Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah orde baru telah mencanangkan suatu program pembangunan jangka panjang dengan pembagian tahapan lima tahunan. Pembangunan lima tahun ini tertuang dalam GBHN yang merupakan haluan daripada pembangunan yang sedang dijalankan. Pada Garis-Garis Besar Haluan Negara telah ditetapkan berbagai konsepsi seperti Wawasan Nusantara (WASANTARA), Ketahanan Nasional (TANNAS), Trilogi Pembangunan serta Pembangunan Nasional. Adapun konsep-konsep ini telah disusun secara berjenjang terpadu dan menyeluruh mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, atau yang dapat ditemukan di dalam suatu sistem kehidupan nasional dari bangsa Indonesia. WASANTARA merupakan arah untuk mewujudkan suatu Ketahanan Nasional (TANNAS) yang berarti bahwa setiap usaha pembangunan harus berada dalam suatu pola integral (menyeluruh dan terpadu) di dalam suatu nuansa baik yang berbentuk pemikiran maupun tindakan harus dapat menjamin kelangsungan hidup dari bangsa Indonesia dan sekaligus harus dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran serta keamanan demi untuk mencapai kelestarian dan kejayaan bangsa Indonesia. Adapun strategi pelaksanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraannya harus dapat disesuaikan dengan konsepsi trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Trilogi ini tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi semata-mata tapi juga harus meliputi seluruh aspek pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai sasaran akhir dari pelaksanan pembangunan nasional ialah pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dibutuhkan waktu untuk proses pelaksanaannya terutama dalam rangka meningkatkan kualitas manusianya. Upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan jangka panjang pembangunan nasional harus berhadapan dengan beraneka ragam corak permasalahan baik yang berawal dari seluruh aspek kehidupan manusia maupun yang berasal dari pengaruh lingkungan di dalam maupun dari luar negeri yang sifatnya sangat kompleks. Salah satu masalah yang sangat mendasar serta dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik yang berhubungan dengan kelangsungan hidup maupun yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan kemakmuran dan keamanan adalah berasal dari masalah yang berhubungan dengan gatra alamiah khususnya yang berkaitan dengan masalah kependudukan. Masalah utama yang menyangkut kualitas manusia dan berkaitan dengan manusia yang berfungsi sebagai tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang banyak akan dapat merupakan potensi pembangunan yang besar bagi kebutuhan pembangunan, jikalau dapat diimbangi dengan kualitas manusianya. Banyaknya jumlah penduduk berarti bahwa jumlah tenaga kerja yang besar namun hal ini tidak akan berfungsi sebagai potensi pembangunan apabila sebagian besar manusianya ternyata kurang berpendidikan atau memiliki derajat kesehatan yang rendah. Semangat serta motivasi kerja dari manusia itu dapat kurang disebabkan oleh karena pengaruh keadaan sosial, ekonomi, maupun budaya yang belum sepenuhnya dapat menunjang potensi manusia sebagai tenaga kerja dan dapat dijadikan realita dalam bentuk kualitas kerja sehingga dapat berproduksi secara optimal. Masalah rendahnya kualitas manusia Indonesia merupakan salah satu kendala bahkan merupakan ancaman serta tantangan utama dari pembangunan. Penduduk sebagai sumber tenaga kerja apabila kualitas manusianya rendah maka sudah dapat dipastikan bahwa produktifitasnyapun akan rendah sejalan dengan tingkatan kualitasnya, dimana hasilnya akan tercermin dalam pelaksanaan pembangunan. Namun demikian kualitas manusia yang turut berperan dalam pembangunan negara bukan merupakan sesuatu benda mati tetapi kualitas dapat dirubah serta dapat ditingkatkan statusnya sehingga dapat lebih menguntungkan pembangunan.

Abstrak :
Berawal dari dikeluarkannya Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa ASN dibagi menjadi 2 yaitu PNS dan PPPK. Amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pengaturan terkait manajeman PPPK baru dibentuk di akhir tahun 2018. Namun dalam rentan waktu tahun 2014 sampai dengan 2018, berbagai instansi pemerintahan baik kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah melakukan rekrutmen pegawai honorer melalui vendor ataupun hubungan personal pejabat ybs dengan calon pelamar/pegawai. Di lingkungan kementerian perhubungan hal ini tetap diterapkan, padahal jauh sebelum Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 ditetapkan, kementerian perhubungan sendiri sudah mempunya aturan internal terkait PPPK. Dimana dalam Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2018 mengatur bahwa PPPK hanya untuk jabatan pelaksana. Tentu tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran administratif dalam Undang-undang. Karena tidak dijalankan sesuai dengan amanat padahal telah ada regulasi yang sah dari instansi. Kedudukan PPPK dalam sistem kepegawaian di Indonesia menjadi permasalahan, dikarenakan tidak adanya jaminan mereka yang mengabdi akan diangkat menjadi PNS. Sehingga dalam hal ini asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam AAUPB dan prinsip Good Governance digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Perlu ada penyesuaian peraturan yang jelas terkait kedudukan PPPK sendiri dimana mengutamakan sistem merit dalam birokrasi pemerintahan namun tidak menghilangkan nilai-nilai keadilan, perlindungan hukum dan kemanfaatan bagi PPPK. Karena PPPK sendiri memiliki nilai positif dan negatif dalam birokrasi pemerintahan. ......Starting from the issuance of Law No.5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus which states that ASN is divided into 2 namely PNS and PPPK. The mandate of the State Civil Apparatus Act was not carried out properly, arrangements relating to first-aid management were only established at the end of 2018. However in the vulnerable period of 2014 to 2018, various government agencies, including ministries, state agencies and regional governments recruited temporary employees through vendor or personal relations of the official with prospective applicants / employees. In the ministry of transportation this matter is still applied, even though it was long before Government Regulation No. 49 of 2018 is stipulated, the ministry of transportation itself has internal rules regarding first aid. Where in Ministerial Regulation No. 80 of 2018 stipulates that first aid is only for executive positions. Of course this action is a form of administrative violation in the Law. Because it is not carried out in accordance with the mandate even though there are legal regulations from the agency. The position of PPPK in the personnel system in Indonesia is a problem, because there is no guarantee that those who serve will be appointed as civil servants. So in this case the principle of legal certainty and the principle of benefit in the AAUPB and the principle of Good Governance are used to analyze existing problems. There needs to be a clear adjustment of regulations regarding the position of the PPPK itself where prioritizing the merit system in the government bureaucracy does not eliminate the values of justice, legal protection and benefits for first aid. Because PPPK itself has positive and negative values in the government bureaucracy.

Abstrak :
Seiring dengan bertambahnya kepadatan permukiman penduduk kampung di ibukota DKI Jakarta, tidak menjadi alasan bagi penduduknya untuk berpindah. Keputusan untuk menetap menciptakan mobilitas merumah yang mungkin dianggap jauh dari kata ideal. Dengan melihat pertumbuhan rumah-rumah (Incremental Housing) dan bagaimana perjalanan hidup rumah tangganya (Housing Pathways), penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi latar belakang dari pola mobilitas merumah di kampung kota, dengan melihat Kampung Cikini Ampiun sebagai studi kasus. Setelah penelitian dilakukan, ditemukan bahwa keputusan dalam rumah tangga yang mempengaruhi mobilisasi di kampung dari salah satu rumah tangga, menunjukkan bahwa aspek kekeluargaan sangat berperan penting dalam perjalanan merumah (Housing Pathways) terutama peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepadatan adalah minimnya ruang untuk pertumbuhan rumah sebagai implikasi dari perkembangan merumah di Kampung Cikini Ampiun. ......Along with the increasing density of settlement of kampung residents in the capital city of Jakarta, this does not become a reason for residents to move. The decision to settle down creates mobility at home that may be considered far from ideal. By looking at the growth of houses (Incremental Housing) and how the household lives, this study aims to identify what forms the mobility pattern of homes in urban villages, by looking at Kampung Cikini Ampiun as a case study. After the research was conducted, it was found that the decision to mobilize one household that might represent another household, shows that the family aspect plays an important role in the journey home, especially the events that occur in his life. So it can be said that one of the factors that influence density is the lack of space for house growth as an implication of the development of housing in Kampung Cikini Ampiun.

Abstrak :
ABSTRAK
Saat ini terdapat berbagai badan, lembaga atau otoritas tertentu yang menjalankan fungsi dan peran Pemerintah, diberikan kewenangan untuk mengatur kebijakan ketenagakerjaannya sendiri. Salah satunya adalah Lembaga Penjamin Simpanan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Sesuai dengan Pasal 78 undang-undang dimaksud, Pimpinan LPS yakni Dewan Komisioner LPS berwenang menetapkan sistem kepegawaian LPS. Secara garis besar jenis status pegawai di Indonesia adalah pegawai negeri sipil yang tunduk pada undang-undang aparatur sipil negara dan pegawai swasta yang tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan. Pegawai LPS bukan merupakan pegawai negeri sipil karena tidak memenuhi kriteria, namun tidak pula harus tunduk kepada undang-undang ketenagakerjaan. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan maksud untuk menguji hipotesa bahwa apakah sistem kepegawaian LPS sudah memenuhi aspek hukum ketenagakerjaan, Tesis ini menggunakan data yang bersifat sekunder dari bahan hukum yang sifatnya primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa sistem kepegawaian LPS secara mayoritas telah sesuai dengan kaidah hukum ketenagakerjaan, namun ada beberapa hal yang masih kurang selaras. Adapun penyebab ketidaksesuaian antara lain, yaitu: perbedaan persepsi atas kewenangan yang dimiliki, rendahnya peran pengawas, dan pemahaman hukum ketenagakerjaan.

---

ABSTRACT
Currently there are certain bodies, institutions or authorities that perform the functions and roles of the Government, are authorized to regulate their own employment policies. One of them is the Deposit Insurance Agency established under Act Number 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation. In accordance with Article 78 of the Act, LPS Leadership Board of Commissioners of LPS is authorized to establish LPS staffing system. Broadly speaking the type of employee status in Indonesia is a civil servant who is subject to the State Civilian Apparatus Act and private employees subject to the Employment Act. LPS employees are not civil servants because they do not meet the criteria, but they are not subject to the labor law. This thesis uses descriptive normative research method with the intention to test the hypothesis that whether LPS staffing system has fulfilled labor law aspect, this thesis uses secondary data from legal material which is primary, secondary and tertiary. Based on the results of the study it was found that the LPS staffing system by majority has been in accordance with labor law, but there are some things that are still less aligned. The causes of nonconformities are differences in perceptions of authority possessed, low role of supervisor and understanding of labor law

Abstrak :
Perempuan, yang dulu bermigrasi sebagai pendamping keluarga, kini mulaipergi keluar negeri untuk bekerja. Mereka mengisi peluang kerja di care industry yang melibatkan proses migrasi yang tidak sederhana. Di Singapura, kompleksitas ini sangat terasa. Transformasi Singapura menjadi global city yang berbasis ekonomi pengetahuan, memaksa Singapura mere-organisasi struktur kerja yang ada. Perempuan kemudian berkontribusi kepada ekonomi dengan menjadi tenaga kerja berketerampilan tinggi. Para wanita karir ini kemudian 'mengimpor' perempuan lain yang bersedia melakukan pekerjaan domestik dari negara-negara yang lebih miskin seperti Indonesia. Penelitian ini berusaha menginvestigasi eksploitasi pada pekerja rumahtangga migran asal Indonesia yang bekerja di Singapura. Penelitian ini mencoba mengkaitkan antara relasi majikan dan pekerja rumah tangga industri- pasar dan aktor dalam supply chain dan keterlibatan negara dalam konteks global untuk menjelaskan konstruksi caring di rumahtangga Singapura, dan bagaimana perempuan baik majikan maupun pekerjadomestik, menegosiasikan makna caring dan peran gender-nya. ......Women, who used to migrate as accompany to the family, now started to go abroad on her own, to work. They fill out job opportunities in care-giving industry, for which the type of migration is no longer simple. Labor migration has become a complex phenomenon. In Singapore, this complexity is very pronounced.The city's transformation to a global city, creates re-organization of work in Singapore. Moreover, it creates needs to find other women seconded to the family and fill in their role as the family's caregivers. The newly-transformed career women import other women who willing to conduct such domestic works, from poorer countries, such as Indonesia. This research investigated the exploitation of Indonesia migrant workers in Singapore. It tries to link personal relations between employers and domestic workers, the industry market and actors in the supply chain, and state involvement in the global context to explain the construction of caring in Singaporean household, and how these women both employers and domestic, negotiating the meaning of caring and their gender roles.

Abstrak :
Pembinaan pegawai perlu diperhatikan karena pegawai merupakan tulang punggung organisasi. Pegawai yang terampil secara langsung maupun tidak langsung .dapat membantu atasan dalam mengemban tugasnya. Menyadari akan pentingnya peranan pegawai dalam mengelola informasi, kami memilih sebagai topik skripsi ini' PEMBINAAN PEGAWAI dengan mengambil kasus pelaksanaannya di Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN-LIPI). Meskipun sejak 13 Januari 1986 PDIN telah berganti nama menjadi PDII (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah) namun dalam skripsi ini kami memakai nama PDIN, karena pada saat skripsi ini mulai dikerjakan, namanya masih PDIN. Skripsi ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pembinaan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di PDIN. Untuk itu yang dikaji adalah :1. Pelayanan jasa informasi di PDIN. 2. Pengadaan pegawai untuk memenuhi tujuan PDIN. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagai unsur pembinaan pegawai.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi efektivitas dalam pelaksanaan lelang jabatan camat dan lurah di DKI Jakarta. Pendekatan ilmiah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara umum pelaksanaam lelang jabatan camat dan lurah DKI Jakarta dapat dikatakan efektif dibanding promosi jabatan terdahulu karena terlihat ada peningkatan kinerja camat dan lurah di sebagian besar wilayah DKI Jakarta kecuali Jakarta Pusat. Namun yang perlu diperhatikan adalah biaya yang digunakan dalam lelang jabatan sangat besar dibanding pelaksanaan promosi camat dan lurah sebelumnya. Untuk itu, biaya-biaya yang kurang berkaitan dengan efektivitas lelang jabatan dapat dikurangi.

---

ABSTRACT
The purpose of this study is to determining and evaluating the effectiveness of Open Selection for District Head and Village Head Position in DKI Jakarta. The scientific approach method used in the study is qualitative approach. The result of this study indicate that the general implementation of Open Selection for District Heads and Village Head’s Position in DKI Jakarta can be said to be effective than previous promotion since the performance of the District Heads and Village Head in most regions are increased. However, the main concern is the cost estimation. The cost for open selection is quite high compared to previous promotion. Hence, the costs that are less related to the effectiveness of the open selection recommended to be reduced.