Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berbeda dengan studi sebelumnya yang berfokus pada pengaruh pemilihan umum terhadap belanja anggaran, studi ini berfokus pada perbedaan perilaku  belanja anggaran antara daerah yang memiliki petahana yang memutuskan untuk maju kembali pada pilkada 2015 dengan daerah di mana petahana sudah menjalani dua periode. Asumsi yang digunakan pada studi ini adalah para petahana yang maju kembali seringkali mencoba memaksimalkan pengaruh mereka agar terpilih kembali, sementara petahana yang sudah tidak dapat mencalonkan diri kembali akan bertindak lebih konservatif. Studi ini menggunakan metode OLS untuk menganalisa perilaku oportunistik daerah terkait penggunaan anggaran daerah yang kepala daerahnya dapat maju kembali dan yang tidak dapat maju kembali pada pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2015 di 237 kabupaten/kota. Untuk itu, studi ini menganalisa kebijakan fiskal kepala daerah melalui pos-pos pengeluaran tertentu yang diduga dapat menarik simpati pemilih seperti total belanja daerah, belanja investasi, serta anggaran diskresi baik secara total maupun detil yang terdiri dari belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan perilaku belanja antara daerah yang memiliki petahana yang maju kembali dalam pemilukada dan yang sudah dua periode kecuali pada komponen belanja hibah. Di daerah di mana petahana dapat dipilih kembali dan memutuskan untuk ikut pemilukada kembali, belanja hibah cenderung lebih tinggi pada tahun dilaksanakannya pilkada. Selain itu, pada kabupaten/kota tersebut, semakin tinggi pengeluaran hibah pada tahun sebelum pilkada disertai oleh penurunan anggaran hibah pada tahun pilkada. ......Unlike other studies that focus on election time effect on budget spending, this study focuses on the difference in spending policy behavior between regions that have eligible incumbent and decide to re-run in the 2015 election and regions that have the last period incumbent. Hypothetically, incumbents who seek to gain electoral support have opportunity and power to enhance their re-election prospect by increasing their targeted expenditures in the times leading to the election time, while the last term period incumbents will act oppositely. OLS cross-sectional data used to analyze politicians’ behavior on fiscal spending policy. We try to find whether re-running eligibility leads them to behave differently compared to lame ducks in 237 municipalities. The level of targeted expenditures to attract voters we use in this study are budget total spending, investment spending, and discretionary funds, both as aggregate, and as disaggregated funds which consisting  grants aid, social assistance expenditures, and financial aid. In general, the results obtained shows that there is no difference behavior between regions that have re-running incumbent and regions that have last period incumbent except in grant subcomponent. Compared to regions that had lame ducks, grant expenditure tends to be higher on election year in regions that have re-running incumbent. Also, the higher grant expenditure in a year before election, the lower grant expenditure during election year in those regions.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemilukada DKI Jakarta 2017 diwarnai dengan pertarungan wacana antara wacana pro kebinekaan dengan wacana anti kebinekaan. Penelitian ini memetakan wacana kebinekaan yang hadir pada saat pemilukada DKI Jakarta 2017 dalam rangka menggali strategi berkampanye pasangan Basuki-Djarot. Melalui penelitian ini, wacana kebinekaan dilihat sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap wacana anti kebinekaan yang muncul di masyarakat Jakarta selama momen pemilukada DKI Jakarta 2017. Penelitian ini menggunakan teori wacana oleh Michael Foucault untuk membongkar bagaimana objek bekerja membentuk wacana dan bagaimana wacana tersebut dilatarbelakangi oleh sebuah ideologi. Hasil dari penelitian ini adalah adanya persamaan dan perbedaan dalam kedua genre kampanye Basuki-Djarot wayang kulit dan flash mob . Kesamaan dua genre itu terdapat dalam latar belakang ideologi yang diangkat yaitu ideologi nasional dimana menonjolkan persatuan dan kesatuan sedangkan perbedaannya terdapat pada bentuk, penggunaan bahasa, sasaran audiens , dan isu yang diangkat. Wayang kulit mengangkat isu Islam universal sebagai strategi melawan wacana anti kebinekaan. Di sisi lain flash mob menyuarakan aspirasi pendukung Basuki-Djarot melalui partisipasi massa yang mencerminkan pendukung yang solid.

---

ABSTRACT
2017 Jakarta SCR Gubernatorial Election was full of controversy between kebinekaan and anti kebinekaan discourse. This research focuses on kebinekaan discourse in the 2017 Jakarta SCR Gubernatorial Election as a part of the campaign strategy. Through this research, kebinekaan is shown as a strategy against anti kebinekaan discourse which was spread among the people of Jakarta during the Election time. The research uses discourse theory by Michael Foucault, to show how object works on forming the discourse and the ideology that works as background. This research reveals that there are both similarities and differences between the puppet performance and flash mob as the campaign strategy from Basuki Djarot rsquo s side. The similarities can be found in the ideological background, in this case, the nationalism and the unity in diversity notion, while the differences are shown in the use of language, audience, and issue they want to show. The main issue found in the Puppet performance is Islam universalism that is used against anti kebinekaan issue. On the other hand the flash mob articulates the aspiration of Basuki Djarot rsquo s supporters through mass participation that reflects a solid supporter.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis tentang konflik antara Bupati dan DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2019. Pada Pilkada 2018 untuk pertama kalinya Kabupaten Sikka dipimpin oleh bupati terpilih dari pasangan calon jalur perseorangan. Permasalahan muncul ketika pembahasan anggaran daerah terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD dalam APBD tahun anggaran 2019. Hal ini menimbulkan konflik dengan anggota DPRD, terutama Badan Anggaran, yang menyusun angka tunjangan lebih tinggi dengan berpatokan pada peraturan bupati sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer bersumber dari wawancara mendalam dengan sejumlah informan terkait. Temuan penelitian ini menunjukkan konflik kepentingan antara Bupati dan DPRD Sikka merupakan bentuk perebutan sumber daya ekonomi, yaitu APBD. Kesimpulan ini sejalan dengan teori konflik dari Maswadi Rauf yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh kelangkaan posisi dan sumber daya. Selain itu, diketahui terdapat kepentingan dari Bupati maupun DPRD yang berkonflik. Kepentingan bupati terkait pelemahan karakter DPRD yang sedang berkampanye menuju pemilihan anggota legislatif  tahun 2019. Hal ini berkaitan dengan bupati terpilih dari jalur perseorangan, sehingga sangat minim dukungan dari anggota legislatif yang menolak mendukung bupati sewaktu mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018. Sementara kepentingan DPRD adalah mempertahankan nilai tunjangan perumahan dan transportasi serta menolak tuduhan mark up tunjangan. ......This research analyzes the conflict between the Local Leader and Local Legislative Assembly (DPRD) of Sikka Regency, East Nusa Tenggara in the preparation of the 2019 Local Government Budget year (APBD). In the 2018 Local Leader Election for the first time, Sikka Regency was led by an elected regent from an individual candidate pair. The problem arise when discussing regional budgets related to housing allowances and transportation allowances for DPRD members in the 2019 APBD. This led to conflicts with DPRD members, especially the Budget Agency, which compiled a higher allowance figure based on previous regent regulations. This study uses qualitative methods with primary data sourced from in-depth interviews with a number of related informants. The findings of this study indicate that the conflict of interest between the Regent and DPRD Sikka is a form of struggle for economic resources, namely the APBD. This conclusion is in line with Maswadi Rauf's conflict theory which states that conflict is caused by a scarcity of positions and resources. In addition, it is known that there are conflicting interests of the Local Leader and the DPRD. Local Leader’s interest is related to the weakening of the character of the DPRD who is campaigning towards the election of legislative members in 2019. This relates to the elected regent from an individual route, so there is very little support from legislative members who refuse to support the regent when running for the 2018 local leader election (Pilkada). Meanwhile, the DPRD's interest is to maintain the value of housing and transportation allowances and reject accusations of mark-up allowances.

Abstrak :
Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020 lebih menarik dibanding periode sebelumnya. Tiga pasangan calon yang berkompetisi memiliki kekuatan komposisi yang berimbang. Memiliki hubungan kerabat dengan elit utama partai dan pemerintahan ditingkat pusat maupun daerah. Persaingan yang ketat dilihat dari tingkat elektabilitas yang dilakukan lembaga survei . Kemenangan (petahana) Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan menjadi menarik ditambah keadaaan pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan jenis penelitian analitis deskriptif. Penulis menggunakan teori dan konsep modal sosial dari Bourdieu, strategi politik dari Schroder dan kampanye oleh Steinberg, Rackway, Arifin. Sidarta GM untuk menganalisis kemenangan yang diperoleh pasangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan, pertama Optimalisasi dari modal sosial dari pasangan tersebut bertambah karena dukungan modal sosial yang dimiliki Airin Rachmi Diany yaitu dalam bentuk jaringan. Kedua, Benyamin Davnie yang berada pada kekuasaan di tingkat lokal dan Pilar Saga Ichsan yang mempunyai hubungan kerabat dengan Walikota Airin Rachmi Diany bisa mengoptimalkan modal sosial yang dimilikinya dengan cara menjaga kepercayaan dan menggunakan jaringan yang telah ada. Ketiga, modal sosial dan modal ekonomi yang kuat, strategi kampanye yang efektif diaplikasikan melalui strategi politik yang tepat serta citra yang dibangun Benyamin Davnie sebagai petahana yang berkinerja baik dan Pilar Saga Ichsan sebagai tokoh muda yang mempunyai kapabilitas menjadikan pasangan tersebut memiliki pembedaan dengan pasangan yang lain yang dikemas dalam isi pesan yang berulang-ulang. Keempat, penerapan strategi politik pemenangan dalam kampanye pada masa pandemi covid-19 telah dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan sesuai Peraturan KPU, kampanye dengan pengumpulan massa dengan jumlah besar digantikan dengan memperbanyak pertemuan tatap muka. Kelima, jaringan pemenangan horizontal dianggap efektif digunakan pada masa pandemi dalam penyampaian pesan politik pada segementasi pemilihnya masing-masing karena adanya aturan pembatasan pengumpulan massa ......South Tangerang Pilkada 2020 is more interesting than the previous period. The three competing pairs of candidates are seen as having a balanced compositional power. Having close relations with the main elite of the party and government at the central and regional levels. The tight competition seen from the level of electability carried out by survey institutions made the victory (incumbent) Benyamin Davnie and Pilar Saga Ichsan in the 2020 South Tangerang Pilkada interesting coupled with the Covid-19 pandemic. This research uses a qualitative approach with a case study method with a descriptive analytical research type. The author uses the theory and concept of social capital from Bourdieu, political strategy from Schroder and campaigns by Steinberg, Rackway, Arifin, Sidarta GM to analyze the pair's wins. The results showed several findings, firstly, the optimization of the social capital of the couple increased due to the support of social capital owned by Airin Rachmi Diany, namely in the form of a network. Second, Benyamin Davnie who is in power at the local level and Pilar Saga Ichsan who was a relative relationship with Mayor Airin Rachmi Diany can optimize their social capital by maintaining trust and using existing networks. Third, strong social and economic capital, effective campaign strategies applied through the right political strategy and the image built by Benyamin Davnie as a well-performing incumbent and Pilar Saga Ichsan as a young figure who has the capability to make the pair different from other couples. which is packaged in the body of a message that is repeated. Fourth, the implementation of winning political strategy in campaigns during the Covid-19 pandemic has been carried out by implementing health protocols according to KPU regulations, campaigns with large mass gathering are replaced by increasing face to face meetings. Fifth, the horizontal winning network is considered to be effectively used during tehe pandemic in delivering political messages to their respective voter segmentations because of the restrictions on mass gathering.

Abstrak :
Biaya politik menjadi pertimbangan kepala daerah setiap ada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Kepala daerah akan menanggung biaya politik yang tinggi ketika terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak menyukai adanya keterlambatan dalam penetapan APBD. Terlambat dalam menetapkan APBD berdampak negatif terhadap penyediaan layanan publik. Penelitian ini menggunakan data disagregat karakteristik daerah berupa data keuangan daerah dan luas daerah serta waktu pelaksanaan Pilkada di 508 kota/kabupaten pada kurun waktu tahun 2014-2020. Data panel yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan regresi logistik biner. Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada berkorelasi positif dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Probabilitas penetapan APBD secara tepat waktu lebih besar ketika terdapat pelaksanaan Pilkada. Selain itu, faktor lain yang meliputi rata-rata persentase anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja, kemandirian fiskal daerah serta kebijakan alokasi hibah saat pelaksanaan Pilkada juga berkorelasi dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. ......Political costs are considered by regional heads every time there is a regional head election (Pilkada). Regional heads will bear high political costs when late in determining the regional budget. This is because people do not like the delay in determining the regional budget. The delay in determining the regional budget has a negative impact on the provision of public services. This study uses disaggregated data on regional characteristics in the form of regional financial data, area and the timing of the elections in 508 cities/districts in the period 2014-2020. The collected panel data were then analyzed using binary logistic regression. This study proves that Pilkada is positively correlated with timeliness in determining the regional budget. The probability of determining the regional budget on time is greater when there is a Pilkada. In addition, other factors including the average percentage of the social assistance budget to the total expenditure plan, regional fiscal independence as well as the policy on grant allocation during the Pilkada also correlate with the timeliness in determining the regional budget.

Abstrak :
Pertimbangan DPD bersifat tidak mengikat dalam Pemilihan Anggota BPK menimbulkan diskursus independensi kelembagaan BPK. Tesis ini hendak menjawab rumusan masalah tentang sifat daya mengikat pertimbangan DPD dalam pemilihan Anggota BPK terhadap independensi BPK dan mekanisme pemilihan Anggota BPK yang ideal. Metode Penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan dengan perbandingan negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, Spanyol, Polandia, Inggris, Belanda, Jepang, Perancis, Afrika Selatan, Kamboja, Yordania, Filipina, India, Irlandia, Pakistan dan Selandia Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan DPD dalam pemilihan Anggota BPK bersifat tidak mengikat, di mana DPR masih dapat mengangkat calon Anggota BPK di luar calon Anggota yang telah dicalonkan dalam Pertimbangan DPD. Apabila tetap akan mempertahankan mekanisme pemilihan oleh DPR dengan pertimbangan DPD seperti yang telah ada saat ini dapat dengan memperkuat daya mengikat pertimbangan DPD seperti di Polandia atau penguatan kewenangan DPD dengan metode membentuk komite bersama seperti di Amerika Serikat dan Australia serta metode persetujuan bersama di Kanada dan Jepang, Pemberian kewenangan BPK yang bersifat mandiri, dan Penegasan ketentuan mengenai ketentuan mengenai profesionalisme dan ketentuan mengenai tidak terafiliasi partai politik dalam syarat-syarat calon Anggota BPK. Saran kepada DPR untuk melakukan penyempurnaan sistem dan mekanisme pemilihan anggota BPK dan BPK dapat membuat laporan hasil evaluasi terhadap anggota BPK sebagai bahan pertimbangan terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap kode etik untuk pemilihan Anggota berikutnya. ......The consideration of the DPD as being non-binding in the election of BPK members has created a discourse on BPK's Institutional Independence. This thesis intends to answer the problem formulation regarding the nature of the binding power of the DPD's considerations in the selection of BPK members on the independence of the BPK and the ideal mechanism for selecting BPK members. The research method is in the form of normative juridical research through literature study and with comparisons of the United States, Australia, Canada, Spain, Poland, England, the Netherlands, Japan, France, South Africa, Cambodia, Jordan, the Philippines, India, Ireland, Pakistan and New Zealand. The results showed that the DPD's considerations in the election of BPK members were non-binding, in which the DPR could still appoint candidates for BPK members outside of those who had been nominated in the DPD considerations. If you continue to maintain the election mechanism by the DPR with the consideration of the DPD as currently existing, it can be done by strengthening the binding power of DPD considerations such as in Poland or strengthening the DPD's authority by forming joint committees such as in the United States and Australia as well as methods of mutual consent in Canada and Japan, Granting of independent BPK authority, and Confirming the provisions regarding the provisions regarding professionalism and the provisions regarding the non-affiliation of political parties in the requirements for candidates for BPK members. Suggestions to the DPR to make improvements to the system and mechanism for selecting members of the BPK and BPK can make a report on the results of evaluation of BPK members as material for consideration of performance and compliance with the code of ethics for the election of the next member.

Abstrak :
Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut paham demokrasi dan menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat atau yang lazim disebut system pemerintahan demokrasi. Implikasi dari asas demokrasi dan kedaulatan rakyat itu adalah dilaksanakannya Pemilu. Pada tahun 2004, Pemilu Presiden dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung. Hal ini ternyata membawa pengaruh terhadap pelaksanaan Pilkada hingga akhirnya DPR membuat seperangkat aturan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan Pilkada secara langsung yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pilkada. Dalam peraturan ini, Pilkada masuk dalam rezim pemerintah otonomi daerah, sehingga penyelesaian sengketa Pilkada berada pada kewenangan Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi seperti dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Pada perjalanannya, penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Agung banyak justru menambah permasalahan semakin kompleks, baik dari segi jangka waktu penyelesaian yang berlarut-larut, materi putusan yang banyak menimbulkan kontroversi dan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan Mahkamah Agung untuk dapat menyelesaikan sengketa pilkada dengan cara mempraktikkan sistem peradilan yang bersih, cepat, dan murah. Banyaknya masalah penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Agung menimbulkan keinginan untuk memasukkan pilkada sebagai rezim Pemilu sehingga konsekuensinya adalah penyelesaian sengketa pilkada diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya pembuat undang-undang memasukkan pilkada dalam rezim Pemilu dengan melakukan Perubahan Kedua Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 dengan membentuk Undang-Undang No. 12 tahun 2008 yang dalam pasal 236C menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Pilkada diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yaitu apakah peralihan kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang konstitusional dan apakah peralihan kewenangan tersebut dapat menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif sehingga dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan.

---

Indonesia is a country that adopted the law understand and apply democratic system of government based on sovereignity of the people or the prevalent system of government called democracy. Implications of the principle of democracy and the sovereignty of the people is the implementation of elections. In 2004, the Presidential Election is done with the direct election mechanism. This appeared to bring the influence of the implementation of the elections eventually the House of Representatives to create a set of rules that is used as a tool for direct election of regional to the Act No. 32 of 2004 on Local Government and the Government Regulation No. 6 of 2005 on Direct Election of Regional. In this rule, the elections included in the regional autonomy regime, so that disputes are on the election authority the Supreme Court, not the Constitutional Court as in the legislative election and the Election of the President. On the journey, direct elections of regional settlement of disputes in the Supreme Court would add a lot more complex problems, both in terms of the settlement period of sustained, the decision that a lot of controversy and even distrust of the ability of people to the Supreme Court can resolve disputes in a way direct election of regional practice system the clean, fast, and cheap. The many problems the settlement of disputes in the Supreme Court direct elections of regional desirable to enter Election regime as a consequence so is the settlement of disputes pilkada completed in the Constitutional Court. In the end, legislator enter direct election of regional regime in elections by making changes Second Act No. 32 of 2004 established the Act No. 12 of 2008 which states in Article 236C that election disputes are resolved in the Constitutional Court. This research is an attempt to answer the problems, namely whether the transition of authority from the election of regional dispute by Supreme Court to Constitutional Court is a constitutional authority and whether the transition can guarantee legal certainty in the implementation of democracy in Indonesia. This type of research is the study of law so that in a normative problems by using the method of approach to legislation, the concept of the approach, and comparative approach.

Abstrak :
Organisasi berbasis primordial dalam sebuah kontestasi politik tingkat lokal merupakan sumber daya yang menguntungkan untuk memobilisasi suara masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015 diikuti oleh masing-masing dua kandidat dari Marga Sihombing dan Marbun yang secara individual berusaha mendapatkan bantuan dari organisasi Marga mereka. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana modal sosial masing-masing kandidat mempengaruhi keputusan organisasi Marga untuk memberikan bantuan kepada mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan purposive sampling sebagai teknik penentuan informan yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa modal sosial masing-masing kandidat mempengaruhi keputusan akhir organisasi Marga untuk memberi bantuan kepada mereka. Melalui usaha pembentukan kerjasama tersebut, kepatuhan kandidat terhadap norma menjadi unsur paling penting untuk dasar menjalin hubungan dengan organisasi Marga. ......Primordial base organization in local political contestation is profitable resource to mobilise the voice of people. The District Election in Humbang Hasundutan, 2015, participated by two candidates from Marga Sihombing and Marbun, each individual, to gain support from their Marga organization. This research aim to explore how social capital of each candidate affects organization decision to support them. The research is conducted with descriptive and qualitative method with purposive sampling to determine the informant. Result of this research indicates that social capital of each candidate affects the final decision from organization to support them. Through this effort to build cooperation, candidate’s obedience (norms) is the most important element to be base in building relationship with Marga