Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Proses yang terjadi dalam suatu siklus industri seringkali sangat tidak efisien dalam pemanfaatan kebutuhan energinya. Sebagian besar dari energi yang dipergunakan terbuang percuma ke alam bebas berupa panas. Penghematan penggunaan energi tersebut dapat dicapai melalui kogenerasi. namun kogenerasi tidaklah sederhana, diperlukan modal yang cukup besar untuk pembangunannya (capital intensive) serta harus dilakukan perhitungan tekno-ekonomi secara cermat. Oleh karena itu pada tesis ini akan dibandingkan antara pengoperasian kogenerasi di industri (untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam proses produksi) dengan pembelian energi listrik langsung dari PT PLN (Persero).

Abstrak :
ABSTRAK
Kebutuhan tenaga listrik akan meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya ekonomi pada suatu daerah maka kebutuhan tenaga listrik juga akan semakin meningkat. Kondisi ini tentunya harus diantisipasi sedini mungkin agar penyediaan tenaga listrik dapat tersedia dalam jumlah yang cukup.

Pembangunan pusat-pusat tenaga listrik serta jaringan transmisi dan distribusinya meminta investasi yang besar dan waktu yang lama dibandingkan dengan pembangunan industri lainnya. Di pihak lain perlu diusahakan agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik tepat pada waktunya, dengan kata lain pembangunan bidang kelistrikan harus dapat mengimbangi kebutuhan tenaga listrik yang terus-menerus naik setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk membangkitkan dan menyalurkan listrik secara ekonomis maka harus dibuat prakiraan sebelum kebutuhan tenaga listrik itu terjadi.

Pada penelitian ini, prakiraan pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik menggunakan metode gabungan yang terdiri dari metode analitis, ekonometrik dan kecenderungan dengan pendekatan sektoral. Dari hasil prakiraan pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik, pada tahun 2022 kebutuhan tenaga listrik mencapai 1.710,31 MVA atau naik sebesar 5,91 % pertahun. Dengan rata-rata pertumbuhan sektor rumah tangga 7,10 % pertahun, sektor komersil 4,80 % pertahun, sektor publik 5,67 % pertahun, dan sektor industri 3,00 % pertahun.

Untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tersebut, maka perlu dilakukan penambahan suplai tenaga listrik. Pada tahun 2013, penambahan suplai sebesar 53,27 MVA, tahun 2014 sebesar 75,02 MVA, tahun 2015 sebesar 77,65 MVA, tahun 2016 sebesar 80,36 MVA, tahun 2017 sebesar 83,16 MVA, tahun 2018 sebesar 86,06 MVA, tahun 2019 sebesar 89,04 MVA, tahun 2020 sebesar 92,12 MVA, tahun 2021 sebesar 55,87 MVA dan tahun 2022 sebesar 55,87 MVA.

---

ABSTRACT
Electricity demand will increase in line with economic development and population growth. Growing economy in a region that needs electrical power will also increase. These conditions must be anticipated as early as possible so that the power supply can be available in sufficient quantities.

Development centers as well as the power transmission and distribution network to ask a large investment and a long time compared to other industrial development. On the other hand needs to be put in order to meet electricity demand in a timely manner, in other words the development of the electricity sector should be able to offset the electricity needs of the constantly rising every year. Therefore, to generate and distribute electricity economically it must be made before the forecasts that electricity demand occurs.

In this study, the growth of electricity demand forecasts using the combined method consisting of analytical methods, econometrics and trends on sectoral approaches. From the results of electricity demand growth forecasts, by 2022 electricity demand reached 1710.31 MVA or increased by 5.91% per year. With an average household sector growth 7.10%, commercial sector 4.80% per year, public sector 5.67% per year, and the industry sector is 3.00% per year.

To fulfillment the growth in electricity demand, it is necessary to supply additional power. In 2013, the addition of 53.27 MVA supply, in 2014 the addition of 75.02 MVA, in 2015 the addition of 77.65 MVA, in 2016 the addition of 80.36 MVA, in 2017 the addition of 83.16 MVA, in 2018 the addition of 86.06 MVA, in 2019 the addition of 89.04 MVA, 2020 the addition of 92.12 MVA, in 2021 the addition of 55.87 MVA and in 2022 the addition of 55.87 MVA.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur secara rinci mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pemerintah juga telah menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya, PP No. 38 Tahun 2007 yang merinci urusan pemerintahan (termasuk sektor ketenagalistrikan) kedalam urusan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/ kota. Namun, terkait kewenangan perizinan pada sektor tenaga listrik ternyata masih juga menemui permasalahan. Ketentuan dalam perundangundangan tidak mengatur secara jelas kewenangan penetapan sanksi bagi badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota, tetapi izin usahanya telah diberikan oleh Pemerintah sebelum terbitnya UU No. 30 Tahun 2009. Perkembangan dan perubahan pengusahaan ketenagalistrikan yang sangat mendasar adalah diterbitkannya UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. UU No. 15 Tahun 1985 maupun peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 10 Tahun 1989 dibentuk pada masa Orde Baru, sehingga masih menerapkan sistem penyediaan tenaga listrik yang sentralistik dengan menitikberatkan kewenangan dan tanggung jawab penyediaan tenaga listrik pada Pemerintah Pusat. Dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 15 tahun 1985 yang dilandasi oleh semangat otonomi daerah dan menjadi titik balik desentralisasi ketenagalistrikan, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

---

ABSTRACT
In order to support the spirit of regional autonomy, Law no. 30 of 2009 on Electricity regulate in detail the allocation of responsibilities between government, provincial governments , and district/city governments in the implementation of electricity. The government has also issued Law no. 32 of 2004 on Regional Government and its implementing regulations , Government Regulation no. 38 of 2007 which details the government affairs ( including the electricity sector ) into the affairs of government , provincial , and district/city. However, the relevant licensing authority in the power sector was still also encountered problems. Provisions in the legislation does not set out clear powers of sanction for his business enterprises across the region districts /cities , but its business license has been granted by the Government prior to the issuance of Law no. 30 of 2009. Developments and changes very basic electricity concession is the issuance of Law no. 15 of 1985 on Electricity . Law no. 15 of 1985 and its implementing regulations, ie , Government Regulation no. 10 of 1989 established the “Orde Baru” era, so it is still applying power supply system with a centralized focus of authority and responsibility for the provision of electric power in the central government . With the enactment of Law no. 30 of 2009 in lieu of Law no. 15 of 1985, guided by the spirit of regional autonomy and decentralization of electricity became the turning point, the Government and local authorities in accordance with the authority sets policy, regulation, monitoring, and implementing the electricity supply business.

Abstrak :
Skripsi ini membahas manfaat penggunaan meter prabayar yang merupakan salah satu dampak penerapan Layanan Listrik Prabayar oleh PT PLN (Persero), yang diprediksi dapat menjadi teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, yang berperan sebagai target hardening dan rule setting, dalam mencegah terjadinya pencurian listrik oleh pelaku dalam berbagai modus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat; murni, deskriptif, dan cross sectional. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan meter prabayar dalam keadaan normal, dapat menjadi teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, yang berperan sebagai target hardening dan rule setting, yang dapat mencegah terjadinya pencurian listrik dalam beberapa modus pencurian listrik.

---

This research discusses the advantage of prepaid meter using, as one of the result of prepaid electricity service by PT PLN (Persero), that is predicted to be a technique of situational electricity theft prevention. The role of prepaid meter, is a target hardening and rule setting in the prevention of electricity theft in several modus. This research uses qualitative approach and is a pure, descriptive, and cross sectional research. Result of the research shows the using of prepaid meter in normal situation could be a technique of situational electricity theft situational prevention as target hardening and rule setting. In general, this technique could prevent the electricity theft in several modus.

Abstrak :
Sektor industri klor-alkali merupakan salah satu sektor industri penting dalam industri kimia. Akan tetapi, sektor industri klor-alkali merupakan salah satu sektor industri yang mengonsumsi energi listrik paling banyak dikarenakan proses produksinya menggunakan proses elektrolisis. Elektrolisis plasma merupakan metode yang dapat diterapkan dalam aplikasi produksi klor-alkali dan mampu mengurangi konsumsi hingga beberapa kali lipat. Dalam penelitian sebelumnya, dalam produksi hidrogen dari air, elektrolisis plasma mampu mengurangi energi jauh dibandingkan energi yang digunakan pada elektrolisis konvensional. Pada penelitian ini, teknologi elektrolisis plasma akan diaplikasikan pada elektrolisis klor-alkali. Penerapan teknologi elektrolisis plasma pada elektrolisis klor-alkali akan membentuk spesi aktif radikal dari NaCl dan H2O yang akan membuat produktivitas proses akan meningkat. Produk yang dihasilkan akan diukur dan akan dibandingkan dengan hasil pada elektrolisis konvensional. Kemudian, konsumsi energi yang digunakan akan diukur dan akan dilihat efisiensinya. ......Chlor-alkali industry sector is one of the important industrial sectors in the chemical industry. However, the chlor-alkali industry is one of the industry sectors that consume the most electrical energy due to the production using the process of electrolysis. Plasma electrolysis is a method that can be applied in the production of chlor-alkali and can reduce energy consumption several times. In previous research, the production of hydrogen from water, plasma electrolysis can reduce much energy than the energy used in conventional electrolysis. In this study, plasma electrolysis technology will be applied to the chlor-alkali electrolysis. The application of plasma electrolysis technology in chlor-alkali electrolysis would form the active radical species of NaCl and H2O which will increase the productivity. The resulting product will be measured and compared with results in conventional electrolysis. Then, the efficiency of energy consumption will be observed.

Abstrak :
Pengukuran transaksi energi listrik dengan menggunakan kWh meter selayaknya mempunyai tingkat akurasi yang baik agar tidak ada satupun pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan dalam proses pengukuran. Di sisi lain, dengan semakin banyaknya penggunaan beban non linier oleh konsumen dapat menimbulkan salah satu masalah kualitas daya berupa harmonisa yang dapat mempengaruhi tingkat keakurasian hasil pengukuran energi listrik yang sebenarnya terpaka. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh harmonisa terhadap penyimpangan pengukuran energi listrik pada kWh meter analog dan digital. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin banyak beban non linier yang digunakan maka semakin besar nilai %THD, dan semakin besar %THD (%THD-i > 80%) maka penyimpangan akan semakin besar dengan % kesalahan mencapai > 64% dan tingkat keakurasian dari hasil pengukuran menjadi berkurang pada kedua jenis kWh meter yang digunakan. ......Measurement of electric energy transactions using the electricity meter should have a good degree of accuracy, so that none party is financially disadvantaged as a result of measurement error. On the other hand, with the increasing use of non-linear load by consumers may cause one of the power quality problem in form of harmonics; that may affect the degree of accuracy of the actual measurement results. The study was conducted to see the effect of harmonic distortion toward electric energy measurement using analog and digital electricity meter, and the results show that the more non-linear loads are used, the value of %THD will increase, and the greater %THD (%THD-i > 80%) can increase the error (% error > 64%) and also reduce the level of accuracy of measurement results on both types of electricity meter.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan ketenagalistrikan dalam menjamin ketahanan energi dan berbagai aspek yang mempengaruhi kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Negara Hukum, teori negara kesejahteraan, teori uttility dan teori Administrasi Negara. Dengan menggunaan pendekatan kebijakan, hak penguasaan sumber daya alam yang berdasarkan pasal 33 UUD 1945, serta disebutkan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan beberapa kewenangan umum dan kewenangan khusus, serta peranan BUMN. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tidak dapat menjadi dasar untuk membentuk ketahanan energi, karena banyak aspek yang berbenturan dengan peraturan lain yang mengatur sektor energi lainnya, yaitu aspek tujuan pembentukan peraturan, aspek asas, aspek penguasaan energi, aspek harga energi, aspek penerimaan negara dan aspek kegiatan pengelolaan energi. Padahal apabila pemerintah konsisten untuk mengatur dan membuat kebijakan untuk menciptakan ketahanan energi, maka akan menciptakan negara kesejahteraan. ......This thesis discusses the implementation of electricity policy in ensuring sustainable energy and the various aspects that influence policy based on act No. 30/2007 on Energy and act No. 30/2009 on electricity. By using normative juridical research methods, the approach using the theory of the State of Law, the theory of the welfare state, uttility theory and the theory of the State Administration. By using policy approaches, resource tenure is based on Article 33 UUD 1945, and mentioned the role of government and local government in the context of regional autonomy and a general authority and specific authority, and the role of state-owned enterprises.. Based on the research results that act No. 30/ 2007 and Act No. 30/ 2009 can not be the basis to establish sustainable energy, because many aspects are in conflict with other rules governing the energy sector, the regulatory aspects of establishing goals, principle aspects, aspects of energy control, energy price aspects, aspects of state revenues and aspects of energy management activities. Yet if the government consistently to organize and create policies to create energy security, it will create a welfare state.

Abstrak :

Pada sistem tenaga listrik, akan selalu timbul konflik antara tingkat keandalan dengan biaya, baik itu dalam tahap perencanaan maupun tahap operasi, sehingga perlu dicari titik optimum antara biaya yang dikeluarkan dengan tingkat keandalan yang dapat diterima. Terkait dengan hal ini akan dibahas mengenai optimalisasi pengoperasian pembangkit di pengolahan minyak dan gas bumi Grissik Central Gas Plant dengan analisa tingkat keandalan, yang akan membandingkan antara penghematan biaya yang diperoleh dengan kerugian yang ditimbulkan akibat keandalan sistem pembangkit yang berkurang. Load shedding akan diterapkan pada sistem tenaga listrik untuk mengurangi kerugian yang timbul, selain itu juga dari sisi operasional akan dikaji kemampuan pembangkit pada saat start motor besar. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa, optimalisasi pengoperasian pembangkit di Grissik Central Gas Plant dapat diterima secara teknis, dan akan memberikan peluang penghematan sebesar USD 391.687,00 per tahun.

---

ABSTRACT
In power system, the economic and reliability constraint can conflict, both in design or operational stage, then need to optimize cost with acceptable system reliability. According to the above statement, will be discussed power generation optimization in Grissik Central Gas Plant using reliability analysis. It will compare between saving cost opportunity and interruption value because of reduce system reliability. Load shedding system will be implemented in the power system to minimize the loss. Beside that from the operational point of view, will be analyzed power generation ability during big motor starting. Based on calculation and analysis, power generation optimization in Grissik Central Gas Plant technically accepted and can give saving opportunity around USD 391.687,00 per year.