Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi telah. menghadirkan suatu perubahan besar dalam kehidupan manusia dan masyarakat dunia. Akses informasi yang semakin mudah dan cepat , dapat mencapai tempat lain tanpa memandang jarak dan batas negara. Batas suatu negara menjadi seakan-akan kabur dan seolah-olah menghadirkan dunia tanpa batas. Pengaruh gejala tersebut akan semakin jelas terlihat ketika arus barang, jasa, modal, teknologi, komunikasi, dan bahkan perpindahan penduduk yang melintasi batas-batas antar negara menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Berkaitan dengan pergerakan orang yang melintasi batas-batas antar negara, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang Undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang merupakan landasan hukum untuk mengembangkan dan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Keimigrasian Indonesia. oleh karenanya, tuntutan Iebih lanjut dari adanya era globalisasi ini adalah bagaimana Institusi keimigrasian Indonesia khususnya, mampu memprediksi arah perubahan-perubahan tersebut serta memposisikan diri pada perubahan itu melalui kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkannya. Tegasnya positioning / reposisi sebagai konsekuensi perubahan itu melalui suatu Kebijakan yang mampu mengakomodasikan dan mencakup semua aspek yang dapat dikategorikan dalam aspek institusi / kelembagaan, peraturan, dan sumber daya manusia (SDM).

Abstrak :
[ABSTRAK
Perbedaan ideologi, budaya, agama, serta sikap eksklusif, menjadi penyebab tidak berjalannya dengan baik proses integrasi kelompok imigran Muslim dalam berintegrasi dengan masyarakat Belanda. Kondisi ini semakin diperburuk dengan melemahnya pandangan masyarakat Belanda terhadap nilai-nilai multikulturalis, terutama pasca tragedi World Trade Center tahun 2001. Pemerintah Belanda berupaya untuk meningkatkan proses integrasi kelompok imigran melalui sebuah undang-undang integrasi yang disebut dengan Wet Inburgering Nieuwkomers, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan perkembangan integrasi kelompok minoritas dan pemberdayaan pendatang baru. Namun, berbagai revisi yang dilakukan dalam undang-undang ini, mulai bertujuan untuk menekan arus kedatangan imigran dan jumlah populasi imigran di Belanda melalui kontenkonten kebijakan yang bersifat tegas, bersikap menghukum (punitive) dan cenderung diskriminatif.

---

ABSTRACT
Differences in ideology, culture, religion, and exclusive attitudes become the causes of ineffectiveness integration process of Muslim immigrant groups into Dutch society. This condition is increasingly exacerbated by the weakening of Dutch society view to the multicultural values, especially after the World Trade Center tragedy in 2001. The Dutch government seeks to increase the integration process of immigrants groups through integration acts that called Wet Inburgering Nieuwkomers, which basically aim to enhance the integration development of the minorities and the empowerment of newcomers. However, various revisions that conducted in this law started on purpose to suppress a massive influx of immigrants and the number of immigrant population in the Netherlands through policy contents, which are typically firm, punitive and tend to be discriminatory, Differences in ideology, culture, religion, and exclusive attitudes become the causes of ineffectiveness integration process of Muslim immigrant groups into Dutch society. This condition is increasingly exacerbated by the weakening of Dutch society view to the multicultural values, especially after the World Trade Center tragedy in 2001. The Dutch government seeks to increase the integration process of immigrants groups through integration acts that called Wet Inburgering Nieuwkomers, which basically aim to enhance the integration development of the minorities and the empowerment of newcomers. However, various revisions that conducted in this law started on purpose to suppress a massive influx of immigrants and the number of immigrant population in the Netherlands through policy contents, which are typically firm, punitive and tend to be discriminatory]

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada peningkatan pelayanan pemberian perpanjangan izin tinggal terbatas pada Kantor lmigrasi Klas I Khusus Jakarta Barat. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menentukan titlk penyebab keterlambatan pelayanan pemberian izin tinggat terbatas dilihat dari struktur urganisasi, kemampuan aparat, dan sistem pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Model analisis dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memuat unit analisis yang menjadi dasar dari pengurnpulan data. Informan dalam penelitian ini diarnbil dari pelaksana pelayanan pemberian izin tinggal terbatas dan pengurus jasa keirnigrasian yang keseluruhnya berjumlah 6 orang. Hasil analisis penelitian yang dilakukan disimpulkan terdapat kelemahan pada struktur organisasi dan kemampuan aparat. Dari kelemahan ini yang paling menonjol terdapat pada struktur organiasasi, yaitu panjangnya birokrasi dalam pelayanan imigrasi. ......This research focuses on improving the provision of extension services permanent residence permit at the Immigration Office of Special Class I West Jakarta. The aim is to determine the cause of the delay point of service provision permanent residence permit views of the organizational structure. personnel capabilities and service system. This study used a qualitative descriptive design. Analysis Model by asking a few questions that contain the basic unit of analysis is data collection. Informants in this study were taken from the services of a permanent residence permit and immigration services administrator in total amounted to 6 people. Results of analysis of research conducted conclude that there are weaknesses in the organizational structure and personnel capabilities.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaksanaan fungsi penegakan hukum keimigrasian yang mengangkat permasalahan penegakan hukum keimigrasian dalam hal menemukan falctor-faktor yang patut dipertimbangkan bagi usaha pemberdayaan fungsi penegakan hukum keimigrasian tersebut serta menentukan strategi yang tepat untuk melakukan prioritas pembenahan dan pcrbaikan dari tiga unsur sistem hukum yaitu unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang mempunyai kepentingan terbesar berdasarkan bobot prioritas kepentingan yang diperoleh. Obyek penelitian dalam tesis ini diuraikan dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantilatif dengan disain deskriptif yang didasarkan dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian dianalisis secara kuantitalif dengan menggunakan model operasiona! penelitian Analyzical Hierarchy Process (AHP), dengan mengambil populasi para unsur pimpinan jajaran Dircktorat Jcnderal Imigrasi, dan kemudian mengambi! sampel dari populasi tersebut berdasarkan kriteria bahwa sampel yang dipilih adalah ekspcrt di bidang penegakan hukum keimigrasian. Penelitian dalam tesis ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan fungsi penegakan hukum keimigrasian ditentukan oleh faktor penegak hukum, undang-undang, sarana atau fasilitas, dan masyarakat. Dari hasil analisis terhadap penclitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa unsur substansi hukum merupakan altcmatif pilihan pembenahan yang pertama kali harus dilakukan dengan besarnya bobot kepentingan sebesar 47%, selanjutnya adalah unsur budaya hukum sebesar 28%, sedangkan unsur struklur hukum merupakan Iangkah pembenahan terakhir dengan bobot kepentingan sebesar 25%. Pembaharuan substansi hukum keimigrasian merupakan langkah awal tercapainya penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum keadilan hukum, dan manfaat hukum. Untuk itu disamakan agar kegiatan perencanaan kebijakan keimigrasian harus memperhatikan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap substansi dan regulasi lainnya yang tclah ada. Langkah tersebut diwujudkan dalam kegiatan kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang mempunyai sifat multidimcnsi serta pengetahuan tentang percncanaan kebijakan yang sesuai dengan aturan penetapan paraturan perundang undangan yang telah ada. ......This thesis is as the results of the study and research that carried out by the Writer towards the Implementation of the Function of the Immigration law Enforcement in the matter of finding the factor that ought to be considered for empowerment efforts as well as determined the strategy that is important to be carried out in the repairmen and the improvement of the three elements of the Law System which consist of the Substance of Law, the Structure of Law, and the Culture of Law. Such elements have their own interest based on the interest weight received. The object of the research in this thesis is described using the Quantitative Method of Research with the Descriptive Design which based on the Library and Field Research. The research is being analyzed quantitatively with the used of Operational Research Model which known as Analytical Hierarchy Process (Al-IP), while the Population is from the Board of Immigration Heads of the Directorate General of Immigration and then the sample of such population is based on the criteria that the sample chosen is the expert of the Immigration Law Enforcement. The research in this thesis showed that the implementation of the Empowerment of the Function of Immigration Law Enforcement is determined by the law upholder, the law, the means or facilities and the society. From the research analysis that has been done, it can be seen obviously that the Substance of Law becoming the subject needed to be improved at the first time with the biggest interest of 47%, the second position is the Culture of Law with the interest of 28% while the Structure of Law is on the last position to be improved with the interest of 25%. The reformation of Immigration Law Substance is at the first step of Law Enforcement which can give the Assurance of Law, Legal Justice, and other benefits of Law. The activity of Immigration Planning Strategy should consider the harmonisation and Sincronisation of the Substance of law and other existing regulation. Such activity or step is being implemented ini the activity of criminalism, decriminalism, and depenalism. Therefore, it needs the knowledge that has the multidimensional characteristic as well as the knowledge about policy planning in accordance with the legislation of the existing rules of law.

Abstrak :
Amandemen kebijakan imigrasi tahun 1990 berdampak pada peningkatan warga negara asing di Jepang, terutama yang merupakan keturunan darah Jepang. Warga negara asing yang memiliki keturunan darah Jepang, atau disebut nikkeijin, memiliki kesulitan untuk berasimilasi dan membaur ke dalam masyarakat Jepang. Resesi ekonomi yang melanda Jepang pada tahun 2008-2009 memicu pelaksanaan program pay-to-go yang bertujuan mengirim kembali para nikkeijin ke negara asal mereka. Penelitian ini akan melihat nikkeijin dalam posisi sebagai homo-sacer yang menjadi target praktik biopower oleh pemerintah Jepang.

---

The Ammandement of Immigration and Refugee Recognition Act in 1990 impacts the raise in foreign population in Japan, especially those with Japanese descendant. Foreigners who is a Japanese descendant, called nikkeijin, have difficulty to assimiliate as well as intergrate into the Japanese society.Economical recess that hits Japan in 2008-2009 triggers the implementation of the pay-to-go programme whose goal is to send back the nikkeijin to their original country. This research will be focusing on how nikkeijin seen as a homo-sacer and how Japanese government implement their biopower through pay-to-go programme.