Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu Legislatif 2014 (Survei Perilaku Pemilih diKecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan) Segmentasipemilihdapatdiklasifikasikan berdasarkan tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, umur, kepercayaan atau agama, etnis, kelas social dan lain sebagainya. Dalam tesis ini penulis ingin menguraikan tentang segmentasi pemilih berdasarkan segmentasi umur dengan melakukan studi khusus tentang perilaku memilih pemilih, khususnya para pemula dalam memilih partai politik. Tesisinimembahasseberapa besar pengaruh faktor platform dan ideologi partai, program kerja partai, citra partai, identifikasi tokoh partai, hubungan emosional pemilih terhadap partai, isu dan pemberitaan yang terkait dengan partai, serta afiliasi sosial (social afiliation) para pemilih, terhadap besar kecilnya preferensi politik para pemilih pemuladalammemilihpartaipolitik. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa faktor platform dan ideologi partai, program kerja, isu dan pemberitaan partai, dan afiliasi sosial pemilih mempengaruhi preferensi politik para pemilih pemula dalam Pemilu Legislatif 2014. Kata kunci: Faktor-faktor, pemilih pemula,Teori Reason Action, komunikasi politik. ......Segmentation of voters can be classified based on the economic level, education level, age, religious beliefs, ethnicity, social class, and so forth. In this thesis, the author would like to elaborate on voter segmentation based on age segmentation by making a special study of the first voter behavior in the vote political parties This thesis discusses how much the the influence of party platforms and ideology, work program of the party, the party's image, identification of party figures, emotional ties to the party's voters, issues and news related to the party, and social affiliation of voters, to the size of the the political preferences of the first voters in choosing the political party, The results showed , that the factor of party platforms and ideology, work program of the party, issues and news related to the party, and social affiliation, affects the political preferences of first voters in the 2014 legislative elections

Abstrak :
Perubahan desain pemilu di era reformasi telah memberi dampak terhadap perubahan strategi kandidat untuk memenangkan pemilu. Sejak Pemilu 2009 hingga 2019, beberapa peserta pemilu mulai mengejar suara personalnya. Berbagai usaha akan mereka lakukan, termasuk membentuk relasi patron klien dengan seorang broker. Keberadaan broker dipercaya membantu mengatasi kendala timbal balik dialami oleh kandidat. Fenomena jaringan perantara pada pemilu era reformasi semakin beragam. Menurut Aspinall dan Mada Sukmajati (2014), terdapat tiga jenis fenomena broker yaitu partai politik, tim sukses, dan jaringan sosial Sementara penelitian ini akan membahas fenomena broker lainnya yaitu broker penyelenggara pemilu. Studi ini meneliti tentang peran broker penyelenggara pemilu dengan mengambil studi kasus praktik broker penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang pada Pemilu 2019. Alasan kesediaan beberapa penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang adalah ikatan pertemanan, motivasi ekonomi, serta aspek manajerial pemilu. Tidak semua broker kerap diidentikan sebagai “the Peronist problem-solving network” (Auyero, 2000) karena memungkinkan broker gagal memenangkan kliennya pada pemilu. Penelitian ini juga menjelaskan problematika loyalitas kesetiaan broker penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori brokerage dan konsep integritas pemilu. ......The Changes in election design in the reform era have had an impact on changing candidate strategies to win elections. From the 2009 to 2019 elections, several election participants began to pursue their votes. They will do various efforts, including establishing a patron-client relationship with a broker. The existence of a broker is believed to help overcome the reciprocal obstacles experienced by candidates. The phenomenon of the intermediary network in the reform era elections is increasingly diverse. According to Aspinall and Mada Sukmajati (2014), there are three types of broker phenomena, namely political parties, successful teams, and social networks. This study examines the role of election management brokers by taking a case study of the practice of election management brokers in Karawang Regency in the 2019 Election. The reasons for the willingness of several election organizers in Karawang Regency are friendship bonds, economic motivation, and managerial aspects of the election. Not all brokers are often identified as “the Peronist problem-solving network” (Auyero, 2000) because it allows brokers to fail to win their clients in elections. This study also explains the problem of loyalty of election management brokers in Karawang Regency. The theories used in this research are brokerage theory and the concept of electoral integrity.

Abstrak :
Penunjukan Mulan Jameela menjadi Anggota DPR RI pada pemilu 2019 menjadi kontroversi tersendiri di tubuh Partai Gerindra. Dalam prosesnya masih ada permasalahan yang belum terselesaikan. Terlepas dari penunjukan Mulan Jameela fenomena keterlibatan selebritis di dalam dunia politik khususnya di partai politik sudah berlangsung sejak era reformasi. Kesadaran selebritis mulai berubah dari sekedar hanya sebagai penghibur politik tetapi sudah mulai ikut lebih dalam yaitu melaksanakan peran politik entah itu sebagai legislatif maupun eksekutif. Hal ini, pula yang merubah faktor-faktor terjadinya selebritis terlibat dalam partai politik. Penunjukan Mulan Jameela menjadi Anggota DPR RI tidak terlepas juga dari partai politik yang menaunginya. Polemik yang terjadi juga berimbas pada calon lainnya yang seharusnya menjadi Anggota DPR RI. Permasalahan ini yang pada akhirnya menyebabkan permasalahan di tubuh Partai Gerindra sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan penunjukan Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI oleh Partai Gerindra dan juga bagaimana proses penunjukan Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI oleh Partai Gerindra tahun 2019-2024. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Provinsi DKI Jakarta dengan beberapa lokasi yakni DPP Partai Gerindra dan Komisi Pemilihan Umum. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif.

---

The appointment of Mulan Jameela to become a Member of the Indonesian Parliament in the 2019 elections has become a controversy in the Gerindra Party. In the process, there are still unresolved problems. Apart from the appointment of Mulan Jameela, the phenomenon of celebrity involvement in politics, especially in political parties, has been going on since the reform era. Celebrity awareness has begun to change from just being a political entertainer to become deeper, namely carrying out political roles whether it is as a legislative or executive. This, too, changes the factors for celebrities to become involved in political parties. The appointment of Mulan Jameela to become a member of the Indonesian Parliament was also inseparable from her political party. The polemic that occurred also had an impact on other candidates who should have become a member of the DPR RI. This problem ultimately is caused by the problems within the Gerindra Party itself. This study aims to determine what factors led to the appointment of Mulan Jameela as a member of the Indonesian Parliament by the Gerindra Party and also how the process of appointing Mulan Jameela as a member of the Indonesian Parliament by the Gerindra Party in 2019-2024. The research took the research location in DKI Jakarta Province with several locations, namely the Gerindra Party DPP and the General Election Commission. In this study using a qualitative research approach

Abstrak :
Penelitian ini merupakan sebuah analisis terhadap teks berita politik seputar Pilkada Serentak 2015 yang membahas kandidat kepala daerah perempuan. Metode yang digunakan untuk menganalisis teks berita adalah semiotika, dan difokuskan pada bagaimana harian Kompas dan Koran Tempo merepresentasikan politisi perempuan dalam berita politik. Semiotika yang digunakan adalah metodologi semiotika Roland Barthes yakni lima kode pokok untuk menggali mitos dalam narasi literatur. Kerangka konseptual Cultural Studies dan Media Marxist digunakan untuk mengkritisi kultur patriarki yang tercermin dalam bahasa-bahasa yang digunakan media untuk membahas politisi perempuan. Kultur patriarki dianggap menghegemoni ruang redaksi baik pekerja media maupun komunikator massa, yang tercermin dari pemilihan kata-kata serta fakta yang dimunculkan. Masing-masing media memunculkan mitos tersendiri atas perempuan di ranah politik, khususnya yang maju sebagai kandidat kepala daerah. Mitos tersebut masih menerjemahkan hegemoni ideologi patriarki ke dalam bahasa pemberitaan, walaupun dengan derajat yang berbeda. ......This research aims to provide analysis about women candidates on 2015 local elections in political news texts. Semiotics method is applied to analyse news, and I focused the research on how Kompas and Koran Tempo are representing women politicians in political news. On this research, I used Roland Barthes’s semiotic; five major codes to reveal myths on narrative literaturs. Cultural Studies and Media-Marxist as the conceptual framework to criticize patriarchy culture that implies on languages to represent women politician in media. Patriarchy culture is considered as hegemony in redactional spaces, either media workers or mass communicators. This hegemony is mirrored from words and facts that chosen into women politician’s narrative news. Each media brings out their own myths upon women on politics, especially whom run for office in 2015 local election. Both media have myths that translated patriarchy ideology hegemony, despite on different levels. The level can be interpretatively measured by different style of narrative  and language explication.

Abstrak :
Objek penelitian ini terfokus kepada perilaku politik (political behavior) pemilih Muslim pada Pemilu 1999 di DKI Jakarta, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan seperti yang dirumuskan berikut ini. (1) bagaimanakah perilaku memilih pemilih Muslim pada Pemilihan Umum 1999?; (2) bagaimanakah pandangan pemilih Muslim terhadap keberadaan parpol-parpol Islam pada Pemilu 19992; (3) bagaimanakah pandangan pemilih Muslim terhadap penggunaan simbol Islam dalam politik?

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan (questibner) kepada 250 pemilih Muslim yang telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 1999 dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan beberapa tokoh informal Muslim yang tersebar di lima wilayah (kotamadya) yang ada di DKI Jakarta. Sedang data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metod deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pengelompokan sosial-keagamaan berperan di dalam membentuk sikap dan perilaku politik pemilih; (2) agama (baca: Islam), yang dimanifestasikan dalam bentuk asas dan lambang parpol, dapat berperan sebagai tali pengikat sekaligus berfungsi sebagai landasan identilikasi diri bagi parpol dengan pemilihnya, terutama pemilih yang yang berlatar belakang pendidikan menengah ke bawah; (3) program partai dapat menjadi dasar bagi pemilih di dalam memilih parpol; (4) figuritas seorang pemimpinan parpol atau pun calon presiden dapat berpengaruh terhadap pilihan politik pemilih; (5) selain perlakuan tidak adil dari rezim Orde Baru terhadap PDIP dan pemimpinnya, juga ligur Megawati Soekarnoputeri sebagai anak presidenvPresiden dan ideologi Nasionalisnya yang mendorong pemilih mengidentifikasi diri dengan PDIP; (6) walaupun media massa sudah menjadi konsumsi keseharian pemilih, tetapi kemanfaatannya sebagai media komunikasi polilikv(baca: sarana informasi Pemilu 1999) dan pendidikan politik lebih dominan difungsikan oleh merek yang memiliki Iatar belakang pendidikan menengah kevatas, dan; (7) sikap mendukung atau pun menolak terhadap keberadaan parpolvIslam dan pnggunaan simbol Islam dalam politik antara lain dipengaruhi olehvfaktor umum.

Penegasan-penegasan di alas setidak-tidaknya telah memberikan gambaran tentang bagaimana perilaku polltik pemilih Muslim pada Pemilu 1999. Lebih dari itu, dapat dijadikan sebagai dasar di dalam mengevaluasi kekalahan parpol Islam dalam Pemilu 1999. Kekalahan tersebut Iebih disebabkan: (1) budaya politik pemilih Muslim yang masih mencerminkan kuatnya unsur paternalisltik; (2) kurang siapnya parpol Islam dalam mengikuti Pemilu 1999; (3) kurangnya soslallsasi parpol Islam ke tingkat massa; (4) simbol Islam tidak serta merta dlterima oleh semua pihak; (5) banyaknya parpol Islam yang terlibat dalam Pemilu 1999, dan; (6) dalam diri PDIP serla pemimpinnya (Megawatl Soekarnoputeri) identik dengan simbol ketidakadilan.