Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dewasa ini, bentuk partisipasi politik para pemuda di Indonesia agaknya semakin beragam. Salah satu di ataranya adalah keikutsertaan para pemuda dalam kegiatan kampanye atau . penggalangan massa menjelang penyelenggaraan pemilihan umum. Golkar misalnya, dalam hal ini DPD Golkar Tingkat I Bengkulu, cukup banyak melibatkan pemuda dalam kegiatan kampanye. Pada kampanye. Pemilu tahun 1992 umpamanya, DPD Golkar Tingkat I Bengkulu, melalui permbentukan Pusat Koordinasi (Posko) Penggalangan Massa sebagai instrumen utama bagi kegiatan kampanyenya, melibatkan lebih dari 34 persen pemuda dari 247 orang total anggota atau fungsionaris institusi perpanjangan tangan Golkar setempat tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mangetahui, apakah ada pengaruh latar belakang sosial yang meliputi tingkat pendidikan, status ekonomi, keaktifan berorganisasi, latar belakang politik keluarga dan jenis kelamin pemuda berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya dalam Posko Penggalangan Massa DPD Golkar Tingkat I Bengkulu pada kasnpanye Pemilu tahun 1992 yang lalu, dan bagaimana profit partisipasi pemuda dalam Posko tersebut. Dengan menggunakan metode kuesioner dan wawancara untuk mendapatkan data atau informasi dari para responden dan informan di lapangan, dan setelah dianalisis dengan menggunakan Distribusi frekuensi dan tabulasi silang dua dimensi serta konsep atau teori partisipasi politik dari para ilmuan politik terkemuka, seperti Huntington, Lipset, Almond, Verba dan lain-lain, ternyata ditemukan bukti bahwa tingkat pendidikan, ekonomi, keaktifan berorganisasi dan jenis kelamin responden (pemuda) berpengaruh terhadap tingkat partisipasi mereka dalam Posko tersebut. Dalam artian, semakin tinggi tingkat pendidikan, ekonomi dan keaktifan berorganisasi responden, cenderung diikuti dengan semakin tinggi pula tingkat partisipasinya dalam Posko. Dan, ternyata responden pria lebih tinggi, tingkat partisipasinya dalam Posko tersebut ketimbang wanita. Hanya variabel latar belakang politik keluarga responden raja yang tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya dalam Posko. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang sosial yang meliputi: tingkat pendidikan, ekonomi, keaktifan berorganisasi dan jenis kelamin, terkecuali latar belakang politik keluarga pemudaa berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya dalam Posko Penggalangan Massa DPD Golkar Tingkat I Bengkulu pada kampanye Pemilu tahun 1992.

Abstrak :
Fenomena yang dijadikan latar belakang masalah penelitian adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilu 2004 di Kota Bandar Lampung yang dianggap menarik untuk dikritisi. Dengan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan perekrutan warga masyarakat menjadi PPK dan PPS; mendeskripsikan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS; dan membahas faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS di Kecamatan Panjang dan Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

Penelitian menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif. Pengumpulan data primer kualitatif dari Informan Penelitian menggunakan Teknik Wawancara. Penentuan informan menggunakan Purposive Sampling Technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan Studi Kepustakaan. Pengolahan data menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan analisis hasil penelitian diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

Mekanisme dan sarana partisipasi warga masyarakat menjadi PPK dan PPS dalarn penyelenggaraan Pemilu 2004 di Kota Bandar Lampung mencakup proses pengumuman, pendaftaran dan penyeleksian untuk menjadi anggota PPK. atau PPS; dan proses pelaksanaan tugas dan fungsi PPK di tingkat kecamatan dan pelaksanaan mgas dan fungsi PPS di tingkat kelurahan. Pengumuman, pendaftaran dan penyeleksian tersebut merupakan suatu mekanisme dan sarana partisipasi masyarakat untuk menjadi PPK dan PPS yang berlaku secara terbuka bagi masyarakat luas. Partisipasi masyarakat untuk menjadi PPK dan PPS merupakan salah satu bentuk partisipasi yang bersumber dari kesadaran, kepedulian dan tanggungjawab sosial terhadap suatu program pembangunan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat untuk menjadi PPK dan PPS terjalin melalui pendekatan institusional; pendekatan fungsional; dan pendekatan Sistem nilai. Karakteristik warga masyarakat yang menjadi anggota PPK dan PPS terdiri dari warga yang bexpendidikan SLTA hingga yang berpendidikan perguruan tinggi; keanggotaan PPK dan PPS mencakup berbagai suku dan agama.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS di tingkat kecamatan dan kelurahan antara lain tampak dari keikutsertaan warga masyarakat dalam merencanakan pembentukan KPPS, penyiapan TPS, teknis pemungutan suara, dan pengawasan penghitungan suara. Pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS di Kecarnatan Panjang telah melibatkan 387.871 warga masyarakat yang memberikan suara; dan sebagian dari jumlah warga masyarakat tersebut terlibat secara aktif dalarn penyiapan 608 bilik suara di 7 wilayah kelurahan. Pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS di Kecamatan Teluk Betung Utara telah melibatkan 43.324 warga masyarakat yang memberikan suara. Sebagian dari jumlah warga masyarakat tersebut terlibat secara aktif dalam penyiapan 596 bilik suara di 10 wilayah kelurahan.

Faktor internal yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS adalah motivasi warga masyarakat itu sendiri. Faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS adalah hubungan sosial dan tradisi sosial di antara sesama warga masyarakat. Hubungan sosial ini tidak terbatas hanya dalam pengertian kultural saja, tapi mencakup juga pengertian struktural. Sedangkan tradisi sosial adalah pola hubungan sosial antar individu dan antar kelompok yang terbentuk dari proses kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab sosial. Tradisi sosial ini dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat melalui kelembagan masyarakat yang ada di tingkat lokal. Aktualisasi hubungan sosial sebagai faktor pendukung adalah kedekatan sosial antar sesama warga dalam suatu lingkungan sosial, kedekatan sosial antar sesama warga dalam suatu organisasi, dan kedekatan sosial antar warga masyarakat dengan pejabat-pejabat pemerintahan. Aktualisasi tradisi sosial sebagai faktor pendulcung adalah nilai-nilai budaya lokal atau adat istiadat setempat. Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS lebih banyak bersifat teknis seperti keterlambatan distribusi alat kelengkapan pemungutan suara, kendala jarak dan lokasi tempat pemungutan suara, kendala lemahnya koordinasi antar pihak dan minimnya dukungan anggaran untuk menyiapkan tempat pemungutan suara.