Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian nano erat kaitannya dengan komponen yang memiliki ukuran, setidaknya pada salah satu dimensinya, dalam skala 1-100 nanometer dan sangat membutuhkan ketelitian. Menjadikan pertimbangan akan kualitas cahaya manjadi penting. Mengingat semakin terbatasnya ketersediaan energi, penghematan perlu dilakukan dengan, salah satu caranya, memanfaatkan cahaya alami dalam pemenuh kebutuhan pencahayaan. Pada Gedung Mochtar Riady Plaza Quantum, gedung riset nano Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kualitas pencahayaan alami masih belum berperan banyak dalam memfasilitasi kebutuhan pencahayaan untuk berkegiatan di dalamnya meski memiliki bukaan yang banyak dan lebar sebagai akses masuk matahari.

---

Nano research is closely associated with the component that has the size, at least in one dimension, in a scale of 1-100 nanometers and precisions are needed. Consideration of the light's quality is important. Given the limited availability of energy, energy savings need to be done, in one way, by using natural lighting to fulfill lighting needs. On Mochtar Riady Quantum Plaza Building, nano research building of the Faculty of Engineering, University of Indonesia, natural lighting quality is still not play a lot role in facilitating lighting needs to do activities in it despite having a lot and wide openings as the entry of the sun."

"Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan regulasi mengenai pengembangan kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). Regulasi tersebut bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan dan mendukung konservasi energi dari sektor transportasi. KBH2 disebut kendaraan yang ramah lingkungan karena adanya persyaratan konsumsi minimal bahan bakar yang harus dipenuhi. KBH2 termasuk dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diimplementasikan untuk mendukung komitmen Indonesia dalam nationally determined contribution (NDC) sebagai akibat ratifikasi Persetujuan Paris. Namun, seringkali penerapan dari suatu regulasi tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, untuk mengetahui, memahami, sekaligus menganalisis penerapan regulasi KBH2 terhadap komitmen Indonesia dalam NDC, dilakukan penelitian secara analisis yuridis mengenai hubungan antara kedua hal tersebut, serta dilakukan wawancara kepada pihak dari Kementerian Perindustrian sebagai pihak yang mengatur mengenai ketentuan pengembangan KBH2. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan regulasi KBH2 belum mendukung komitmen Indonesia dalam NDC dan belum sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Apabila regulasi KBH2 terus diberlakukan, pemerintah harus melakukan beberapa perbaikan yang berkaitan dengan penerapan regulasi tersebut.

---

In 2013, the government issued a regulation regarding the kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). The regulation aims to encourage the use of motorized vehicles that are environmentally friendly and to support energy conservation from the transportation sector. KBH2 is called an environmentally friendly vehicle due to the minimum fuel consumption requirements that must be met. KBH2 is included in the Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) program which is implemented to support Indonesia's commitment in the nationally determined contribution (NDC) as a result of the ratification of the Paris Agreement. However, often the implementation of a regulation does not work in accordance with the objectives that are intended to be achieved. Therefore, to find out, understand, and analyze the implementation of KBH2 regulation to Indonesia's commitments in the NDC, a juridical analysis of the relationship between the two matters was conducted, and an interview was also conducted with a representation from the Ministry of Industry, who regulates the provisions regarding the development of KBH2. The result showed that the implementation of KBH2 regulation has not supported Indonesia's commitment in the NDC. Thus, if the KBH2 regulation will continue to be implemented, the government must make some improvements relating to the implementation of the regulation. "