Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat di Indonesia. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kemudian dikembangkanlah konsep rumah susun yang dianggap lebih efektif dan efisien. Namun dalam perkembangannya, banyak permasalahan yang terus bermunculan. Salah satu permasalahan yang menarik adalah terkait pengelolaan arus listrik dan iurannya dalam rumah susun. Permasalahan tersebut bermula dari ketidakmampuan pihak PT. PLN sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk memasok arus listrik sampai ke dalam bangunan rumah susun. Hal tersebu yang kemudian bermuara pada pengajuan laporan polisi dari para pemilik dan/atau penghuni rumah susun yang ditujukan kepada badan pengelola rumah susun terkait dugaan tindak pidana penyediaan listrik tanpa izin. Seiring dengan munculnya permasalahan tersebut, muncul pertanyaan-pertanyaan terkait peraturan mengenai ketenagalistrikan yang berlaku untuk rumah susun di Indonesia. Selain itu, muncul juga pertanyaan terkait implikasi pengaturan mengenai ketenagalistrikan Indonesia terhadap pengelolaan iuran listrik rumah susun di Indonesia dan kekhawatiran akan keabsahan dan ketepatan penafsiran unsur tindak pidana yang diduga timbul dalam pengelolaan iuran listrik oleh badan pengelola rumah susun di Indonesia.

---

Housing are some of the most important basic needs of Indonesian society. Apartment was a housing concept created as an answer to the demand. But many problems arose as the concept grows. The management of the electricity in apartments is one of the problems we are facing today. The problem arose because Indonesia's state owned enterprise (PT. PLN), which managed electricity in Indonesia, was unable to transmit electricity to every unit in the apartments. The problem then brought us to a conflict between the residence and the manager of the apartment, which ended with a charge toward the apartment manager for an alleged criminal act for managing the electricity bills without any license. Moreover, along with the growth of the problem, many questions arose as to the legality and the fairness of the interpretation to the alleged criminal act.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penormaan asas efisiensi berkeadilan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan. Pembahasannya dilakukan dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur "efisiensi berkeadilan" dalam pengujian konstitusional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan pendekatan filsafat hukum, ilmu ekonomi, dan singkronisasi hierarki hukum Negara Republik Indonesia yang dilengkapi dengan analisa pengujian konstitusional yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa makna dari "efisiensi berkeadilan" dalam Pasal 33 ayat (4) adalah perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Penormaan unsur tersebut terwujudkan dalam berbagai aspek pengelolaan, termasuk pengelolaan secara bersama, pengelolaan dengan baik, pengalaman dengan tepat guna, boleh merugi (untuk itu disubsidi) dan pengelolaan yang tidak boros biaya dan sumber daya sosial. Dalam penormaan dalam bidang ketenagalistrikan Indonesia, ditemukan bahwa setiap peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan telah mengandung paling tidak salah satu aspek prinsip "efisiensi berkeadilan".

---

This thesis discusses the implementation of the principle of "equitable efficiency" as contained in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution After the 4th Amendment in legislations concerning electricity. This research is conducted by analyzing how the Constitutional Court interpret the element of "equitable efficiency" in the constitutional reviews of Law Number 20 Year 2002 and Law Number 30 Year 2009 on Electricity. This research is a normative study which uses legal philosophy and economics in synchronizing the hierarchy of laws of the Republic of Indonesia and the relevant constitutional reviews. The outcome of this research concludes that the meaning of "equitable efficiency " in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution After the 4th Amendment is that the national economy should be organized to use the least amount of resources to achieve the greatest amount of welfare which could be enjoyed equitably by the all citizens. The concept is embodied in various aspects of management, including joint management, with good management, efficient managment, management which is allowed to make losses (and therefore is subsidised) and management which is not wasteful in costs and social resources. In regards to Indonesia's electricity sector, it was found that each electricty regulation has embodied at least one aspect of the principle of " equitable efficiency".

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanganan tindak pidana pencurianaliran listrik yang terjadi dalam penertiban kawasan Kalijodo. Penangan inimengambil kasus tindak pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh tokohKalijodo bernama Abdul Azis alias Daeng Azis yang ditangani oleh PolrestroJakarta Utara. Kasus tindak pidana pencurian aliran listrik oleh Daeng Azis inisendiri berawal dari permintaan PT.PLN Persero yang meminta pihakkepolisian melakukan pemeriksaan apakah terjadi pencurian listrik atau tidak diCafe Intan yang dilakukan tokoh masyarakat Kalijodo Abdul Azis atau yanglebih dikenal dikawasan itu dengan nama Daeng Azis. Pencurian aliran listriktersebut dilakukan oleh tersangka Abdul Azis alias Daeng Azis dengan memintabantuan kepada karyawannya di Cafe Intan miliknya dengan cara melakukanpenyadapan listrik liar sambung langsung dari kabel PLN tanpa ijin di lantai 2 dua yang terdapat Box panel MCB Main Circuit Breaker , dimana didalamBox panel MCB Main Circuit Breaker terdapat MCB sebanyak 7 tujuh buahMCB terdiri dari 3 buah MCB 25A, 3 buah MCB 50A dan 1 buah MCB 10A yangmana 7 MCB tersebut digunakan untuk menyambung sambungan listrik tanpa alatpengukur PLN sambungan liar yang disalurkan ke ruangan-ruangan yangterdapat didalam Cafe Intan gedung B baru . Penggunaan aliran listrik secaraillegal tersebut diketahui setelah tim penyidik dari Sat Reskrim Polrestro JakartaUtara dan petugas PT.PLN Persero Distribusi Jakarta Raya Area Bandengan,melakukan pemeriksaan di Cafe Intan milik Abdul Azis alias Daeng Azis.Tindakan ilegal yang dapat dikenakan dalam kasus tersebut adalah sanksi pidanapencurian ketenagalistrikan.Tindak pidana pencurian arus arus listrik ini jugadiakibatkan kurang tegasnya pihak PT. PLN Persero dalam proses pemeriksaanterhadap pemakai listrik yang hanya dikenakan sanksi administratif berupa dendaselain juga tidak menutup kemungkinan adanya oknum-oknum PLN itu sendiribermain dengan pengguna jasa listrik tersebut, sehingga mengakibatkan kerugianbagi PT.PLN Persero .Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidanapencurian arus listrik di wilayah hukum Polestro Jakarta Utara dilakukan melaluiberbagai upaya diantaranya adalah upaya represif. Upaya represif merupakanusaha-usaha yang dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan penindakan hukumterhadap pelaku tindak pidana pencurian arus listrik. Penindakan itu berwujudpenyidikan. Hal ini dilakukan agar kasus tindak pidana pencurian arus listriktersebut dapat diselesaikan secara hukum dan dengan demikian pelaku tindakpidana pencurian arus listrik mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yangdiperbuatnya.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to explain the handling of the criminal act ofelectricity theft that occurred during the ordering of the Kalijodo area. The casetaken for this analysis is the crime of electricity theft perpetrated by Kalijodokingpin named Abdul Azis alias Daeng Azis handled by the North Jakarta MetroPolice. The case of electricity theft crime perpetrated by Daeng Azis began whenPT. PLN Persero requested the police to investigate the possibility of electricitytheft at Cafe Intan committed by Kalijodo public figure Abdul Azis or betterknown in that area as Daeng Azis. The electricity theft was committed by suspectAbdul Azis alias Daeng Azis with the help of his employees at his establishmentCafe Intan by way of illegal electrical tapping direct connection from PLN cablewithout consent on the 2nd second floor where the MCB Main Circuit Breaker panel box is located. Inside the MCB Main Circuit Breaker panel box there are 7 seven MCB that consist of 3 MCB 25A, 3 MCB 50A and 1 MCB 10A in whichall 7 MCB are used to make electrical connection without the measuring device ofPLN illegal connection which are distributed to the rooms inside the B building new of Cafe Intan. This illegal use of electricity was discovered after theinvestigation team from North Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unitand officers from PT. PLN Persero Jakarta Raya Distribution Bandengan Areaperformed an inspection at Cafe Intan owned by Abdul Azis alias Daeng Azis.The illegal activity that is subject to sanction in this case is the electrical powertheft criminal sanction. This crime of electricity theft is also caused by the lack ofassertiveness of PT. PLN Persero in the inspection process of the electricity userwho is merely imposed administrative sanction in the form of a fine. Also, thepossibility of individuals from PLN itself colluding with the electricity usercannot be ruled out, thus causing losses for PT. PLN Persero . Law enforcementagainst perpetrators of the crime of electricity theft in North Jakarta Metro Policejurisdiction is carried out by various means including, among others, repressivemeans. Repressive means are efforts undertaken by police to take legal actionagainst perpetrators of the crime of electricity theft. This action takes the form ofinvestigation. This is done so that the criminal electricity theft case can be legallyresolved and therefore the perpetrator of electricity theft is punished accordingly

Abstrak :
Tenaga listrik mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta kegiatan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik (bisnis ketenagalistrikan) dalam jumlah yang cukup, merata, dan dengan mutu serta keandalan yang baik. Dalam bisnis ketenagalistrikan, khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tanah menjadi unsur yang sangat penting. Cara pengadaan tanah ada beberapa macam dengan cara yang berbeda-beda. Dalam praktek pengadaan tanah untuk PLTU tersebut peran PPAT/Notaris hanya pada akhir proses pengadaan tanah dan pengadaan tanah tersebut sering menjadi permasalahan dikemudian hari. Hal ini merupakan resiko yang seharusnya dapat dihindari apabila proses tersebut dilakukan secara benar dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu sebaiknya proses Pengadaan Tanah dilakukan dengan mengikut sertakan PPAT/Notaris sejak awal proses Pengadaan Tanah hingga selesai untuk menghindari atau meminimalkan resiko atas penyimpanganpenyimpangan dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknumoknum yang tidak bertanggung jawab. ......Electric power has an important role in the implementation of development to work on improving the welfare and prosperity of the people and economic activity. To realize the necessary arrangements for the electricity supply business (business electricity) in sufficient numbers, evenly, and with good quality and reliability. In the electricity business, particularly the construction of Steam Power (power plant), the soil becomes very important element. How to land acquisition there are several kinds with different ways. In the practice of land acquisition for the projects, the role of PPAT / Notary only at the end of the process of land acquisition and land acquisition is often a problem in the future. This is a risk that could have been avoided if the process is done correctly and comply with laws and regulations. Therefore should be done with the Land Acquisition process includes PPAT / Notary since the beginning of the process of Land Acquisition to complete in order to avoid or minimize the risk of irregularities and / or illegal actions carried out by rogue elements who are not responsible.

Abstrak :
Tenaga listrik adalah sumber daya yang vital dimana pengadaanya memiliki tingkat kompleksitas dan keamanan yang tinggi. Amanat pendistribusian Arus Daya Listrik di Indonesia diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) secara tunggal sehingga di lapangan tidak terdapat kompetitor dengan klasifikasi usaha sejenis. Ketiadaan opsi memilih jasa layanan distribusi tenaga listrik menjadikan konsumen rentan untuk dirugikan kendati hak-haknya telah dijamin pada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Salah satu bentuk kerugian konsumen adalah ketidaksesuaian pemberian arus daya listrik dengan Tingkat Mutu Pelayanan serta pembangunan fasilitas ketenagalistrikan yang tidak sesuai dengan standar operasional. Belum adanya pedoman untuk memberikan mekanisme ganti kerugian pada arus daya listrik yang tidak sesuai dengan Tingkat Mutu Pelayanan membawa kerugian bagi konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-normatif, skripsi ini menganalisis ketentuan hukum pelindungan konsumen ketenagalistrikan, pengawasannya, implementasi putusan pengadilan serta pertanggungjawaban PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dari hasil analisis didapati bahwa Pemerintah Indonesia harus memberikan kompensasi yang layak dan mengoptimalkan upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dari jual beli tenaga listrik.  ......Electric power is a vital resource where its procurement has a high level of complexity and security. The mandate for the distribution of electric current in Indonesia was given to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) singly so that in the field there are no competitors with similar business classifications. The absence of an option to choose electricity distribution services makes consumers vulnerable to being harmed even though their rights have been guaranteed in the Power Purchase Agreement. One form of consumer loss is the incompatibility of providing electric power with the Service Quality Level and the construction of electricity facilities that are not in accordance with operational standards. The absence of guidelines to provide compensation mechanisms for electric current that is not in accordance with the Quality-of-Service level brings losses to consumers. Using a descriptive-normative research method, this thesis analyzes the legal provisions for the protection of electricity consumers, their supervision, the implementation of court decisions and the accountability of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). From the results of the analysis, it was found that the Government of Indonesia must provide appropriate compensation and optimize legal remedies for consumers who are harmed by buying and selling electricity.

Abstrak :
Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi merubah pola monopoli yang awalnya dimiliki oleh PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero selaku Badan Usaha Milik Negara BUMN menjadi disamakan kedudukannya dengan badan usaha lain, sehingga memungkinkan peluang terhadap badan usaha lain tersebut masuk dalam setiap kegiatan usaha, oleh karena itu dalam pembahasan pertama membahas mengenai, bagaimana peluang Badan Usaha Milik Swasta dalam sektor ketenagalistrikan dan migas apakah berpeluang pula terhadap kegiatan yang berhubungan dengan Public Service Obligation PSO yang mana perintah tersebut diperintahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara kepada Badan Usaha Milik Negara UU BUMN. Selanjutnya, dalam Pasal 66 ayat 1 UU BUMN menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan PSO kepada BUMN, dalam hal ini adalah PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, sebagai BUMN dengan bentuk Persero, PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, tujuan tersebut tertuang pula pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 12 UU BUMN. Oleh karena itu, pembahsan kedua dalam penulisan ini membahas mengenai keselarasan antara tujuan untuk mencari keuntungan dan melaksanakan PSO oleh PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero. Dalam menjawab dua permasalahan tersebut akan digunakan metode penulisan yuridis-normatif yang mengarah pada pendekatan Undang-Undang dengan melibatkan sumber hukum primer berupa data wawancara dan sumber hukum sekunder berupa penggalian literatur sehingga menghasilkan hasil analisa pertama yaitu, pelaksanaan kegiatan PSO dapat diberikan atau diamatkan pula kepada Badan Usaha Milik Swasta BUMS dalam sektor ketenagalistrikan dan sektor migas melalui kegiatan tender terhadap kegiatan PSO tersebut. Dan menghasilkan hasil analisa kedua yaitu, PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero sebagai BUMN yang melaksanakan PSO, dan tujuan untuk mengejar keuntungan sebagai PT. Persero sebenarnya telah selaras diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi pada PT. PLN Persero masih ada beberapa hambatan, sedangkan PT. Pertamina Persero baik tujuan kegiatan PSO maupun kegiatan non-PSO sudah dapat berjalan secara beriringan atau selaras. ......The structure in electricity industry sector and oil and gas industry sector in Indonesia has changed with the enactment of the Act No. 30, 2009 about Electricity replacing the Act before, and also in oil and gas industry has changed with the enactment of the Act No. 22, 2001. The whole of that Acts changed the role and position of PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero . In electricity industry, the Act No. 30, 2009 changed the role and position of PT. PLN Persero as power holder to become concessionaire that could make an opportunity for the Private Owned Enterprises in the electricity industry, and also the Act No. 22, 2001 changed the role and position of PT. Pertamina Persero that could make an opportunity too for Private Owned Enterprises in oil and gas industry. Therefore, it is necessary to do research on the opportunity of Private Owned Enterprises both in electricity sector and oil and gas sector, especially about the kind of opportunity for Private Owned Enterprises is that just for the commercial business activities or included about Public Service Obligation PSO activities. The next research is about the implementation of PSO activities. PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero has a main objective to pursue benefits based on the Act No. 19, 2003 about Indonesia state owned enterprises Article 1, 2, and 12. However, PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero which got some special assignment by Government to implement PSO activities based on Indonesia state owned enterprises Act Article 66 to carrying out the public service function. Therefore, the research would analyze the balance between the main objective to pursue benefits and to implement PSO activities of PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero as state owned enterprises in Indonesia. This study used normative law research with primary law material was obtained from analyzing related law regulations, whereas the secondary law material derived from literature and interview towards informant from Ministry of Indonesian State Owned Enterprises PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero. For the first analysis, the implementation of PSO can be given to Private Owned Enterprises both in the electricity and the oil and gas sector through tender activities. And for the second analysis, PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero as state owned enterprises carry out the PSO, and a goal to pursue profit as PT. Persero has actually been aligned stipulated in the legislation but in PT. PLN Persero there are still some obstacles, while PT. Pertamina Persero has good purpose PSO activities and the activities of non PSO have been able to run in parallel or aligned.