Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemilihan umum merupakan dasar utama demokrasi, yang merupakan kesempatan terbaik masyarakat menyalurkan aspirasi politik dengan memilih wakil rakyat, tetapi penyelenggaraan pemilihan umum masih ditemukan tindakan pelanggaran. Dalam beberapa kasus terdapat sejumlah tindakan atau fenomena dalam pemilihan umum yang diduga sebagai hal berbahaya yang mengancam ketahanan nasional dalam bidang politik, menurut istilah hukum disebut sebagai Electoral malpractice, bahwa pada pemilihan umum terdapat aktivitas calon anggota legislatif yang secara sengaja atau tidak disengaja, langsung atau pun tidak langsung yang mengakibatkan pemilu berlangsung secara tidak ideal. Tujuan dari penelitian ini adalah (1).Mengidentifikasi bentuk Electoral malpractice oleh Calon Legislatif DPR-RI pada pemilihan umum 2019. (2).Mengetahui dampak Electoral malpractice dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019 terhadap ketahanan nasional di bidang politik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. ......General elections are the main basis of democracy, which is the best opportunity for the community to channel their political aspirations by electing representatives of the people, but the holding of general elections is still found to be in violation of. In some cases there are a number of actions or phenomena in general elections that are suspected to be dangerous things that threaten national security in the political field, according to legal terms referred to as Electoral malpractice, that in the general election there are activities of legislative candidates intentionally or unintentionally, directly or indirectly. Indirectly, which resulted in the election not taking place ideally. The objectives of this study are (1). To identify the forms of Electoral malpractice by the Legislative Candidates of the DPR-RI in the 2019 general election. (2). To find out the impact of Electoral malpractice in holding the 2019 general election on national security in the political field. This research is a descriptive qualitative research with a case study. The method of data collection in this study was done through interviews and documentation.

Abstrak :
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji apakah variabel kesehatan dan variabel infrastruktur berkorelasi pada keterpilihan dinasti politik di pilkada Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2017-2020. Penelitian ini menguji dengan menggunakan data rata-rata 5 tahun sebelum pilkada 2017, 2018 dan 2020 dan sample yang digunakan adalah 508 Kabupaten/Kota yang mengikuti pilkada. Penelitian ini menggunakan model regresi probit dan model regresi heckprobit untuk menguji apakah probabilita keterpilihan dinasti politik dipengaruhi oleh variabel kesehatan yang diproksikan oleh kepersertaan jaminan kesehatan milik pemerintah dan variabel infrastruktur yang diproksikan kondisi jalan mantap. Hasil kontrol selection bias menunjukan bahwa interest variable kesehatan yaitu BPJS Non-PBI signifikan menurunkan probabilita keterpilihan dinasti politik. Arah negatif ini merupakan bentuk retropective economic voting pada dinasti politik, dimana setiap kenaikan 1% kepesertaan BPJS Non-PBI menurunkan probabilita keterpilihan dinasti politik. Hal ini disebabkan oleh karena voters yang menganggap bahwa pemerintah tidak memiliki peran dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang gratis karena yang membayar iuran kepesertaan BPJS Non-PBI adalah pemberi kerja atau harus membayar sendiri secara mandiri. Sedangkan interest variable infrastruktur berupa kondisi jalan mantap signifikan meningkatkan probabilita keterpilihan dinasti politik. Hal ini mengindikasikan bahwa politik perbaikan kondisi jalan efektif meningkatkan elektabilitas dinasti politik dan masyarakat menjadikan kondisi jalan sebagai alat retrospective economic voting pada dinasti politik. ......The main purpose of this study was to examine whether the health variable and the infrastructure variable were correlated with the electability of in the district/city elections in Indonesia in 2017-2020. This study tested using an average of 5 years before the 2017, 2018 and 2020 elections and the sample used was 508 districts/cities that took part in the local elections. This study uses a probit regression model and a heck-probit regression model to test whether the probability of electing a political dynasty is influenced by the health variable as proxied by government health insurance participation and the infrastructure variable as a proxy for steady road conditions. The results of the selection bias control show that the health interest variable, namely BPJS Non-PBI, significantly reduces the probability of being elected to a political dynasty. This negative direction is a form of retrospective economic voting in political dynasties, where every 1% increase in BPJS Non-PBI membership reduces the probability of being elected to a political dynasty. This is due to voters who think that the government has no role in providing free health facilities because those who pay membership fees for BPJS Non-PBI are employers or have to pay for it themselves. Meanwhile, the infrastructure interest variable in the form of steady road conditions significantly increases the probability of being elected to a political dynasty. This indicates that the politics of improving road conditions is effective in increasing the electability of political dynasties and the community makes road conditions a tool for retrospective economic voting in political dynasties.political dynasties

Abstrak :

Salah satu ciri-ciri negara yang menganut sistem demokrasi adalah segala keputusan dan kebijakan dalam pemerintahan dibuat semata-mata dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan negara yang menganut sistem demokrasi jelas terlihat bertumpu kepada rakyat. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakan nya pemilu sebagai bentuk pesta demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia bersifat langsung, termasuk juga dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, yang pada praktik nya masih berlangsung hingga tahun 2019 ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara komperhensif adanya komodifikasi terhadap aktor politik yang memiliki brand dan karakteristik yang kuat di masyarakat pada masa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, yang dalam hal ini adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan K.H Maruf Amin. Metode analisis teks dan semiotika teks, digunakan pada penelitian ini untuk membongkar adanya praktik komodifikasi aktor politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik politik identitas pada kontestasi politik di Indonesia masih relevan, dengan adanya praktik komodifikasi aktor politik sebagai salah satu upaya untuk membentuk branding politik.

---

The main characteristic from democracy country is all decisions and policies in the government are made solely from the people, by the people, and for the people. The sovereignty of democracy country are clearly seen is in the people, that shown by general election as a democracy party that held by the country itself. General elections in Indonesia are direct to the people, including the presidential elections, which in practice are still ongoing until 2019. This research reveals comprehensively the commodification of political actors who have strong brand and characteristics in society during the 2019 presidential election, which in this case are Joko Widodo and K.H Maruf Amin. Text analysis and text semiotics, are used in this research to dismantle the practice of commodification of political actors. This research shows that the practice of identity politics in political contestation in Indonesia is still relevant, with the practice of political actor commodification as a form of political branding.