Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semenjak lahirnya teknologi nuklir serta terungkapnya keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan tenaga atom, negara-negara di seluruh dunia memulai era baru guna memperoleh kemampuan mengembangkan nuklir. Kekhawatiran atas penggunaan teknologi nuklir secara negatif untuk tujuan militer senantiasa mengancam keberadaan serta keamanan umat manusia di seluruh dunia. Guna memberikan keseimbangan atas situasi tersebut maka negara-negara di dunia dengan kedudukannya sebagai masyarakat internasional membentuk suatu konsensus atas adanya sistem serta perangkat peraturan yang berfungsi untuk menggalakkan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai sekaligus juga menjamin adanya kepastian atas perlucutan serta pelarangan produksi dan penyebaran senjata nuklir secara bertahap dan konsisten. Skripsi ini secara khusus membahas mengenai Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir 1968 (NPT) yang pada hakekatnya dibentuk untuk mencegah penyebaran serta produksi dari senjata nuklir sekaligus mendukung adanya transfer dari teknologi nuklir untuk tujuan damai namun sarat dengan beberapa kekurangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif preskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kelemahan dari NPT yang terdapat dalam pengaturan pasal-pasalnya, terlebih terkait dengan perkembangan transfer teknologi dan material nuklir, disertai dengan tujuan lainnya yakni memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa sifat diskriminatif dari NPT yang berdampak kepada tidak hadirnya hakekat universalitas NPT serta kurangnya komitmen dan konsistensi negara-negara peserta NPT khususnya Nuclear Weapon States (NWS) terkait dengan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal IV dan VI NPT menjadi salah satu kekurangan utama perjanjian ini.

---

Since the dawn of nuclear discovery and the revelation of the benefits of the atom, countries have attempted to acquire nuclear capabilities. However, the military misuse or abuse of the atom has always posed a threat to the existence and safety of humanity. In order to balance the situation, countries as the international community sought to establish a system to encourage the use of nuclear technology for peaceful purposes while simultaneously ensuring the non¬proliferation of nuclear weapons. This thesis specifically addresses some deficiencies of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 (NPT) which is essentially formed to prevent the spread and the production of nuclear weapons and to support the transfer of nuclear technology for peaceful purposes.

This research is a legal study with normative juridical approach and descriptive prescriptive analysis which aim is to illustrate the weakness of the articles of the NPT, especially related to the development of the transfer of material and nuclear technology, along with the solutions or suggestions of the issues. The result of this thesis concludes that the discriminatory nature of the NPT which has an impact on the universality of the NPT, the lack of commitment and consistency of the participating countries, particularly the Nuclear Weapon States (NWS), regarding their obligations set forth in Article IV and VI of the NPT became the major deficiency of this Treaty. "

"Tulisan ini menganalisis dampak perubahan pengelolaan perizinan sektor ketenaganukliran terhadap aspek keselamatan dan keamanan yang diselenggarakan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal yang menghasilkan pandangan atau paradigma penulis terhadap norma yang diteliti. Penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dilatarbelakangi keinginan penyederhanaan perizinan dengan memperkenalkan konsep perizinan berbasis risiko usaha, mengutamakan pembinaan dan pengawasan oleh pemangku kepentingan terkait. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memiliki tujuan untuk mendorong ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Perizinan dimaknai oleh UU Ciptaker agar tidak menghambat tujuan penciptaan lapangan kerja dengan serangkaian kemudahan persyaratan. Paradoks dengan tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran menekankan kepada pelaksanaan pengawasan sektor ketanaganukliran melalui pengelolaan perizinan yang ditujukan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir untuk menjamin keselamatan terhadap pekerja dan anggota masyarakat lain serta lingkungan hidup. Dalam rangka mengatasi dampak perubahan pengelolaan perizinan sektor ketenaganukliran terhadap aspek keselamatan dan keamanan, BAPETEN perlu melakukan harmonisasi peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

---

This paper analyzed the impact of changes licensing management in the Nuclear Energy Sector on on safety and security aspects held by Nuclear Energy Regulatory Agency (BAPETEN) based on Government Regulation Number 5 of 2021 on Implementation of Risk-Based Business Licensing. This paper employs doctrinal legal research which produce the author's views or paradigms regarding the norms being studied. Government Regulation Number 5 of 2021 aims to simplify licensing by introducing the concept of business risk-based licensing, prioritizing guidance and supervision by relevant stakeholders. Government Regulation Number 5 of 2021 is an implementing regulation of The Act Number 11 of 2020 on Job Creation, has the aim of encouraging the investment ecosystem and business activities. Licensing is interpreted by the Job Creation Law so as not to hamper the goal of creating jobs with a series of easy requirements. The Job Creation Law means that licensing is not an obstacle to achieving the goal of creating jobs with a series of easy requirements. Paradoxically with this aim, The Act Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy emphasizes the implementation of supervision of the nuclear energy sector through licensing management aimed at all activities utilizing nuclear energy to ensure the safety of workers and other members of society as well as the environment. In order to overcome the impact of changes in the management of licensing in the nuclear power sector on safety and security aspects, BAPETEN needs to harmonize the implementing regulations of Law Number 10 of 1997, including Government Regulation Number 29 of 2008 concerning Licensing for the Use of Ionizing Radiation Sources and Nuclear Materials with Government Regulation Number 5 of 2021."