Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Nama:Bartho Nahot BanjarnahorNPM:15067800001Program Studi:Magister HukumJudul:Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Pelanggaran Berat Pasca Putusan MK No. 12/PUU-I/2003Sebelum lahirnya putusan MK No. 12/PUU-I/2003, pelanggaran berat atau tindak pidana yang dilakukan pekerja dalam hubungan industrial dapat langung dilakukan pemutusan hubungan kerja setelah pengusaha memiliki bukti-bukti yang cukup, akan tetapi Putusan MK No. 12/PUU-I/2003 menyatakan Pasal 158 UU 13 Tahun 2003 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permasalahan dalam tesis ini adalah : 1 bagaimana praktek penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat diperusahaan anggota DPN Apindo, pengalaman serikat pekerja/serikat buruh, dan perspektif pemerintah sebagai regulator pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-I/2003, 2 . bagaimana perusahaan mengatur pemutusan hubungan kerja apabila terjadi kesalahan berat eks Pasal 158 UU Ketenagakerjaan di dalam perusahaan, setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-I/2003, dan 3 . Bagaimana putusan Mahkamah Agung menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-I/2003 tersebut. Untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Perusahaan Anggota DPN Apindo terdapat perusahaan yang mengatur pelanggaran berat dalam ketentuan internal maupun yang tidak mengatur, pemerintah sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran untuk pelaksanaan Putusan MK ini, sedangkan bagi buruh PHK tidak sejalan dengan Konstitusi. Hasil lainnya adalah, perusahaan anggota DPN Apindo menyelesaikan pemutusan hubunga kerja eks Pasal 158 UU Ketenagakerjaan dengan proses bipartit yang jika tidak sepakat, sebahagian menggunakan mekanisme UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan sebahagian lain menggunakan pendekatan pidana, akan tetapi juga ada perusahaan yang langsung menggunakan pendekatan pidana tanpa perundingan bipartit. MA memutus perkara PHK pelanggaran berat dengan memperhatikan ketentuan internal perusahaan.

---

ABSTRACT
Name Bartho Nahot BanjarnahorStudent Number 15067800001Program Magister of LawJudul Settlement of Termination of Employment Dispute With the Reason of Grave Wrongdoings after the Constitutional Court Decision No. 12 PUU I 2003Before the decision of the Constitutional Court No. 12 PUU I 2003, grave wrongdoings or criminal acts committed by workers in industrial relations can be directly terminated after the employer has sufficient evidence, but the Constitutional Court Decision No. 12 PUU I 2003 states that Article 158 of Law 13 Year 2003 has no binding legal force. The problems in this thesis are 1 How is the practice of settlement of disputes for termination of employment by reason of grave wrongdoings in DPN Apindo 39 s company members, union labor union experience, and government perspective as regulator after the Constitutional Court 39 s decision No. 12 PUU I 2003 is applied 2 . How does the company regulate the termination of employment in case of grave wrongdoings in Article 158 of the Manpower Law within the company, after the decision of the Constitutional Court No.12 PUU I 2003 and 3 . How does the Supreme Court 39 s decision resolve the dismissal dispute with the reasons of grave wrongdoings after the decision of the Constitutional Court No. 12 PUU I 2003. To explain these problems, this thesis uses normative juridical research methods. The result of this study shows that DPN Apindo 39 s company members have companies that regulate serious violations in internal or non regulatory provisions meanwhile the government itself has issued a Circular Letter for the implementation of this Constitutional Court Decision, while for the workers, termination of employment are not in line with the Constitution. Another result is that DPN Apindo 39 s company members have completed the termination of the former labor relations of Article 158 of the Manpower Law with bipartite process which, if it is unanimous, partly uses the mechanism of Law no. 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement, and partly uses a criminal approach, but there are also companies that directly use a criminal approach without bipartite negotiations. The Supreme Court adjudicated cases of termination of employment breaches by taking into account of the internal provisions of the company.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai pemberi kerja notaris berkewajiban mendaftarkan dirinya dan karyawannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pendaftaran jaminan sosial oleh Notaris sangat diperlukan dalam melindungi karyawan dari kemungkinan resiko dalam melakukan pekerjaannya. Permasalahan dalam tesis ini yakni 1 Bagaimana kewajiban Notaris terhadap pendaftaran karyawannya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan? 2 Bagaimana pelaksanaan pendaftaran bagi karyawan Notaris di Kabupaten Tangerang sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, serta mengkaji sumber data sekunder yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan dan untuk mendukung penelitian kepustakaan maka dilakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Kemudian tipe penelitian yang akan digunakan dilihat dari sudut sifatnya adalah metode penelitian deskriptif analisis. Simpulan dalam penelitian ini yakni: 1.Kewajiban notaris terhadap pendaftaran karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih sangat kurang. Belum semua notaris mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pengurus Pusat INI juga mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui MOU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PP-INI. 2.Pelaksanaan pendaftaran karyawan notaris di Kabupaten Tangerang sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih sangat minim. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pihak BPJS Ketenagakerjaan kepada notaris dikarenakan penolakan dari anggota INI Kabupaten Tangerang.

---

ABSTRACT
As public notary, They obligated to register themselves and the employee in the socialsecurity program of employment. Social Security enrolled by Notary is highlyrecomended in order to protect employees in risk assignment. The problems in this thesisare 1 How does Notary obligation to register their employees as Participant of BPJS 2 How does the implementation of registration for Notary employees in KabupatenTangerang as participant of BPJS Employment This research conducted using juridicalnormativeliterature and reviewing secondary data resources which refer to the writtenrules or positive law and other legal materials related to the problem. And to support theresearch, interviews with related parties are conducted. Therefore, in order to supportliterature research,the writer has interviewed related parties. Based on point of view, thisresearch will be using descriptive research method. This research conclude that 1. notariesawareness to enroll their employee as BPJS participant is quite inconsiderable. Not allnotaries register their employee as participants BPJS Employment as regulated law. Theexecutive of INI also take supporting action in social security implementation throughMOU between BPJS Employment with PP INI. 2. Implementation of notary employeesenrollment in Tangerang are not optimum due to lack of social security programknowledge which caused by INI rsquo s member rejection. The results suggest it needsinvolvement of Labor Ministry Supervisory Council to register Notaries and theemployees as BPJS employment participants.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan outsourcing atau alih daya di Indonesia diatur dalam Pasal 59, 64, 65, dan Pasal 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengalihan pekerjaan penunjang pada perusahaan dengan sisten outsourcing menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya, yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian, penggunaan sistem outsourcing pada saat ini masih relevan, namun dalam praktek penggunaannya di Indonesia belum mendekati tujuan outsourcing yang sebenarnya, yaitu dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja dan usaha. Dalam hal hubungan hukum antara karyawan outsourcing dengan perusahaan setelah adanya uji materi (judicial review) terhadap pasal-pasal 59, dan pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003, maka hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh dapat dilakukan/diperjanjikan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Apabila hubungan kerja diperjanjikan dengan PKWT, pekerja harus tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya sebagai pekerja dengan menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja (Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE), apabila terjadi pergantian perusahaan pemberi kerja atau perusahaan outsourcing. Pekerjaan sebagai hak setiap warga negara harus dilindungi oleh hukum. Dan semua pihak wajib melakukan segala upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, yang disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Kata kunci: Hubungan Kerja, Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011.

---

ABSTRACT
Implementation of Specific Time Work Agreements and outsourcing or outsourcing in Indonesia are regulated in Articles 59, 64, 65, and Article 66 of Law No. 13 of 2003 concerning employment. This thesis discusses the implementation of the transfer of supporting work to companies with outsourcing systems according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower after the Decision of the Constitutional Court Number 27/PUU-IX/2011. This study uses normative juridical research methods with secondary data as the source of the data, obtained through documentation studies. The results of the study, the use of the outsourcing system at this time is still relevant, but in practice its use in Indonesia has not approached the actual outsourcing goal, namely in the context of increasing the professionalism of work and business. In the case of a legal relationship between outsourcing employees and the company after a judicial review of articles 59, and article 64 of Law No. 13 of 2003, then the employment relationship between outsourcing companies and workers/laborers can be done/agreed through an Indefinite Time Work Agreement (PKWTT) or through a Specified Time Work Agreement (PKWT). If the employment relationship is agreed with PKWT, the worker must continue to be protected by his rights as a worker by applying the principle of transfer of undertaking protection for employees (TUPE), in the event of a change of employer or outsourcing company. Work as a right of every citizen must be protected by law. And all parties must make every effort to resolve disputes between employers and workers, which is called industrial relations disputes. Keywords: Employment Relations, Outsourcing Post Constitutional Court Decision No.27/PUU-IX/2011.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengalihan hubungan kerja dalam lingkup outsourcing dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. Pembahasan diawali dengan penjabaran mengenai perlindungan pekerja sesuai peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Kemudian, akan ditelaah seputar outsourcing dan pengalihan hubungan kerja. Pembahasan dalam skripsi ini ditulis berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumen dan juga wawancara kepada narasumber. Hasil dari penelitian menemukan bahwa pengalihan hubungan kerja akan terjadi jika terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai outsourcing. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, terdapat pelanggaran ketentuan outsourcing dan terdapat ketidakpastian mengenai pemberian hak pekerja. Untuk memastikan perlindungan hak pekerja, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan perlu mengatur outsourcing dan pengalihan hubungan kerja secara lebih detil.
This thesis discusses the transfer of work relations within the scope of outsourcing by analyzing the Supreme Court Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. The discussion begins with a description of the protection of workers in accordance with Indonesian labor regulations. Then, it will be examined about outsourcing and the transfer of employment relationships. The discussion in this thesis is written based on the normative juridical method with a descriptive-analytical approach and uses secondary data. This research data collection technique uses document studies and also interviews with sources. The results of the study found that the transfer of employment relations will occur if there is a violation of laws and regulations regarding outsourcing. In the Supreme Court Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, there is a violation of the provisions of outsourcing and there is uncertainty regarding the granting of workers' rights. To ensure the protection of workers' rights, labor laws and regulations need to regulate outsourcing and the transfer of employment relationships in more detail.

Abstrak :
ABSTRAK Didalam rangka mengisi kemerdekaan Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang. Salah satunya adalah pembangunan dalam bentuk bangunan gedung-gedung, dimana untuk keperluan tersebut diperlukan pemborong untuk melaksanakannya, hal ini didahului dengan adanya perjanjian pemborongan, dimana akibat adanya perjanjian ini maka menimbulkan hubungan - hubungan Perdata. Karena adanya hubungan keperdataanlah maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang ada hubungannya dengan Pemborongan Pekerjaan serperti ter sebut diatas, yaitu dengan memilih judul: "Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekretariat Jenderal DPR-RI". Dimana hasil dari skripsi ini sekaligus merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Berdasarkan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan yaitu melalui wawancara dengan para pihak yang berkompeten dapat disimpulkan bahwa : - Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekretariat Jenderal DPR-RI, antara Sekretariat Jenderal DPR-RI dengan P.T. Getraco Utama berlandaskan pada Garis Besar Haluan Negara yang dicantumkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rskyat No. II/1983. - Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ini bukan merupakan perjanjian murni. Ketidakmurnian perjanjian ini terlihat dari : Adanya aspek Hukum Publik, yang mempefigaruhi perjanjian tersebut. Adanya ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Tetapi hal tersebut masih dalam batas - batas kewajaran, karena yang mampu oleh pemerintah diusahakan agar dapat bersaing dengan kontraktor yang kuat. Namun demikian perlu diadakan peraturan tambahan tentang perjanjian yang dapat memberikan keseimbangan antara bouwheer dan pemborong. Terutama mengenai pasal-pasal y~ng dalam surat perjanjian yang diadakan sering berat sebelah. Seperti halnya bila terjadi peristiwa yang bersifat force majeure atau menyangkut wanprestasi.