Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
UU Jabatan Notaris telah mengatur mengenai ketentuan cyber notary. Penelitian ini membahas tentang penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ada dua permasalahan hukum dalam penelitian ini. Pertama, kepastian hukum penggunaan tanda tangan elektronik untuk penandatangan akta autentik. Kedua, perlindungan hukum bagi notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik untuk penandatangan akta autentik. Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pengumpulan data sekunder, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta yang ditandatangani secara elektronik memenuhi asas kepastian hukum, namun peraturan lebih lanjut mengenai cyber notary masih diperlukan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan detail mengenai penandatanganan akta Notaris secara elektronik pada peraturan UU ITE dan UUJN. Penandatanganan secara elektronik di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada notaris. Saran yang dapat diberikan adalah perlu pengaturan lebih lanjut mengenai penandatanganan akta notaris secara elektronik. INI dapat pula mengikuti jejak perkembangan notaris negara-negara yang telah lebih dulu menerapkan cyber notary, seperti di Jepang dengan adanya e-notarization centre ......The Notary Law has regulated the provisions regarding cyber notary. This research discusses the use of electronic signatures in notarial deeds in accordance with the provisions stipulated in the Notary Position Law and the Electronic Information and Transactions Law (ITE). There are two legal issues in this research. First, the legal certainty of using electronic signatures for authenticating deeds. Second, legal protection for notaries in the use of electronic signatures for authenticating deeds. The author employs a doctrinal research method with the collection of secondary data and qualitative analysis. The results of this research indicate that electronically signed deeds meet the principle of legal certainty, but further regulations regarding cyber notary are still needed. This is because there is no detailed regulation on electronic notarial deed signing in the ITE Law and the Notary Position Law. Electronic signing in Indonesia has not yet provided adequate legal protection for notaries. The recommendation that can be given is the need for further regulation regarding electronic notarial deed signing. This can also follow the footsteps of the development of notaries in countries that have already implemented cyber notary, such as Japan with the existence of an e-notarization center

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan tanda tangan elektronik yang diimplementasikan sejak tahun 2019 terhadap migrasi penduduk di tingkat desa, menggunakan data sekunder periode 2017-2021 yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan difference in difference, penelitian ini membandingkan efek dari kebijakan tersebut pada desa-desa non-industri sebagai treatment group dan desa-desa industri sebagai control group sebelum dan setelah adanya kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa secara rata-rata setelah adanya kebijakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) jumlah penduduk yang pindah keluar antar desa yang tercatat lebih besar pada desa-desa non-industri disbanding desa-desa industri di Kabupaten Bekasi sebanyak 12 orang. Hal Ini mengindikasikan bahwa efek dari TTE lebih besar dirasakan di desa-desa non-industri dibanding desa-desa industri, karena jumlah penduduk yang memanfaatkan TTE untuk mengurus baik surat kepindahan keluar dari desa non-industri, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) lebih besar jumlahnya dibandingkan di desa-desa industri. Hal ini kemungkinan disebabkan karena peluang pekerjaan baik di sektor formal dan non formal, pendidikan, tempat hiburan serta alasan penunjang lainnya di desa-desa industri yang relatif lebih besar, sehingga lebih sedikit penduduk yang ingin keluar dari desa-desa tersebut. Pengaruh dari TTE lebih besar dirasakan pada treatment group yang memiliki mobilitas penduduk paling tinggi, dalam hal ini data tentang rata-rata penduduk yang bermigrasi mengkonfirmasi hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang bagaimana efek dari penerapan kebijakan tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk mempengaruhi dinamika populasi di berbagai lingkungan. ......This study aims to analyze the impact of the electronic signature policy implemented since 2019 on village-level population migration, using secondary data from the period 2017-2021 obtained from the Population and Civil Registration Office as well as the Department of Labor. By employing the difference-in-differences approach, this research compares the effects of the policy on non-industrial villages as the treatment group and industrial villages as the control group before and after the policy's implementation. The study found that, on average, after the implementation of the Electronic Signature (TTE) policy, the number of recorded inter-village migrations was greater in non-industrial villages than in industrial villages in Kabupaten Bekasi, by 12 individuals. This indicates that the effects of TTE are more pronounced in non-industrial villages compared to industrial villages, likely due to a larger number of individuals using TTE to handle various matters, such as change of residence from non-industrial villages, ID cards, and family cards, as compared to industrial villages. This may be attributed to greater employment opportunities in both the formal and informal sectors, education, entertainment, and other supporting factors in industrial villages, leading to fewer residents wishing to leave these areas. The influence of TTE is more significant in the treatment group, which has the highest population mobility. In this case, data on the average population migration confirms this. Therefore, this research makes a significant contribution to our understanding of how the effects of implementing electronic signature policies can be used to influence population dynamics in various environments.

Abstrak :
PT TASPEN (PERSERO) merupakan salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang sudah memiliki aturan internal tentang tanda tangan dalam bentuk elektronik yang termuat didalam Peraturan Direksi Nomor 36 tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 16 September 2020. Penelitian ini menganalisis 3 (tiga) permasalahan terkait dengan Penerapan Tanda Tangan Dalam Bentuk Elektronik di PT TASPEN (PERSERO), yakni : (1) Pengaturan Hukum tentang Penerapan Tanda Tangan Dalam Bentuk Elektronik yang berlaku diIndonesia; (2) mekanisme Penerapan Tanda Tangan Dalam Bentuk Elektronik di PT TASPEN (PERSERO); dan (3) kelemahan dan kelebihan Penerapan Tanda Tangan Dalam Bentuk Elektronik di PT TASPEN (PERSERO), metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang bersifat kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa : (1) aturan hukum penerapan tanda tangan dalam bentuk elektronik di Indonesia salah satunya didalam pasal 5 ayat 1 undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa keberadaan dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah dan dapat memberikan kepastian hukum; (2) Dokumen yang dapat dilakukan penerapan tanda tangan dalam bentuk elektronik di PT TASPEN (PERSERO) hanya terbatas pada dokumen-dokumen tertentu yang ada di kantor Pusat PT TASPEN (PERSERO) dan orang yang dapat melakukan tanda tangan dalam bentuk elektronik di PT TASPEN (PERSERO) adalah pejabat yang berwenang yang telah memiliki sertifikasi elektronik. (3) Penerapan tanda tangan dalam bentuk elektronik di PT TASPEN (PERSERO) pada dasarnya membuat pekerjaan semakin efisien dari segi waktu karena setiap pejabat dapat melakukan persetujuan baik dimana pun maupun kapan pun mereka berada

---

PT TASPEN (PERSERO) is one of the STATE-Owned Enterprises (SOEs) that already has internal rules on signatures in electronic form contained in The Board of Directors Regulation No. 36 of 2020 stipulated on September 16, 2020. This study analyzed 3 (three) problems related to the Application of Signatures in Electronic Form at PT TASPEN (PERSERO), namely: (1) Legal Arrangements on the Application of Signatures in Electronic Forms applicable in Indonesia; (2) mechanism of Application of Signatures in Electronic Form at PT TASPEN (PERSERO); and (3) the weaknesses and advantages of the Application of Signatures in Electronic Form at PT TASPEN (PERSERO), the method used in this research is a normative legal method that is qualitative, this study concluded that: (1) the rule of law on the application of signatures in electronic form in Indonesia, one of which is in article 5 paragraph 1 of law No. 19 of 2016 on amendments to law No. 11 of 2008 on Information and electronic transactions mentioning that the existence of electronic documents is binding and recognized as a means of legal certainty; (2) Documents that can be done the application of signatures in electronic form at PT TASPEN (PERSERO) are limited to certain documents that are in the Head Office of PT TASPEN (PERSERO) and people who can sign in electronic form at PT TASPEN (PERSERO) are authorized officials who have electronic certification. (3) The application of signatures in electronic form at PT TASPEN (PERSERO) basically makes the work more efficient in terms of time because every official can conduct approvals either anywhere or whenever they are