Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak di mana pemilih memilih eksekutif dan parlemen dalam satu pelaksanaan. Sebagai Pemilu serentak pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu bukan hanya memiliki tujuan dalam menyelenggarakan Pemilu yang aman tetapi juga meningkatkan partisipasi pemilih yang terus menurun di setiap pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, KPU membuat strategi sosialisasi dan komunikasi guna meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, maka pemerintahan hasil Pemilu memiliki legitimasi yang baik. Konsep area Hubungan Masyarakat (Humas) politik dapat membantu Humas dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, penelitian ini menganalisis fungsi Humas Politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih oleh KPU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus organisasi penyelenggara Pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan KPU menjalankan area Humas politik, namun beberapa area dijalankan belum optimal. Manajemen isu, evaluasi dan krisis belum dijalankan secara maksimal oleh KPU. Sedangkan area news management dan manajemen event lebih optimal. Komunikasi digital juga telah dilaksanakan walaupun terkait engagement perlu ditingkatkan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada area lain yang tidak dijelaskan dalam area Humas politik, tetapi dilakukan oleh KPU, yaitu area promosi. ......Election 2019 was the first simultaneous election for Indonesian to vote executive and legislative in one time. As the first simultaneous general election, General Election Commission or Komisi Pemilihan Umum (KPU) has main purpose not only organize election but also how to increase voter turnout. Voter turnout had been declined since every general election. For that reason, KPU prepared strategies to communicate and socialize election to voter. If voter turnout is higher, the elected government will get a good legitimation from its people. Working area for Politic Public Relations (PR) might assist PR to archive organization’s goal. Therefore, this research was trying to analyze general election socialization strategies that coherence with domain of political PR and related to increase voter turnout. This research was using qualitative research with case study of election organization in Indonesia. Result of this research showed KPU run domain of political PR, but some domains are not implemented optimally. The KPU has not yet fully implemented the issue management, evaluation management and crisis management. Meanwhile, domain of news management and event management are more optimal. Digital communication has also been implemented although related to engagement needs to be improved. The findings of this study also indicate that there is other domain that are not explained in domain of political PR, but are carried out by the KPU, domain of promotion.

Abstrak :

Pemilu sebagai mekanisme penting untuk mewujudkan proses demokrasi Indonesia masih terus menghadapi masalah integritas. Setiap pemilu yang diselenggarakan selalu diwarnai oleh suasana manipulatif, kecurangan dan kurang terpercaya. Masalah ini menjadi lebih problematis ketika pemantau pemilu yang dianggap sebagai pilar pengawalan tidak mampu menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan terpercaya. Pada pemilu tahun 2014 Indonesia, munculnya Kawal Pemilu sebagai gerakan pemantau pemilu berbasis teknologi menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan proses demokrasi di Indonesia. Namun, sejumlah pertanyaan muncul berkaitan dengan validitas dan efektifitasnya sebagai pemantau pemilu. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan fenomena ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan konsepdemokrasi dari  Huntington, studi ini menemukan bahwa Kawal Pemilu merupakan organisasi gerakan sosial akar rumput yang lahir dari persimpangan antara masyarakat sipil dan teknologi dan untuk mencapai potensi penuh sebagai alat untuk melakukan tindakan sipil,aktor utama mengidentifikasi framing dan memanfaatkan potensi teknologi secara terampil, produktif dan kredibel untuk merespon kurangnya akuntabilitas dan kontrol pada proses pengambilan keputusan yang demokratis. Di sini, teknologi koneksi menjadi sekutu yang kuat di dalam mendorong dan  memperkuat masyarakat sipil di dalam mempromosikan transparansi dan kepercayaan publik dalam pemilu. ......Election as an important mechanism to establish democratic process Indonesia still continue to confront issue of integrity. Every election that has been held were always tinged with manipulative, cheating and less reliable atmosphere. This issue becomes more problematic when election monitoring which were regarded as pillars of the escort was unable to create a genuine, fair, and reliable election. In the 2014 election in Indonesia, the emergence of Kawal Pemilu as a technology-based election monitoring movement becomes the new history of the democratic process administration in Indonesia. However, several questions arose related to its validity and effectiveness as an election monitoring. This study tried to explain this phenomenon using a qualitative approach. By using the democratic concept by Huntington, it was found that Kawal Pemilu is a grassroots social movement organization which was born from the intersection between civil society and technology and to reach its full potential as a tool for civic action the main actors identify framing and exploit the potential of technology skillfully, productively and credibly inresponse to the lack of accountability and control on the process of democratic decision-making. In this case, connection technology becomes a powerful ally to foster and strengthening civil society in promoting transparency and public confidence in elections.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perbandingan Lembaga Pengawas Pemilu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif pada umumnya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu. Penelitian ini adalah penelitian Hukum sosiologis/empiris dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada umum nya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 telah lebih baik dalam mengatur mengenai Lembaga Pengawas Pemilu dibandingkan Undang-Undang yang ada sebelumnya walaupun memiliki beberapa kekurangan, lebih baik karena Lembaga Pengawas Pemilu sekarang lebih independen dalam melasanakan tugasnya karena sejajar kedudukannya dengan KPU serta tidak bergantung dengan KPU, dan memiliki wewenang untuk mengatur anggota KPU. Kata kunci: Pengawasan, pengawasan pemilu, panitia pengawasan pemilu

---

This essay discusses the comparison of Election Supervisors review of Law No. 12/2003 about legislative elections, with Law No. 22/2007 about Election organizers. This research is a sociological research Law/empirical with the descriptive design. Results of research showed that in general Law No. 22/2007 has been better in managing the institution of the Election Supervisor than the previous, even has some shortages, it is better because of Election Supervisors is now more independent in its work because it has a parallel position with KPU, does not depend on KPU, and have the authority to set KPU members.

Abstrak :
Sejumlah 21 dari 48 TPS di kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi terpaksa harus melaksanakan Pemungutan Suara Susulan H+1 pada Pemilu 2019 dikarenakan kotak suara duplex mengalami kerusakan parah dalam proses distribusi logistik akibat banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah kebijakan KPU menggunakan kotak suara berbahan duplex telah memenuhi nilai kelayakan fungsi kotak suara dalam proses distribusi logistik Pemilu 2019 menurut perspektif Badan Penyelenggara Pemilu di tingkat KPU Kabupaten/Kota hingga tingkat PPS. Pendekatan kualitatif berlandaskan teori Dunn dipergunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan KPU meliputi enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan. Berdasarkan hasil wawancara, informan menanggapi kebijakan KPU menggunakan kotak suara duplex tidak memenuhi nilai kelayakan fungsi kotak suara dalam proses distribusi logistik, karena dinilai tidak memenuhi lima dari enam kriteria Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan kelayakan. Hasil Penelitian ini didukung temuan bahwa: 1) terjadi penghematan anggaran pengadaan kotak suara sebesar 70,03% di tingkat KPU RI, namun tidak terjadi penghematan biaya pengelolaan dan distribusi logistik di tingkat KPU Kabupaten/kota hingga KPPS; 2) Pelaksanaan SOP penyimpanan dan distribusi logistik bersifat effortlessness; 3) Kotak suara berbahan duplex lebih mudah rusak (hancur) di daerah rawan banjir atau perairan walaupun telah mengikuti SOP distribusi logistik.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Peran Bawaslu dan Dinamika Hubungan Kelembagaannya Dalam Proses Pengawasan Pemilu Pasca Reformasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Kedaulatan Rakyat, teori Lembaga Negara, dan teori Partisipasi. Serta penggunaan konsep-konsep tentang pemilihan umum, pengawasan pemilu, dan masyarakat. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian hal-hal yang disampaikan adalah meliputi sejarah pengawasan pemilu di Indonesia, kedudukan dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pasca reformasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan dinamika hubungan kelembagaan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu pasca reformasi menunjukkan hasil yang cukup baik, meski masih terdapat banyak kekurangan. Kedudukan Bawaslu diperkuat dari yang semula lembaga adhoc menjadi tetap dan mandiri. Kewenangannya pun ditambah sebagai penyelesai sengketa pemilu. Dalam praktiknya terjadi dinamika hubungan kelembagaan Bawaslu, KPU, selaku penyelenggara pemilu dan DKPP sebagai lembaga yang menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Dinamika hubungan kelembagaan tersebut mengakibatkan terhambatnya tahapan pemilu dan terjadi ketidakpastian hukum sebagai akibat putusan DKPP yang menyentuh ranah tahapan pemilu yang bukan menjadi kewenangannya

---

ABSTRACT
This Thesis will discuss the Role of BAWASLU and the Dynamic Instituional Relationship of BAWASLU in the General Election (PEMILU) Monitoring Process Post- Reform in Indonesia. This paper uses a normative juridical research method, as well as the Popular Sovereignty theory, State Institutions theory and Participation theory as approach. Last but not least, concepts related to General Election, General Election Monitoring and the society is also included in the research. In order to draw a conclusion from the research objectives, the points that will be addressed includes the history of General Election Monitoring in Indonesia, the Position and Authority of BAWASLU Post – Reformasi era, the General Election Commition (KPU) and the Election Organizers Ethics Council (DKPP). Based on the results, the role of BAWASLU in monitoring general election during post-reform era shows decent results, nothing that improvements are still needed. The position of BAWASLU is reaffirmed with its transition from and adhoc institution into and independent and permanent institution. BAWASLU was also granted authority to settle disputes related to the general election. However, in its practice, tensions and dynamic institutional relationships among BAWASLU, KPU and DKPP arises. The dynamic institutional relationship has hindered the general election process and causes uncertainty due to DKPP’S authority to pass out a decision outside its original authority and functions.

Abstrak :
This thesis discusses the Spatial Analysis of the 2020 Depok City Regional Head Election. The source of the data was taken from the results of the 2020 Depok City Regional Head Election in the form of the number 2 contestant vote, population demographic data in the same year. This research uses quantitative methods with GeoDa applications. The purpose of this study analyzes the spatial distribution in each village, demographic factors and voter behavior and to determine the spatial influence on each contestant. The results of this study showed that contestant number 2 only had 30 village bases, but won absolutely in 53 villages. The factor of novice voters and voters with high school education level and above, affects the victory of contestant number 2. Other factors that influence victory are the quality of voters and the contestant's capabilities, the candidate's vision and mission, work program, government experience, contestant's level of education. Further research can be deepened by testing other demographic variables such as gender, socioeconomics, characteristics of commuter workers, both qualitatively and quantitatively. ......This thesis discusses the Spatial Analysis of the 2020 Depok City Regional Head Election. Data sources are taken from the results of the 2020 Depok City Regional Head Election in the form of the vote acquisition of contestant number 2, population demographic data in the same year. This research uses quantitative methods with the GeoDa application. The purpose of this research is to analyze the spatial distribution in each village, demographic factors and voter behavior and to determine the spatial influence on each contestant. The results of this study show that contestant number 2 only has 30 base villages, but won absolutely in 53 villages. The factor of novice voters and voters with a high school education level and above, influenced the victory of contestant number 2. The other factors that influence victory are the quality of voters and contestant capabilities, candidates' vision and mission, work programs, government experience, and contestant education levels. Further research can be deepened by testing other demographic variables such as gender, socio-economic, characteristics of commuter workers, both qualitatively and quantitatively.