Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini secara umum berusaha menggambarkan dan menganalisis konteks perubahan politik Indonesia, khususnya pemilu yang diselenggarakan tahun 1999. Secara khusus penelitian ini menganalisis hubungan-hubungan dinamik dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 1999, yang menyangkut unsur-unsur negara dengan aktor-aktor dan struktur-struktur politik lain dalam penyelenggaraan pemilu di era transisi. Penelitian mencakup empat isu utama yang tercermin dalam tujuan penelitian, yakni: (1) Pemilu'99 dalam konteks transisi politik Indonesia; (2) kelembagaan penyelenggara Pemilu di Indonesia, khususnya KPU Pemilu 1999; (3) bekerjanya unsur-unsur negara dalam struktur kelembagaan dan kinerja KPU Pemilu 1999; dan (4) peranan politik demokratik KPU'99 dalam meletakan landasan yang kokoh bagi pembaharuan (reformasi) kelembagaan politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendasarkan pada paradigma konstruktivisme. Sedangkan Iandasan teoritiknya menggunakan teori dialektika agensi-struktur dalam teori strukturasi Anthony Giddens. Dan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengkombinasikan metode wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi. Penelitian ini berhasil mengajukan dun kesimpulan utama, yaitu kesimpulan praktik politik dan teoretik. Kesimpulan praktik secara umum menggambarkan bahwa perubahan politik (menuju demokrasi) selalu menghasilkan polarisasi kekuatan-kekuatan politik, baik di tingkat negara maupun di akar rumput (grass roots). Pada konteks yang lebih lanjut, perubahan ini tentu saja menyulut terjadinya ketegangan, konflik, dan tarik menarik kepentingan antara aktor-aktor politik yang bermain. Pada lingkup yang lebih mikro di KPU, polarisasi politik tidak saja bersumber dari latar belakang ideologi, kultur dan sikap politik masa Ialu aktor-aktor tersebut. Oleh karena di era transisi politik ini terjadi ketidakpastian mengenai apa yang akan terbentuk dan terlembagakan, maka, polarisasi kekuatan politik jug bersumber dad usaha-usaha memperebutkan peluang sekaligus mengukuhkan pengaruhnya pads konstruksi politik yang akan terbentuk nantinya. Cara yang ditempuh antara lain terlibat dalam mempengaruhi pembuatan dan implementasi segala perangkat aturan. Karena, peraturan-peraturan yang akan muncul akan sangat menentukkan sumber sumber mana yang secara sah boleh dikerahkan ke arena individual dan politik, serta pelaku-pelaku mana yang diperkenankan masuk dan terlibat. Apa yang terjadi di KPU adalah cerminan bagaimana masing-masing aktor itu menggunakan legitimasi dan kebenaran yang dimilikinya untuk memainkan peranan politik tersebut. Akibatnya, aturan yang di satu sisi memberikan dasar legitimasi bagi keberadaan dan kinerja KPU, tetapi pada sisi yang lain telah menyumbang berbagai kontroversi dan kontradiksi politik. Pada saat negara menjadi bagian yang ikut bennain dalam pertarungan tersebut yang lebih paralel dengan arus utama (mainstream) politik publik justeru gagal meyakinkan sebagian besar politisi di KPU untuk mengambil sikap dan tindakan politik yang sejalan. Sebabnya, negara tidak sepenuhnya mampu mengontrol dinamika politik yang ada dengan sumber-sumber alokatif maupun kekuatan ototritatif dan kapasitas organisasionalnya di satu sisi, sementara itu,di pihak negara pun kekuatannya terfragmentasi, tidak utuh. Sementara pada saat yang sama, para aktor di KPU justru dengan bebasnya memainkan dan menginterpretasikan kepentingannya. Sedangkan kesimpulan teoretik dalam penelitian ini dapat menggambarkan temuan-temuan teoretik yang pads dasarnya konfirmasi atau penguatan terhadap "kebenaran" teori tersebut. Namun demikian, modifikasi atas beroperasinya teori ini juga nampak. Tidak adanya dominasi baik antara agen-agen politik yang bertarung, maupun struktur-struktur politik yang tersedia dan diproduksi di KPU selama penyelenggaraari Pemilu'99 membuktikan bahwa Giddens dalam hal ini besar: determinasi terhadap proses sosial (politik), bukan terletak pads salah satunya, tetapi keduanya saling mengandaikan. Sehingga kekuasaan atau power yang dapat terbentuk, diraih atau dikuasai juga terbukti pada sejauhmana para pelaku (actor) politik itu menguasai dan memproduksi struktur-struktur (baik legitimasi, dominatif, maupun signifikansi) yang ada. Dengan memahami dinamika di KPU, apa yang disebut relasi agensi-struktur sangatlah bersifat relatif. Artinya, apa yang disebut agensi pada beberapa kasus dapat bertindak sebagai struktur; demikian juga sebaliknya. Bahkan pada saat ia bertindak pada salah satunya, dalam waktu yang bersamaan dapat secara otomatik bertindak atas yang lainnya. Agensi, termasuk negara juga seringkali bukanlah sebuah entitas yang tunggal, namun terfragmentasi sedemikian rupa, demikian juga sebaliknya. Path pain-inilah peneliti kemudian mengajukan kritik terhadap teori Giddens. Sesungguhnya relasi agensi-struktur bukan saja bersifat komplementer sehingga dikatakan struktur dapat memediasi (mediating) tindakan agensi, tetapi masing-masing sesungguhnya saling melekatkan (embeddeding). Penyamaan aktor dalam praktik-praktik sosial tidaklah dapat diterima sepenuhnya, karena, seringkali diantara aktor- aktor itu menegasikan aktor lain (yang lebih rendah "strata"), terutama menyangkut keputusan atau kebijakan. Selain itu, teori ini belum juga memberikan penjelasan lebih detail mengenai praktik-praktik politik yang tidak tunggal atas isu yang sama, pads ruang (space) dan waktu (time) yang sama pula; padahal baik ruang maupun waktu menurutnya bukanlah arena atau panggung atau tindakan melainkan unsur konstitutif dan pengorganisasian.

Abstrak :
Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, transparan, jujur, dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, babas, dan rahasia. Keikutsertaan rakyat dalam pemberian suara dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Pemberian suara terbentuk oleh suatu proses sosialisasi politik dan keikutsertaan dalam Pemilihan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Dalam setiap pemilihan Umum perolehan suara setiap partai politik selalu mengalami perubahan dan ini merupakan cerminan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Di kelurahan Mampang Prapatan, selama lima kali Pemilihan Umum tahun (1982-1999) perolehan suara partai politik selalu mengalami perubahan, baik peroleban suara yang diraih PPP, PDI maupun perolehan suara Golkar. Berfluktuasinya perolehan suara partai politik tersebut menunjukkan adanya pergeseran pemberian suara yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini ingin mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian suara dalam Pemilihan Umum tahun 1999 di Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah mengapa terjadi perubahan pemberian suara dalam Pemilihan Umum tahun 1999 di Kelurahan Mampang Prapatan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan pemberian suara dalam Pemilihan Umum tahun 1999 di Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Variable penelitian yang digunakan adalah: identifikasi kepartaian, faktor isu, peranan pemimpin informal dan pengaruh calon. Pertanyaan penelitian di atas dijawab dengan melakukan wawancara dengan responden sebanyak 50 orang. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui banyak tentang pemberian suara di Kelurahan Mampang Prapatan. Tehnik sampling yang digunakan adalah penarikan sampel sistimatis (systematic random sampling). Temuan lapangan menunjukkan bahwa faktor identifikasi kepartaian atas dasar ikatan idiologi dan agama mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap pemberian suara responden terutama terhadap partai-partai yang berazaskan agama. Sedangkan untuk partai politik yang berazaskan Pancasila, identifikasi kepartaian atas dasar ikatan agama dan idiologi mempunyai pengaruh yang kecil. Faktor isu atau program yang ditawarkan partai politik seperti isu,perubaban politik, isu pembangunan ekonomi dan isu hukum dan hak azasi manusia merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap pemberian suara responden pads Pemilihan-Umum tahun 1999. Sedangkan faktor pemimpin informal, faktor calon, ikatan tradisi, dan faktor gender mempunyai pengaruh yang kecil terhadap pemberian suara dan tidak signifikan untuk melihat terjadinya perubahan pemberian suara di Kelurahan Mampang Prapatan.

Abstrak :
Sejak Mei 1998, bangsa Indonesia mengalami perubahan politik yang biasa dikenal dengan sebutan reformasi. Reformasi, tentu saja dikaitkan dengan usaha untuk melakukan perubahan menuju sistem politik yang demokratis, baik nasional maupun lokal. Tentu saja perubahan-perubahan yang terjadi akan membawa implikasi yang sangat luas terhadap kehidupan politik nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah perubahan sistem kepartaian, dari sistem tiga partai menjadi sistem banyak partai. Kemenangan PDI Perjuangan pada pemilihan umum 1999 di kab. Serang, menarik untuk dikaji tentang variabel-variabel yang menyebabkan partai Islam kurang mendapat respon positif dari pemilih muslim. Fenomena tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan: bagaimana pandangan masyarakat terhadap hubungan agama dan politik, bagaimana pandangan masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan umum 1999, dan mengapa partai politik Islam kurang mendapat dukungan suara pada pemilihan umum 1999 di kabupaten Serang. Tesis ini membatasi masalah di sekitar pelaksanaan Pemilihan Umum 1999. Penelitian ini berlokasi di kabupaten Serang, dengan sampel empat kecamatan, yaitu kecamatan Petir, Cikeusal, Pamarayan, dan Cikande. Sedangkan penentuan responden digunakan teknik sampling, yaitu area random sampling. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan didukung oleh teori-teori kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, angket, wawancara, observasi, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemilihan umum 1999 dianggap sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia saat ini. Meskipun masih diliputi oleh berbagai kekurangan, masalah, dan penyimpangan dalam pelaksanaannya, pemilihan umum 1999 dinilai oleh banyak pihak lebih demokratis dan memenuhi syarat sebagai free and fair election. Kemenangan PDI Perjuangan pada pemilihan umum 1999 menunjukkan bahwa penggunaan isu-isu agama untuk dimanipulasi bagi kepentingan politik sudah tidak mempan lagi. Hasil ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan justru mendapat dukungan yang signifikan dari umat Islam sebagai pemilih mayoritas di kabupaten Serang.

Abstrak :
Kajian tentang pengaruh lingkungan eksternal atau dunia internasional sengaja penulis munculkan untuk melihat dan kalau mungkin membuktikan bahwa demokratisasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti yang dikalakan oleh Huntington dan Richard Falk. Upaya-upaya untuk mendemokratisasikan sebuah negara tidak hanya dapat dilakukan oleh aktor-aktor internal, seperti yang selama ini diasumsikan tetapi mungkin juga dilakukan oleh aktor-aktor internasional seperti negara-negara liberal-kapitalis maupun oleh aktor-aktor organisasi internasional seperti UNDP. Hal ini, juga berhubungan dengan kecenderungan dewasa ini, bahwa penyebaran demokrasi pada periode belakangan ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan tekonologi informasi dan komunikasi global atau meminjam istilah Giddens, sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi. Kecenderungan global lainnya di zaman pasta perang dingin adalah meningkatnya jumlah rezim demokratis atau yang semakin demokratis. Hal ini ditandai oleh semakin meningkatnya tingkat kebebasan di negara-negara di dunia, yakni kebebasan bagi hak-hak sipil dan partisipasi politik Kecenderungan ini terutama terasa di negara-negara berkembang. Ketika di Indonesia terjadi reformasi yang ditandai dengan mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden, dan digantikan B.J. Habibie, maka transisi demokrasi atau demokratisasi di Indonesia pun dimulai. Demokratisasi di Indonesia sangat menarik perhatian dunia internasional. Dunia internasional memberikan dukungan yang besar dalam demokratisasi di Indonesia, melalui pemberian bantuan dalam pemilu 1999, sekitar US$ 90 juta. Penelitian ini bermula dari keinginan peneliti untuk melihat keterkaitan antara faktor-faktor eksternal atau dunia internasional dalam proses demokratisasi di suatu negara, Cara-cara atau strategi apa yang digunakan oleh pihak eksternal dalam upayanya memberikan bantuan untuk demokratisasi dan bagaimana hasilnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sebuah kasus keterlibatan atau peran dari dunia internasional melalui UNDP dalam pemilu 1999 di Indonesia. Penelitian ini dimulai dengan sebuah permasalahan atau research question. ?Bagaimana peran United Nations Development Programme (UNDP) dalam Pemilu 1999 di Indonesia ?" Tujuan Penelitian adalah untuk mengkaji peran dan dukungan dari lembaga internasional yaitu UNDP dalam Pemilu 1999 di Indonesia; untuk menjelaskan dan menganalisa bentuk-bentuk keterlibatan faktor eksternal yaitu UNDP yang mempengaruhi demokratisasi, khususnya dalam pemilu 1999 di Indonesia serta hasil-hasil yang dicapai dalam mendapatkan pemilu yang jujur dan adil pada pemilu 1999 di Indonesia. Untuk menjelaskan peran UNDP dalam demokratisasi di Indonesia (pemilu 1999), digunakan kerangka teori tentang Demokrasi dan Demokratisasi serta strategi apa yang digunakan oleh dunia internasional dalam upayanya membantu proses demokrasi apakah melalui den1co t za6brr by reforming state, mobilizing grassroots dan mediating between state and grassroots. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk melihat peran UNDP dalam demokratisasi di Indonesia adalah Pendekatan Kualitatif. Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, wawancara mendalam (depth interview). Dalam rangka bantuan UNDP dalam Pemilu 1999 di Indonesia, UNDP memberikan bantuan dana dan teknis kepada KPU termasuk bantuan kepada Tim 11, LSM-LSM dan Organisasi-organisasi civil society yang memberikan program pendidikan pemilih dan organisasi pemantau pemilu (KIPP, UNFREL, FORUM REKTOR, JAMPPI, SBSI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNDP mempunyai peran dalam pemilu 1999 di Indonesia. Ini bisa dilihat dari penyelenggaran pemilu 1999 yang relatif, damai, jujur dan adil. Strategi dan pecan yang digunakan UNDP dalam rangka Program Bantuan Teknis untuk pemilu 1999 di Indonesia adalah sebagai state reformer, melalui pemberian bantuan kepada KPU; grassroots mobilizer, dengan memberikan bantuan kepada LSM dan organisasi civil society dalam rangka pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara melalui pendidikan politik dan pemantauan pemilu; mediator, dengan cara mengakomodasikan berbagai kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam kerangka membangun negara secara bersama-sama. Hasil penelitian di lapangan yang dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam, membuktikan bahwa UNDP mempunyai peran yang signifikan dalam membantu penyelenggaraan pemilu [999 di Indonesia, sehingga pemilu itu dianggap sebagai pemilu yang jujur dan adil. Dalam proses pemilu 1999, UNDP telah membantu menciptakan dan memantapkan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen, kredibel serta dipercaya oleh masyarakat. UNDP juga membantu melalui program pendidikan politik dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran rakyat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilu dan proses pengambilan keputusan yang lain oleh negara. Sebagai hasil akhir dari berbagai bantuan teknis dan data yang diberikan oleh UNDP adalah terselenggaranya sebuah pemilu yang demokratis, jujur dan adil dalam kerangka demokratisasi.

Abstrak :
Setidaknya ada 4 (Empat) pemasalahan perwakilan politik yang diciptakan oleh sistem pemilu 1999, yakni kesenjangan harga kursi yang mencolok antar daerah Pemilihan, rendahnya mandat yang dimiliki oleh para wakil rakyat, terjadinya pengingkaran daerah perwakilan oleh beberapa wakil rakyat, dan kurang mengakomodasi perwakilan politik lokal dan perempuan. Dan keempat permasalahan tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yakni : Bagaimanakah proses pelaksanaan sistem pemilu 1999 dilihat dad dimensi - dimensi secara teoritis perancangan sebuah sistem pemilu, dan Bagaimanakah pengaruh sistem pemilu 1999 terhadap perwakilan politik anggota DPR dilihat dari sisi mandat suara, representasi wilayah dan representasi kelompok masyarakat. Adapun teori yang digunakan untuk membahas permasalahan tersebut adalah teori tentang sistem pemilu yang menyangkut Besaran Distrik (District Magnitude), Formula Pemilihan (Electoral Formula), dan Batas Dukungan Pemilihan (Electoral Threshold), serta teori Perwakilan Politik yang menyangkut dua hal yakni : perwakilan politik dalam artian statistik merupakan sampel (wakil) dari suatu populasi (masyarakat), dan perwakilan politik yang dianggap meliputi proporsi yang sama untuk setiap kelompok datam masyarakat yang relevan seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan dan lain - lainnya dalam suatu populasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pemilu 1999 telah menciptakan diskriminasi terhadap daerah yang berpenduduk padat, adanya ketidakseimbangan bobot mandate, tidak memberikan ruang akomadasi yang seimbang terhadap kelompok masyarakat, meniadakan peluang munculnya Partai lokal, tidak melibatkan rakyat pada pencalonan Keanggotaan DPR, terjadinya sentralisasi calon Anggota DPR, banyaknya suara yang tidak sah, adanya kesenjangan perolehan suara Partai dengan kursi yang diraih Partai, sistem mendorong konflik internal Partai, dan pengingkaran Daerah Pemilihan. Akibatnya, sistem pemilu 1999 sangat berpengaruh terhadap perwakilan politik anggota DPR, yakni bentuk perwakilan politik yang mencerminkan ketidakseimbangan perwakilan antar wilayah, serta kurangnya perwakilan politik kelompok masyarakat khususnya orang lokal dan perempuan. Implikasi teoritis adalah analisis perwakilan politik dengan menggunakan teori sistem pemilu cenderung menghasilkan perwakilan politik angka kuantitatif atau data -data statistik. Perwakilan politik yang terekam baru sebatas pada konfigurasi tabel angka, dan data kuantitatif. Padahal perwakilan politik menyangkut berbagai aspek kualitatif seperti representasi kepentingan. Aspirasi kelompok fungsional tidak terdeteksi dengan menggunkan angka statistik. Oleh karena itu, dalam penelitian perwakilan politik tidak cukup hanya menggunakan analisis teori sistem pemilu, tetapi jugs teori lain yang menyangkut hubungan perilaku dan interkasi kepentingan dan aspirasi antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakili.

---

At least there is 4 (four) of Problems of politics delegation created by system general election 1999, namely difference of chair price striking interregional election, its low is mandate owned by all people proxy, the happening of denial of delegation area by some people proxy, and less accommodate the local political delegation and woman. And fourth the problems, hence this research is out for reply two research question namely: What will be process of execution of system general election 1999 seen from dimension theoretically scheme a general election system, and What will be influence of system general election 1999 to political delegation member Parliament seen and side of voice mandate, regional represents and representative of society group. As for theory used to study the problems is theory about system general election which is concerning its Big Canton (District Magnitude), Formula Election (Electoral Formula), end Boundary of Election Support (Electoral Threshold), and also theory of Politics Delegation which is concerning two matter namely: political delegation in statistical means represent the sample (proxy) and a population (society), and politics delegation assumed cover the same proportion to each; every group in relevant society like age, gender, work and others in a society population. Result of research show that system of general election 1999 have created the discrimination to overpopulated area, existence of imbalance of Wight mandate, don't give the well-balanced space accommodate. to society group, negating local Party appearance opportunity, don't entangle the people at nomination of Membership Parliament, the happening of centralizes of candidate of Member Parliament, to the number of illegal voice, existence of acquirement difference voice the Party with the chair which is reached for by a Party, system push the internal conflict Party, and denial Election Area. As a result, system of general election 1999 very having an effect on to political delegation of member Parliament, namely form politics delegation mirroring delegation imbalance usher the region, and also the lack of delegation is political of society group specially local people and woman. Theoretical implication is political delegation analysis by using theory system of general election tend to yield the political delegation quantitative number or statistical. Politics delegation which new record limited at configuration is tables of number, and quantitative date. Though political delegation concerning various aspect qualitative like representation importance. functional Group aspiration is not detected by using statistical number. Therefore, in insufficient political delegation research only use the analysis of theory of general election system, but also other theory which is concerning behavioral relation and interaction of importance and aspiration between people proxy with the people deputized.

Abstrak :
Pemilu (pemilihan umum) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan politik negara-negara modern dewasa ini. Mulai diperkenalkan pertama kali di negara-negara demokrasi Barat, pemilu dewasa ini juga merupakan bagian yang penting dari perjalanan kehidupan politik di negara-negara berkembang. Untuk Indonesia sendiri, sejak masa pemerintahan Orde Baru yang sudah berusia seperempat abad ini, telah diadakan empat kali pemilu. Dalam pemilu 1987 yang lalu, yang merupakan pemilu ke-4, Golkar bukan saja berhasil mempertahankan keunggulannya dari PPP dan PDI, tetapi juga berhasil menambah persentase perolehan suaranya, yaitu dari 64,3% dalam pemilu 1982 menjadi 74,5% dalam pemilu 1987. PPP sebagai saingan terdekat Golkar justru mengalami penurunan dalam perolehan suaranya, yaitu dari 27,8% (pemilu 1982) menjadi 15,25% (pemilu 1987). Tidak itu saja, Golkar juga berhasil menggusur PPP dari daerah-daerah pemilihan yang sebelumnya merupakan basis partai Islam ini. Penelitian ini mencoba mengungkapkan hal-hal di sekitar kemenangan Golkar untuk pertama kalinya terhadap PPP di Desa Moto Panjang, Kecamatan Kato VII, Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat. Pertanyaan pokok yang diajukan adalah: apakah ada pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap kemenangan Golkar tersebut? Yang dimaksud dengan faktor-faktor tertentu adalah popularitas kontestan, keluarga, isyu/kampanye, pimpinan formal dan pimpinan informal. Untuk menjawab pertanyaan.ini, diadakan penelitian lapangan dalam bentuk pengumpulan data melalui pengisian daftar pertanyaan terhadap 103 responden yang dipilih secara sistematis, yang menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu 1987 di Desa Kato Panjang. Di samping itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara tak terstruktur dengan tokoh-tokoh masyarakat mau pun dengan anggota-anggota masyarakat biasa, serta melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis melalui penyajian tabel-tabel frekuensi dan tabel silang. Analisis bersifat kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan, bahwa tidaklah mudah untuk mengetahui aspirasi politik anggota-anggota masyarakat, khususnya masyarakat desa. Apalagi untuk jenis penelitian yang mengandung keterbatasan-keterbatasan tertentu seperti pemilu ini, anggota-anggota masyarakat tidak sepenuhnya bersedia memberikan keterangan-keterangan yang dapat diandalkan. Kedua, sepanjang yang dapat diungkapkan oleh hasil penelitian ini, keberhasilan Golkar mengalahkan PPP untuk pertama kalinya di Desa Koto Panjang disebabkan karena keberhasilan pimpinan formal melakukan pendekatanpendekatan yang bersifat persuasif yang disertai dengan bantuan keuangan yang bermanfaat bagi pembangunan desa. Pendekatan-pendekatan persuasif ini, yang disertai, dengan bantuan keuangan, telah mampu meningkatkan popularitas Golkar di mata masyarakat pemilih di Koto Panjang. Pada waktu yang sama popularitas PPP amat merosot di mata masyarakat, yang salah satu penyebabnya adalah karena terjadinya konflik kepentingan yang berkepanjangan dalam tubuh DPP PPP. Tapi yang juga penting adalah kenyataan, bahwa kekuatan pengaruh faktor pimpinan formal ini tidak bersifat langsung terhadap masyarakat, melainkan bekerja melalui faktor pimpinan informal. Yang dimaksud adalah, bahwa sebenarnya pimpinan informal inilah - ninik-mamak dan pemuka-pemuka agama - yang mengalami perubahan prilaku memilih, yang kemudian diikuti oleh sebagian besar anggota masyarakat. Pimpinan formal atau pemerintahan tetap belum memiliki "akses" langsung terhadap anggota-anggota masyarakat. Agaknya hasil penelitian ini menegaskan, bahwa sementara pimpinan formal merupakan faktor yang semakin penting dalam mempengaruhi prilaku politik anggota-anggota masyarakat, khususnya masyarakat desa, pimpinan informal tetap merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan.

Abstrak :
ABSTRAK
Otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas penguatan demokrasi di tingkat lokal. Dalam konteks politik, penguatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah langsung. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung telah dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini. Pada pilkada tersebut, banyak dimenangkan oleh elit birokrat yang maju menjadi calon. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2010, sebanyak 40 % pilkada dimenangkan oleh elit birokrat setempat. Pilkada kota Medan tahun 2010 diikuti sepuluh pasangan calon. Dari sepuluh pasangan calon tersebut, Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin merupakan pasangan calon yang keduanya berlatar belakang birokrat. Selain itu, pasangan ini diusung oleh partai Demokrat dan partai Golkar. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengungkap strategi pemenangan yang dijalankan oleh pasangan ini pada pilkada Medan 2010.Beberapa pendekatan teori digunakan untuk menganalisis strategi pemenangan tersebut, yakni teori strategi dan kampanye politik, teori elit, teori pemilu dan teori partai politik. Temuan dari penelitian ini adalah bentuk strategi kampanye dan mobilisasi politik yang diterapkan secara sistemtis dan terukur dengan melibatkan kekuatan elit birokrasi aktif di lingkungan pemerintah kota Medan elit-elit lokal yang digalang melalui tim relawan pemenangan dan partai politik pendukung. Secara teori, model kampanye yang diterapkan oleh pasangan ini adalah the communicative functions model. Model ini melalui beberapa tahapan, yakni tahapan proses pemunculan, pemetaan daerah kampanye, tahap primary, dan tahap pelaksanaan pemilihan. Dalam setiap tahapan yang dijalankan oleh tim pemenangan, jaringan birokrasi aktif pemerintah kota Medan dari tingkat kepala dinas, camat dan lurah terlibat aktif secara langsung maupun tidak langsung melalui penggunaan kewenangan formal di setiap tingkatan. Kewenangan tersebut seperti anggaran dan fasilitas pemerintah, data dan jaringan informasi, serta jaringan struktural birokrasi sampai pada tingkat kepala lingkungan. Efektifitas strategi pemenangan yang dijalankan oleh pasangan Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin terletak pada dukungan struktur dan jaringan birokrasi yang secara sistematis menggunakan seluruh resources of power yang dimiliki mengendalikan sumber-sumber kekuatan lokal dalam memenangkan pasangan Rahudman Harahap- Dzulmi Eldin. Penelitian ini mengkonfirmasi teori strategi politik sebagai suatu strategi terkelola dan terukur melalui tahapan-tahapan dan pelaksanaan strategi secara sistematis dan adanya dorongan dari birokasi yang masih bercirikan patrimonial dalam pemenangan pasangan Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin.

---

ABSTRACT
Local autonomy in Indonesia based on the strengthening of local democracy. In political contex, the strengthening implemented by local direct election. Local direct election has been conducted since 2005 until now. Many of the local election winning by the elite bureaucrats who ran as a candidate. Since 2005 until 2010, 40 % local direct election winning by the elite bureaucrats. Medan elections in 2010 followed by ten candidates. From the ten candidates, Rahudman-Eldin was the candidate who rise up from elite bureaucrats background. Moreover, this candidate ran to the election with Demokrat Party dan Golkar Party. With this background, this study aims to reveal winning strategies that are run by the candidate in Medan election 2010. Several theoretical approaches used to analyze the winning strategy, such as the theory of strategy and political campaigns, elite theory, the theory of elections and political party theory. This research finds the form of campaign strategy and political mobilization that implemented systematically and measurable by engaging bureaucratic elite forces, local elites and winning volunteers. Theoretically, the model of campaign adopted by this candidate is the “model of communicative functions”. This model through several stages, surfacing stages, regional mapping, the primary stage, and the election stage. Every stage which is run by the team of campaign, most of elites bureaucrats in Medan use their authority to support winning process of the candidate. The authority, like budget and government facilities, data and network of information, and structural network of bureaucracy. The effectiveness of the winning strategy run by Rahudman Harahap-Eldin Dzulmi lies on the support of structure and bureaucratic network that systematically use their whole resources of power to control the sources of local power in purposes to winning Dzulmi Rahudman Harahap-Eldin in Medan Election 2010. This research confirms the theory of political strategy as a managed and scalable strategy through several stages and implementated by systematically with the encouragement of patrimonial bureaucracy that characterized in winning of Rahudman- Eldin.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang faktor-faktor rasionalitas yang membedakan sikap warga dalam memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di kota satelit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan warga yang tidak memilih dan tidak memilih dalam pilkada di kota satelit dibedakan oleh dua faktor rasionalitas yakni biaya, waktu, tenaga (cost) dalam memilih, dan kepuasan setelah melaksanakan kewajiban memilih (duty). Sedangkan dua faktor rasionalitas lain, yakni manfaat atau keuntungan memilih (benefit) dan probabilitas atau peluang kemenangan kandidat pilihan (probability), tidak mampu membedakan kelompok warga yang memilih dan tidak memilih. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa teori dan model yang digunakan oleh Anthony Downs tidak sepenuhnya memiliki pembenaran empiris, namun cukup menjelaskan kekhasan wilayah kajian. ...... This thesis explains the rationality factors which discriminate voter decision to vote or not to vote in suburb local election. This study uses quantitative approach with survey method. The result shows that people who vote and abstain in suburb local election are discriminated by two rationality factors. The two factors are costs of voting and satisfactions of voting as a duty. Otherwise, two other factors, the benefits of voting and the probability of triumph of selected candidate, are not able to discriminate the people who vote and abstain. This study also concludes that the rational choice theory by Anthony Downs does not have fully empirical justification, but adequately explains the peculiarities of the study area.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang keadilan politik dalam pemilihan presiden secara langsung sebagaimana dirumuskan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bagi rakyat yang berada di wilayah timur Indonesia dan pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa perlu dirumuskan mekanisme baru dalam sistem pemilihan presiden secara langsung sehingga dapat memperhitungkan bobot politik suara rakyat sehingga keadilan politik dapat didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia tanpa merubah sistem pemilihan yang telah ditentukan melalui proses perubahan konstitusi pasca reformasi.

---

ABSTRACT
This thesis discuss political justice of popular vote in presidential election system as noted in the amendment of constitution of 1945 for the people in the east Indonesia and they are living out of Java, Madura, and Sumatera Islands. It is a qualitative research by the descriptive analysis design. It found that Indonesia has to form a new mechanism of direct presidential election system considering the political weight of popular vote. So, political justice can be distributed into around of Indonesia zone without changing the presidential election system as determined through constitution amendment process after reformation era.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang penerapan asas opovov dan proporsionalitas dalam penghitungan suara dan perolehan kursi pada Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2009. Penelitian ini sangat menarik karena metode penghitungan suara pada Pemilu tahun 2009 memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, dengan mengintrodusir penghitungan kursi dalam 4 tahap dengan tujuan untuk mencapai proporsionalitas hasil pemilu. Di sisi lain, hingga saat ini belum terdapat penelitian dari sisi hukum dan politik mengenai hal ini. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Kajian dilakukan dengan melacak penerapan asas opovov dan proporsionalitas terhadap norma dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, Putusan MA mengenai uji materiil terhadap Peraturan KPU, dan Putusan MK terkait pengujian undang-undang Pemilu, serta melakukan kajian perbandingan terhadap sistem pemilu di Denmark yang juga menerapkan sistem pemilu proporsional. Hasil penelitian menemukan bahwa alih-alih menghasilkan proporsionalitas, metode penghitungan suara tersebut justru menghasilkan terlanggarnya asas opovov dan menyebabkan munculnya disproporsionalitas, terutama dalam penghitungan tahap ketiga. Hasil penelitian ini menyarankan penggunaan modified proportional systems untuk mendorong tercapainya hasil pemilu yang proporsional, dengan membagi kursi DPR RI menjadi 2 bagian yakni kursi konstituensi, dan kursi kompensasi. Kursi konstituensi diperebutkan di tingkat dapil, sedangkan kursi kompensasi diperebutkan di tingkat nasional.

---

ABSTRACT
This thesis focuses on the application of the one person one vote one velue (opovov) and proportionality principles at the votes counting and seats distribution systems in the 2009 General Election. This study is very interesting because the method of vote counting in the election of 2009 had a fundamental difference compared with previous elections, which introduced seats distribution systems into 4 stages with the aim of achieving proportionality of election results. On the other hand, there has been no legal and political study on this. This is a normative legal study. It done by tracking the implementation of the opovov and proportionality principles and norms in the election law, KPU regulation, the Supreme Court Decision regarding judicial review of the KPU Regulation, and the Constitutional Court's decision related to constitutional review on the respective election law, and also comparative studies of the electoral system in Denmark which is also implementing the proportional system. The results found that instead of generating proportionality, the counting method would result in violation of the principle of opovov, and led to the disproportional result, especially in the third stage. Results of this study suggest the use of modified proportional systems to encourage the achievement of the proportional election results, by dividing the House of Representatives seats into 2 parts namely the constituency seat and the compensation seats. The constituency seats contested at the level of constituencies, while the compensation seats contested at the national level.