Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Iklim yang terus berubah cendrung menciptakan keadaan cuaca yang tidak bisa di perkirakan manusia. Salah satu akibat buruknya adalah banjir. Tapi bisa dicegah dengan persiapan yang matang. Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan pendidikan dalam menjalankan tidak boleh terganggu dengan hal tersebut. Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai peranan penting dalam mencegah banjir. Untuk mencegah hal tersebut perlu dibangun sebuah Waduk di daerah Lebak Bulus. Maka diadakan pengadaan tanah guna pembanguna demi kepentingan umum. Pengadaan tanah guna kepentingan umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Nomor 65 Tahun 2006.

Pelaksanaan pengadaan tanah merupakan persoalan yang kompleks karena terdapat berbagai tahapan dan proses yang harus dilalui serta adanya kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan. Hal inilah yang akan dikupas dalam bentuk sebuah penulisan tesis yang berjudul Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Waduk Lebak Bulus Di Jakarta Selatan dengan tujuan untuk mengetahui proses, pelaksanaan pengadaan tanah guna proyek pembangunan Waduk Lebak Bulus di Jakarta Selatan dan kendala yang di hadapi dilapangan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan tipe penelitian Deskriptis Analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta aktual dalam pengadaan tanah ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan harga ganti rugi dalam pembangunan Waduk Lebak Bulus tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menginkan ganti rugi yang sesuai harga pasar tetapi tidak melihat bahwa lokasi tanah dan kondisi fisik bangunan mempengaruhi saat penilaian ganti rugi juga adanya unsur sosial atas tanah. Pemerintah yang lamban memberikan ganti rugi juga menciptakan ketidak adilan bagi masyarakat karena mereka sudah kehilangan tanah mereka tapi belum juga dibayarkan hak mereka.

---

ABSTRACT
The climate which always changed had been established the unpredictable weather. One of the worst impact is flood. But it could be overcome if human did a good preparedness regarding to this problem. Jakarta as the capital city, and also as the center of governance, economy and education is not allowed to get those threats. South Jakarta as the water infiltration area in Jakarta holds an importanta role in overcoming the flood. To overcome this problem, its very important to establish a reservoir in Lebak Bulus. Because of this reason, the land provision for development regarding to public needs is established. The land provision for public needs is regulated in President’s Decree No. 36/2005 jo No. 65/2006.

The implementation of land provision is a complex problem because there are lots of steps and processes that need to be done, thus many stakeholders have different interests in this issue. This problem will be solved in this thesis with title “The Land Provision for Development Lebak Bulus Reservoir Construction in South Jakarta and it aims to know the process, the obstacles that existed, and also the solution of land provision for Lebak Bulus reservoir construction in South Jakarta). The method that has been used in this research is juridical-empiric and the type of this research is analytical-descriptive; its a procedure or problem resolution that has been conducted based on the actual facts in land provision case. The result of this research shows the compensation rate in Lebak Bulus reservoir construction which is not appropriate with community’s needs. The community wants a compensation that suitable with market rate, but they do not concern with the location of land and the physical condition of the construction that would affected the compensation, and the social factor of the land. The government also has a slow action to give compensation, it creates the unfair sphere among community because community lost their land, but they still could not get their rights.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengadaan tanah untuk kepentingan bisnis/swasta berawal dari adanya kebutuhan akan tanah dalam rangka pembangunan. Karena tanah Negara tidak lagi memadai untuk dimohon, maka pihak swasta adakalanya harus memperoleh tanah untuk proyeknya tersebut dari Hak Milik masyarakat. Tidak terkecuali tanah milik Masyarakat Adat. Sebagaimana di Propinsi Bali, tepatnya di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dimana terdapat Proyek Kawasan Pariwisata Terpadu milik PT.Bali Pecatu Graha. Bahwa dalam Ijin Lokasinya terdapat tanah Laba Pura Luhur Uluwatu milik Masyarakat Adat Desa Pecatu. Permasalahan timbul saat ada 2 (dua) pihak yang mengaku sebagai pihak yang paling berhak untuk mengalihkan tanah dimaksud. Bermula dari masalah inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah-masalah mengenai kedudukan hukum diantara 2 (dua) pihak dimaksud yaitu antara Pengempon selaku pengurus Pura dengan pihak Yayasan Uluwatu yang dibentuk oleh keluarga besar pengurus Pura untuk menjalankan kegiatan Pura selaku Lembaga Keagamaan. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun tulisan ini adalah Yuridis Normatif, dengan tipologi penelitiannya Deskriptif-Analitis, jenis data adalah Data Sekunder, alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen dan wawancara, metode analisis data adalah Kualitatif dan hasil laporan penelitian adalah Tesis dengan bentuk Evaluatif-Analitis. Berdasarkan permasalahan di atas Penulis menyusun Tesis dengan judul : “Tinjauan Yuridis Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Bisnis/Swasta Terkait Tanah Milik Masyarakat Adat (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.123/PDT/2006/PT.DPS.)” Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan bisnis/swasta dalam rangka pembangunan adalah mengalihkan hak atas tanah atau transaksi pemindahan hak atas tanah dengan cara-cara yang disepakati/musyawarah antara pihak yang membutuhkan tanah dengan pemegang hak atas tanah, yaitu dengan jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati para pihaknya. Meski pihak pemegang hak atas tanah terkesan terpaksa melepaskan karena tanahnya masuk dalam Ijin Lokasi proyek, pihak pengembang sebagai pihak yang membutuhkan tanah selayaknya juga memperhatikan kesejahteraan dan kelangsungan peningkatan taraf hidup bekas pemegang hak atas tanah. Hal ini dikarenakan tanah yang akan didapatkan oleh pihak investor pada masa mendatang harga dan nilai jualnya akan semakin tinggi karena telah dikemas sebagai obyek bisnis properti. Selayaknya hal tersebut juga berlaku bagi bekas pemegang hak atas tanah, bahwa setelah melepaskan hak atas tanahnya taraf hidupnya juga harus meningkat.

---

ABSTRACT
Land acquisition for business/private sector originated from the need for land in the development. Because the ground state is no longer adequate for the request, then the private sector sometimes have to acquire land for the project from the public Properties. No exception Indigenous lands. As in Propinsi Bali, precisely in the village of Pecatu, South Kuta district, Badung regency where there is an Integrated Tourism Zone Project owned PT.Bali Pecatu Graha. That there is a location in the Permit lands belonging Profit Pura Luhur Uluwatu Pecatu village of Indigenous Peoples. Problems arise when there are two (2) parties who claimed to be the most entitled to dispose of the land in question. Starting from this problem the authors are interested in doing research related to issues concerning the legal status between 2 (two) parties intended that the board as a result, many of Pura Uluwatu with the Foundation established by the board of the family to run the activities Pura Pura as Religious Organization. The method used to compile the author of this paper is normative juridical, with descriptive-analytical research typology, the type of data is secondary data, data collection tool is the study of documents and interviews, data analysis methods and results are Qualitative research report is a thesis with Evaluative form- Analytical. Based on the above problems Writers compose thesis with the title: "Judicial Review of Land Acquisition For Business interests / Related Private Land Owned Indigenous Peoples (Studies Case Against High Court verdict Denpasar No.123/PDT/2006/PT.DPS.)" That the procurement activities land for business/private sector in the development is the transfer of land rights or transfer of land transactions in ways that agreed / consensus between parties who need land to land rights holders, namely the sale, exchange or other means that agreed upon by the company. Although the holders of land rights seem forced to let go because the land included in the project Location Permit, the developer of the parties who need the land should also pay attention to the welfare and living standards improved survival former holders of land rights. This is because the land will be acquired by the investor on the future price and resale value will be higher because it has been packaged as a business object property. Should it also apply to the former holders of land rights, that after releasing their land rights have improved their living standards as well.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta ganti kerugian yang ditawarkan oleh pemerintah serta upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi sosial dalam melakukan permukiman kembali. Untuk membahasnya, penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan pengadaan tanah di Indonesia. Mekanisme dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang bergantung pada jenis kepentingan umum yang dijabarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Serta proses yang harus dijalani pemerintah untuk mengembalikan kenikmatan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah sebelum adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil adalah mekanisme dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih harus dilakukan kajian lebih lanjut akan kesiapan permukiman kembali yang akan diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

---

This study discusses the mechanism of land acquisition for development for the public purpose as well as the compensation offered by the government and government efforts to restore social functions in the implementation of resettlement. For study purpose, the author has conducted a study with the normative juridical type of explanatory type. Data have been collected through using secondary data relating to the regulation of land acquisition for public purpose in Indonesia. The mechanism in implementing land acquisition depends on the type of public interest defined in regulations. As well as the processes which must be taken by the government to restore the benefit received by holders of the land prior to the acquisition of land for the public purpose. The conclusions which may be taken is that the mechanism of land acquisition for the public purpose need to be further reviewed in relation to the readiness of the resettlement program which has been given to the title holder of the acquired land.

Abstrak :
ABSTRAK
I. Dewasa ini kebutuhan akan gedung perkantoran di kota-kota besar, terutama di DKI Jakarta, tidak dapat dielakkan lagi. Ini menyebabkan beberapa waktu yang lalu banyak daerah pemukiraan dipergunakan untuk perkantoran. Untuk mengatasi ini, dibuka kesempatan bagi perusahaan perusahaan dalam rangka penanaman modal ikut berpartisipasi dalam pembangunan gedung perkantoran. Salah satu perusahaan tersebut adalah P.T.SUMMITMAS PROPERTY yang membangun gedung perkantoran bertingkat 20 di Jl. Jenderal Sudirman, Raveling No.61-62 Jakarta Selatan. II. Pembangunan memerlukan tanah sebagai sarananya. Untuk mendapatkan tanah ini, pengusaha perlu memperhatikan beberapa hal antara lain : rencana tata guna tanahnya, status hukum pengusaha sendiri, subyek-subyek hak atas tanah, dan status tanah yang tersedia. Juga perlu diketahui bagaimana caranya mengetahui status tanah yang tersedia itu. III. Untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal, tatacara - penyediaan dan pemberian hak atas tanahnya, diatur dalam PMDN 5/1974, PMDN 5/1977, PION 3/1974, dan PMDN 12/1984. Dari peraturan-peraturan ini, yang masih berlaku adalah PMDN 5/1974 dan PMDN 12/1984. IV. Tanah yang tersedia dapat diperoleh dengan berbagai cara yang dalam garis besarnya dapat dibedakan dalam 2 kelompok ; 1. Penguasaan tanah yang tidak bersumber langsung dari Negara dapat dilakukan dengan sewa menyewa. 2. Penguasaan tanah yang bersumber langsung dari Negara dapat dilakukan dengan : - permohonan hak atas tanah - pemindahan hak - pembebasan hak. Pada waktu P.T. SUMMITMAS memperoleh tanah yang diperlukan, tatacara penyediaan tanah pada waktu itu baru diatur dalam PMDN 5/1974 dan PMDN 5/1977. Tanah diperoleh P.T. SUMMITJyiAS melalui acara pembebas an hak, tetapi tatacaranya berbeda dengan peraturan yang berlaku. VI. Kesimpulan : Penyimpangan terhadap peraturan yang ada mengenai pembebasan tanah, tidak hanya dilakukan oleh pengusaha, tetapi juga oleh aparatur aparatur di bidang agraria sendiri , maupun oleh Pemerintah DKI Jakarta. Saran : a. Peraturan-peraturan di bidang agraria yang memuat kewajiban, hendaknya diberi sanksi untuk pelaksanaannya. b. Kemampuan aparatur di bidang agraria harus terus ditingkatkan. c. Peraturan Daerah hendaknya jangan bertentangan, tetapi harus menunjang pelaksanaan peraturan-peraturan yang bersifat Nasional.

Abstrak :
Pada asasnya apabila penguasa ataupun pengusaha /kalangan bisnis memerlukan tanah untuk keperluan apapun, maka cara untuk memperoleh tanah yang diperlukan harus melalui musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah hingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sebagai suatu pedoman bagi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan kepentingan pemegang hak atas tanah yang terkena dampak atas pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pelaksanaan pengadaan tanah harus dilakukan berdasarkan asas-asas perolehan tanah, asas kesejahteraan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah. Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini,ternyata Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 kurang memberikan perlindungan hukum dan kurang menjamin kesejahteraan pemegang hak atas tanah yang terkena pengadaan tanah. ......Basically, when the authorities or operators / among businesses require land to any needs, then how to acquire land needed to go through deliberations between the party who requires the land to the right land owners until reach an agreement between both parties. That the Presidential Regulation Number 36 Of 2005 amended by Presidential Regulation Number 65 Of 2006 as a guideline for the implementation of the land acquisition for public interest should considering the right land owners who affected by the implementation of land acquisition. This research is a descriptive analysis by using the method of analytic under juridical normative approach. Implementation of land acquisition should be based on the fundamental of land acquisition, basic welfare and protection of the law given to the land owner. Based on analysis in this research, it appears to Presidential Regulation Number 36 Of 2005 amended by Presidential Regulation Number 65 Of 2006 providing less legal protection and less prosperity to the land rights owners who affected by the land acquisition.

Abstrak :
Penguasaan tanah untuk kepentingan pembangunan sarana-sarana kepentingan umum, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dalam prakteknya seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Masalah dalam sengketa tanah yang menonjol dan perlu mendapat perhatian adalah masalah penafsiran definisi kepentingan umum, ganti kerugian yang tidak layak dan proses pengadaan tanah yang tidak demokratik. Penyebab timbulnya berbagai permasalahan tersebut bersumber pada dua hal pokok, yaitu (1) bersumber pada aparatur pelaksananya sebagai akibat tidak dimilikinya pemahaman yang mendalam tentang konsep keseimbangan dan keserasian antara kepentingan umum dengan kepentingan individu dan (2) bersumber pada kelemahan peraturan pengadaan tanah itu sendiri, misalnya tidak didapati adanya suatu kriteria yang tegas mengenai definisi kepentingan umum sehingga membuka peluang untuk disalahtafsirkan, lemahnya posisi rakyat pemegang hak atas tanah dalam proses musyawarah, pengertian harga umum setempat yang digunakan sebagai dasar dalam mengadakan penaksiran/penetapan besarnya ganti rugi, susunan keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah dan prosedur penanganan apabila pemegang hak atas tanah menolak keputusan Panitia Pembebasan Tanah atas keputusannya mengenai besarnya ganti rugi. Dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah dalam menghadapi kesulitan pengadaan tanah untuk berbagai proyek pembangunan dan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada rakyat yang selama ini kurang diperhatikan oleh peraturan pengadaan tanah sebelumnya. Walaupun secara umum materi Keppres ini telah cukup memuat berbagai pembaharuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam praktek pengadaan tanah, namun dalam pelaksanaannya belum dapat dijadikan basis jaminan hukum bagi rakyat untuk diperlakukan secara adil dan demokratis Beberapa titik rawan dalam Keppres ini yang memberi peluang terjadinya berbagai pelanggaran atas nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip keadilan adalah pengertian kepentingan umum yang masih terasa sangat luas dan kabur, pengertian musyawarah yang tidak didukung oleh beberapa muatan materi yang terkandung dalam Keppres itu sendiri, perhitungan ganti rugi dengan menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai pedoman yang biasanya nilainya jauh lebih rendah dari harga jual atau harga pasaran yang berlaku pada saat itu dan susunan panitia pengadaan tanah yang unsurunsurnya hanya terdiri dari aparat pemerintah. Diperlukan adanya perubahan pola pikir dan perilaku dalam kebijakan dan pelaksanaan pengambilalihan tanah sesuai dengan paradigma baru, yakni bahwa pengambilalihan tanah dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip demokrasi dan keadilan. Kriteria kepentingan umum harus dirumuskan secara tegas, terinci dan transparan dalam bentuk perundang-undangan. Pemberian ganti rugi minimal sama dan senilai dengan hak-hak dan pancaran nilai atas tanah. Aparat yang terlibat dalam proses pengadaan tanah menempatkan diri secara proporsional di antara para pihak.

Abstrak :
Dalam praktek pelaksanaan pembebasan tanah, baik yang menyangkut pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum, maupun pembebasan tanah untuk kepentingan swasta selalu menimbulkan keributan dan masalah, khususnya dalam hal ganti rugi, sehingga banyak yang mempersoalkan apakah ini terjadi karena kurangnya peraturan yang mengatur, atau karena ketidaksiapan aparat atau bahkan karena tindakan aparat yang melampaui kewenangannya.

Tesis ini membahas mengenai sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W 2) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan perusahaan pengembang perumahan di wilayah Jakarta Barat, dengan menganalisa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memenangkan perusahaan pengembang perumahan sampai dengan tingkat kasasi. Penelitian yang berjudul "Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol JORR W 2" ini bertujuan untuk mengetahui alasan diterbitkannya Surat Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2349/1.711.52 tanggal 2 November 2008 yang merevisi Surat Gubernur tanggal 1 Oktober 1997, dan akibat hukumnya bagi perusahaan pengembang perumahan terkait dengan peraturan perundang-undangan.

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dasar dikeluarkannya Surat Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga kasus tersebut dimenangkan oleh perusahaan pengembang perumahan. Secara teoritis pelepasan hak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam kasus perusahaan pengembang perumahan adalah untuk kepentingan pemerintah, sedangkan kenyataannya proyek ini adalah proyek swasta namun pengadaan tanahnya mengatasnamakan kepentingan umum.

---

Conflicts and disputes have became the very common situations in society especially when they were pierced into remedy arrangements. The circumstances produce dominating question whether based on the existence of insufficient regulations, or the existence of unqualified authorised personnels, or the existence of the abuse of power for worse. The objective of this study is to describe the land acquisition dispute for tollroad project namely Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W 2) between DKI Jakarta Province Government and the Real Estate Company in West Jakarta, by analysing the verdict made by Court of Administrative Justice which put the Real Estate Company in favor until the definitive and final Court of Justice stage. By titling this study with ?Analysis to Land Acquisition for Public Interest, a Case Study to JORR W 2 Tollroad?, we shall recover the very basic consideration to the enactment of Jakarta Province Governor Decree Letter Number 2349/1.711.52 dated on 2 November 2008 that revised the Jakarta Province Governor Decree Letter dated on 1 Oktober 1997, including the legal consequences for the Real Estate Companies that are bound to the such Decree. The writing to this study is based on the legal normative approach which examines the laws and legal theories related to the aforementioned discourse. Secondary data is the main literature as fact that is collected from the library. As the result, the description shall contain several evidences that the enactment of the Jakarta Governor Decree Letter has not stood on the proper law. Hence, the case is in Real Estate Company favor. Theoritically, the land acquisition for public interest as referred to the Real Estate Company case is for the Government interest, in fact the project is commercial project in the mask of public interest.