Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai bagaimana peran dan fungsi Notaris sebagai pengemban amanat kepercayaan dalam suatu transaksi elektronik. Apakah dapat diterapkan di Indonesia? dimana fungsi Notaris disini sebagai pihak pengemban amanat kepercayaan yang nanti peran dan fungsinya seperti pihak ketiga terpercaya atau agen pendaftaran terpercaya seperti notaris di Amerika Serikat (otoritas pendaftaran/registration authority) dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana hal ini masih menjadi perdebatan yang panjang antar para notaris itu sendiri dengan membandingkan dengan peran dan fungsi dari pihak ketiga terpercaya dan agen pendaftaran terpercaya dalam penyelenggaraan suatu transaksi elektronik dan apakah jabatan notaris di Indonesia dapat berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya atau seperti agen pendaftaran terpercaya dalam suatu transaksi elektronik apabila hal ini diterapkan di Indonesia. ......The focus of this Thesis discusses about role and function of a Notary as a trustee in electronic transaction. Can it be implemented in Indonesia? Where the function of a notary as a trustee that role and function will be like trusted third parties (as registration authority) or as a trusted enrollment agent like notary public in United state by viewing the legislation in Indonesia, which is being debate anomg other notary it self by comparing with the role and function of thusted third parties and trusted enrollment agent in a electronic transaction is that notary in indonesia can be act as a trusted third partie or be like trusted enrollment agent in aelectronic transaction whether this implemented in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji keabsahan komunikasi daring, khususnya whatsapp dan email, sebagai bentuk perjanjian yang sah di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Nomor 1088/PDT.G/2022/PN.JKT.SEL dan Putusan Nomor 168/PDT.G/2016/PN.DPS, di mana dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan pandangan hakim mengenai komunikasi daring sebagai perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi daring dapat membentuk perjanjian yang sah jika memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai keabsahan komunikasi daring sebagai perjanjian dan implikasinya dalam praktik. ......This research examines the validity of online communication, especially Whatsapp and email, as a legally binding form of agreement in Indonesia. The study focuses on analyzing Verdict Number 1088/PDT.G/2022/PN.JKT.SEL and Verdict Number 168/PDT.G/2016/PN.DPS, where there are differing judicial views on online communication as an agreement. This research employs a normative juridical method to analyze the cases. The findings indicate that online communication can constitute a valid agreement if it fulfills the legal requirements of a contract, and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) recognizes the legality of electronic documents as evidence in legal proceedings. This research contributes to the understanding of the validity of online communication as an agreement and its implications in legal practice.

Abstrak :
Salah satu dari perkembangan teknologi berbasis blockchain yang belum lama terjadi adalah Non-Fungible Token (NFT), yaitu aset digital yang mana bukti kepemilikannya merupakan token yang terdapat dalam jaringan blockchain. Eksistensi blockchain dan NFT tidak lepas dari ketidakselarasannya dengan hukum yang berlaku. Salah satu permasalahan yang timbul adalah pertentangan antara sifat kekekalan data pada blockchain dan pengaturan mengenai hak penghapusan informasi. Hak penghapusan informasi merupakan hak individu untuk meminta penghapusan data pribadinya, dengan mengikuti syarat tertentu, yang dikelola oleh pihak pengelola data. Sementara, di Indonesia, lokapasar daring NFT memiliki kewajiban untuk menjamin terlindunginya hak penghapusan informasi. Penulisan ini akan menjawab (i) bagaimana pengaturan hak penghapusan informasi di Indonesia, (ii) bagaimana keberlakuan hak penghapusan informasi dalam transaksi NFT, serta (iii) bagaimana lokapasar daring NFT yang berbasis di Indonesia telah melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak penghapusan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelusuran kebijakan yang diberikan oleh lokapasar daring NFT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) di Indonesia, hak penghapusan informasi utamanya diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP tentang Perdagangan dalam Sistem Elektronik, dan Permen Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, (ii) hak penghapusan informasi tetap berlaku pada transaksi NFT, mengingat relevansi informasi dalam transaksi NFT dan (iii) lokapasar daring NFT yang Penulis teliti masih belum mematuhi kewajibannya terkait dengan hak penghapusan informasi. ......One of the recent developments in blockchain-based technology is the Non-Fungible Token (NFT), which is a digital asset whose proof of ownership is a token contained in the blockchain network. The existence of blockchain and NFT cannot be separated from their inconsistency with applicable law. One of the problems that arise is the conflict between the data immutability in blockchain and regulations regarding right to be forgotten. Right to be forgotten is an individual’s right to request the deletion of their personal data, subject to certain conditions, which is managed by a data manager. Meanwhile, in Indonesia, NFT online marketplaces have the obligation to guarantee the protection of right to be forgotten. This paper will answer (i) how is the right to be forgotten regulated in Indonesia, (ii) how does the right to be forgotten apply in NFT transactions, and (iii) how Indonesia-based NFT online marketplaces have carried out their obligations related to right to be forgotten under the applicable laws in Indonesia. This research was conducted by means of literature study and policy research provided by the NFT online marketplaces. The results of this research show that (i) in Indonesia, the right to delete information is mainly regulated in the Electronic Information and Transaction Law, the Government Regulation on the Implementation of Electronic Systems and Transactions, the Government Regulation on Trading in Electronic Systems, and the Minister of Communication and Information Technology Regulation concerning the Protection of Personal Data in Electronic Systems, (ii) the right to be forgotten still applies to NFT transactions, considering the relevance of information in NFT transactions and (iii) the NFT online marketplaces that the Author researched have not complied with their obligations related to the right to delete information.

Abstrak :
Amnesti di Indonesia (Studi Kasus Pemberian Amnesti untuk Baiq Nuril Pembahasan mengenai amnesti di Indonesia menjadi topik hangat saat Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Baiq Nuril, yang dipidana dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berbagai pro dan kontra dilontarkan oleh para ahli hukum, dimana bagi mereka yang mendukung pemberian amnesti ini, mereka beranggapan bahwa sesungguhnya Baiq Nuril adalah korban yang dipidanakan saat sedang membela dirinya sehingga Presiden sudah seharusnya melindungi warga negaranya yang sedang mencari keadilan. Sementara bagi mereka yang menentang pemberian amnesti ini, mereka beranggapan bahwa amnesti hanya diberikan untuk tindak pidana politik. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana praktik pemberian amnesti di Indonesia dari masa ke masa berikut dengan perbandingannya dengan beberapa negara, serta keberadaan amnesti sebagai dasar penghapus kewenangan menjalankan pidana. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, dalam hal ini perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum yang menggunakan data sekunder.  
Amnesty in Indonesia (Case Study of Granting Amnesty to Baiq Nuril Maknun)The discussion about amnesty in Indonesia became a hot topic when President Joko Widodo granted amnesty to Baiq Nuril, who was convicted by the Information and Electronic Transaction Law. There are some pros and cons that raised by legal experts, which for those who supported the granting of amnesty, they assumed that Baiq Nuril was actually a victim who was criminalized while defending herself so that the President should have protected his citizens who were seeking for justice. Meanwhile for those who oppose the granting of amnesty, they assume that the amnesty is only given for political crimes. This study discusses how the practice of granting amnesty in Indonesia from time to time follows with comparison with several other countries. The research method used in this study is a normative research methods, by doing the comparison of law and legal history research using secondary data.

Abstrak :
Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan manusia, dan teknologi informasi menuntut adanya kecepatan dan kemudahan dalam transaksi bisnis, sehingga berkembang pula hukum perjanjian. Kontrak yang semula hanya menggunakan kertas saat ini mulai tergantikan dengan kontrak elektronik. Adapun hadirnya kontrak elektronik tersebut mengakibatkan lahirnya perangkat hukum untuk melindungi transaksi bisnis yang dilakukan di dunia maya. Dengan adanya transaksi bisnis melalui dunia maya, dimungkinkan bagi para pihak untuk tidak bertatap muka dalam proses pembuatannya, maka perlu dilakukan analisis yuridis lebih lanjut mengenai keabsahan kontrak elektronik yang dibuat oleh para pihak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 
Nowadays, with the current development, human life and information technology demand speed and ease of doing business transactions, leading to the development of law of contract. Contracts that are originally paper-based, are now turning to electronic contracts. The presence of electronic contracts resulted in the need of legal instruments to protect cyberspace business transactions. With cyberspace business transactions, it is possible for the parties to not have face-to-face meeting. Therefor it is necessary to do further juridical analysis regarding the validity of electronic contracts based on the current laws.

Abstrak :
Baru-baru ini muncul istilah cyber law. Cyber hukum muncul dalam merespon perkembangan pesat yang dinamis, khususnya di bidang teknologi informasi. Pada 21 April 2008, pemerintah Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah menetapkan undang-undang tentang internet dan perdagangan elektronik (Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet dan transaksi elektronik). Perkembang teknologi informasi membawan cara transaksi yang sangat berbeda dari yang konvensional (tatap muka transaksi). Dalam era baru, transaksi dalam perdagangan terjadi melalui situs Web yang ditawarkan oleh beberapa penyedia layanan internet dan dikenal sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce. Jenis transaksi ini tentu saja sedikit berisiko bagi konsumen. Dan hukum di internet dan perdagangan elektronik akan melindungi mereka.

Abstrak :
ABSTRAK Internet of Things menjadi sebuah bidang penemuan tersendiri semenjak berkembangnya teknologi internet dan media komunikasi lainnya. Semakin berkembang keperluan manusia tentang teknologi, maka semakin banyak penemuan yang hadir. Internet of Things salah satu hasil pemikiran para peneliti dan penemu yang mengoptimalisasi beberapa alat seperti identifikasi frekuensi radio, jaringan sensor nirkabel, rumah pintar, perangkat nirkabel pintar serta objek pintar lain yang memungkinkan manusia mudah berinteraksi dengan semua perangkat yang terhubung dengan jaringan internet. Potensi ancaman terhadap privasi pengguna dengan lingkungan Internet of Things menjadi sebuah perhatian yang harus diperhatikan dan diberikan perlindungan mengingat data atau informasi tersebut bisa disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertangungjawabkan baik itu dari penyedia perangkat maupun pengguna lainnya. Tulisan ini menjelaskan dan melaporkan secara sistematis tinjauan mengenai teknologi dan metode yang digunakan pelaku usaha maupun pemerintah dalam melindungi privasi pada Internet of Things serta menganalisis solusi yang digunakan.

---

ABSTRACT Internet of Thing has become a separated field of research since the development of internet technology and other communication media. The more growing human needs on technology, the more research will be available. The Internet of Things is one of the thoughts of researchers who have optimized several tools, such as radio frequency identification, wireless sensor network, smart home and other smart objects that allow people to easily interact with all the equipment connected to an internet network. Potential threats to the privacy of users with the Internet of Things environment have become a concern that should be considered and given protection as the data or such information may be used for unaccountable purposes both from the device providers and other users. This paper explains and systematically reports the review of the literature on technologies and methods used by businesses and governments to protect the privacy of the Internet of Things and analyze the solutions used.