Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis penggunaan identitas elektronik untuk memenuhi syarat kecakapan bertindak subjek hukum dalam melakukan kontrak elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan lebih banyak mengambil bahan dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil pembahasan dari skripsi ini adalah mengenai kecakapan seseorang yang diatur dalam pasal 1330 KUHPerdata dan diakitkan dengan pasal 330 KUHPerdata adalah telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Dan untuk penggunaan identitas elektronik sebagai syarat unsur kecakapan dalam kontrak elektronik di Indonesia belum sepenuhnya dapat diterapkan karena yang bisa mendapatkan identitas diri adalah orang yang sudah berusia 17 tahun sementara untuk dinyatakan cakap adalah yang sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Dengan demikian identitas bisa dijadikan alat otentifikasi unsur kecakapan bertindak disesuaikan dengan usia si pengguna identitas tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the analysis of the use of electronic identity for qualified legal subjects acting prowess in electronic contracting. This study is a qualitative study with more taking materials from the literature and legislation. The results of the discussion of this thesis is the one skill that is governed by Article 1330 KUHPerdata and associated with article 330 of the Civil Code is 21 years old or have been married. And for the use of electonic identity as a condition element prowess in electronics contract in Indonesia has not been fully implemented because that can get self-identity is a person who is aged 17 years expressed while competent is already 21 years old or married. Thus can be used as identity authentication element acting skills tailored to the age of the user's identty."

"Perkembangan yang sangat pesat dalam hal teknologi hingga kini membuat banyak sektor harus bisa menyesuaikan terhadap kebutuhan. Satu hal yang terpengaruh adalah perjanjian, dimana biasanya dilakukan secara konvensional kemudian beralih kearah elektronik. Hukum perjanjian yang berkembang di Indonesia juga telah banyak yang menuju ranah digital dan berbasis teknologi. Sehingga banyak sekali penerapan dan pemberlakuan perjanjian yang berbasis elektronik, yang kemudian dikenal dengan kontrak elektronik. Penggunaan kontrak elektronik di Indonesia sudah sangat berkembang sejak pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga lembaga legislatif bersama dengan lembaga yudikatif merancang pengaturan yang lebih bisa memadai kebutuhan perkembangan zaman. Namun, dengan adanya pengaturan baru bukan berarti seluruh aspek telah diakomodir. Lain halnya dengan Singapura, yang merupakan negara penganut sistem hukum common law, dimana telah diatur mengenai kontrak elektronik dengan cukup memadai terhadap perkembangan dari kontrak elektronik. Sehingga disusun penilitian ini untuk memahami lebih lanjut terkait hukum dari kontrak elektronik dengan menggunakan penilitian yuridis noramtif dengan metode perbandingan hukum. Dari penelitian ini, dapat dipelajari bahwa pada dasarnya terdapat pemahaman yang sama di masing-masing negara mengenai apa saja yang diatur oleh pengaturan milik masing-masing negara.

---

The very rapid development in terms of technology has made many sectors have to be able to adapt to their needs. One thing that is affected is the agreement, which is usually done conventionally then switched electronically. Contract law that has developed in Indonesia has also moved towards the digital and technology-based realm. So that there is a lot of application and enforcement of electronic-based agreements, which are then known as electronic contracts. The use of electronic contracts in Indonesia has developed greatly since the enactment of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions so that the legislature together with the judiciary devise arrangements that can better meet the needs of the times. However, the new arrangement does not mean that all aspects have been accommodated. It is different from Singapore, which is a country that adheres to the common law legal system, where it has been regulated regarding electronic contracts quite adequately for the development of electronic contracts. So that this research was compiled to understand more about the law of electronic contracts by using normative juridical research with the comparative law method. From this research, it can be learned that there is the same understanding in each country regarding what is regulated by each country's regulations. "

"Perkembangan teknologi membuat penggunaan kontrak elektronik sudah tidak asing lagi, termasuk dalam pembuatan perjanjian berlangganan IndiHome Fiber oleh PT Telkom dengan pelanggannya. Dalam penggunaan kontrak elektronik berlangganan IndiHome ini memunculkan beragam isu hukum yang mengarahkan pada terjadinya krisis pada legalitas kontak. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana keabsahan kontrak elektronik tersebut dalam perjanjian berlangganan layanan IndiHome Fiber dan bagaimana metode autentikasi yang ada hingga terdapat kepercayaan dalam bertransaksi elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa kontrak elektronik berlangganan IndiHome adalah sah karena terpenuhinya syarat sah perjanjian, meskipun belum dapat mengakomodir syarat subjektif suatu perjanjian yaitu kecakapan para pihak namun tidak menyebabkan perjanjian itu sendiri batal. Selain itu metode autentikasi yang digunakan dalam kontrak elektronik berlangganan IndiHome adalah autentikasi terhadap identitas dari subjek perjanjian dan tidak terhadap objek perjanjian. Dengan demikian disarankan agar Telkom sebagai pelaku usaha menerapkan tanda tangan digital yang memiliki Sertifikat Elektronik dari Certification of Authority yang akan melakukan autentikasi terhadap subjek maupun objek perjanjian, dan tentunya memiliki nilai pembuktian yang kuat.

---

The development of technology makes the use of electronic contracts familiar, including in the making of IndiHome Fiber subscription agreement by PT Telkom with its customers. In the use of electronic contracts subscription IndiHome this raises a variety of legal issues that lead to the occurrence of crisis on the legality of contact. Therefore, this thesis aims to explore how the validity of the electronic contract is in the subscription agreement IndiHome Fiber service and how authentication methods exist into trust in electronic transactions. This research is a qualitative research with descriptive design. The result of this research is that IndiHome 39 s electronic subscription contract is valid due to the fulfillment of the valid terms of the agreement, although it has not been able to accommodate the subjective requirements of the agreement that is the parties 39 capability but does not cause the agreement itself void. Additionally the authentication method used in the IndiHome subscription electronics contract is authentication against the identity of the subject of the agreement and not against the object of the agreement. Therefore recommended that Telkom as a business actor apply a digital signature that has an Electronic Certificate from the Certification of Authority that will authenticate the subject and the object of agreement, and certainlyhas a strong evidentiary value."

"Peradaban dewasa ini membawa kemajuan teknologi terhadap bidang ekonomi dan bidang hukum. Perkembangan ekonomi kini berbasis teknologi yang ditandai dengan munculnya perdagangan elektronik yang membawa dampak yang sangat besar. Hal lain yang ikut terdampak yakni bidang hukum perikatan dan perjanjian dimana terciptanya suatu kontrak elektronik sebagai bentuk perkembangan di bidang hukum kontrak atau perjanjian. Tingginya persentase transaksi perdagangan secara online tentunya tidak lepas dari penggunaan kontrak elektronik yang juga banyak digunakan baik di Indonesia maupun di India. Penggunaan kontrak elektronik perlu memahami terkait bagaimana pengaturan keabsahan dari kontrak elektronik. Penggunaan kontrak elektronik yang tidak melihat dan mematuhi peraturan terkait keabsahannya seperti tidak memenuhi syarat sah dapat menyebabkan kontrak tersebut batal demi hukum/dapat dibatalkan. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan perbandingan kontrak elektronik Indonesia dengan India termasuk mengenai keabsahannya serta melakukan perbandingan keabsahan kontrak elektronik Indonesia dengan India khususnya terkait kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis atau perdagangan elektronik mengingat kedua negara tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda sehingga dapat dimungkinkan terdapat pengaturan yang berbeda pula. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian, ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan keabsahan kontrak elektronik Indonesia dengan India. Diketahui bahwa Indonesia dan India sama-sama mengakui keabsahan dari kontrak elektronik. Namun, Indonesia masih belum mengatur mengenai keabsahan atau kekuatan sebagai alat bukti suatu Kontrak/Perjanjian elektronik terkait Jual Beli Benda Tidak Bergerak yang termasuk dalam jenis surat/dokumen yang harus dibuat oleh PPAT atau akta notariil. Sedangkan, di India sudah mengikuti perkembangan teknologi dimana Kontrak/Perjanjian elektronik terkait Jual Beli Benda Tidak Bergerak dapat berbentuk elektronik dan memiliki keabsahan atau kekuatan sebagai alat bukti.

---

Today's civilization brings technological advances to the economic and legal fields. Today's technology-based economic development is marked by the emergence of e-commerce which has a huge impact. Another thing that is affected is the field of contract law and agreements where an e-contract is created as a form of development in the field of contract or agreement law. The high percentage of online trading transactions cannot be separated from the use of e-contracts which are also widely used in both Indonesia and India. The use of e-contracts requires an understanding of how the validity of e-contracts is regulated. The use of e-contracts that do not see and comply with regulations related to their validity, such as not fulfilling legal requirements, can cause the contract to be null and void/can be canceled. This paper aims to compare Indonesia's e-contracts with India, including their validity and compare the validity of Indonesia's e-contracts with India, especially regarding e-contracts in business agreements or e-commerce, considering that the two countries have different legal systems so it’s possible to have different arrangements. The research method used is juridical-normative with a legal comparison method. This study uses secondary data which is analyzed qualitatively. Based on the research, several similarities and differences were found in the validity of Indonesia's electronic contracts with India. It is known that both country recognize the validity of e-contracts. However, Indonesia still has not regulated the validity or strength as evidence of an e- Contract/Agreement related to the Sale and Purchase of Immovable Objects which are included in the types of letters/documents that must be made by a PPAT or notarized deed. Meanwhile, India has followed technological developments in which e-Contracts/Agreements related to the Sale and Purchase of Immovable Property can be in electronic form and have validity or strength as evidence."

"Perkembangan teknologi mendukung terjadinya perubahan dalam sistem kehidupan manusia dari gaya hidup alam wujud (pisik) beralih ke alam elektronik (non pisik} atau yang biasa disebut sebagai ruang maya (cyberspace). Seringkali dalam kegiatannya, manusia menghasilkan berbagai jenis hubungan hukum dengan sesamanya akibat dari adanya kesepakatan yang mengikat diantara mereka dengan menggunakan media elektronik, atau dengan kata lain teknologi menjadi media bagi manusia untuk melakukan suatu perikatan. Perjanjian yang dibuat dengan menggunakan media elektronika inilah yang disebut dengan online contract. Sedangkan pengaturan secara spesifik yang hampir menyentuh masalah online contract ini hanya mengatur perdagangan melalui media elektronik (e-commerce) dan Scripless trading dalam pasar modal. Sehingga untuk menghadapi persoalan hukum perdata dari online contract ini maka di coba untuk mengatasinya dengan menggunakan peraturan megenai hukum perdata yang ada di Indonesia terutama yang mengatur mengenai perjanjian. Adapun peraturan tersebut adalah Buku ke III dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang sebenarnya adalah warisan dari zaman kolonial diharapkan skripsi ini dapat menjadi suatu bahan pertimbangan untuk menyusun peraturan yang khusus mengatur online contract."

"Pekembangan Teknologi dan Informasi yang sangat cepat membuat perdagangan secara elektronik (e-commerce) menjadi salah satu pilihan yang terbaik bagi masyarakat. PT. Mitra AdiPerkasa Tbk merupakan pelaku usaha e-commerce yang mengelola planetsports.net. Situs tersebut menjual produk peralatan olahraga mulai dari kaos, sepatu, hingga aksesoris olahraga dengan berbagai macam merk terkenal. Planetsports.net menerapkan prinsip efisiensi melalui pencantuman klausula baku pada perjanjian pembelian peralatan olahraga, hal ini dilakukan demi menghindari negosiasi yang berlarut-larut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan batasan-batasan aturan mengenai klausula baku. Pada klausula baku yang ditetapkan oleh planetsports.net terdapat klausula yang bertentangan dengan aturan Pasal 18 UUPK sehingga dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu klausula tersebut batal demi hukum dan pihak pengelola planet sports.net wajib menyesuaikan klausula-klausula baku tersebut dengan aturan-aturan UUPK.

---

Rapidly development technology and information make electronic commerce (e-commerce) to be one of the best option for the community. PT. Mitra Adiperkasa Tbk is an e-commerce business that manages planetsports.net. The site sells sports equipment products ranging from shirts, shoes, accessories of sports with a variety of well-known brands. Planetsports.net applies the efficiency principle through the inclusion of standard clauses on the exercise equipment purchase agreement, it is also being done to avoid lengthy negotiation. The Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection (UUPK) gives limitation for the use of standard clauses. The standard clauses set by planetsports.net contained clauses that are contrary to the Article 18 of UUPK that can harm consumers. Therefore, the clauses are considered ?null and void? and the managers of planetsports.net is obliged to accommodate their standard clauses within the regulation of UUPK."

"Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan manusia, dan teknologi informasi menuntut adanya kecepatan dan kemudahan dalam transaksi bisnis, sehingga berkembang pula hukum perjanjian. Kontrak yang semula hanya menggunakan kertas saat ini mulai tergantikan dengan kontrak elektronik. Adapun hadirnya kontrak elektronik tersebut mengakibatkan lahirnya perangkat hukum untuk melindungi transaksi bisnis yang dilakukan di dunia maya. Dengan adanya transaksi bisnis melalui dunia maya, dimungkinkan bagi para pihak untuk tidak bertatap muka dalam proses pembuatannya, maka perlu dilakukan analisis yuridis lebih lanjut mengenai keabsahan kontrak elektronik yang dibuat oleh para pihak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Nowadays, with the current development, human life and information technology demand speed and ease of doing business transactions, leading to the development of law of contract. Contracts that are originally paper-based, are now turning to electronic contracts. The presence of electronic contracts resulted in the need of legal instruments to protect cyberspace business transactions. With cyberspace business transactions, it is possible for the parties to not have face-to-face meeting. Therefor it is necessary to do further juridical analysis regarding the validity of electronic contracts based on the current laws."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pencantuman klausula baku dalam kontrak elektronik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikaitkan dengan Consumer Rights Act 2015 dan UK eIDAS sebagai peraturan di negara Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dengan penulisan deskriptif analitis. Assessment of fairness dapat diberlakukan sebagai bentuk mitigasi dan perlindungan hukum terhadap pihak yang berpotensi mengalami kerugian terhadap adanya klausula baku dalam suatu kontrak elektronik. Namun, perlu adanya tinjauan kembali terhadap negara yang menerapkan prosedur tersebut, yaitu Inggris.

---

This thesis discusses the regulation of the inclusion of standard clauses in electronic contracts which are regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, associated with Consumer Rights Act 2015 and UK eIDAS as regulations in the UK. The research method used is the juridical-normative method with a comparative law approach with analytical descriptive writing. Assessment of fairness can be applied as a form of mitigation and legal protection for parties who have the potential to suffer losses due to the existence of standard clauses in an electronic contract. However, there needs to be a review of the country that implements the procedure, Which is United Kingdom."