Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tarif energi baru dan terbarukan (EBT) adalah kebijakan yang paling umum dan biasanya digunakan di dunia untuk mendorong pengembang swasta memasuki pasar pembangkit listrik EBT. Namun di Indonesia, tarif EBT yang berlaku saat ini berdasarkan Permen ESDM No. 50/2017 dianggap tidak mencukupi menguntungkan bagi pengembang swasta karena tarif EBT berbasis biaya Pembangkit PLN berbasis daerah (BPP, Harga Pokok Produksi) yang kena flat dengan pembangkit bahan bakar fosil, yang saat ini cenderung lebih mahal rendah dibandingkan dengan biaya investasi pembangkit EBT. Karena itu Dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik Karena kasusnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seperti apa struktur tarif tersebut EBT saat ini sesuai dengan kelayakan finansial dari potensi yang ada Pembangunan PLTS Fotovoltaik tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pemodelan keuangan disimulasikan untuk dua skenario teknologi berbeda yaitu 1) PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa menggunakan sistem baterai dan 2) PLTS Fotovoltaik on-grid menggunakan sistem baterai. Adapun, hasilnya dari studi ini adalah struktur tarif EBT saat ini, hanya sesuai kelayakan finansial 60% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028 dalam skenario PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa sistem baterai. Sedangkan pada skenario PLTS Fotovoltaik menggunakan sistem baterai, Tarif EBT hanya sesuai dengan kelayakan finansial 24% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028.
ABSTRACT
Tarif energi baru dan terbarukan (EBT) adalah kebijakan yang paling umum dan biasanya digunakan di dunia untuk mendorong swasta memasuki pasar pembangkit listrik EBT. Namun di Indonesia, tarif EBT yang sesuai saat ini berdasarkan Permen ESDM No. 50/2017 respon tidak mencukupi menguntungkan bagi pengembang swasta karena tarif EBT berbasis biaya Pembangkit PLN berbasis daerah (BPP, Harga Pokok Produksi) yang kena flat dengan pembangkit bahan bakar fosil, yang saat ini cenderung lebih mahal dibandingkan dengan biaya investasi pembangkit EBT. Karena itu Dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik Karena kasusnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seperti apa struktur tarif tersebut EBT saat ini sesuai dengan kelayakan finansial dari potensi yang ada Pembangunan PLTS Fotovoltaik tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 -2028. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pemodelan keuangan yang disimulasikan untuk dua skenario teknologi yang berbeda yaitu 1) PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa menggunakan sistem baterai dan 2) PLTS Fotovoltaik on-grid menggunakan sistem baterai. Adapun, hasilnya dari studi ini adalah struktur tarif EBT saat ini, hanya sesuai kelayakan finansial 60% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028 dalam skenario PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa sistem baterai. Sedangkan pada skenario PLTS Fotovoltaik menggunakan sistem baterai, Tarif EBT hanya sesuai dengan kelayakan finansial 24% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028. ......Tariff policy is important to induce RE developers to enter the market of electricity power plants. In Indonesia, the developers face uncertainty in business they experienced several changes in tariff structure for the last two years. According to MEMR Regulation No.50/2017, the current tariff structure is not the ideal case since the tariff uses mixed energy generation cost per region as the basis instead of renewable energy generation cost. Therefore, using solar PV generation as the case,this study aims to examine how the current tariff structure fits the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028. This research will be conducted using financial modeling to look at two scenarios, which are 1) Solar Photovoltaic on-grid without a battery system, 2) Solar photovoltaic on-grid with a battery system. The result of this study is the current tariff structure is only fits 60% of the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028 in a scenario without battery system and 24% of the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028 in a scenario with a battery system. 

Abstrak :
Revolusi industri 4.0 ditandai dengan dimulainya era digitalisasi dunia usaha. Kondisi ini menuntut semua sektor industri bertransformasi melalui digitalisasi proses bisnis. Advanced Metering Infrastructure (AMI) adalah representasi dari transformasi digital teknologi peralatan dan layanan pelanggan yang disampaikan oleh perusahaan utilitas di industri kelistrikan dan sekaligus merupakan inti dari sistem Smart Grid. Dengan dimulainya tahap komersialisasi infrastruktur AMI ke pelanggan di Jakarta, Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero) selaku perusahaan pengelola usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia telah berhasil membangun ekosistem infrastruktur AMI pada tahun 2021. Komersialisasi pembangunan infrastruktur AMI dilakukan secara bertahap sesuai dengan target dan kemampuan pendanaan perusahaan. Diperlukan metode yang tepat dalam fase pengembangan ekosistem AMI agar PT PLN dan pelanggan dapat memaksimalkan fitur dan manfaat teknologi AMI di masa mendatang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembuatan skala prioritas dalam hal pemilihan lokasi pembangunan ekosistem pelanggan AMI. Dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP), ditemukan metode pemilihan lokasi pembangunan ekosistem AMI dengan memprioritaskan beberapa hal. Berdasarkan expert judgement dengan total rasio inkonsistensi gabungan sebesar 0,01 diketahui bahwa PLN dapat memprioritaskan lima kriteria penentuan lokasi yaitu permasalahan penyalahgunaan energi listrik (C12) sebesar 10,3%, permasalahan piutang (Bad Debt) (C13) dengan 9,7%, Ketepatan GIS Mapping Pelanggan (C44) sebesar 8,9%, jumlah pelanggan per gardu (C42) sebesar 5,9%, dan kondisi dan aksesibilitas infrastruktur komunikasi (C46) sebesar 5,9% untuk mengoptimalkan ekosistem pelanggan Advanced Metering Infrastructure (AMI). ......The industrial revolution 4.0 is marked by the commencement of the digitalization era of the business sector. This condition requires all industrial sectors to transform through the digitalization of business processes. Advanced Metering Infrastructure (AMI) is a representation of the digital transformation of equipment technology and customer service delivered by utility companies in the electricity industry and is at the same time the core of the Smart Grid system. With the start of the commercialization phase of AMI infrastructure to customers in Jakarta, the State Electricity Company or PT PLN (a limited liability company) as the company managing the electricity supply business in Indonesia has successfully built an AMI infrastructure ecosystem in 2021. The commercialization of AMI infrastructures takes place in stages in accordance with the company's targets and funding capabilities. The right method is needed in the development phase of the AMI ecosystem so that PT PLN and customers can maximize the features and benefits of AMI technology in the future Therefore, it is necessary to make a priority scale in terms of choosing the location for the development of the AMI ecosystem. By using Analytic Hierarchy Process (AHP) method, a method for selecting AMI ecosystem development location was found by prioritizing several things. Based on expert judgment with a total overall inconsistency value of 0.01 it is known that Jakarta's PLN must prioritize five subcategories are theft loss’s chance (C12) with 10,3%, corporation's bad debt problems (C13) with 9.7%, Customer GIS Mapping Accuracy (C44) by 8.9%, the number of customers per substation (C42) by 5.9%, and the Condition-Accessibility of Communication Infrastructure (C46) of 5.9% to optimize the Advanced Metering Infrastructure (AMI) customer ecosystem