Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemutusan hubungan kerja merupakan tindakan pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Salah satu penyebab pemutusan hubungan kerja adalah pekerja melakukan pelanggaran berat atau melakukan tindak pidana. pada kasus yang diteliti penulis ini adalah pemutusan hubungan kerja karena melakukan tindak pidana, selanjutnya dalam rincian rumusan masalah diangkat mengenai pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perselisihan pemutusan hubungan kerja karena melakukan tindak pidana, bagaimanakah pertimbangan pembuktian dan alat bukti tindak pidana dan sudah sesuaikah pertimbangan hakim dalam memutuskan perselisihan tersebut. adapun hasil dari penelitian ini adalah Hakim harus menggunakan dasar hukum normatif ketika memutus PHK karena melakukan tindak pidana atau kesalahan berat yaitu Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mana pekerja yang melakukan tindak pidana dapat di PHK apabila telah mendapatkan putusan pidana pada pengadilan negeri. ......Termination of employment is an act of terminating the employment relationship between an entrepreneur and a worker. One of the causes of termination of employment is that workers commit serious violations or commit criminal acts. In the case investigated by this writer is termination of employment due to committing a criminal act, then in the details of the problem formulation is raised regarding the considerations and legal basis of judges in deciding disputes over termination of employment due to a criminal act, how are the considerations of evidence and evidence of a criminal act and are according to consideration judge in deciding the dispute. As for the results of this study, the Judge must use a normative legal basis when deciding on dismissal for committing a crime or serious mistake, namely the Circular of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number: SE-13 / MEN / SJ-HK / I / 2005 Regarding the Court's Decision The Constitution on the Rights of Judicial Review Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, where workers who commit a criminal act can be laid off if they have received a criminal verdict at a district court.

Abstrak :

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan klausul K3 pada perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja. Pembatasan pembahasan pada penelitian ini adalah  mengetahui sejauh mana pemahaman bagi pekerja mengenai klausul K3 dalam substansi perjanjian kerja. Penurunan risiko terjadinya kecelakaan kerja, khususnya sektor konstruksi, dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pekerja dalam pengembangan budaya K3 pada perusahaan. Penelitian ini membahas sejauh mana penerapan budaya K3 dapat mempengaruhi pelaksanaan program K3 dalam hal kesadaran dan keterlibatan pekerja, pelaksanaan pengawasan oleh petugas K3 pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, dan memaparkan kendala yang terjadi dalam upaya perlindungan pekerja, serta penjelasan mengenai dampak bagi pekerja dan perusahaan pemberi kerja apabila sistem K3 tidak diselenggarakan dengan baik. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa upaya-upaya yang dilakukan manajemen untuk tetap menumbuhkan budaya K3 pada proyek KCJB untuk menambah keterlibatan pekerja dalam aktivitas pembinaan terkait K3 sudah sangat baik. Nampak upaya perusahaan untuk tidak hanya berhitung segala hal dikaitkan dengan efisiensi anggaran saja, namun juga melihat keterlibatan buruh sebagai faktor pendukung suksesnya pengembangan budaya K3.

---

Issues in this research are related to the OHS (Occupational Health and Safety) clause in employment contract between the worker and the employer. The limitation of the discussion in this research is knowing the extent of understanding for workers regarding the OHS clause in the substance of the employment contract. Reduction of the risks of work accidents, especially in the construction sector, can be done by increasing the understanding and involvement of workers in developing OHS culture in the company. This research uses analytical method approach combine between qualitative and quantitative, where quantitative methods are used as an amplifier of qualitative methods. This research discusses the extent to which the application of OHS culture can influence the implementation of the OHS program in terms of employee awareness and involvement,

the implementation of supervision by the OHS officer on the Project of Kereta Cepat Jakarta Bandung and describes the obstacles that occur in protecting the workers. The conclusion from this research that the efforts made by management to continue to foster the OHS culture in the KCJB project have been very good. The companys efforts to not only count everything are related to budget efficiency, but also to see the involvement of workers as a supporting factor for the success of OHS culture development.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kepastian hukum atas peralihan  perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Fakta dilapangan menggambarkan sering terjadinya ketidakpastian hukum bagi pekerja karena pengusaha tidak melakukan peralihan status. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa untuk tidak ada kejelasan prosedur peralihan status pekerja, untuk mendapatkan kepastian hukum pekerja harus meminta penetapan melalui pengadilan. ......The thesis discusses the legal certainty of the transition of an employment agreement for a definite period of time (PKWT) to an employment agreement for an indefinite period of time (PKWTT). There are many findings in the field that illustrate mistakes in the practice of work agreement but cause legal uncertainty for employee because the employer does not want to make the status change. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used in this research is qualitative with case studies. The results of this study that for the lack of clarity in procedures for transitioning workers status, to obtain legal certainty, the workers must request a determination through the court.