Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Zat-zat berbahaya dalam barang elektronik berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Perusahaan elektronik harus beradaptasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik dan mematuhi peraturan pemerintah. Memastikan tidak adanya zat berbahaya dalam produk memerlukan keterlibatan seluruh rantai pasokan, dengan pemasok memainkan peran penting sebagai penghubung awal dalam proses tersebut. Memilih pemasok yang paling sesuai dapat menjadi tantangan, membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai kriteria untuk mengidentifikasi pemasok hijau yang optimal bagi perusahaan. Untuk memfasilitasi pemeringkatan pemasok yang efektif, berbagai alat Multi-Criteria Decision Making (MCDM) dapat digunakan. Dalam penelitian ini, Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Technique for Other Preferences by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan proses pemilihan pemasok. Temuan penelitian mengungkapkan tiga kriteria utama dan 14 subkriteria untuk memilih pemasok ramah lingkungan dalam kondisi aktual PT XYZ. Pendapat para ahli menunjukkan bahwa kriteria lingkungan memiliki tingkat kepentingan tertinggi, diikuti oleh faktor sosial dan ekonomi. Di antara subkriteria tersebut, para ahli memprioritaskan pemilihan pemasok berdasarkan kepatuhan mereka terhadap persyaratan produk hijau. Model yang diusulkan di penelitian ini diterapkan untuk mengevaluasi kriteria pemilihan pemasok hijau, yang menghasilkan peringkat yang mempertimbangkan jarak masing- masing pemasok dari solusi ideal positif dan negatif.

---

Hazardous substances in electronics pose potential risks to human health and the environment. Electronics companies must adapt and make the necessary adjustments to raise public awareness and comply with government regulations. Ensuring the absence of hazardous substances in products requires the involvement of the entire supply chain, with suppliers playing an essential role as the initial link in the process. Choosing the most suitable supplier can be challenging, requiring careful consideration of various criteria to identify the optimal green supplier for the company. To facilitate effective supplier ranking, various Multi-Criteria Decision Making (MCDM) tools can be used. In this study, Analytical Hierarchy Process (AHP) and Technique for Other Preferences by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) were used as tools to enhance the supplier selection process. The research findings revealed three main criteria and 14 sub-criteria for selecting green suppliers under the actual conditions of PT XYZ. Expert opinions showed that environmental criterion has the highest level of importance, followed by social and economic factors. Experts prioritized supplier selection among the sub-criteria based on their compliance with the green product requirements. The proposed model in this study is applied to evaluate the green supplier selection criteria, which results in a ranking that considers each supplier's distance from the positive and negative ideal solutions."

"Hambatan teknis perdagangan atau Technical Barrier to Trade (TBT) berupa kebijakan teknis dan standar mutu yang diterapkan oleh Indonesia terhadap negara partner untuk impor produk elektronika rumah tangga. Dalam rangka untuk perlindungan konsumen dalam negeri dari produk impor sehingga perlu diterapkannya regulasi untuk komoditi tersebut. Penerapan kebijakan pelabelan dan standar mutu produk elektronika dapat berpengaruh menghambat perdagangan atau mendorong perdagangan. Penelitian ini menggunakan indeks frekuensi untuk mengukur hambatan teknis berupa kewajiban pelabelan dan SNI wajib yang diterapkan Indonesia pada periode 2000-2013. Secara umum, indeks frekuensi dari kebijakan pelabelan dapat menghambat impor produk elektronika untuk komoditi pompa air, kipas angin dan setrika listrik, sementara pada produk audio/video impor meningkat. Sedangkan SNI wajib mendorong impor produk kipas angin dan setrika listrik, namun pada produk pompa air dapat menurunkan impor.

---

Technical Barrier to Trade (TBT) as forms of technical policy and standards applied by Indonesia to exporter countries for imports of home appliance electronics products. Implementation of labeling regulations and mandatory standards due to consumers protection from imported products. Labeling and standards of eletronics product can inhibit or encourage trade. In this study, using a frequency index to measure technical barriers in the form of labeling obligations and SNI are applied to Indonesia in the period 2000-2013. In general, the frequency index of labeling policies restricting imports of electronics products, for water pump, electric fan and electric iron, however increasing import of audio/video product. Meanwhile SNI promote imports for electric fan and iron, but reducing import of water pump products."

"This paper aimed to describe and analyze current state of electronics industry in Indonesia and also makes a particular attempt to analyze the close links between economic and social upgrading within Global Value Chain GVC . Mostly past studies only focused on finding ways to improve the economy, while the social issues are not addressed. The economists have found that increase in FDI and export indicates industrial development as well as deeply integrated in global value chain, known as economic upgrading. Economic upgrading move along with social development. This paper applies a parsimonious measurement approach which refer to the economic and social index that consist of four dimension of growth, i.e. high road growth low road growth high road decline and low road decline to examine how the Indonesian electronics industry has performed during 2000 2014. This paper finds that the electronic industry experienced in economic and social downgrading or, in other words, suffered from low road decline dimension.

---

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis keadaan industri elektronika saat ini di Indonesia dan juga melakukan upaya tertentu untuk menganalisis hubungan erat antara economic upgrading dan sosial di dalam rantai nilai global. Dalam studi sebelumnya, para ekonom kebanyakan berfokus pada menemukan cara untuk memperbaiki ekonomi, sementara isu sosial yang terjadi di sektor industri tidak dibahas. Para ekonom berpendapat bahwa peningkatan FDI dan ekspor mengindikasikan perkembangan industri dan juga terintegrasi secara mendalam dalam rantai nilai global, yang dikenal sebagai economic upgrading. Economic upgrading sejalan dengan aspek sosial. Artikel ini menerapkan parsimonious measurement approach yang mengacu pada indeks ekonomi dan sosial yang terdiri dari empat dimensi pertumbuhan, yaitu high-road growth; low-road growth; high-road decline; dan low-road decline untuk menguji bagaimana kondisi industri elektronik Indonesia selama tahun 2000-2014. Artikel ini menemukan bahwa industri elektronik mengalami penurunan ekonomi dan sosial atau, dengan kata lain, berada dalam dimensi low-road decline."

"Semenjak terjadinya penurunan harga minyak dan gas bumi pada awal 1980-an,Pemerintah mulai mengandalkan sektor perpajakan di dalam membiayai pembangunan.Segala aspek perpajakan, baik berupa Ketentuan Perundang-undangan maUpllnAd,ministrasi perpajakan telah mengalami banyak perubahan yang mana tujuannya adalahuntuk meningkatkan penghasilan dari pajak.Penelitian dilakukan meIaIui studi kepustakaan dan wawancara dengan karyawanperusahaan. Untuk itu penulis membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik yangdiambil serta menelaah data yang diperoleh dari perusahaan.Pada dasamya pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan PPN pada PT"XYZ" sudahbedangsung dengan baik walaupun memang masih terjadi kelalaian, baik yang disengajamaupun tidak disengaja. Hal ini terlihat pada dipenuhinya kewajiban administratif, yaituberupa pendaftaran diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelunasan pajak sertapembuatan Faktur Pajak maupun kewajiban substantif berupa penentuan besamya pajakterutang. '. Penerapan Ketentuan Perundangan-undangan PPN yang baik dan sempurna merupakanharapan pihak perpajakan, agar pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sektorperpajakan sesuai dengan yang ditargetkan dalarn APBN. Oleh karena itu hendaknyasetiap perusahaan meningkatkan pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan sehinggaseluruh aspek perpajakan dapat terlaksana dengan· baik. Kerja sarna antara pihakperpajakan dan perusahaan harus ditingkatkan dalarn arti masing-masing pihak berupayauntuk meningkatkan profesionalisme dalarn melaksanakan tugasnya."