Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berbeda dengan studi sebelumnya yang berfokus pada pengaruh pemilihan umum terhadap belanja anggaran, studi ini berfokus pada perbedaan perilaku  belanja anggaran antara daerah yang memiliki petahana yang memutuskan untuk maju kembali pada pilkada 2015 dengan daerah di mana petahana sudah menjalani dua periode. Asumsi yang digunakan pada studi ini adalah para petahana yang maju kembali seringkali mencoba memaksimalkan pengaruh mereka agar terpilih kembali, sementara petahana yang sudah tidak dapat mencalonkan diri kembali akan bertindak lebih konservatif. Studi ini menggunakan metode OLS untuk menganalisa perilaku oportunistik daerah terkait penggunaan anggaran daerah yang kepala daerahnya dapat maju kembali dan yang tidak dapat maju kembali pada pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2015 di 237 kabupaten/kota. Untuk itu, studi ini menganalisa kebijakan fiskal kepala daerah melalui pos-pos pengeluaran tertentu yang diduga dapat menarik simpati pemilih seperti total belanja daerah, belanja investasi, serta anggaran diskresi baik secara total maupun detil yang terdiri dari belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan perilaku belanja antara daerah yang memiliki petahana yang maju kembali dalam pemilukada dan yang sudah dua periode kecuali pada komponen belanja hibah. Di daerah di mana petahana dapat dipilih kembali dan memutuskan untuk ikut pemilukada kembali, belanja hibah cenderung lebih tinggi pada tahun dilaksanakannya pilkada. Selain itu, pada kabupaten/kota tersebut, semakin tinggi pengeluaran hibah pada tahun sebelum pilkada disertai oleh penurunan anggaran hibah pada tahun pilkada. ......Unlike other studies that focus on election time effect on budget spending, this study focuses on the difference in spending policy behavior between regions that have eligible incumbent and decide to re-run in the 2015 election and regions that have the last period incumbent. Hypothetically, incumbents who seek to gain electoral support have opportunity and power to enhance their re-election prospect by increasing their targeted expenditures in the times leading to the election time, while the last term period incumbents will act oppositely. OLS cross-sectional data used to analyze politicians’ behavior on fiscal spending policy. We try to find whether re-running eligibility leads them to behave differently compared to lame ducks in 237 municipalities. The level of targeted expenditures to attract voters we use in this study are budget total spending, investment spending, and discretionary funds, both as aggregate, and as disaggregated funds which consisting  grants aid, social assistance expenditures, and financial aid. In general, the results obtained shows that there is no difference behavior between regions that have re-running incumbent and regions that have last period incumbent except in grant subcomponent. Compared to regions that had lame ducks, grant expenditure tends to be higher on election year in regions that have re-running incumbent. Also, the higher grant expenditure in a year before election, the lower grant expenditure during election year in those regions.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemilukada DKI Jakarta 2017 diwarnai dengan pertarungan wacana antara wacana pro kebinekaan dengan wacana anti kebinekaan. Penelitian ini memetakan wacana kebinekaan yang hadir pada saat pemilukada DKI Jakarta 2017 dalam rangka menggali strategi berkampanye pasangan Basuki-Djarot. Melalui penelitian ini, wacana kebinekaan dilihat sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap wacana anti kebinekaan yang muncul di masyarakat Jakarta selama momen pemilukada DKI Jakarta 2017. Penelitian ini menggunakan teori wacana oleh Michael Foucault untuk membongkar bagaimana objek bekerja membentuk wacana dan bagaimana wacana tersebut dilatarbelakangi oleh sebuah ideologi. Hasil dari penelitian ini adalah adanya persamaan dan perbedaan dalam kedua genre kampanye Basuki-Djarot wayang kulit dan flash mob . Kesamaan dua genre itu terdapat dalam latar belakang ideologi yang diangkat yaitu ideologi nasional dimana menonjolkan persatuan dan kesatuan sedangkan perbedaannya terdapat pada bentuk, penggunaan bahasa, sasaran audiens , dan isu yang diangkat. Wayang kulit mengangkat isu Islam universal sebagai strategi melawan wacana anti kebinekaan. Di sisi lain flash mob menyuarakan aspirasi pendukung Basuki-Djarot melalui partisipasi massa yang mencerminkan pendukung yang solid.

---

ABSTRACT
2017 Jakarta SCR Gubernatorial Election was full of controversy between kebinekaan and anti kebinekaan discourse. This research focuses on kebinekaan discourse in the 2017 Jakarta SCR Gubernatorial Election as a part of the campaign strategy. Through this research, kebinekaan is shown as a strategy against anti kebinekaan discourse which was spread among the people of Jakarta during the Election time. The research uses discourse theory by Michael Foucault, to show how object works on forming the discourse and the ideology that works as background. This research reveals that there are both similarities and differences between the puppet performance and flash mob as the campaign strategy from Basuki Djarot rsquo s side. The similarities can be found in the ideological background, in this case, the nationalism and the unity in diversity notion, while the differences are shown in the use of language, audience, and issue they want to show. The main issue found in the Puppet performance is Islam universalism that is used against anti kebinekaan issue. On the other hand the flash mob articulates the aspiration of Basuki Djarot rsquo s supporters through mass participation that reflects a solid supporter.

Abstrak :
Biaya politik menjadi pertimbangan kepala daerah setiap ada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Kepala daerah akan menanggung biaya politik yang tinggi ketika terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak menyukai adanya keterlambatan dalam penetapan APBD. Terlambat dalam menetapkan APBD berdampak negatif terhadap penyediaan layanan publik. Penelitian ini menggunakan data disagregat karakteristik daerah berupa data keuangan daerah dan luas daerah serta waktu pelaksanaan Pilkada di 508 kota/kabupaten pada kurun waktu tahun 2014-2020. Data panel yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan regresi logistik biner. Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada berkorelasi positif dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Probabilitas penetapan APBD secara tepat waktu lebih besar ketika terdapat pelaksanaan Pilkada. Selain itu, faktor lain yang meliputi rata-rata persentase anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja, kemandirian fiskal daerah serta kebijakan alokasi hibah saat pelaksanaan Pilkada juga berkorelasi dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. ......Political costs are considered by regional heads every time there is a regional head election (Pilkada). Regional heads will bear high political costs when late in determining the regional budget. This is because people do not like the delay in determining the regional budget. The delay in determining the regional budget has a negative impact on the provision of public services. This study uses disaggregated data on regional characteristics in the form of regional financial data, area and the timing of the elections in 508 cities/districts in the period 2014-2020. The collected panel data were then analyzed using binary logistic regression. This study proves that Pilkada is positively correlated with timeliness in determining the regional budget. The probability of determining the regional budget on time is greater when there is a Pilkada. In addition, other factors including the average percentage of the social assistance budget to the total expenditure plan, regional fiscal independence as well as the policy on grant allocation during the Pilkada also correlate with the timeliness in determining the regional budget.

Abstrak :
Pertimbangan DPD bersifat tidak mengikat dalam Pemilihan Anggota BPK menimbulkan diskursus independensi kelembagaan BPK. Tesis ini hendak menjawab rumusan masalah tentang sifat daya mengikat pertimbangan DPD dalam pemilihan Anggota BPK terhadap independensi BPK dan mekanisme pemilihan Anggota BPK yang ideal. Metode Penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan dengan perbandingan negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, Spanyol, Polandia, Inggris, Belanda, Jepang, Perancis, Afrika Selatan, Kamboja, Yordania, Filipina, India, Irlandia, Pakistan dan Selandia Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan DPD dalam pemilihan Anggota BPK bersifat tidak mengikat, di mana DPR masih dapat mengangkat calon Anggota BPK di luar calon Anggota yang telah dicalonkan dalam Pertimbangan DPD. Apabila tetap akan mempertahankan mekanisme pemilihan oleh DPR dengan pertimbangan DPD seperti yang telah ada saat ini dapat dengan memperkuat daya mengikat pertimbangan DPD seperti di Polandia atau penguatan kewenangan DPD dengan metode membentuk komite bersama seperti di Amerika Serikat dan Australia serta metode persetujuan bersama di Kanada dan Jepang, Pemberian kewenangan BPK yang bersifat mandiri, dan Penegasan ketentuan mengenai ketentuan mengenai profesionalisme dan ketentuan mengenai tidak terafiliasi partai politik dalam syarat-syarat calon Anggota BPK. Saran kepada DPR untuk melakukan penyempurnaan sistem dan mekanisme pemilihan anggota BPK dan BPK dapat membuat laporan hasil evaluasi terhadap anggota BPK sebagai bahan pertimbangan terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap kode etik untuk pemilihan Anggota berikutnya. ......The consideration of the DPD as being non-binding in the election of BPK members has created a discourse on BPK's Institutional Independence. This thesis intends to answer the problem formulation regarding the nature of the binding power of the DPD's considerations in the selection of BPK members on the independence of the BPK and the ideal mechanism for selecting BPK members. The research method is in the form of normative juridical research through literature study and with comparisons of the United States, Australia, Canada, Spain, Poland, England, the Netherlands, Japan, France, South Africa, Cambodia, Jordan, the Philippines, India, Ireland, Pakistan and New Zealand. The results showed that the DPD's considerations in the election of BPK members were non-binding, in which the DPR could still appoint candidates for BPK members outside of those who had been nominated in the DPD considerations. If you continue to maintain the election mechanism by the DPR with the consideration of the DPD as currently existing, it can be done by strengthening the binding power of DPD considerations such as in Poland or strengthening the DPD's authority by forming joint committees such as in the United States and Australia as well as methods of mutual consent in Canada and Japan, Granting of independent BPK authority, and Confirming the provisions regarding the provisions regarding professionalism and the provisions regarding the non-affiliation of political parties in the requirements for candidates for BPK members. Suggestions to the DPR to make improvements to the system and mechanism for selecting members of the BPK and BPK can make a report on the results of evaluation of BPK members as material for consideration of performance and compliance with the code of ethics for the election of the next member.

Abstrak :
Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut paham demokrasi dan menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat atau yang lazim disebut system pemerintahan demokrasi. Implikasi dari asas demokrasi dan kedaulatan rakyat itu adalah dilaksanakannya Pemilu. Pada tahun 2004, Pemilu Presiden dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung. Hal ini ternyata membawa pengaruh terhadap pelaksanaan Pilkada hingga akhirnya DPR membuat seperangkat aturan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan Pilkada secara langsung yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pilkada. Dalam peraturan ini, Pilkada masuk dalam rezim pemerintah otonomi daerah, sehingga penyelesaian sengketa Pilkada berada pada kewenangan Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi seperti dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Pada perjalanannya, penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Agung banyak justru menambah permasalahan semakin kompleks, baik dari segi jangka waktu penyelesaian yang berlarut-larut, materi putusan yang banyak menimbulkan kontroversi dan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan Mahkamah Agung untuk dapat menyelesaikan sengketa pilkada dengan cara mempraktikkan sistem peradilan yang bersih, cepat, dan murah. Banyaknya masalah penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Agung menimbulkan keinginan untuk memasukkan pilkada sebagai rezim Pemilu sehingga konsekuensinya adalah penyelesaian sengketa pilkada diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya pembuat undang-undang memasukkan pilkada dalam rezim Pemilu dengan melakukan Perubahan Kedua Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 dengan membentuk Undang-Undang No. 12 tahun 2008 yang dalam pasal 236C menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Pilkada diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yaitu apakah peralihan kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang konstitusional dan apakah peralihan kewenangan tersebut dapat menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif sehingga dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan.

---

Indonesia is a country that adopted the law understand and apply democratic system of government based on sovereignity of the people or the prevalent system of government called democracy. Implications of the principle of democracy and the sovereignty of the people is the implementation of elections. In 2004, the Presidential Election is done with the direct election mechanism. This appeared to bring the influence of the implementation of the elections eventually the House of Representatives to create a set of rules that is used as a tool for direct election of regional to the Act No. 32 of 2004 on Local Government and the Government Regulation No. 6 of 2005 on Direct Election of Regional. In this rule, the elections included in the regional autonomy regime, so that disputes are on the election authority the Supreme Court, not the Constitutional Court as in the legislative election and the Election of the President. On the journey, direct elections of regional settlement of disputes in the Supreme Court would add a lot more complex problems, both in terms of the settlement period of sustained, the decision that a lot of controversy and even distrust of the ability of people to the Supreme Court can resolve disputes in a way direct election of regional practice system the clean, fast, and cheap. The many problems the settlement of disputes in the Supreme Court direct elections of regional desirable to enter Election regime as a consequence so is the settlement of disputes pilkada completed in the Constitutional Court. In the end, legislator enter direct election of regional regime in elections by making changes Second Act No. 32 of 2004 established the Act No. 12 of 2008 which states in Article 236C that election disputes are resolved in the Constitutional Court. This research is an attempt to answer the problems, namely whether the transition of authority from the election of regional dispute by Supreme Court to Constitutional Court is a constitutional authority and whether the transition can guarantee legal certainty in the implementation of democracy in Indonesia. This type of research is the study of law so that in a normative problems by using the method of approach to legislation, the concept of the approach, and comparative approach.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang partisipasi politik masyarakat Baduy berupa pemberian suara pada Pemilu Legislatif 2009. Menurut keyakinan mereka orang Baduy tidak ditugaskan mengikuti Pemilu. Dalam rangka menghormati peraturan pemerintah, mereka 3 kali mengikuti pemilu dengan peserta sedikit 3 . Pada 2009 masyarakat Baduy mengikuti Pemilu dengan jumlah peserta mencapai 21 dari Daftar Pemilih Tetap. Pertanyaan penelitian: mengapa terjadi peningkatan peserta Pemilu. Bagaimana peran calon legislatif dalam memenangkan pemilu.Penelitian ini menggunakan teori bosisme lokal John T.Sidel , teori partisipasi politik Rush dan Althoff , partisipasi politik Huntington dan Nelson , teori komunikasi tradisional Pye . Teori bosisme lokal untuk menjelaskan adanya jaringan kekuasaan politik dan ekonomi, partisipasi politik dari Rush dan Althoff untuk menjelaskan voting, dan partisipasi politik dari Huntington dan Nelson untuk menjelaskan mobilisasi, teori komunikasi tradisional untuk menjelaskan pendekatan dengan masyarakat tradisional. Metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan penelusuran pustaka.Hasil Penelitian: peningkatan partisipasi politik berupa pemberian suara pada Pemilu 2009 di desa Kanekes disebabkan oleh adanya persuasi yang dilakukan oleh calon legislatif partai Golkar, H.Kasmin, kepada pemerintah adat. Persuasi dilakukan dengan menggunakan komunikasi tradisional yaitu bertatap muka, komunikator adalah orang yang sudah dikenal baik sehingga komunikan percaya dengan isi pesan yang diterima. Akhirnya pemimpin adat menyetujui penyelenggaraan Pemilu di desa Kanekes dengan syarat hanya diikuti oleh warga Baduy Luar dan TPS hanya didirikan di Balai Desa sebanyak dua unit. Setelah Pemilu disetujui oleh pimpinan adat, tim sukses partai Golkar yang terdiri dari orang Baduy melakukan kampanye kepada warga dengan memanfaatkan ikatan primordial yaitu ikatan kesukuan.Kesimpulan: faktor yang menyebabkan adanya peningkatan partisipasi politik berupa pemberian suara pada H.Kasmin pada Pemilu Legislatif adalah adanya tekanan dari calon legislatif kepada pemerintah adat dan adanya kampanye dari tim sukses H.Kasmin. Pemberian suara dilakukan dengan cara memobilisir warga yang dilakukan oleh kepala desa jaro pamarentah .kata kunci : partisipasi politik, masyarakat tradisional, bosisme local

---

ABSTRACT
This study examines the political participation of Baduy people in the orm of voting in the 2009 Legislative Election. According to their beliefs, Baduy people are not assigned to give their vote in the election. In order to respect the government regulations, they have cast their votes 3 times with a few participants 3 . In 2009, Baduy people participated in the General Election with the number of participants reached 21 of the Permanent Voters List.Research question: Why did the number of the participants in the election increase? What was the role of legislative candidates in winning the election. This study uses the theory of local bosism John T.Sidel , political participation theory Rush and Althoff , political participation Huntington and Nelson , traditional communication theory Pye . The theory of local bosism is used to explain the existence of a network of political and economic power, political participation of Rush and Althoff is used to explain voting, and political participation from Huntington and Nelson is used to explain the mobilization, traditional communication theory is used to explain the approach with traditional society. Qualitative research methods. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation and library search.Results: The increase of political participation in voting in the 2009 elections in Kanekes village was caused by persuasion conducted by Golkar party legislative candidate H. Kasmin to the Adat Government Kepala Adat . Persuasion is done by using traditional face to face communication, done by a communicator who is well known so the communicants believed with the contents of messages they received. Finally, the Adat leaders agreed that the election was conducted in Kanekes village on condition that it was only followed by Baduy Luar residents and TPS was only established in Village Hall as many as two units. After the election was approved by the Adat leaders, the Golkar party 39;s successful team of Baduy people campaigned to the residents by using primordial ties.Conclusion: The factors that led to vote increase for H. Kasmin in Legislative Election was the pressure from the legislative candidate to Ketua Adat The Adat government and the campaign of H. Kasmin 39;s successful team. Voting was conducted by mobilizing citizens done by the village head jaro pamarentah .Keywords: political participation, traditional society, local leaders.

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi perilaku oportunistik, terutama incumbent, dalam menggunakan discretionary spending (terdiri dari belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan, keuangan) untuk kepentingan Pemilukada dan menginvestigasi pengaruh discretionary spending terhadap kemenangan incumbent. Total sampel dalam penelitian ini adalah 225 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selama tahun 2013-2016. Metode yang digunakan adalah content analysis, uji beda, dan uji regresi. Hasil penelitian ini menemukan bukti adanya indikasi perilaku oportunistik incumbent yang dapat dilihat dari rendahnya kualitas pengungkapan, masih banyaknya temuan audit, serta proporsi discretionary spending disekitar tahun Pemilukada yang terbukti lebih tinggi dibandingkan sebelum Pemilukada. Selain itu, Re-election dan re-election time berpengaruh positif terhadap discretionary spending, namun motif oportunistik tersebut dapat ditekan dengan adanya political monitoring dari partai oposisi yang terbukti mempunyai efek negatif terhadap proporsi discretionary spending. Proporsi discretionary spending tidak terbukti berpengaruh terhadap probabilitas kemenangan Incumbent. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pilihan publik dan juga menguatkan dugaan KPK dan hasil penelitian sebelumnya mengenai motif oportunistik incumbent menggunakan discretionary spending untuk kepentingan politiknya meskipun hal tersebut tidak serta merta membuat incumbent memenangkan kembali Pemilukada. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan input kepada regulator untuk mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif untuk membatasi perilaku oportunistik kepala daerah.

---

ABSTRACT

---

This study aims to investigate incumbent opportunistic behavior in using discretionary spending (grant, social assistance, and financial assistance spending) for election purposes and investigate discretionary spending effects on incumbent victories. Total sample is 225 Local Government during year 2013-2016. The method used is content analysis, different test, and regression test. This study found evidence of incumbent opportunistic behavior that can be seen from low disclosure quality, audit findings, and the proportion of discretionary spending around the electoral year that proved to be higher than before the election. In addition, re-election and re-election time have a positive effect on discretionary spending, but the opportunistic motive can be suppressed by the political monitoring that have a negative effect on discretionary spending proportion. Discretionary spending proportion has not been shown to affect incumbent victory probability. The results are in accordance with public choice theory and also corroborate the alleged KPK and previous research results about incumbent opportunistic motives using discretionary spending for its political interests although it does not necessarily make the incumbent win the election. The results of this study are expected to provide input to regulators to develop more comprehensive regulation to limit the opportunistic behavior of regional heads.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku loyalitas pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilih pemula dapat didefinisikan sebagai Warga Negara Indonesia WNI yang sudah berusia 17 tahun; atau WNI yang berusia kurang dari 17 tahun tetapi sudah menikah/sudah pernah menikah. Di dalam Teori Perilaku Memilih ada faktor-faktor sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional yang dapat mempengaruhi pemilih pemula dalam menentukan pilihannya. Begitu pula pemilih pemula pada Pilkada Jakarta 2017 yang mendapatkan pengaruh dari lingkungan sosialnya, citra psikologis kandidat, atau pertimbangan rasional dari berbagai media informasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner. Ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 400 responden dengan tingkat kepercayaan 95 dan Margin of Error MoE 5. Selain itu, pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified random sampling hingga diperoleh 10 kelurahan terpilih dari 5 kecamatan di 5 wilayah kota Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa faktor yang paling banyak mempengaruhi loyalitas pemilih pemula pada Pilkada Jakarta 2017 ialah orientasi isu yang merupakan turunan dari faktor-faktor psikologis. Hal ini disebabkan pemilih pemula lebih banyak memilih kandidat karena menyukai program-program yang ditawarkan. Dari segi implikasi teoritisnya, studi ini memberikan hasil berbeda dari penelitian mengenai pemilih pemula di Jakarta oleh Budi Jatnika 2004. Ada perubahan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pemula di DKI Jakarta, yaitu dari faktor sosiologis menjadi faktor psikologis. Hal ini juga berkaitan dengan perbedaan situasi politik, dimana pada tahun 2004 kompetisi antar partai politik berlangsung ketat, sementara di tahun 2017 kompetisi yang terjadi tidak hanya antar partai, tetapi juga mengandalkan program dan figur kandidat.

---

This thesis discusses the factors that influence first voter's loyalty in Jakarta Regional Election 2017. Based on Law Number 7 Year 2017 about General Election, first voters can be defined as Indonesian citizen WNI aged minimum 17 years or an Indonesian citizen who is less than 17 years old but married already married. The Voting Behavior Theory there are sociological, psychological, and rational choices that may influence the first voters. Similarly, first voters in Jakarta Regional Election 2017 who also got influence from their social environment, individual psychological, or rational considerations of various media information. This research uses quantitative method and data collection is done by using questionnaire. The sample size in this study was 400 respondents, with 95 confidence level, and 5 Margin of Error MoE. In addition, sampling is done by stratified random sampling method to obtain 10 selected urban villages kelurahan, from 5 districts kecamatan, in 5 administratitive cities of Jakarta Province. The result of this study is the most influence factor on first voter's behavior is issue orientation, which is derived from psychological factors. Because, first voters choose the candidates based on their programs. The theoretical implication is this study gives different results from previous study by Budi Jatmika 2004. There is a change of factors influencing first voter's behavior in Jakarta, from sociological factors into psychological factors. This is also related to the difference political situation, where in 2004 the competition between political parties was tight, while in 2017 the competition was not only between parties, but also rely on candidate programs and their figures.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang teori retorika baru yang masih jarang dibahas dalam ilmu komunikasi, Retorika baru sendiri berusaha untuk menambah teori retorika sebelumnya dengan menekankan pentingnya substansi, identifikasi, dan konsubstansialitas. Awal retorika baru muncul karena adanya kritik terhadap retorika lama yang digagas oleh Aristotles. Retorika lama memiliki premis bahwa kebenaran adalah absolut dan akan membuat argumen menjadi persuasif, terutama dengan menggunakan logika formal. Akan tetapi, para pengkritik melihat bahwa kebenaran sesungguhnya bisa dikonstruksi hingga tampak meyakinkan dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Pengkonstruksian ini didukung oleh kesadaran dari komunikan melihat khalayaknya. Selain dari aspek ethos, pathos, dan logos; komunikan juga diharapkan dapat melihat khalayaknya dari aspek substansi pidato yang ingin disampaikan, mengidentifikasi bagaimana khalayaknya, dan menerapkan aspek konsunstansialitas dengan melihat nilai-nilai yang dipercaya oleh para khalayak. Melalui ketiganya, komunikan dapat menyusun strategi dengan memilih kata-kata. Upaya penyusunan ini untuk menciptakan komunikasi simbol antara komunikan dengan khalayaknya dan di sinilah munculah proses dramatisasi atau dikenal dengan konsep dramatisme. Untuk memberikan gambaran dramatisme ini penulis menggunakan pidato-pidato Prabowo Subianto sebagai kandidat penantang dalam pemilihan presiden Pemilu 2019 dengan menganalisis bahasa yang digunakan serta membedah tujuan apa yang ingin dicapai oleh Prabowo Subianto dalam kampanye politiknya karena banyak hal yang terjadi selama waktu itu berlangsung dan bagaimana peristiwa-peristiwa ini dapat mempengaruhi elektabilitas Prabowo. ...... This thesis is about new rhetoric theory which is still extinct to be discussed in communication studies. The new rhetoric attempts to update the previous theory, the old rhetoric with emphasizing substance, identification, an consubstansiality. The recent theory emerges due to the critiques toward the old one. It highlight that the reality no longer relevant with the claim and facts or could be said that the truth could be constructed so that an argument can be persuasive, even though it doesn`t depict the rightness. The construction is supported by the awareness of the communicator in seeing the audiences. Not only being attentive to ethos, pathos, and logos aspects, the communicators could acknowledge the audiences from the substances they are conveying and identifying them, and applying consubstantiality with considering  the internal values that lie in each person with as well. From those three, the communicator is able to establish strategies by choosing the diction. The purpose is crafting symbolic communication among the communicator and its audiences thus the dramatization process would be created or can be called as dramatism. In this thesis, the author is using Prabowo Subianto`s speeches as a challenger candidate in Indonesia presidential election 2019 by analyzing the language and his purposes in his campaign, especially with taking the events that occurred into accounts which can affecting to his electability.

Abstrak :

Perbedaan pola migrasi antar daerah menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan, salah satunya dari sisi fasilitas serta penyediaan barang dan layanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong orang untuk melakukan migrasi. Desentralisasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan dan mempercepat proses pemerataan pembangunan daerah, diantaranya melalui pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada). Kepala daerah terpilih diharapkan dapat menghasilkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakatnya. Pada saat pelaksanaan pilkada akan ada perubahan arah kebijakan terkait fasilitas dan penyediaan barang publik dari pemerintah daerah. Hal ini akan mempengaruhi pola migrasi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pola migrasi pada saat pelaksaan Pilkada di Indonesia menggunakan data Migrasi persemester tahun 2014-2018 dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri pada 514 kabupaten/kota. Hasil estimasi menggunakan model panel fixed effect menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan Pilkada berkorelasi negatif dengan migrasi keluar pada waktu menjelang pelaksanakan pilkada karena adanya efek antisipasi masyarakat terhadap arah kebijakan baru dari calon kepala daerah.

---

Differences in migration flow between regions suggest a gap in development, such as amenities and public goods provision. Indonesia has decentralized to reduce this gap, including through direct election in region level (Pilkada). The elected leader can provide public goods according to people’s needs and preferences. A change in policy direction related to amenities and the provision of public goods from local government will occur at the time of election. This influences different migration patterns. This study specifies and estimates a panel model for intermunicipal out-migration in Indonesia during the elections period using Indonesia's 514 municipal migration data between 2014 and 2018 from the Ministry of Home Affairs, we show that throughout the observed year our regression analysis demonstrates that there’s a strong lead effect of election on the size of out-migration flows. Our findings thus suggest that local election can reduce outmigration flow due to the effect of public anticipation on the new policy direction of the prospective regional head.