Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini melaporkan temuan sebuah studi tentang masalah adopsi Mobile Money di area Jabodetabek. Daerah Jakarta dipilih karena Jakarta memiliki penduduk paling banyak di Indonesia yang memiliki berbagai macam suku dan ras sehingga diharapkan dapat mewakili Indonesia yang memiliki berbagai macam suku dan ras. Penelitian ini meneliti adopsi pelanggan dalam layanan mobile money di Indonesia dan kerangka penelitian didasarkan pada perpanjangan Technology Acceptance Model dengan Teori Planned Behavior dan Kepercayaan. Teori ini dikembangkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi adopsi tersebut. Kerangka kerja ini mencakup Sikap, norma subyektif, kontrol perilaku Persepsi, Persepsi kegunaan, Persepsi kemudahan penggunaan, Persepsi Kepercayaan dan niat konstruksi. Survey dilakukan untuk mengumpulkan data.LISREL digunakan untuk menguji seluruh pola inter-korelasi antara dua belas konstruksi yang diusulkan dan untuk menguji proposisi terkait secara empiris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manfaat, Persepsi kemudahan, Persepsi Kepercayaan dan Norma Subyektif berpengaruh signifikan terhadap niat pelanggan terhadap mengadopsi Mobile Money Layanan oleh orang-orang di Jakarta. Kontribusi teoritis dan implikasi praktis dari temuan yang dibahas dan saran untuk penelitian masa depan diulas lebih lanjut dalam thesis ini. ...... This thesis reports the findings of a study issues concerning the adoption of Mobile Money in Greater Jakarta Area. Jakarta were chosen because Jakarta have the most population in Indonesia and have multi culture people therefore it expected to represent Indonesia which have multi culture and race.This study investigates costumers adoption within the context of Indonesia Mobile Money services and research framework is based on the extension of Technology Acceptance Model with Theory of Planned Behavior and Trust. Theory was developed to identify factors that would influence the adoption of Mobile. The framework includes Attitude, subjective norm, Perceived behavioral control, Perceived usefulness, Perceived ease of use, Perceived Trust and intention constructs. Survey was conducted to gather the data. LISREL was used to examine the entire pattern of inter-correlations among the twelve proposed constructs and to test related propositions empirically. Results show that Perceived usefulness, Perceived ease of use, Trust and Subjective Norms significantly influence customers intention toward adopting Mobile Money Services by people in Jakarta. Theoreticalcontributions and practical implications of the findings are discussed and suggestions for future research are presented.

Abstrak :
Teknologi informasi berkembang cepat. Teknologi yang berkembang dimasa globalisasi memiliki peranan penting dalam kebutuhan masyarakat melakukan aktivitas seperti bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Saat ini mayoritas dari populasi penduduk dunia sudah bisa memanfaatkan banyak fungsi dari Internet. Salah satu fungsi dari teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah sistem penyimpanan uang ataupun pembayaran adalah melalui E - Wallet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara perceived enjoyment, coupon availability, perceived compatibility, subjective norm, individual mobility, personal innovativeness, perceived usefulness, perceived ease of use, perceived security dan behavioral intention dalam intensi mengadopsi E - Wallet. Penelitian ini menggunakan kerangka pengembangan dari teori TAM. Penelitian dilakukan pada 200 responden di Indonesia yang pernah melakukan pembayaran menggunakan QR Code payment. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan metode Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan menggunakan SmartPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan diantara variabel – variabel yang diteliti oleh penulis dan terdapat variabel yang tidak berpengaruh, diantaranya, coupon availability, subjective norm, dan personal innovativeness tidak berpengaruh terhadap perceived usefulness. Selanjutnya perceived compatibility, individual mobility, dan perceived usefulness tidak berpengaruh terhadap perceived ease of use. ......Information technology is developing fast. Technology that develops in the era of globalization has an important role in the needs of the community to carry out activities such as economics, health, education, and so on. Currently, the majority of the world's population is able to take advantage of the many functions of the Internet. One of the functions of technology that is developing rapidly today is a money storage system or payment via E-Wallet. The purpose of this study was to analyze the relationship between perceived enjoyment, coupon availability, perceived compatibility, subjective norm, individual mobility, personal innovativeness, perceived usefulness, perceived ease of use, perceived security and behavioral intention in the intention to adopt E-Wallet. This research uses the development framework of TAM theory. The study was conducted on 200 respondents in Indonesia who have made payments using QR Code payments. The research hypothesis was tested using the Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method using SmartPLS 3. The results of this study indicate that there is a positive and significant relationship between the variables studied by the author and there are variables that have no effect, including, coupon availability, subjective norm, and personal innovativeness have no effect on perceived usefulness. Furthermore, perceived compatibility, individual mobility, and perceived usefulness have no effect on perceived ease of use.

Abstrak :
Untuk memenuhi kebutuhan alat pembayaran di era digital, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Uang Elektronik. Materi pengaturan yang subtansial diatur dalam PBI Uang Elektronik salah satunya yaitu ketentuan mengenai dana float uang elektronik. Dalam PBI Uang Elektronik saat ini, tidak terdapat pengaturan dalam hal Penerbit Uang Elektronik insolven. Oleh karena itu, jika Penerbit Uang Elektronik dilikuidasi/dipailitkan dan dana float tersebut masuk ke dalam boedel likuidasi/boedel pailit maka kewajiban Penerbit Uang Elektronik akan bercampur dengan dana float, sehingga tidak ada kepastian bagi Pemegang Uang Elektronik atas kepemilikan dana yang disimpan. Permasalahan yang hendak diteliti adalah bagaimana pengaturan dan kedudukan dana float berdasarkan PBI Uang Elektronik dan bagaimana perlindungan dana float untuk memitigasi risiko insolvency Penerbit Uang Elektronik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang pola penanganan dana float dalam kaitannya memitigasi risiko insolvency Penerbit Uang Elektronik dan untuk memberikan masukan terhadap pengaturan mengenai dana float dalam PBI Uang Elektronik mendatang. Cakupan kajian terbatas pada aspek hukum dan tidak membahas aspek ekonomi maupun akuntansi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan/referensi hukum. Selain itu dilakukan pula wawancara dengan praktisi yang terlibat dalam permasalahan yang penulis teliti. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pengaturan dana float dalam PBI Uang Elektronik meliputi: aspek Pencatatan Dana Float, aspek Penempatan Dana Float, aspek Penggunaan Dana Float, dan apek Pengaturan Modal Disetor Dikaitkan Dengan Peningkatan Dana Float. Konsep hukum yang sesuai dengan hukum Indonesia sebagai landasan hukum bagi PBI Uang Elektronik dalam menerapkan fund isolation approach terhadap dana float yaitu menggunakan konsep hukum penitipan yang diatur dalam Bab XI KUH Perdata mengenai Penitipan Barang, mengingat pentingnya pemisahan tersebut untuk dilakukan pada ranah penerbitan Uang Elektronik. Saran dari penelitian ini yaitu Bank Indonesia perlu adanya perubahan terhadap PBI Uang Elektronik yang menekankan isu-isu terkait dengan risiko insolvency yang mungkin dihadapi oleh Penerbit Uang Elektronik. Selain itu Bank Indonesia perlu memberikan usulan atau masukan mengenai dana float dalam pembahasan RUU Kepailitan dan PKPU agar pilihan pengaturan tentang dana float tidak dibertentangkan dengan UU Kepailitan dan PKPU. ......To meet the needs of payment instruments in the digital era, Bank Indonesia has issued PBI of Electronic Money. Substantial regulatory material is regulated in the PBI of Electronic Money, one of which is the provision regarding electronic money float funds. In the current PBI of Electronic Money, there are no regulations regarding insolvent Electronic Money Issuers. Therefore, if the Electronic Money Issuer is liquidated/bankrupt and the float funds are entered into a liquidation/bankruptcy, then the obligations of the Electronic Money Issuer will be mixed with float funds, so that there is no certainty for the Electronic Money Holder of ownership of the funds deposited. The problem to be investigated is how the arrangement and position of float funds based on the PBI of Electronic Money and how to protect float funds to mitigate the insolvency risk of Electronic Money Issuers. This study aims to determine and obtain clarity about the pattern of handling float funds in relation to mitigating the insolvency risk of Electronic Money Issuers and to provide input on the regulation of float funds in the upcoming PBI of Electronic Money. The scope of the study is limited to legal aspects and does not discuss economic or accounting aspects. The research method used is a normative legal research carried out by analyzing various materials/legal references. In addition, interviews were also conducted with practitioners who were involved in the issues the authors studied. The results of this study are that the arrangement of float funds in the PBI of Electronic Money includes: aspects of Float Fund Recording, aspects of Placement of Float Funds, aspects of Use of Float Funds, and musty Arranged Paid Capital Arrangements Attributed to Increased Float Funds. The legal concept that is in accordance with Indonesian law as a legal basis for the PBI of Electronic Money in applying a fund isolation approach to float funds is to use the concept of a legal deposit regulated in Chapter XI of the Civil Code regarding Safekeeping of Goods, bearing in mind the importance of such separation to be carried out in the realm of Electronic Money issuance. This research suggests that Bank Indonesia needs to change the PBI of Electronic Money that emphasizes issues related to insolvency risks that may be faced by Electronic Money Issuers. In addition, Bank Indonesia needs to provide suggestions or input regarding float funds in the discussion of the RUU Bankruptcy and PKPU so that the choice of regulation regarding float funds is not opposed to the Bankruptcy and PKPU Law.

Abstrak :
Pada skripsi ini akan membahas kebijakan PT KAI yang memberlakukan pembayaran kereta api lokal yang dibeli melalui aplikasi KAI Access hanya bisa dibayar melalui uang elektronik LinkAja. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan PT KAI tersebut termasuk praktek diskriminasi yang dilarang menurut Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan apakah dasar PT KAI dalam mengeluarkan kebijakan tersebut termasuk hal yang dikecualikan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah tindakan PT KAI tersebut memenuhi semua unsur Pasal 19 huruf (d), dalam pembuktian ini digunakan pendekatan rule of reason yang dilihat adalah dampak dari Tindakan tersebut, dampak Tindakan PT KAI tersebut adalah menyebabkan konsumen tidak memiliki pilihan pembayaran lain selain LinkAja, sehingga dapat dikatakan bahwa PT KAI melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (d), dan yang menjadi dasar PT KAI mengeluarkan kebijakan tersebut tidak termasuk yang dikecualiakan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

This thesis will discuss the policy of PT KAI which enforces that local train payments purchased through the KAI Access application can only be paid via LinkAja electronic money. This raises the question of whether the PT KAI policy includes discriminatory practices prohibited under Article 19 letter (d) of Law No. 5 of 1999, and whether the basis of PT KAI in issuing the policy is exempt under Article 50 of Law No.5 of 1999. This study uses the juridical-normative method using primary and secondary data. The result of this research is that PT KAI's action fulfills all the elements of Article 19 letter (d), in this proof the rule of reason approach is used, which is seen as the impact of these actions, the impact of PT KAI's actions is that consumers have no other payment options besides LinkAja, so that it can be said that PT KAI violates the provisions of Article 19 letter (d), and the basis for PT KAI to issue this policy is not an exception based on Law No. 5 of 1999.

Abstrak :
Masyarakat dihadapkan pada perkembangan teknologi yang dapat memberikan dampak perubahan kehidupan sosial. Kehadiran teknologi di tengah masyarakat kini tidak dapat dihindari lagi seperti penggunaan uang elektronik untuk keperluan transportasi bis Transjakarta, kereta Commuter Line, akses jalan tol, kemudian layanan elektronik perbankan, belanja online, perubahan surat kabar menjadi media digital, transportasi berbasis online, dan berbagai inovasi lainnya. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ditemukan penyatuan karakteristik inovasi sebagai penentu dominan proses adopsi pada model penerimaan teknologi dapat menghasilkan suatu model baru penerimaan teknologi. Model ini menggambarkan peran penting dari karakteristik inovasi Innovations Diffusion Theory IDT yaitu Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Trialiblity, dan Observability dalam membentuk persepsi individu melalui Technology Acceptance Model TAM . Hasil penelitian terhadap pengguna mobile money menunjukkan kontribusi ilmu komunikasi di bidang sistem informasi, melalui penyatuan karakteristik inovasi ke dalam model penerimaan teknologi. ...... People are faced to the technological developments that can have a life changing social impact. The presence of technology in the community is now inevitable such as the use of electronic money for Transjakarta bus transportation, Commuter Line train, toll road access and electronic banking services, online shopping, newspapers that changed into the digital media, online based transportation and various other innovations. Quantitative approach was used to find the innovation characteristics unification as the dominant determinant of the adoption process on the technology acceptance model that can produce a new model of technology acceptance. This model illustrates the important role of Innovations Diffusion Theory IDT such as an innovation characteristic of Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Trialiblity, and Observability in shaping individual perception through Technology Acceptance Model TAM . The results of research on mobile money users showed the contribution of communication science in the field of information system, through the unification of innovation characteristics into the technology acceptance model.

Abstrak :
Dalam era perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, ternyata berpengaruh pada perkembangan metode sistem pembayaran, yaitu dimana yang tadinya dengan uang kertas, beralih kepada uang elektronik. uang elektronik atau yang disebut e-money. E-money di Indonesia diatur dalam PBI Uang Elektronik, SEBI Uang Elektronik, PBI APU-PPT dan peraturan perundangan lainnya, seperti UU BI, UU Perbankan, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Transfer Dana, PP 82/ 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, UU Mata Uang, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya E-money memeberikan berbagai keuntungan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Tetapi, disamping dampak positif dari penyelenggaraan e-money ini, ternyata juga memiliki berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan e-money di Indonesia, yaitu permasalahan yang terjadi terkait potential security risk, dan permasalahan yang dapat terjadi terkait money laundering. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatid, dengan pendekatan undang-undang. Penulis juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap produk e-money Bank X, maka diperoleh kesimpulan bahwa regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan e-money di Indonesia masih perlu dilakukan perbaikan, yaitu dengan melakukan kodifikasi dengan peraturan lainnya yang terkait dengan e-money, yang kedua penulis menemukan permasalahan dalam hal permasalahan pelaksanaan e-money seperti malfunction, pencurian, yang terkait dengan potential security risk, dan isu money laundering terkait dengan jenis e-money tipe unregistered.

---

In this era of information technology development is so rapid, it was influential in the development of methods of payment systems. Where previously with bank note, switch to electronic money. It ussualy it?s called electronic money or emoney. E-money in Indonesia is regulated in Bank Indonesia Regulation concerning Electronic Money, Circullar Letter of Bank Indonesia concerning Electronic Money, Bank Indonesia Regulation concerning APU-PPT and Moreover, such as the BI Law, Banking Law, the ITE Law, Consumer Protection Law, Law on Funds Transfer, Government Regulation No. 82/2012 on System and Transactions electronics, Currency Law, and so on. In the implementation of E-money gives various advantages both for society and the government. But, besides the positive impact of the implementation of e-money, it also has a variety of problems encountered in the implementation of e-money in Indonesia, namely the problems that occur related to potential security risk, and the problems that may occur related to money laundering. This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. Based analysis of research on e-money product of Bank X, the author has conclusion that the regulation of e-money in Indonesia still needs to be improved, namely by codification with other regulations related to e-money, which the authors found the problem in terms of the problems of e-money like malfunction, theft, related to the potential security risk, and the issue of money laundering related to the type of e-money types unregistered.