Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya peningkatan penggunaan beban nonlinier seperti peralatan elektronika dan komputer menyebabkan timbulnya permasalahan pada pembacaan alat ukur energy listrik. Pada beban yang nonlinier dan tidakseimbang, arus listrik yang mengalir mempunyai bentuk nonsinusoidal yang mengandung harmonisa dan timbulnya arus pada kawat netral. Pengukuran energi listrik pada kondisi tersebut berpotensi mengalami kesalahan pengukuran.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan metode perhitungan daya listrik semu (VA) yang akurat bagi pengukuran daya listrik pada kwh meter tiga fasa kondisi non - sinusoida dan ketidakseimbangan. Dengan membandingkan hasil pengukuran kuantitas daya dari alat ukur kualitas daya (power Quality Analyze) metode vektorial dengan metode perhitungan daya semu vektorial, aritmatik dan standar daya semu IEEE 1459 - 2010.Berdasarkan hasil analisis dari dua studi kasus yang telah dilakukan, pada kondisi nonsinusoidal dan ketidakseimbangan nilai Std. Dev.SV > Std. Dev. SA dan nilai Std. Dev. pfV ≥ Std. Dev. pfA. Deviasi tersebut disebabkan karena nilai Se > SA ≥ SV dan pfV ≥ pfA > pfe. Faktor yang berkontribusi terhadap deviasi atau mempengaruhi akurasi alat ukur metode vektorial atau aritmatik terhadap standar IEEE 1459 - 2010 adalah adanya komponen nonfundamental harmonisa dalam bentuk komponen daya nonfundamental (SeN) dan komponen ketidakseimbangan yang diperhitungkan pada daya semu efektif fundamental (Se1). Sedangkan pada alat ukur metode vektorial komponen tersebut tidak diperhitungkan dalam perhitungan kuantitas daya yang ada.

---

The increasing of nonlinear loads such as electronic equipment and computers has led to issues in electric energy measuring instrument readings. In the nonlinear load, the electric current flow has nonsinusoidal form and containing harmonics and symetrical component. Measurement of electrical energy on the condition potentially experiencing measurement error.

This study aims to obtain accurate apparent power (VA) calculation method for the measurement of electrical power on three-phase energy meter under non - sinusoidal and unbalance conditions. By comparing result from energy meter from power quality instrument base on vectorial apparent power with several methods of calculating apparent power including arithmetic apparent power, vectorial apparent power and standard IEEE 1459 - 2010.

Based on the analysis of two case studies under nonsinusodal and unbalanced conditions Std. Dev.SV > Std. Dev. SA dan nilai Std. Dev. pfV ≥ Std. Dev. pfA. The deviation is caused the value of Se > SA ≥ SV and pfV ≥ pfA > pfe. Factors that contribute to deviation or affect the accuracy of measuring devices based on vectorial and arithmetic apparent power than IEEE std 1459 - 2010 is the presence of non-fundamental harmonic component in the form of non-fundamental power components (SeN) and imbalances components at the form of effective fundamental apparent power (Se1) are calculated. While measuring devices based on vectorial and arithmetic apparent power are not taken that components into account in the calculation of power quantity.

"

"Tesis ini membahas mengenai penjualan tenaga listrik lintas negara yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Dimana diketahui mengenai perkembangan akan globalisasi yang semakin meningkat membuat kebutuhan akan tenaga listrik pun menjadi meningkat. Berdasarkan Nota Kesepahaman ASEAN dibidang Ketenagalistrikan telah disepakati oleh negara anggota ASEAN untuk melakukan kerjasama jual beli listrik lintas negara. Indonesia salah satu negara yang mengalami krisis tenaga listrik, dimana ketersediaan tenaga listrik tidak diimbangi dengan pertumbuhan diwilayah Indonesia itu sendiri Indonesia dalam hal ini telah melaksanakan kerjasama tenaga listrik lintas negara dengan perusahaan Malaysia dalam hal perjanjian ini diwakilkan oleh PLN dari Pihak Indonesia, dan Perusahaan X dari Pihak Malaysia untuk sebagai salah satu cara mengatasi krisis ketenaga listrikan yang terjadi selama ini khususnya didaerah-daerah wilayah terpencil yang jauh dari jangkauan listrik. Tesis ini memfokuskan mengenai hak dan kewajiban antara para pihak, konsep mengenai jual beli listrik lintas negara, mekanisme jual beli listrik lintas negara, sanksi apa saja yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran, sampai dengan resiko hukum yang terjadi dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik lintas negara. Selain itu menganalisis mengenai Perjanjian yang dilakukan oleh PLN dengan Perusahaan X, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengenai peluang perusahaan swasta dalam melakukan perjanjian jual beli listrik lintas negara diperbolehkan ataukah tidak.

---

This thesis discusses about cross-country electric power sales associated with Act No. 30 of 2009 About Power Grid. Where known about the development of an ever increasing globalisation will create demand for electric power has become inflated. Based on the ASEAN memorandum of understanding in the field of Power Grid agreed by the ASEAN member countries to carry out cooperation in electricity sale and purchase of cross country. Indonesia is one of the countries that are experiencing a crisis of power, where the availability of power is not offset by the growth of the relic in Indonesia. Indonesia it self in this regard has been carrying out cooperation with cross-country electric power X company in the event this agreement is represented by PLN from Indonesia, and the X company of Malaysia to Parties as one way to overcome the crisis of power that occurred during this particularly in areas remote, areas far from electric range. This thesis focuses on the rights and obligations between the parties, the concept of selling electricity cross-country, the mechanism of buying and selling electricity cross country, what sanctions can be imposed in case of violation, up to the legal risks that occur in conducting electric power purchase agreement of cross country. In addition to analyzing the Agreement undertaken by Malaysia, with the company PLN is already in compliance with the provisions and regulations, as well as about opportunities in private enterprise do the power purchase agreement allowed cross country or not."