Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas pro dan kontra sosialisasi politik pemcrintahan Husni Mubarak di al-Azhar. Penclitian ini adalah pcnclitian kualitatif dengan desain deskriptifi Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua sistem pendidikan di Mesir dikontrol oleh Negara dan dijaclikan alat pelanggcngan kekuasaan pemerintahan Husni Mubarak. Sosialisasi politik Husni Mubarak dilakukan melalui kontrol terhadap kurikulum pendidikan, dan lebih khususnya lagi melalui pendidikan kewargaan (civic education) yang diajarkan satu jam dalam scminggu pada sckolah mcnengah. Tcrkait dcngan materi-materi pendidikan agama, pemerintah Husni Mubarak melalui Kementezian Pendidikan Mcsir mengontrol dan mengarahkan supaya dalam pembelajarannya berorientasi pada pcrsatuan nasional, karcna pendidikan dimasukan dalam isu keamanan nasional. Di perguruan tinggi-perguruan tinggi Mesir, pemerintah Husni Mubarak melakukan rcfrcsi akademik-dalam upaya penanaman orientasi politiknya-melalui mangan kelas, lapangan penelitian, dan sensor buku. Sebagai lembaga pendidikan yang tertua di Mesir, bahkan di dunia Islam, al-Azhar memiiiki peran yang signiiikan dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat Mcsir, karcnanya ia mcnjadi suluh satu agen sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak. Sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar mcndapat tantangan dari kelompok oposisi temtama kelompok lkhwanul Muslimn yang khawatir akan terseretnya kuiikulurn dan tekbook al-Azhar yang mcngarah kepada sekuler, dan pada akhimya akun menghilangkan indcpendensi al-Azhar schingga melemahkan otoritas keagamaan al-Azhar. Orientasi politik menjadi faktor pcnycbab pro dan kontra sosialisasi politik. Semakin al-Azhar tidak indcpcndcn akan scmakin mudah pcmerintahan Husni Mubarak untuk melakukan politisasi al- Azhar, sebaliknya semakin al-Azhar indcpcndcn akan semakin sulit pemerintah Husni Mubarak untuk mclakukan politisasi al-Azhar. Hasil pcnclitian ini mcnyarankan kcpada al-Azhar umuk memperkuat independensi al-Azhar denganmeminta dikembalikannya pengelolaan wakafsecara penuh kepada al-Azhar, scrta pemilihan Syekh al-Azhar dilakukan olch para ulama senior al-Azhar bukan sepeni saat ini yang, dipilih oleh Prcsidcn. Kcpada pemerintahan Mesir supaya mengeluarkan aturan bam yzuig mcncabut aturan launa tentang pendidikan al-Azhar lcrkuil dcngan pcmilihan Syckh al-Azhar.

---

ABSTRACT
his thesis will be focussed at pro`s and C0l.lI1°S of political socialization of the government of Husni Mubarak in al-Azhar. This research is qualitative rescarch with descriptive design. Research result indicates that most of all education system in Egypt controlled by State and made by appliance of continuity power of the govemment Husni Mubarak. Political socialization of llusni Mubarak govemment is done through control to education curriculum, and more specially again passed education of citizen (civic education) which one taught hour clock within a week at high school. Related to matter education of religions, the government of Husni Mubarak pass Ministry of education of Egypt control and point so that in the study orient at national association, because education is national security issue. In Egyptian universities, the govemment of Husni Mubarak repress in academic freedom-an effort cultivation of his political orientation-using classroom, research, and censorship of course books. As lslam?s most prestigious institute of teaming, al-Azhar have role which significant in life of politics and social of Egypt public, hence he become one of political socialization agent of llusni Mubarak government. Political socialization ofthe govemment of Husni Mubarak in al-Azhar get challenge from group of opposition especially group of Ikhwanul Muslimin partying to the curriculum drag of and textbook al-Azhar instructing to secular, and in the end will eliminate iudependency al-Azhar causing weaken religious authority al-Azhar. Political orientation become the cause of pro?s and coun?s of political socialization. During system govemment of authority Egypt hence al- Azhar will continuously become agent of government of political socialization. Progressively al-Azhar is not be independent would progressively easy the government of Husni Mubarak to do politicking of al-Azhar, on the contrary progressively al-Azhar is independent would progressively difficult the government of Husni Mubarak for doing politicking al-Azhar. This research result suggest to al-Azhar for strengthening independency al-Azhar by asking for to retum it the management waqf fully to al-Azhar, and also election of Syckh al-Azhar done by of seniors inoslem scholars (ultima) al-Azhar are not like in this time selected by President. The Egypt govemment so that spend new order abstracting old order conceming education. of al-Azhar related to election of Syckh al-Azhar.

Abstrak :
Buku ini berisi sejarah politik Mesir antara tahun 1912-1937. Periode ini sangat penting dalam sejarah Mesir karena pada periode ini Mesir memerdekakan diri dari kekuasaan Inggris.

Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan Hosni Mubarak di Mesir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahh metode penelitian sejarah yang meliputi proses pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Temuan dari penelitian ini adalah kebijakan dalam bidang politik, agama, dan ekonomi adalah faktor yang mampu membuat Hosni Mubarak mempertahankan kekuasaannya di Mesir selama 30 tahun. Kebijakan dalam bidang politik dengan cara militer yang kuat, kebijakan Security Act, dan tidak adanya peraturan pembatasan waktu untuk menjabat sebagai presiden. Kebijakan dalam bidang agama dengan cara menindak kelompok-kelompok Islam di Mesir. Kebijakan dalam bidang ekonomi dengan cara menyejahterakan rakyat, yaitu sistem ekonomi terbuka, reformasi ekonomi, dan bantuan yang berasal dari luar negeri. Pada 11 Februari 2011, rezim Hosni Mubarak runtuh juga diakibatkan karena tiga faktor, yaitu faktor politik, agama, dan ekonomi. dalam faktor politik dikarenakan pengekangan kebebasan terhadap pihak oposisi dan pengekangan kebebasan untuk berekspresi. Dalam faktor bidang agama dikarenakan pengekangan kebebasan terhadap kelompok Islami. Dalam faktor ekonomi dikarenakan kemiskinan, pengangguran, dan korupsi.

---

This research explain about the policies that made by Hosni Mubarak in Egypt. The method is used in this research is methods of historical research by the topic selection process, the source collection, verification, interpretation, and writing. The findings of this research are in the fields of politics, religion, and economics is a factor that can make Hosni Mubarak maintain power in Egypt for 30 years. The Policy in the political field by a strong military, policy Security Act, and the absence of regulatory restrictions on the time to serve as president. The Policy in the field of religion by way of cracking down on Islamic groups in Egypt. Policies in the economic welfare of the people by the way, the open economic system, economic reform, and assistance from abroad. On February 11, 2011, Hosni Mubarak's regime collapse is caused by three factors, namely political, religious, and economic. in restraint of freedom because of political factors on the opposition and curbing freedom of expression. In the field factor due to the restraints of religious freedom against Islamic groups. In the economic factors due to poverty, unemployment, and corruption.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini berfokus pada pembahasan mengenai perubahan strategi politik Husni Mubarak dari eksklusi politik menuju inklusi politik di tahun 2000 dan sesudahnya. Krisis legitimasi yang dihadapi oleh Husni Mubarak diduga menjadi sebab terhadap perubahan strategi politik Husni Mubarak tersebut. Selain berfokus pada pembahasan mengenai perubahan strategi politik Husni Mubarak, penulis juga berfokus pada perolehan suara IM pada Pemilu Legislatif 2000 dan 2005. Melalui teori krisis legitimasi dan oposisi politik, penulis melihat bahwa inklusi politik Husni Mubarak didasari atas krisis legitimasi yang ia hadapi. Inklusi politik tersebut pada akhirnya membuka ruang bagi IM untuk meningkatkan perolehan suaranya di tahun 2000- 2005.

---

ABSTRACT
This thesis focuses on changing in Husni Mubarak political strategy from political exclusion to political inclusion in 2000 and post-2000. Legitimation crisis faced by Husni Mubarak is considered as a cause on his political strategy change. Moreover, this thesis also focuses on the rising of IM electoral gaining in Egypt Parliamentary Election 2000 and 2005. By legitimation and political opposition theory, author considers that Husni Mubarak’s political inclusion is based on crisis legitimation faced by him. Finally, this inclusion has given political space for IM to increase its electoral gaining in both parliamentary election.

Abstrak :
Negara-negara Arab dikenal sebagai negara yang masyarakatnya kental dengan budaya patriarkis. Budaya patriarkis yang male-centres ini memandang laki_-laki lebih berkuasa, mengakibatkan peran perempuan selalu dibatasi. Sampai saat ini, masih ada beberapa negara yang masih membatasi peran perempuan di ruang publik dunia kerja, bidang politik dan lain-lain. Namun ada juga beberapa negara yang telah membuka ruang seluas-luasnya agar perempuan dapat berperan aktif di dalam masyarakat. Hasil yang telah mereka peroleh saat ini adalah berkat perjuangan mereka sendiri. Mesir adalah salah satu negara yang kaum perempuannya dapat menikmati kebebasan dalam berbagai bidang, dari mulai pekerjaan sampai politik. Kebebasan bagi perempuan Mesir saat ini tidak terlepas dari perjuangan yang telah dilakukan pada dekade kedua abad ke-20. Kaum perempuan kelas atas atau yang biasa disebut harem menjadi pionir dalam memperjuangkan persamaan hak ketika itu. Padahal sampai dekade awal abad ke-20, kehidupan mereka masih sangat dibatasi terutama untuk muncul di ruang publik. Namun berkat keikutsertaan mereka dalam perjuangan Revolusi Mesir di tahun 1919, pintu gerbang untuk bergerak di ruang yang lebih luas lagi mulai terbuka. Gerakan mereka di dalam revolusi tersebut memotivasi untuk terus bergerak menuntut hak-hak yang selama ini dibatasi. Penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa gerakan nasionalisme berkaitan erat dan saling mendukung dengan gerakan perempuan. Revolusi Mesir di tahun 1919 terbukti membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan perempuan di Mesir. Di tahun-tahun berikutnya, suara-suara mereka mulai didengar oleh para pembuat kebijakan negara. Mereka menuntut agar hukum dan undang-undang yang ada juga mempertimbangkan dan memperhatikan kaum perempuan. Lebih lanjut, pengaruh yang terjadi adalah berseminya feminisme yang berafiliasi ke Barat. Paham inilah yang juga membuat kaum perempuan Mesir terus bergerak untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Abstrak :
This book explores the genesis and structure of the coup-installed regimes in Iran, Turkey, and Egypt, with particular emphasis on the interactions between the three ruling institutions across several decades: military, security, and politics. It analyzes the revolutions from above in these three countries and the trajectories of their respective regimes: Iran became an absolutist monarchy that was overthrown from below; Turkey developed a limited democracy; and Egypt evolved into a police state. This divergence, the book argues, was determined by the power struggle within the ruling bloc between the military, security, and political institutions-what it calls the power triangle. The discussion is organized in three parts. Part I examines how the Iranian regime was transformed into an absolutist monarchy, Part II highlights the limits of military guardianship in Turkey, and Part III considers the politics of repression in Egypt and especially how power relations between the country's military, security, and political institutions influenced the way they direct the regime one way or another.

Abstrak :
After the Second World War, Turkey and Egypt were among the most dynamic actors in the Middle East. Their 1950s foreign policies presented a puzzle, however: Turkey's Democrat Party pursued NATO membership and sponsored the pro-Western Baghdad Pact regionally, while Egypt's Free Officers promoted neutralism and pan-Arab alliances. This book asks why: what explains this divergence in a shared historical space? Rethinking foreign policy as an important site for the realisation of nationalist commitments, Abou-El-Fadl finds the answer in the contrasting nation making projects pursued by the two leaderships, each politicised differently through experiences of war, imperialism and underdevelopment. Drawing on untapped Turkish and Arabic sources, and critically engaging with theories of postcolonial nationalism, she emphasises local actors' agency in striving to secure national belonging, sovereignty and progress in the international field. Her analysis sheds light on the contemporary legacies of the decade which cemented Turkey's position in the Western Bloc and Egypt's reputation as Arab leader.