Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tahun ini Indonesia akan menggelar dua perhelatan politik besar berskala nasional: Pileg dan Pilpres. Pileg untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan Pilpres untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bagaimana hasil kedua pemilu itu untuk perjalanan Indonesia ke depan (2014-2019)? Pemilu memang tidak menjamin apa-apa kecuali kebebasan bagi rakyat untuk memilih. Namun, tentu saja selalu ada perubahan di balik pemilu. Yang kita tak tahu apakah perubahan itu positif atau negatif. Diprediksi hasil-hasil Pileg relatif tak berubah, dalam arti tidak membawa calon-calon wakil rakyat baru yang benar-benar berkualitas dan berintegritas. Sebab, sebagian dari mereka mengawali proses masuk ke lembaga legislatif itu dengan tahapan-tahapan yang sarat politik uang. Jika awalnya saja sudah kotor, maka ke depannya pun kerja-kerja politik mereka niscaya diwarnai dengan praktik-praktik busuk dan korup. Sementara hasil Pilpres mungkin agak berbeda, karena kali ini rakyat telah banyak belajar dari pengalaman masa lampau terkait seorang pemimpin yang lebih menekankan citra diri tapi sangat peragu dan kinerjanya mengecewakan. Apabila seiring waktu rakyat makin berani memerankan diri sebagai "pengawal-pengawas" bagi kinerja pemimpin mendatang. Rakyat akan bersuara terus-menerusmengkritisinya, terutama melalui jejaring sosial yang kian terbuka luas.

Abstrak :
Kepemimpinan Kepala Daerah menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan pembangunan guna mensejahterakan rakyat dan memajukan daerahnya. Reformasi birokarsi sudah menjadi program pemerintah selama lebih dari satu dekade ini. Namun hasil dari reformasi birokrasi ini masih belum memuaskan, yang terjadi justru banyak Kepala Daerah yang tersangkut dalam perkara korupsi. Salah satu penyebab dari hal ini, adalah karena mahalnya biaya sejak Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengikuti proses Pemilukada maupun setelah menjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehingga sistem Pemilukada saat ini cenderung menghasilkan Pemimpin Transaksional, bukan berarti transaksi yang menawarkan visi, misi, dan program yang baik, tetapi cenderung terjadi transaksi jual beli kekuasaan.