinguished by the category of company (industry) characteristics such as: sub-sectors, technological intensity, regional islands, company size, capital ownership, and exports. Identification uses the decoupling index method which is calculated from the components of decomposition of energy consumption and CO₂ emissions. The decomposition method used is the Logarithmic Mean Divisia Index (LMDI). Industrial economic activity is the main driving component of increasing energy consumption and CO2 emissions, while energy intensity and energy composition structure are inhibiting components of increasing energy consumption and CO₂ emissions.

The identification results show that there is no decoupling effect between energy consumption or CO₂ emissions with the growth of industrial economic activity in the period 2010-2014, but the existence of relative decoupling in the 2012-2013 period (in aggregate). The existence of relative decoupling is in companies with medium-low technology intensity and companies with 500-999 (disaggregated) workers. In the future, the government should focus on changing low-carbon technology or revitalizing inefficient machines to companies in sub-sectors that have the potential of decoupling, medium or high technology, are old, in the Java-Bali region, firm size 200-499, owned PMDN, and export-oriented.

The second study, identifies potential determinants (company characteristics) or energy price incentives that can be a driving factor for decoupling (CO₂ emissions). Identification through an empirical approach to econometric regression of panel data changes the share of energy consumption, when conditions for economic activity increase or stagnate. This study uses the Seemingly Unrelated Regression (SUR) estimation method. The empirical approach is modeled by the demand for input factors of each sub-energy in the industry derived from the translog cost function. The data set is sourced from Indonesian large and medium industry statistical survey data, prepared by the Statistics Indonesia.

Estimation results show that a reduction in taxes / prices on natural gas will encourage decoupling. There are no technological changes over time. Companies with medium technology, the Java-Bali region, the size of the company is bigger, owned by PMA, less polluters and has the potential to encourage decoupling while companies that are older and export-oriented tend to become heavy polluters. The government should focus on transferring technology from medium-low to medium, providing incentives or rewards as well as increasing capitalization in medium-tech companies, and providing subsidies or incentives for companies that tend to be heavy polluters, namely the old, regions outside Java-Bali, small firm size, belongs to PMDN, and is export-oriented."

"This book focuses on describing and applying risk analysis of vapour cloud explosions (VCEs) in various oil and gas facilities, such as petrol stations, processing plants, and offshore platforms. Discussing most of the complicated features of gas explosion accidents, the book studies in detail the gas explosion risk analysis approaches of different oil and gas facilities in order to develop more accurate, detailed, efficient and reliable risk analysis methods for VCEs under different conditions. Moreover, it introduces an advanced overpressure approach to predict VCEs using computational fluid dynamics (CFD) modelling, and details applications of CFD using a FLame ACceleration Simulator (FLACS). The book is intended for researchers and organisations engaged in risk and safety assessments of VCEs in the oil and gas industry."

"Energi adalah aspek vital dalam keberlangsungan kehidupan manusia yang dipengaruhi dan mempengaruhi banyak faktor sosial-politik. Pemutusan suplai gas alam Rusia terhadap Uni Eropa sejak pertengahan 2022 menyebabkan krisis energi, salah satunya bagi Belanda. Sebagai negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan energi primer melalui produksi domestik, Belanda harus mengimpor gas alam sebagai salah satu sumber energi terbesar. Artikel ini menganalisis fenomena krisis energi Belanda pasca pemutusan suplai gas alam Rusia dengan menggunakan neksus konsep keamanan manusia dan keamanan energi. Neksus keamanan energi dan keamanan manusia hadir dalam bentuk relasi di antara keduanya, yaitu aspek keamanan ekonomi dan keamanan kesehatan. Keberadaan neksus keamanan energi dan keamanan manusia dalam kebijakan-kebijakan energi Belanda dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan (Grindle,1980). Teori implementasi kebijakan berfokus pada konten dan konteks kebijakan yang digunakan untuk menganalisis substansi kebijakan-kebijakan energi Belanda. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka yang bersumber dari rilis resmi dokumen pemerintah, media massa, buku, dan artikel ilmiah relevan. Temuan menunjukkan bahwa Belanda merespon krisis dengan tetap mengacu kepada Rencana Energi dan Iklim (NECP) 2021-2030 sebagai haluan kebijakan energi nasional. Lima dimensi dalam NECP 2021-2030 yaitu dekarbonisasi, efisiensi, keamanan energi, integrasi pasar energi, dan riset & inovasi energi merefleksikan neksus keamanan manusia dan keamanan energi dalam kebijakan energi nasional.

---

Energy is vital in the continuity of human life, influencing many socio-political factors. The termination of Russia's natural gas supply to the European Union since mid-2022 has caused an energy crisis, one of which is for the Netherlands. As a country that cannot meet its primary energy needs through domestic production, the Netherlands must use natural gas as one of the largest energy sources. This article analyzes the phenomenon of the Dutch energy crisis after the cut-off of Russia's natural gas supply by using the concept of human security and energy security nexus. The nexus of energy security and human security exists in the form of a relationship between economic security and health security. The existence of a nexus of energy security and human security in Dutch energy policies is studied using policy implementation theory (Grindle, 1980). Policy implementation theory focuses on the content and policy context used to analyze the substance of Dutch energy policies. Data was collected through a literature review from official releases of government documents, mass media, books and relevant scientific articles. The findings show that the Netherlands responded to the crisis while referring to the Energy and Climate Plan (NECP) 2021-2030 as the national energy policy direction. The five dimensions of NECP 2021-2030 are decarbonization, efficiency, energy security, energy market integration, and energy research & innovation, and they reflect the nexus of human security and energy security in national energy policy."

"Pada bidang radioterapi, dosimeter merupakan salah satu perangkat yang penting. Suatu dosimeter dianggap ideal jika mempunyai karakter ekivalen jaringan manusia, sensitifitas tinggi, berukuran kecil, memberikan resolusi spasial yang tinggi, dan tidak bergantung pada energi. Salah satu material yang dianggap memenuhi karakter tersebut adalah berlian. Akan tetapi, berlian alami mempunyai kekurangan dalam hal biaya, desain, dan jenis kristal. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka dilakukan pengembangan berlian sintetis. Salah satu berlian sintetis tersebut adalah synthetic single-crystal diamond (SSCD) dengan konfigurasi dioda Schottky. Detektor microdiamond adalah detektor komersial SSCD pertama. Sebelum digunakan pada bidang radioterapi, maka suatu detektor harus diketahui karakteristiknya. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai ketergantungan energi dan arah pada detektor microdiamond dengan berkas FF 6 MV dan FF 10 MV. Uji kualitas detektor dilakukan sebelum pengukuran karakteristik untuk mengetahui akurasi output detektor microdiamond. Pengukuran karakteristik dilakukan dengan menggunakan teknik SSD 100 cm dan SSD 84 cm pada kedalaman 8 cm dengan fantom ABS. Pada pengukuran dengan SSD 100 cm, detektor microdiamond menunjukkan ketergantungan arah yang rendah, dengan simpangan maksimum 0,5 % untuk berkas FF 6 MV dan 0,25 % untuk berkas FF 10 MV. Pada pengukuran yang dilakukan dengan SSD 84 cm, detektor microdiamond juga menunjukkan ketergantungan arah yang rendah, dengan simpangan maksimum 0,12 % untuk berkas FF 6 MV dan 0,15% untuk berkas FF 10 MV. Detektor microdiamond menunjukkan ketergantungan energi yang rendah, dengan perbedaan antar nilai bacaan sebesar 6,3% untuk SSD 100 dan 9,89% untuk SSD 84.

---

In radiotherapy, a dosimeter is one of the important devices. A dosimeter is considered ideal if it has the character of tissue-equivalent, high sensitivity, small size, high spatial resolution, and not dependent on energy. One of the material that is considered has the character is diamond. However, natural diamonds has their drawbacks in terms of cost, design, and types of crystal. The development of synthetic diamonds were carried out to solve the problem of natural diamonds. Synthetic Single Crystal Diamond (SSCD) with Schotkky diode configuration is one of synthetic diamonds. Microdiamond detector is the first commercial SSCD detector. Before use a detector in radiotherapy, the characteristic of the detector must be known. Therefore, this research about energy dependence and directional dependence on microdiamond detector with FF 6 MV and FF 10 MV beam was carried out. Detector quality test was carried out before characteristic measurement to determine the accuracy of output of microdiamond detector. On measurement with SSD 100, microdiamond detector shows low directional dependence, with maximum derivation 0,5% for FF 6 MV beam and 0,25% for FF 10 MV beam. On measurement with SSD 84, microdiamond detector also shows low directional dependence, with maximum derivation 0,12% for FF 6 MV beam and 0,16% for FF 10 MV beam. Microdiamond detector also shows low energy dependence, with maximum differences 6,3% for SSD 100 and 9,89% for SSD 84."

"Konsep Ketahanan Energi (KE) dalam konteks pengendalian sistem energi suatu negara, telah berkembang divergen. Divergensi/keragaman itu, dikarenakan KE bersifat multidisipliner, multiperspektip dan multidimensional. Dilatari kenyataan itu, maka permasalahan riset ini adalah konsep KE integralistik. Yaitu suatu konsep sintesis yang memadukan keragaman konsep KE, dan dari konsep itu dapat dihasilkan suatu metoda kwantifikasi/pengukuran KE. Dengan kata lain, tujuan riset ini adalah mengembangkan metoda pengukuran KE yang integralistik. Untuk mencapai tujuan riset itu, metode riset diawali dengan pemeriksaan epistemologis terhadap istilah Ketahanan Energi, untuk mendapatkan makna ontologis. Akhirnya dihasilkan kesimpulan bahwa ‘obyek materia’ KE pada intinya adalah mengenai energi, peralatan, manusia dan ekosistem [EPME]. Setelah itu, dilakukan proses unifikasi 4 elemen tersebut. Suatu proses yang dilakukan menggunakan perspektif Teknologi dan Ekologi. Hasilnya diperoleh suatu formula kwantifikasi yang menghasilkan suatu angka indeks KE (Qes) dan satuan [Esse]. Formula tersebut kemudian diterapkan untuk mengukur KE daripada 10 negara berpenduduk terbanyak di dunia dari tahun 1990 sampai 2015. Hasilnya menunjukkan perubahan peringkat yang cukup dinamis, dan akhirnya pada tahun 2015 posisi ranking sbb.: Rusia (1.965 [Esse]), AS (1.529 [Esse]), Jepang (827 [Esse]), Brasil (564 [Esse]), Cina (302 [Esse]), Indonesia (173 [Esse])), India (126 [Esse]), Nigeria (108 [Esse]), Pakistan (88 [Esse]), dan Bangladesh (36 [Esse]). Sebagai justifikasi, hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan hasil riset lainnya yang relevan dan kredibel. Justifikasi pertama, Qes dibandingkan dengan indikator kekuatan negara. Menghasilkan koefisien korelasi Pearson yang sangat kuat. Hasil ini, koheren dengan kenyataan bahwa Ketahanan Energi terkait erat dengan Kekuatan Negara. Justifikasi kedua, Qes dibandingkan dengan indeks Ketahanan Energi hasil riset peneliti kredibel lainnya. Menghasilkan koefisien korelasi Spearman yang moderat sampai kuat. Dengan demikian sudah layak dinyatakan bahwa Konsep EPME layak diterima sebagai Teori Baru. Teori itu berkontribusi pada peningkatan posisi epistemologis Ketahanan Energi dari ‘pengetahuan’ menjadi ‘ilmu baru’, yaitu: Ilmu Ketahanan Energi.

---

The concept of Energy Security (ES) in the context of controlling a country's energy system has been developing divergent. This divergence/diversity is due to the multidisciplinary, multi-perspective, and multidimensional nature of ES. Due to this fact, the problem of this research is the concept of integrated ES. It is a synthesis concept that combines the various concepts of ES, and from that concept, a quantification/measurement method of ES can be generated. In other words, this research aim is to develop an integrated ES measurement method. To achieve this research objective, the research method begins with an epistemological examination of the term Energy Security, to obtain an ontological meaning. Finally, the conclusion is that ES 'material objects' are essentially about energy, equipment, people, and ecosystems [EPME]. After that, the 4 elements unification process is carried out. A process carried out using a Technology and Ecology perspective. The result is a quantification formula that produces an index number ES (Qes) and units [Esse]. The formula is then applied to measure the ES of the 10 most populous nations in the world from 1990 to 2015. The results show a fairly dynamic change in ranking, and finally in 2015 the ranking position is as follows: Russia (1,965 [Esse]), USA (1,529 [ Esse]), Japan (827 [Esse]), Brazil (564 [Esse]), China (302 [Esse]), Indonesia (173 [Esse])), India (126 [Esse]), Nigeria (108 [Esse ]), Pakistan (88 [Esse]), and Bangladesh (36 [Esse]). All numbers in parentheses have the unit [Esse] which is an acronym for Energy Security for Sustainable Earth. Esse is a new unit and has an abstract dimension. As justification, the measurement results are then compared with other relevant and credible research results. The first justification, Qes is compared with the national power indicator. Produces a very strong Pearson correlation coefficient. This result is coherent with the fact that Energy Security is closely related to Nation Power. The second justification, Qes is compared with the Energy Security index of research results from other credible researchers. Produces moderate to strong Spearman correlation coefficients. Thus, it is proper to state that the EPME Concept deserves to be accepted as a New Theory. The theory contributes to the elevation of the epistemological position of Energy Security from 'knowledge' to 'new science', namely: Energy Security Science."

"Penelitian ini berfokus pada strategi Uni Eropa dalam menjaga keamanan energi selama perang Rusia-Ukraina tahun 2022. Tujuannya adalah untuk menganalisis tanggapan Uni Eropa dan posisi Parlemen Indonesia terhadap perang Rusia-Ukraina dalam konteks keamanan energi. Menggunakan metode kualitatif dan pendekatan Teori Kompleksitas Keamanan Regional oleh Barry Buzan serta Konsep Keamanan Energi, penelitian ini mengungkap bahwa Uni Eropa telah mengadopsi sejumlah strategi penting untuk menjaga keamanan dan ketahanan energi selama konflik. Langkah-langkah yang diambil meliputi penerapan sanksi ekonomi dan politik terhadap Rusia, implementasi kebijakan REPowerEU untuk mendorong penggunaan energi terbarukan, diversifikasi pasokan energi, peningkatan kemandirian energi, serta peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang energi. Selain itu ditemukan juga bahwa Indonesia berperan aktif melalui diplomasi parlemennya sebagai mediator dalam penyelesaian Perang Rusia – Ukraina tahun 2022, baik melalui hubungan bilateral maupun multilateral.

---

This study focuses on the European Union's strategies in maintaining energy security during the 2022 Russia-Ukraine war. Its aim is to analyze the responses of the European Union and the position of the Indonesian Parliament towards the Russia-Ukraine conflict in the context of energy security. Employing qualitative methods and the Regional Security Complex Theory by Barry Buzan along with the Concept of Energy Security, this research reveals the European Union has adopted several critical strategies to safeguard energy security and resilience during the conflict. These measures include the implementation of economic and political sanctions against Russia, the implementation of the REPowerEU policy to promote renewable energy use, energy supply diversification, enhanced energy self-reliance, and increased bilateral and multilateral cooperation in the energy sector. Furthermore, the study finds that Indonesia actively engages through parliamentary diplomacy as a mediator in resolving the 2022 Russia-Ukraine war, both bilaterally and multilaterally."