Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyelesaian Pelanggaran administrasi Pilkada dan Pemilu oleh Bawaslu dan jajaran sesuai dengan mandat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Keduanya menggunakan mekanisme yang bebeda yaitu mekanisme penerimaan laporan, kajian dengan produk rekomendasi untuk pilkada dan mekanisme adjudikasi dalam persidangan terbuka umum dengan produk putusan untuk Pemilu. Pada praktiknya terdapat hambatan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pilkada yang difokuskan pada pelanggaran Pasal 71 ayat (2) ayat (3) dengan sanksi administrasi pembatalan calon karena diparitas mekanisme dan produk akhir ini. Ditemui variasi tindaklanjut yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya ketika produk pelanggaran administrasi berupa rekomendasi meskipun baik putusan ataupun rekomendasi, UU Pemilu dan UU Pilkada sama mengatur kewajiban KPU dan jajarannya untuk melakukan tindaklanjut. Perbedaan terletak pada konteks pilkada karena setalah rekomendasi Bawaslu diberikan UU Pilkada juga memberikan kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pilkada oleh KPU dan jajarannya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakan penanganan pelanggaran administrasi Pilkada dan Penanganan Pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu dan bagaimanakah hambatan dalam penanganan pelanggaran administrasi Pilkada jika dibandingkan dengan penanganan pelanggaran Pemilu berdasarkan Putusan dan Rekomendasi. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran administrasi Pilkada dan Pemilu menggunakan mekanisme yang diatur oleh dua regulasi yang berbeda sehingga menimbulkan disparitas meskipun diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sama sebagaimana putusan MK 48/PUU-XVII/2019. Ditemui hambatan seperti perbedaan pemahaman antara KPU dan Bawaslu, sifat dan daya ikat rekomendasi, mekanisme non adjudikasi yang tidak berimbang dengan output rekomendasi pembatalan calon, peraturan KPU yang tidak sesuai. Saran adalah perbaikan kerangka hukum dengan revisi UU Pilkada berkenaan dengan kewenangan pelanggaran administrasi menyesuaikan dengan UU Pemilu untuk pelanggaran Pasal 71 ayat (2), (3) dengan sanksi pembatalan calon dengan output putusan, mengatur hukum acara sendiri, revisi PKPU Nomor 25 Tahun 2013 dan membangun kesepahaman antar lembaga penyelenggara pemilu ......Settlement of Election and Election administrative violations by Bawaslu and its ranks in accordance with the mandate of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 10 of 2016 concerning Election of Governors, Regents and Mayors. Both of them use different mechanisms, namely the mechanism for receiving reports, studies with recommendation products for the regional elections and adjudication mechanisms in public open trials with decisions for elections. In practice, there are obstacles in resolving election administrative violations which are focused on violations of Article 71 paragraph (2) paragraph (3) with administrative sanctions for canceling candidates due to the disparity of the mechanism and the final product. There were variations of follow-up carried out by the KPU and its staff when the product of administrative violation was in the form of a recommendation, even though it was a decision or recommendation. The Election Law and the Pilkada Law both regulate the obligations of the KPU and its staff to follow up. The difference lies in the context of the election because after the Bawaslu recommendation was given the Pilkada Law also gave the authority to examine and decide on violations of the election administration by the KPU and its staff. The formulation of the problem in this research is howhandling of election administrative violations and handling of election administrative violations by Bawaslu and how are the obstacles in handling election administrative violations when compared to handling election violations based on Decisions and Recommendations. The writing of this thesis uses a normative juridical legal research method. The results of the study indicate that the handling of administrative violations of the Pilkada and General Elections uses a mechanism regulated by two different regulations, causing disparities even though they are carried out by institutions that have the same authority as the Constitutional Court's decision 48/PUU-XVII/2019. Obstacles were encountered such as differences in understanding between the KPU and Bawaslu, the nature and binding power of the recommendations, non-adjudication mechanisms that were not balanced with the output of recommendations for the cancellation of candidates, Inappropriate KPU regulations. Suggestions are improvements to the legal framework by revising the Pilkada Law with regard to the authority for administrative violations to comply with the Election Law for violations of Article 71 paragraph (2), (3) with sanctions for canceling candidates with decision outputs, regulating their own procedural law, revising PKPU Number 25 of 2013 and build understanding among election management bodies.

Abstrak :
Penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi Covid-19 merupakan hal yang baru bagi seluruh negara di dunia. Negara Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19 pada 9 Desember 2020 di 270 daerah. Pemilihan tetap dilaksanakan karena kedaruratan yang dipilih oleh negara Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah kedaruratan berdasar undang-undang. Sistem hukum yang berlaku dalam kedaruratan berdasar undang-undang adalah sistem hukum normal sehingga, pemilihan tetap dapat dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Permasalahan pada tesis ini adalah bagaimana KPU dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di tengah pandemi dan bagaimana Bawaslu mengantisipasi pelanggaran di ruang gerak yang terbatas akibat pandemi. Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan di tengah pandemi adalah melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai kegiatan, menerapkan protokol kesehatan dan melaksanakan simulasi protokol kesehatan di TPS. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di tengah pandemi adalah sebesar 76,09% dan merupakan yang tertinggi sejak pemilihan kepala daerah 2015. Pemilihan ini dapat dikatakan cukup sukses karena pemilihan di tengah pandemi Covid-19 tidak menghalangi pemilih untuk memberikan suaranya. Peran Bawaslu dalam mengantisipasi pelanggaran di ruang gerak yang terbatas akibat pandemi adalah melakukan sosialisasi, melaksanakan sekolah kader pengawas partisipatif, membentuk desa anti politik uang dan membentuk kampung sadar pengawasan pilkada. Dengan adanya program ini diharapkan pelanggaran bisa dicegah dan tidak terjadi. Pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19 ini memberikan kewenangan baru bagi Bawaslu, yaitu mengawasi penerapan protokol kesehatan. ......Holding elections in the midst of the Covid-19 pandemic is a new thing for all countries in the world. The Indonesian state held regional head elections in the midst of the Covid-19 pandemic on December 9, 2020 in 270 regions. The election still be held because the chosen emergency by Indonesian state in dealing with the Covid-19 pandemic is an emergency based on law. The legal system that applies in emergencies based on law is a normal legal system so the elections can still be held in the midst of the Covid-19 pandemic. The problem in this thesis is how KPU can increase public participation in regional head elections in the midst of a pandemic and how Bawaslu anticipates violations in the limited space due to the pandemic. The role of KPU in increasing public participation in elections in the midst of a pandemic is to conduct massive socialization through various activities, implement health protocols and carry out simulations of health protocols at polling stations. Public participation in regional head elections in the midst of a pandemic is 76.09% and is the highest since the 2015 regional head elections. This election can be said to be quite successful because the election in the midst of the Covid-19 pandemic did not prevent voters from voting. The role of Bawaslu in anticipating violations in the limited space due to the pandemic is to carry out socialization, carry out participatory supervisory cadre schools, form anti-money politics villages and form villages aware of election supervision.With this program, it is hoped that violations can be prevented and do not occur. The election of regional heads in the midst of the Covid-19 pandemic gave Bawaslu new authority, namely overseeing the implementation of health protocols.

Abstrak :
Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah persoalan pengaturan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dengan munculnya dinasti politik dalam demokrasi? 2) Bagaimana dampak dinasti politik terhadap prinsip checks and balances di daerah? Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan terdapat beberapa permasalahan dalam pengaturan pencalonan pemilihan kepala daerah dengan munculnya dinasti politik yang berdampak pada prinsip checks and balances di daerah. Pemasalahan mengenai pengaturan dalam syarat calon kepala daerah dan juga 4 (empat) kasus di daerah dengar berlatar belakang dinasti politik yang berdampak pada prinsip checks and balances di daerah. Penelitian ini merekomendasikan DPR dan Presiden seharusnya melalukan penyempurnaan dalam mekanisme dan syarat pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Pemilahan Kepala Daerah terhadap munculnya dinasti politik tanpa membatasi hak konstitusional warga negara, mengatur kembali ketentuan mengenai uji publik dengan mempertimbangkan masalah waktu dan anggaran, serta perlu mengkaji kembali mengenai syarat ambang batas dalam pencalonan kepala daerah. ......In this research, there are two problems, namely: 1) How is the issue of regulation in the nomination of regional head elections with the emergence of political dynasties in democracy? 2) What is the impact of political dynasties on the principle of checks and balances in the regions? The type used in this research is normative legal research. This research concludes that there are several problems in regulating the nomination of regional head elections with the emergence of political dynasties which have an impact on the principle of checks and balancb es in the regions. Problems regarding the regulation of the requirements for regional head candidates as well as 4 (four) cases in the hearing area with a political dynasty background that have an impact on the principle of checks and balances in the regions. This research recommends that the DPR and the President should make improvements to the mechanism and requirements for nomination of regional heads in the Law on the Sorting of Regional Heads against the emergence of political dynasties without limiting the constitutional rights of citizens, re-arrange the provisions on public examinations by considering time and budget issues, and need to review again regarding the threshold requirements in the nomination of regional heads.

Abstrak :
Pasca Amandemen UUD 1945, Proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui pemilihan langsung. Hal mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah. Pelaksanaan demokrasi dalam Pilkada langsung ini menimbulkan konsekuensi yang besar terhadap kelangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia. Proses pelaksanaan Pilkada yang syarat dengan berbagai kepentingan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan selalu berujung dengan sengketa. Lembaga peradilan yang merupakan benteng terakhir untuk menyelesaikan sengketa Pilkada harus selalu dituntut untuk mengedepankan putusan yang menjunjung rasa keadilan bagi semua kepentingan yang terkait dengan sengketa Pilkada. Adanya konflik yang berkepanjangan pasca putusan sengketa Pilkada oleh Mahkamah Agung menimbulkan kegamangan yang berujung dengan pengalihan kewenangan untuk mengadili sengketa Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak secara jelas mengatur tentang mekanisme pengalihan kewenangan mengadili sengketa Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, hal tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terkait tenggat waktu pelimpahan kewenangan tersebut, meskipun pada akhirnya permasalahan tersebut berakhir setelah ditandatanganinya Berita Acara Pelimpahan Kewenangan Mengadili Sengketa Pilkada dari Mahkamah agung ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Oktober 2008. Proses penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi tidaklah jauh berbeda dengan penyelesian sengketa di Mahkamah Agung, adanya tenggat waktu 14 (empat belas) hari untuk menyelesaikan sengketa tersebut, menyebabkan proses penyelesaian sengketa tersebut harus dilaksanakan secara cepat dengan acuan yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah hal mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Adanya upaya hukum berupa kasasi dan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pasca putusan yang bersifat final dan mengikat, menyebabkan upaya menyelesaikan sengketa Pilkada berlarut-larut sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Hal tersebut yang menjadi salah satu pembeda antara proses penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Abstrak :
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu mekanisme untuk menentukan pemimpin di daerah yang berasal dari pilihan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan konsep kedaulatan kepada rakyat dan negara hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945. Berbicara mengenai pelaksanaannya tidak terlepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada di Indonesia. Dan juga kerangka hukum Pilkada yang telah dibuat sedemikian rupa untuk memberikan pengaturan dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaan Pilkada 2020 telah ditemukan calon kepala daerah yang sedang terlibat kasus hukum pada Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020. Meskipun kepala daerah tersebut menyandang status terdakwa, ternyata tidak mempengaruhi KPUD Pesisir Selatan untuk tidak meloloskannya sebagai peserta Pilkada. Sampai kemudian ditetapkan sebagai kepala daerah yang terpilih. Berdasarkan fakta inilah timbul pertanyaan-pertanyaan terkait legalitas calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana, serta legalitas terkait kemenangannya di Pilkada. Selain itu juga menimbulkan pertanyaan terkait jabatan yang diperoleh apakah memiliki legitimasi sesuai dengan UU tentang Pilkada dan UU tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan studi pustaka serta wawancara. Penelitian ini menjadi penting untuk membahas implikasi hukum kepala daerah terpilih yang terlibat kasus hukum pada contoh kasus di Pilkada tahun 2020 serta mencarikan solusinya. Sehingga, selain dapat bermanfaat bagi pengembangan pembahasan secara teoritis, juga bermanfaat bagi Instansi Pemerintah terkait. ......Regional head elections (Pilkada) are a mechanism to determine leaders in regions that come from the choices of the people. This is in line with the concept of sovereignty to the people and the rule of law as mandated by the 1945 Constitution. Talking about its implementation cannot be separated from the role of the General Elections Commission (KPU) as the organizer of Pilkada in Indonesia. And also, the Pilkada legal framework has been designed in such a way as to provide regulation in its implementation. During the Pilkada in 2020, a regional head candidate who was involved in a legal case in the 2020 Pesisir Selatan Regency election was discovered. Even though the regional head had the status of a defendant, it did not affect the Pesisir Selatan KPUD not to pass him as a Pilkada participant. Until then appointed as the elected regional head. Based on this fact, questions arise regarding the legality of the candidates for regional heads who are designated as suspects, defendants and convicts, as well as the legality of his victory in the Pilkada. In addition, it also raises questions regarding the position obtained whether it has legitimacy in accordance with the Law on Regional Elections and the Law on Regional Government. The method used in this thesis research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. This research is important to discuss the legal implications of elected regional heads who are involved in legal cases in the examples of cases in the 2020 Pilkada and find solutions. So, besides being able to be useful for the development of theoretical discussions, it is also beneficial for the relevant Government Agencies.