Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi tentang komunikasi politik pencitraan kandidat dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012, khususnya yang difokuskan pada pencitraan Jokowi. Kemenangan Jokowi dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012 sangat fenomenal –Jokowi adalah kandidat yang berasal dari luar Jakarta mampu mengalahkan kandidat petahana (incumbent). Pencalonan Jokowi menjadi cermin bahwa Partai PDI Perjuangan sebagai partai yang berorientasi pasar dan konsultan (consultant-and-market oriented party) –atau disebut juga dengan istilah professionalized party. Keunggulan skor Jokowi dalam hasil Survei Opinion Leader (Cyrus Network & Laboratorium Psikologi Politik UI) menjadi rujukan utama kebijakan Partai PDI Perjuangan dalam mencalonkan Jokowi sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pemilukada 2012. Jokowi adalah kandidat pilihan pasar (market-choice candidate). Jokowi adalah kandidat ideal yang diyakini memiliki kompetensi kepemimpinan untuk memimpin Jakarta. Cyrus Network, sebuah lembaga konsultan politik, bersama Laboratorium Psikologi Politik UI telah menjadi promotor atau endorser pencalonan Jokowi.

Profesi sebagai promotor atau endorser kandidat ideal telah menjadikan Cyrus Network menjadi penciptra tradisi baru dalam dunia konsultansi politik di Indonesia dan dunia – selama ini belum ada publikasi hasil penelitian yang menyatakan ada sebuah lembaga konsultan politik menjadi promotor kandidat. Cyrus Network mendobrak tradisi lama dalam dunia konsultasi politik dimana keterlibatan konsultan politik dalam pemilu didorong oleh semangat bisnis (market-driven consultant). Dukungan Cyrus Network terhadap Jokowi dilandasi oleh semangat idealisme (idealism driven consultant). Dalam riset-riset terdahulu dinyatakan bahwa konsultan politik sangat dominan dalam mencitrakan kandidat sehingga konsultan politik disemati dengan beragam profesi seperti sebagai image merchants (Heibert, et al, 1971), arsitek kampanye dan ahli komunikasi politik (Napolitan, 1972), professional image makers (Nimmo, 1976), issue primers (Medvic, 1997), candidate marketers (Dulio, 2000), dan konsultan citra (image consultant) (Perloff, 2010). Untuk kasus kampanye citra (image-making campaign) Jokowi, konsultan politik tidak demikian. Jokowi sangat dominan dalam kampanye citranya, sehingga konsultan politik tidak sama sekali memodifikasi citra politik Jokowi, tidak seperti Fauzi-Nara –di putaran kedua, konsultan politiknya melakukan perubahan citra politik Fauzi misalnya dari gaya komunikasi arogan menjadi santun. Komunikasi politik pencitraan Jokowi menggunakan pendekatan alamian (natural approach). Jokowi adalah kandidat yang memiliki citra otentik (authentic image). Jokowi adalah seorang kandidat yang memiliki kecerdasan dalam marketing politik, public relations politik, manajemen isu politik, manajemen kesan politik, dan estetika komunikasi politik. Produk-produk politik seperti baju kotak-kotak, salam metal, kampanye blusukan, dll merupakan murni gagasan Jokowi sendiri, bukan konsultan politik. Ini semakin menegaskan bahwa masa kampanye adalah masa penguatan citra politik bukan penciptaan citra politik kandidat. Ini artinya bahwa selain terkait dengan kualitas personalitas, citra politik kandidat tidak terlepas pada persoalan rekam jejak politik masa lalu kandidat – kampanye permanen menjadi kunci pencitraan kandidat petahan. Kasus Jokowi semakin menegaskan bahwa di era personalisasi politik, citra politik kandidat harus otentik bukan kemasan. Di era personalisasi dan mediatisasi politik elektoral, otentisitas adalah kunci efektivitas komunikasi politik pencitraan kandidat. Inilah yang penulis sebut dengan istilah Universitas Indonesia authentic candidate theory. Konsultan politik hanya mengkomunikasikan otentisitas citra kandidat. Dalam era personalisasi politik elektoral, konsultan politik hanya sebagai manajer kampanye (campaign manager) dan penguat citra politik (political image reinforcer). Temuan disertasi ini menjadi kritik terhadap deliberative priming theory (Medvic, 1997) dimana sebagai primer atau issue chooser, konsultan politik merekayasa citra kandidat melalui pemilihan isu politik. Selain itu juga, temuan riset ini menjadi kritik atas temuan dari penelitian De Landtsheer, De Vries, dan Verstessen (2008:225) tentang penampilan politik yang pantas (the appearance of political suitability) dalam manajemen kesan politik (political impression management). Citra politik kandidat sangat bergantung pada kepantasan politik dan ini terletak pada penampilan fisik kandidat. Oleh karennya, kandidat memungkinkan untuk memanipulasi atau merekayasa penampilan fisiknya seperti yang diinginkan (politically desirable).;

---

ABSTRACT
The research is a part of study of political communication that explains the imagemaking of candidate in 2012 Jakarta Gubernatorial Elections, especially Jokowi. Jokowi’s electoral triumph in 2012 Jakarta Gubernatorial Election is the most phenomenal –he is a candidate from outside Jakarta who have been defeated the powerful incumbent candidates Fauzi-Nara. Jokowi’s candidacy represents that Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) is as a consultant-centered and-market-oriented party –in the other words, it is a professionalized party. Excellence of Jokowi’s grade in Opinion Leader Survey findings (issued by Cyrus Network a political consultant firm, and Political Psychology Laboratory of University of Indonesia) become as a main source of PDI-P’s policy in nominating Jokowi as a gubernatorial candidate in 2012 Jakarta direct local elections. Jokowi is a market-choice candidate. Jokowi is an ideal candidate who is believable to have the high competence of leadership to lead the Jakarta province. The Cyrus Network and the Political Psychology Laboratory of UI were political promoters or endorsers for Jokowi’s candidacy.

The profession made them as the makers of new tradition in the world of political consultancy in Indonesia and the world wide –there is no publication of research of political consultants in all the time that describes the political consultants as the candidate promoters or endorsers. The Cyrus Network have broken the old tradition of political consultancy where involvement of the consultants in elections were driven by the spirit of business –in the other word, they are the market-driven consultants. Cyrus Network’s endorsement for Jokowi’s candidacy was based by the spirit of political idealism –in the other words, it is an idealismdriven consultant. According the previous research of political consulting, the political consultants were the most dominant in making candidates’ image. Therefore, political consultants’ profession were as image merchants (Heibert, et al, 1971), campaign architects and experts of political communication (Napolitan, 1972), professional image makers (Nimmo, 1976), issue primers (Medvic, 1997), candidate marketers (Dulio, 2000) and image consultant (Perloff, 2010). However for the case of Jokowi’s image-making campaign, it was different where the political consultant was not dominant in modifying or reengineering. Jokowi’s political image, not as the case of Fauzi-Nara –in the second round of the direct local elections, their political consultants have been modified or reengineered their image, e.g. the political consultant have modified Fauzi’s political style from arrogant to be polite. In the practice of political communication of image making, Jokowi had used the natural approach that created authentic image –in the other words, Jokowi was an authentic candidate. It was caused by Jokowi’s intelligence in political marketing, political public relations, political issues management, political impression management, and aesthetics of political communication. All of Jokowi’s political products was his brilliant ideas e.g. “iconic” checkered shirt, metal sign or greeting, “blusukan” (impromptu visits) campaign, etc, not the political consultants. It argues that the campaign is a phase of political image reinforcement, not political image formation. It explains to us that the politician’s past record is the key of successful of candidate’s image formation –especially, the permanent campaign is the key success for the Universitas Indonesia incumbents. In personalization era, the main factor of image making is authenticity, not modifications or packaging as well as engineering. The authenticity is the main factor for making political communication of candidate image-making more effective. So, the writer calls it as the authentic candidate theory. The political consultants only communicate the authenticity. In this era, they are just as the campaign manager and political image reinforcers or sharpener. This research’s finding becomes as criticism for the deliberative priming theory (Medvic, 1997) that explained political consultants as issue primers or choosers whose political skill in engineering the candidate’s image through political issue priming. It is also criticism for a research that is hold by De Landtsheer, De Vries, & Verstessen (2008). Their research finding explains that the appearance of political suitability in political impression management is rooted to candidate’s physical appearance. Therefore, it is possible to manipulate the physical appearance of candidate in a “politically desirable” sense, The research is a part of study of political communication that explains the imagemaking of candidate in 2012 Jakarta Gubernatorial Elections, especially Jokowi. Jokowi’s electoral triumph in 2012 Jakarta Gubernatorial Election is the most phenomenal –he is a candidate from outside Jakarta who have been defeated the powerful incumbent candidates Fauzi-Nara. Jokowi’s candidacy represents that Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) is as a consultant-centered and-market-oriented party –in the other words, it is a professionalized party. Excellence of Jokowi’s grade in Opinion Leader Survey findings (issued by Cyrus Network a political consultant firm, and Political Psychology Laboratory of University of Indonesia) become as a main source of PDI-P’s policy in nominating Jokowi as a gubernatorial candidate in 2012 Jakarta direct local elections. Jokowi is a market-choice candidate. Jokowi is an ideal candidate who is believable to have the high competence of leadership to lead the Jakarta province. The Cyrus Network and the Political Psychology Laboratory of UI were political promoters or endorsers for Jokowi’s candidacy. The profession made them as the makers of new tradition in the world of political consultancy in Indonesia and the world wide –there is no publication of research of political consultants in all the time that describes the political consultants as the candidate promoters or endorsers. The Cyrus Network have broken the old tradition of political consultancy where involvement of the consultants in elections were driven by the spirit of business –in the other word, they are the market-driven consultants. Cyrus Network’s endorsement for Jokowi’s candidacy was based by the spirit of political idealism –in the other words, it is an idealismdriven consultant. According the previous research of political consulting, the political consultants were the most dominant in making candidates’ image. Therefore, political consultants’ profession were as image merchants (Heibert, et al, 1971), campaign architects and experts of political communication (Napolitan, 1972), professional image makers (Nimmo, 1976), issue primers (Medvic, 1997), candidate marketers (Dulio, 2000) and image consultant (Perloff, 2010). However for the case of Jokowi’s image-making campaign, it was different where the political consultant was not dominant in modifying or reengineering. Jokowi’s political image, not as the case of Fauzi-Nara –in the second round of the direct local elections, their political consultants have been modified or reengineered their image, e.g. the political consultant have modified Fauzi’s political style from arrogant to be polite. In the practice of political communication of image making, Jokowi had used the natural approach that created authentic image –in the other words, Jokowi was an authentic candidate. It was caused by Jokowi’s intelligence in political marketing, political public relations, political issues management, political impression management, and aesthetics of political communication. All of Jokowi’s political products was his brilliant ideas e.g. “iconic” checkered shirt, metal sign or greeting, “blusukan” (impromptu visits) campaign, etc, not the political consultants. It argues that the campaign is a phase of political image reinforcement, not political image formation. It explains to us that the politician’s past record is the key of successful of candidate’s image formation –especially, the permanent campaign is the key success for the Universitas Indonesia incumbents. In personalization era, the main factor of image making is authenticity, not modifications or packaging as well as engineering. The authenticity is the main factor for making political communication of candidate image-making more effective. So, the writer calls it as the authentic candidate theory. The political consultants only communicate the authenticity. In this era, they are just as the campaign manager and political image reinforcers or sharpener. This research’s finding becomes as criticism for the deliberative priming theory (Medvic, 1997) that explained political consultants as issue primers or choosers whose political skill in engineering the candidate’s image through political issue priming. It is also criticism for a research that is hold by De Landtsheer, De Vries, & Verstessen (2008). Their research finding explains that the appearance of political suitability in political impression management is rooted to candidate’s physical appearance. Therefore, it is possible to manipulate the physical appearance of candidate in a “politically desirable” sense]

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan atas tata kelola dana hibah pemilu kada di KPU Provinsi DKI Jakarta pada pemilu kada tahun 2012 dari segi penganggaran, penatausahaan, maupun pertanggungjawaban. Tesis ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana hibah pemilu kada tahun 2012 di KPU Provinsi DKI Jakarta dari segi penganggaran, penatausahaan, maupun pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun tidak sesuai dengan dua Peraturan Menteri Keuangan PMK terkait karena pengelola dana hibah di KPU Provinsi DKI Jakarta tidak mengetahui adanya mekanisme yang diatur dalam kedua PMK tersebut.Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan atas tata kelola dana hibah pemilu kada di KPU Provinsi DKI Jakarta pada pemilu kada tahun 2012 dari segi penganggaran, penatausahaan, maupun pertanggungjawaban. Tesis ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana hibah pemilu kada tahun 2012 di KPU Provinsi DKI Jakarta dari segi penganggaran, penatausahaan, maupun pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun tidak sesuai dengan dua Peraturan Menteri Keuangan PMK terkait karena pengelola dana hibah di KPU Provinsi DKI Jakarta tidak mengetahui adanya mekanisme yang diatur dalam kedua PMK tersebut.

---

ABSTRACT
This thesis aims to analyze the conformity with the legislation on the governance of the election grant funds at the KPU Provinsi DKI Jakarta in the 2012 local elections in terms of budgeting, administration, and accountability. This thesis uses descriptive analysis method with case study research design. The result of this research is the management of the 2012 local election grant in KPU Provinsi DKI Jakarta in terms of budgeting, administration, and accountability has been in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation, but not in accordance with the two Regulations of the Minister of Finance PMK related to the grants management in the KPU Provinsi DKI Jakarta is not aware of any mechanisms regulated in both PMK.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini berupaya menggambarkan faktor-faktor yang dimiliki Partai Keadilan Sejahtera PKS dalam pemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa PKS berkontribusi terhadap kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan memanfaatkan modal sosial jaringan sosial , modal ekonomi biaya politik , serta isu politik identitas. Secara konkret, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan jaringan sosial yang sudah dibangun hingga di tingkat akar rumput, baik jaringan internal maupun eksternal. PKS juga berperan dalam membiayai dana kampanye kandidat dengan berbagai macam pendanaan. Selain itu, PKS melalui kemampuannya menerapkan strategi riding the wave dalam momentum Aksi Bela Islam 411 dan 212 berhasil menarik lebih banyak pemilih Muslim. Penemuan dari penelitian ini adalah, ketiga faktor tersebut dominan dalam mempengaruhi kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

---

ABSTRACT This research describes the factors of PKS in the winning of Anies Baswedan Sandiaga Uno in Jakarta Gubernatorial Election 2017. Using qualitative method, this research shows that PKS has contribute towards the winning of Anies Baswedan Sandiaga Uno by utilitizing social capital social network , financial economic political cost , and the issue of political identity. Concretely, this is done by utilitizing social networks that has been built until grassroots level, both internal and external. PKS also plays a role in financing the candidate rsquo s campaign with various funding. Furthermore, PKS using riding the wave strategy in the momentum of Aksi Bela Islam red 411 dan 212 mdash success to attract Muslim voters more. The finding of this research is, these three factors dominant in affect the winning of Anies Baswedan Sandiaga Uno in Jakarta Gubernatorial Election 2017.

Abstrak :
Objek penelitian ini terfokus kepada perilaku politik (political behavior) pemilih Muslim pada Pemilu 1999 di DKI Jakarta, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan seperti yang dirumuskan berikut ini. (1) bagaimanakah perilaku memilih pemilih Muslim pada Pemilihan Umum 1999?; (2) bagaimanakah pandangan pemilih Muslim terhadap keberadaan parpol-parpol Islam pada Pemilu 19992; (3) bagaimanakah pandangan pemilih Muslim terhadap penggunaan simbol Islam dalam politik?

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan (questibner) kepada 250 pemilih Muslim yang telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 1999 dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan beberapa tokoh informal Muslim yang tersebar di lima wilayah (kotamadya) yang ada di DKI Jakarta. Sedang data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metod deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pengelompokan sosial-keagamaan berperan di dalam membentuk sikap dan perilaku politik pemilih; (2) agama (baca: Islam), yang dimanifestasikan dalam bentuk asas dan lambang parpol, dapat berperan sebagai tali pengikat sekaligus berfungsi sebagai landasan identilikasi diri bagi parpol dengan pemilihnya, terutama pemilih yang yang berlatar belakang pendidikan menengah ke bawah; (3) program partai dapat menjadi dasar bagi pemilih di dalam memilih parpol; (4) figuritas seorang pemimpinan parpol atau pun calon presiden dapat berpengaruh terhadap pilihan politik pemilih; (5) selain perlakuan tidak adil dari rezim Orde Baru terhadap PDIP dan pemimpinnya, juga ligur Megawati Soekarnoputeri sebagai anak presidenvPresiden dan ideologi Nasionalisnya yang mendorong pemilih mengidentifikasi diri dengan PDIP; (6) walaupun media massa sudah menjadi konsumsi keseharian pemilih, tetapi kemanfaatannya sebagai media komunikasi polilikv(baca: sarana informasi Pemilu 1999) dan pendidikan politik lebih dominan difungsikan oleh merek yang memiliki Iatar belakang pendidikan menengah kevatas, dan; (7) sikap mendukung atau pun menolak terhadap keberadaan parpolvIslam dan pnggunaan simbol Islam dalam politik antara lain dipengaruhi olehvfaktor umum.

Penegasan-penegasan di alas setidak-tidaknya telah memberikan gambaran tentang bagaimana perilaku polltik pemilih Muslim pada Pemilu 1999. Lebih dari itu, dapat dijadikan sebagai dasar di dalam mengevaluasi kekalahan parpol Islam dalam Pemilu 1999. Kekalahan tersebut Iebih disebabkan: (1) budaya politik pemilih Muslim yang masih mencerminkan kuatnya unsur paternalisltik; (2) kurang siapnya parpol Islam dalam mengikuti Pemilu 1999; (3) kurangnya soslallsasi parpol Islam ke tingkat massa; (4) simbol Islam tidak serta merta dlterima oleh semua pihak; (5) banyaknya parpol Islam yang terlibat dalam Pemilu 1999, dan; (6) dalam diri PDIP serla pemimpinnya (Megawatl Soekarnoputeri) identik dengan simbol ketidakadilan.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran mengenai pemilih mengambang swing voters pada Pilkada DKI 2017 lalu. Penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana perilaku politik pemilih dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang berdasar pada mazhab Columbia School dan pendekatan psikologis yang didasari mazhab Michigan School. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan melakukan wawancara pada pemilih di Pilkada DKI lalu, penelitian ini mendapatkan temuan mengenai bagaimana status ekonomi, agama, lingkungan keluarga, latar belakang partai politik, dan pemberitaan media memberikan pengaruh bagi pemilih untuk memindahkan dukungannya dari pasangan Agus ndash; Sylvi pada putaran ke pasangan Anies ndash; Sandy, atau dari pasangan Ahok ndash; Djarot ke pasangan Anies ndash; Sandy.

---

ABSTRACT
This research is trying to provide an overview of the swing voters in Jakarta Elections in 2017. The study was conducted to see how voters 39 political behavior using sociological approach which was based on the Columbia School and a psychological approach based on the Michigan School. This study is using qualitative descriptive method and conducting interview to the voters of Pilkada DKI. It found some findings on how the economic, religious, family, political party background, and media backgrounds have influenced voters to shift their vote from Agus Sylvi 39 s to Anies Sandy, and also Ahok ndash Djarot rsquo s voters to Anies Sandy.

Abstrak :
Penelitian ini mengungkapkan strategi berkampanye sekelompok masyarakat sipil melalui organisasi non-partai politik. Tidak hanya mengapa, tetapi juga bagaimana strategi tersebut dibentuk untuk mengumpulkan dukungan KTP sehingga seseorang bisa menjadi calon kepala daerah secara independen. Peneliti mengambil kasus Teman Ahok, sebuah organisasi yang berupaya mengusung Basuki Tjahja Purnama disapa Ahok menjadi kandidat independen dalam proses pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Batasan waktu penelitian ini adalah sampai pada saat Ahok diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Argumen penulis dalam penelitian ini adalah, membangun organisasi merupakan strategi yang tepat untuk mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah melalui jalur independen dalam arena politik seperti Pilkada. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti mewawancara pendiri dan beberapa anggota Teman Ahok. Teori Arena, Habitus, dan Modal dari Pierre Bourdieu penulis jadikan pisau analisis untuk melihat secara sosiologis latar belakang mereka mendirikan Teman Ahok serta posisi mereka dalam Arena politik. Sementara Teori Framingdari William A. Gamson menjadi pisau analisis Framingyang dilakukan oleh Teman Ahok. Penelitian ini mendukung pendapat Bourdieu bahwa Modal sosial dan habitus sangat menentukan keberhasilan agen dalam persaingannya di Arena politik. Persaingan di arena politik dianalogikan oleh Bourdieu sebagai pasar dimana para agen memperebutkan posisi kekuasaan. Penelitian ini menemukan bahwa organisasi sangat dibutuhkan dalam kontestasi politik. Selain itu, untuk melakukan framingdalam persaingan politik, agen harus memiliki informasi dan data yang kuat. Sebab dalam era digital, data dapat dengan mudah disalahgunakan bahkan menjadi acuan. ...... This research reveals the strategy of campaign by civil society through non political party organizations. Not only why, but also how the strategy was formed to collect the support so that someone can become independent candidate for Regional Election. Author took the case of Teman Ahok, an organization that seeks to carry Basuki Tjahja Purnama known as Ahok to be an independent candidate in DKI Jakarta Governor Election 2017. Time limit of this research is until Ahok carried by Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. The argument of this research is, building an organization is the right strategy to carry someone to become candidate in Regional Election through independent path in political arena. Using qualitative descriptive approach, author interviewed the founders and member of Teman Ahok. With theory of Arena, Habitus, and Capital by Pierre Bourdieu author saw sociologically their reason to established Teman Ahok as well as their positions in the Political Arena. FramingTheory of William A. Gamson became the tools for framinganalysis. This study supports Bourdieu 39 s theory that said social capital and habitus determine the success of agents in their competition in the political arena. Competition in the political arena analogous to Bourdieu as a market where agents compete for position power. This study found that organizations are needed in political contestation. In addition, to conduct framing in political competition, agents must have strong information and data. Because in the digital age, data can be easily misused, even become a reference.

Abstrak :
Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017, cukup berbeda dengan pemilihan lain di banyak daerah. Dengan adanya kandidat yang dipromosikan oleh partai politik daripada kader partai dan juga status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan memiliki masyarakat yang heterogen membuat pemilihan DKI Jakarta menjadi perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk partai politik nasional besar, pemilihan DKI Jakarta jelas merupakan target yang harus dimenangkan. Pemilihan DKI Jakarta tahun 2017 juga digunakan oleh parpol sebagai ajang 'pemanasan' menjelang Pemilihan Umum 2019. Pencalonan Basuki Tjahaya Purnama cukup kontroversial karena awalnya Basuki tidak mau bergabung dengan parpol karena menurut dia selalu ada mas kawin, serta memberikan sinyal ke depan secara mandiri. Penolakan di internal PDIP terasa dengan kader kader terutama dari dewan DPD PDIP DKI Jakarta. Juga, dugaan korupsi dan reklamasi  juga menjadi kontroversi. Karena keputusan PDIP untuk mendukung Basuki Tjahaya Purnawa menjadi fokus utama, para peneliti ingin tahu bagaimana konflik politik partai PDI-P dan juga apa faktor di balik PDI Perjuangan membawa Basuki Tjahaya Purnama sebagai calon Gubernur di Jakarta 2017 Jakarta Pemilihan. Sumber data penelitian ini dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara. Data sekunder yang digunakan sendiri dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen, media atau literatur sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Informan yang menjadi sasaran peneliti untuk melihat dinamika yang terjadi di internal PDIP adalah pengurus DPP, pengurus DPD dan pihak yang keluar dari PDI Perjuangan. Untuk menyeimbangkan informasi, peneliti juga mencari informasi dari beberapa media (cetak atau elektronik) yang terkait dengan diskusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika politik internal yang disebabkan oleh Basuki Tjahaya Purnama, khususnya DPD DKI yang menginginkan kader yang menjadi calon peserta lomba dalam pemilihan DKI Jakarta, Basuki juga memiliki karakter keras dan menganggap partai politik tidak penting. , kebijakan buruk dan komunikasi yang buruk, juga tidak mau ikut seleksi oleh DPD DKI Jakarta. Rekrutmen Basuki adalah dominan, dimana pengusungan Basuki merupakan hak prerogatif dari Megawati Soekarno Putri, meskipun terdapat achievement oriented.

---

The DKI Jakarta Pilkada in 2017 is quite different from other elections in many regions. The presence of candidates promoted by political parties rather than party cadres as well as the status of DKI Jakarta as the capital city of the country and having heterogeneous communities makes the election of DKI Jakarta a concern for all the people of Indonesia. For large national political parties, the election of DKI Jakarta is clearly a target that must be won. The election of DKI Jakarta in 2017 is also used by political parties as a 'warming up' event ahead of the 2019 General Election. Basuki Tjahaya Purnamas candidacy is quite controversial because Basuki initially did not want to join political parties because according to him there were always dowry, as well as independently providing forward signals. The internal PDIP rejection was felt with cadre cadres, especially from the council of the DKI Jakarta PDIP. Also, allegations of corruption and reclamation have also been controversial. Because the PDIP's decision to support Basuki Tjahaya Purnawa was the main focus, the researchers wanted to know how the political conflict of the PDI-P party and also the factors behind PDI Perjuangan brought Basuki Tjahaya Purnama as the Governor candidate in Jakarta 2017 Jakarta Election. The source of this research data is by collecting primary and secondary data. Primary data, namely data obtained directly through interviews. Secondary data used alone in this study are data obtained indirectly such as documents, media or literature in accordance with the research objectives. Data collection techniques used by researchers are in-depth interviews and literature studies. The informants who were the target of the researchers to see the dynamics that occurred inside the PDIP were DPP administrators, DPD administrators and those who left PDI Perjuangan. To balance information, researchers also seek information from several media (print or electronic) related to the discussion. The results of this study indicate that there has been an internal political dynamics caused by Basuki Tjahaya Purnama, especially the DKI DPD who wants cadres who are candidates in the DKI Jakarta election contest, Basuki also has a strong character and considers political parties not important. , bad policies and poor communication, also do not want to participate in the selection by the DKI Jakarta DPD. Basuki Recruitment is a dominant Ascrieptive Style, where Basukis support is a prerogative of Megawati Soekarno Putri, even though there is achievement oriented.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang bagaimana peran Polri dalam menangani Pemilu DKI Jakarta Tahun 2017 yang merupakan peristiwa yang banyak mendapat perhatian dan membentuk dari para mendukung fanatik masing-masing pasangan calon. Keanekaragaman SARA di Indonesia melahirkan masyarakat multikultural, sehingga isu SARA menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik. Dengan menggunakan pendekatan intelijen, maka yang dilakukan didalam studi ini adalah memetakan dan menganalisis berbagai persoalan yang mengiringi proses demokrasi pada Pemilu DKI Jakarta Tahun 2017. Tulisan ini juga memetakan secara kronologis konflik terhadap agama dan SARA yang ditujukan kepada Ahok. Peneliti menemukan dalam studi ini bagaimana Polri sudah menggelar kegiatan intelijen pada seluruh rangkaian Pemilu DKI Jakarta melalui cipta kondisi untuk mengelola konflik, sehingga proses demokrasi tersebut berjalan aman, meskipun terjadi konflik tetapi tidak menjadi aksi kekerasan. Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan bahwa peran penting Intelijen Polri dalam pemilu selain memberikan deteksi dini dan solusi konflik adalah juga turut serta menjaga transisi demokrasi di Indonesia dan bukan sekedar sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

This thesis discusses how the role of the National Police in dealing with the 2017 DKI Election is an event that has received much attention and formed from the fanatical supporters of each candidate pair. SARA diversity in Indonesia gave birth to a multicultural society, so that the issue of racial intolerance became the main factor causing the conflict. By using an intelligence approach, what is done in this study is mapping and analyzing various problems that accompany the democratic process in the DKI Jakarta Elections in 2017. This paper also maps out chronologically the conflicts against religion and SARA aimed at Ahok. Researchers found in this study how the National Police had held intelligence activities in the entire series of DKI Jakarta elections through the creation of conditions to manage conflict, so that the democratic process proceeded safely, despite conflicts but not acts of violence. Based on the results of the study, it can be concluded that the important role of the Indonesian Police Intelligence in elections in addition to providing early detection and solutions to conflicts is also to participate in maintaining the democratic transition in Indonesia and not just as a security guard and public order.