Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Nareswari Anjani Putri

Tanggung jawab notaris merangkap PPAT terkait penggelapan sertipikat dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 26/PID.B/2014/PN.YK tanggal 17 April 2014 = Responsibilities of notaries concurrently as land deed officials in relation with land certificate embezzlement yogyakarta district court ruling Nomor 26/PID.B/2014/PN.YK tanggal 17 April 2014

" [ABSTRAK
Dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), masih dijumpai beberapa kendala yang pada kondisi tertentu berpeluang memicu terjadinya perbuatan melawan hukum baik dalam lingkup perdata, administrasi ataupun pidana. Penulisan ini membahas mengenai tanggung jawab dan akibat hukum terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh Notaris dan/atau PPAT terkait penggelapan sertipikat. Metode dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan pemerintah, perundang-undangan dan buku. Dari hasil penulisan ini disimpulkan bahwa jasa yang diberikan oleh ... "

2015

T43967

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fitria Ayu Utami

Kedudukan notaris sebagai turut serta dalam tindak pidana jabatannya (studi kasus Putusan Pengadilan Nomor: 43/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel) = Notary position as a crime participate in his occupation (case study Putusan Pengadilan Nomor: 43/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel)

" Tesis ini membahas mengenai kedudukan Notaris sebagai turut serta dalam tindak pidana jabatannya berkaitan dengan akta yang dibuatnya dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yaitu turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan sesuai ketentuan pidana Pasal 372 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang salah satu terdakwa adalah Notaris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui unsur-unsur kesengajaan, kesalahan, serta yang menjadi alasan pembenar dan pemaaf ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45290

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Atika Rachmawidyadini

Studi komparatif kasus BLBI pada masa orde baru dan kasus bank Century pada era reformasi menggunakan pandangan reaksi sosial dan proses hukum

" Studi ini menganalisis dua kasus perbankan dari masa pemerintahan yang berbeda, yaitu kasus BLBI di era Orde Baru dan Bank Century di era Reformasi dibawah pemerintahan SBY, dilihat dari perspektif reaksi sosial dan proses hukum oleh Clinard dan Quinney. Kedua kasus ini terkenal sebagai kasus korupsi besar, namun terjadi di rezim yang berbeda. Penelitian ini tidak menjelaskan tentang penyebab atau menawarkan solusi terhadap keduanya. Dimensi oleh Clinard dan Quinney akan digunakan untuk melihat sejauh mana ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012

S-Pdf

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Eka Permata Sari

Pertanggung jawaban notaris atas tindak pidana penggelapan uang milik kliennya dikaitkan dengan sumpah jabatan notaris = Notary public accountability for criminal acts of embezzlement of the money belonging to his client is associated with a notary public oath / Eka Permata Sari

" ABSTRAK
Dalam kaitan dengan jabatan notaris yang berwenang membuat akta otentik, seorang notaris harus menghindari terjadinya penyalahgunaan jabatannya. Namun tidak jarang terjadi bahwa terdapat oknum notaris yang terjebak dalam tindak pidana. Dalam hal ini khususnya tindak pidana penggelapan uang milik kliennya yang dapat merugikan kliennya tersebut. Maka dengan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan dalam thesis ini yaitu mengenai bagaimanakah tindak pidana penggelapan uang milik klien yang dilakukan oleh notaris apabila dikaitkan dengan sumpah jabatan notaris ... "

2016

T47110

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adeliva Fathia Asmara

Pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Wilayah terhadap notaris yang melakukan penggelapan uang pajak bea peralihan hak atas tanah dan bangunan (studi kasus putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015) = The Implementation of authority by regional supervisory council DKI Jakarta against a notary who is embezzling tax BPHTB (case study decision of Regional Supervisory Council DKI Jakarta No. 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52281

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Virla Nabilah Putri

Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum atas Titipan Uang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 210/Pid.B/2022/PN Sby) = Responsibilities of a Notary as a Public Official for Entrusted Fees for Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) Which Resulted in the Crime of Embezzlement (Case Study of Surabaya District Court Decision Number 210/Pid.B/2022/PN Sby)

" Tesis ini membahas mengenai penggelapan yang dilakukan oleh notaris berdasarkan kasus di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 210/Pid.B/2022/PN Sby, dimana notaris melakukan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) milik klien untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan notaris tersebut melanggar hukum pidana. Perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan Peraturan Jabatan notaris dan Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa seorang notaris harus memiliki integritas tinggi, jujur, amanah, tidak berpihak, tidak dapat memiliki kepentingan terhadap akta yang ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dermawan Kristianus Zendrato

Penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di wilayah hukum polres metro Jakarta Utara = Implementation of restorative justice principles in settlement of cases acts of fraud and embezzlement in the jurisdiction of polres metro Jakarta Utara

" Tesis ini membahas hasil penelitian tentang penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1 Berdasarkan data dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, jumlah kasus tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang ditangani Penyidik dari tahun ... "

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2018

T52200

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rafi Naufal Ghiffari

Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Asuransi Terhadap Penggelapan Premi Oleh Agen Asuransi (Studi Kasus Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PN Kds) = Insurance Company Liability Against Premium Embezzlement By Insurance Agents (A Study of Court Judgment No. 7/Pdt.G/2019/PN Kds)

" Perbuatan penggelapan premi oleh agen asuransi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar kepentingan individu dan menimbulkan kerugian kepada tertanggung atau pemegang polis. Secara perdata, terhadap kerugian yang timbul dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara langsung kepada agen asuransi maupun secara pengganti kepada prinsipal dari agen yaitu perusahaan asuransi. Skripsi ini kemudian membahas 2 (dua) pokok permasalahan yakni bagaimana konsep perbuatan penggelapan premi dalam perkara perdata dan bagaimana mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan penggelapan premi. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tengku Abdurrahman

Kedudukan dan peranan Panitia Khusus Angket pengusutan kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditinjau dari sudut hukum tata negara

" Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan, selain itu fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi dan hak Dewan Perwakilan Rakyat itu diatur dalam Pasal 20A Undang Undang Dasar 1945. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dijalankan pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya, Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR berhak untuk ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25495

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Salampessy, Muhammad Yahdi

Kebijakan pemerintah dalam hal penyelamatan perekonomian nasional, studi kasus : keputusan Menteri Keuangan selaku ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan terkait "Bail Out" bank Century dalam tinjauan hukum anggaran negara

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S25462

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian