Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji kebutuhan guru pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen), kekurangan dan kelebihan guru dikdasmen, serta rasio siswa per guru dikdasmen. metode yang digunakan adalah studi dokumentasi atau kepustakaan. hasilnya menunjukkan bahwa kebutuhan guru dikdasmen sebesar 2.865.116 orang, sehingga masih terjadi kekurangan guru sebesar 126.522 orang. berdasarkan rasio siswa dan guru menurut kebutuhan dan yang ada untuk SD, SLB, dan SMK maka terjadi kekurangan karena untuk SD adalah 14,78 dan 15,91, untuk SLB adalah 3,39 dan 5,21, untuk SMK adalah 16,74 dan 22,43. sebaliknya, untuk SMP dan SMA terjadi kelebihan guru karena untuk SMP adalah 18,41 dan 16.43 dan untuk SMA adalah 16,90 dan 16,18. simpulannya, untuk guru dikdasmen masih terjadi kekurangan guru tetapi SMP dan SMA telah kelebihan guru. sarannya, kekurangan guru supaya dipenuhi melalui pengadaan guru baru, kelebihan guru supaya disalurkan ke mata pelajaran serumpun, dan lulusan BP/BK supaya segera disalurkan ke sekolah-sekolah yang memerlukan.

Abstrak :
kajian pemerataan guru sekolah dasar ini bertujuan untuk memetakan kondisi ketercukupan jumlah guru SD secara kuantitatif di berbagai wilayah provinsi di Indonesia, pasca peraturan bersama 5 meneteri pada tahun 2011. data dari kajian ini berasal dari 122 sekolah sampel dari 24 provinsi. survei dilaksanakan pada tahun 2012. hasilo kajian menunjukkan bahwa dari 122 sekolah sampel, sebanyak 15 sekolah (12,30-%) masih mengalami kekurangan (shortage) dalam ketersediaan guru SD, sedangkan 87,70% lainnya cukup memadai jumlah gurunya atau bahkan surplus. bahkan diwilayah pulau jawa, kondisi kekurangan jumlah guru juga ditemukan, yaitu pada beberapa sekolah sample di wilayah Provinsi Banten. SD sample yang mengalami kekurangan jumlah guru terbesar yekni SDN 1 Bukit Harapan, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah denag kekurangan jumlah guru sebanyak 6 orang, dan SD sample dengan jumlah surplus guru terbesar yaitu SD Muhammadiyah, Tenggarong, Kalimantan Utara dengan surplus guru sebanyak 31 orang

Abstrak :
Keluhan tentang kekurangan guru pendidikan agama (GPAI) di sekolah selalu terdengar di setiap kesempatan. Secara kuantitas kebutuhan guru agama yang dirilis dibanyak media hanya berdasarkan rasio belum dilakukan penghitungan berdasarkan rumus yang seharusnya. Penelitian ini mencoba menghitung kebutuhan guru pendidikan agama Islam di sepuluh provinsi berdasarkan PP 74 tahun 2008 tentang kebutuhan guru, mengetahui pola penyediaan GPAI dan mengetahui pola pembinaan GPAI serta mengetahui beberapa opsi kebijakan yang dilakukan pimpinan lembaga. Pendekatan Penelitian ini adalah mixmethode yaitu kualitatif yang didukung oleh data-data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1).secara keseluruhan di 10 provinsi sampel penelitian kekurangan GPAI pada semua jenjang (SD, SMP, SMA dan SMK) sebesar 17396 orang. 2) Posisi GPAI yang ada saat ini, secara riil pengangkatan dilakukan oleh Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah, Pembinaan oleh Kementerian Agama, Tunjangan Profesi Guru (TPG) oleh Kementerian Agama, Pendidikan Profesi Guru oleh Pemerintah Daerah masih memiliki beberapa kekurangan. 3) Moratorium pengangkatan guru harus segera dicabut, mengingat kondisi darurat guru agama tersebut. 4) Persoalan pembinaan dan peningkatan kapasitas serta profesionalitas GPAI hendaklah dilakukan melalui penguatan KKG dan MGMP PAI menjadi pusat sumber belajar guru (PSBG). 5) Penelitian ini juga menyajikan 4 (empat) opsi kebijakan yang dapat diambil pimpinan Kementerian Agama dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Abstrak :
Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan guru untuk meningkatkan keberhasilan siswa. Salah satu usaha pemerintah adalah dengan menerapkan kebijakan program Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan program BERMUTU di Kabupaten Brebes. Dalam menganalisi obyek penelitian, peneliti menggunakan kajian unsur-unsur yang berperanan dalan implementasi kebijakan publik yang digagas oleh George C. Edwards III yaitu communication, resources, disposition, serta bureaucratic structure. Pendekatan yang dipakai adalah post-positivisme. Obyek penelitian adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Inggris di Kabupaten Brebes dalam mengimplementasikan kebijakan program BERMUTU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan program BERMUTU di Kabupaten Brebes, keempat unsur Edwards III telah dipenuhi oleh pelaksana kebijakan di Kabupaten Brebes, meskipun tidak sempurna. Peneliti menemukan unsur-unsur lain yang mendukung implementasi kebijakan BERMUTU di Kabupaten Brebes yaitu unsur geografis dan unsur beban kerja guru. Berdasarkan hasil penelitian, untuk meningkatkan kualitas implementasi program BERMUTU direkomendasikan agar pembuat kebijakan (1) memperhatikan kebutuhan riil guru, (2) mengadakan rekrutmen staf, (3) memberikan kelengkapan sarana ICT, dan (4) membentuk kelopok kerja untuk daerah terpencil serta Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes agar mengadakan program pemerataan guru. ......The quality of education is determined by the quality of teachers ability in applying the teaching and learning process in class. The Indonesian government always takes some efforts to improve teachers' ability to increase students' achievements. One of the efforts is applying the Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU) program. The objective of this study is to analyze the implementation of BERMUTU program in Brebes Regency. In analyzing the object of the study the researcher uses the four elements proposed by George C. Edwards namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The researcher uses post-positivism approach. The object of the is Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) of English Subject in Brebes Regency in implementing BERMUTU program. The result of this study shows that the implementation of BERMUTU program in Brebes Regency has fulfill the four elements of Edwards III although it is not really perfect. The researcher foud other elements or factors that support the implementation of the public policy. They are geographical element and teachers' burdens element. Based on the result of the study, to improve the quality of BERMUTU program implementation, the researcher proposes some recommendations to the policy maker to (1) accommodate teachers needs, (2) apply staff recruitment, (3) fulfill the ICT equipments, (4) form a special group of implementers for the remote area, and to the Brebes Regency Government to take even distribution of teachers to overcome teachers burdens problem.

Abstrak :
Mutu pendidikan di suatu institusi pendidikan, harus merujuk kedelapan standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Beberapa indikator mutu pendidikan adalah: Kualitas peserta didik baru yang diterima, Kualifikasi dan Kompetensi Guru, Kecukupan Peralatan Praktek, ketersediaan buku pelajaran, ketepatan waktu belajar mengajar, keterlaksanaan pengawasan, kepemimpinan kepala sekolah, dan persentase kelulusan. Dunia pendidikan SMK belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat, fenomena ini ditandai dengan rendahnya mutu lulusan, Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, serta keadaan yang kontras antara SMKN 1 Losarang dengan SMK Cendikia Bangodua, terutama sumber daya fisik, Kompetensi dan Kualifikasi guru. Selain hal tersebut juga karena prestasi SMKN 1 Losarang hingga tingkat Nasional, dan 3 kali bertrut-turut meraih nilai UN tertingi se Jawa Barat sedangkan Nilai UN SMK Cendikia tahun 2011 terendah. Dalam tesis ini menganalisis bagaimana Mutu kedua satuan Pendidikan tingkat SMK di Indramayu, yaitu Mutu Pendidikan SMKN 1 Losarang dan SMK Cendikia Bangodua Indramayu. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif atau mix method. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mutu SMKN 1 Losarang sudah cukup baik, terutama ketepatan waktu belajar mengajar guru. Lingkungan dan sumber daya fisik dan kualifikasi dan kompetensi guru antara SMKN 1 Losarang dan SMK Cendikia Bangodua cukup kontras, sumber daya fisik dan kualifikasi dan kompetensi guru pada SMKN 1 Losarang cukup memuaskan, sedangkan sumber daya fisik dan kompetensi dan kualifikasi guru di SMK Cendikia Bangodua Indamayu masih kurang memuaskan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan pada SMK tersebut diharapkan agar kompetensi guru serta sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar mengajar dapat dioptimalkan lagi. ......The quality of education at an educational institution, should refer to the eight national education standards which include content standards. Namely process, competency, facilities and infrastructure, management, funding, and standards of educational assessment. Some indicators of the quality of education are: The quality of new students accepted, teacher qualifications and competencies, sufficiency practice equipment, textbook availability, teaching and learning timeliness, implementation of supervision, principal leadership, and the percentage of graduation. Vocational education can not fully meet the expectations of society, the phenomenon is characterized by low quality of graduates, quality of graduate education less according to labor market needs and development, as well as the contrast condition between state vocational high school 1 Losarang and vocational high school Cendikia Bangodua, especially physical resources, competencies and qualifications of teachers. In addition it is also because the achievement state vocational high school 1 Losarang and vocational high school Cendikia Bangodua gains the National level, and 3 times continuosly gets the highest score among the vocational school in west java while Cendikia Bangodua gets the lowest. This thesis to analyzes how the quality of both of the vocational school using both quantitative and qualitative or mix-method. The results of the study showes that the Quality of state vocational high school 1 Losarang 1 Losarang already quite good, especially the timeliness of teachers? teaching and learning procces. The environmental and physical resources and the qualifications and competence of teachers between state vocational high school 1 Losarang and vocational high school Cendikia Bangodua, are still quite a contrast, physical resources and the qualifications and competence of the teachers at state vocational high school 1 Losarang quite satisfactory, while Cendikia Bangodua still less satisfactory. To improve the quality of education at the vocational school is recomanded that the competence of teachers and facilities that support teaching and learning process should be improved.

Abstrak :
Sertifikasi Guru adalah program penting dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Nasional. Implementasi adalah kunci sukses sebuah program. Kegagalan dalam melaksanakan program berarti kegagalan dalam mencapai tujuan dari program tersebut. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 Jatibarang dan SMA Negeri 1 Juntinyuat Kabupaten Indramayu dengan menggunakan faktor-faktor interaktif yang digagas oleh George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Keberperanan empat faktor tersebut sangat bermakna bagi implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis deskriptif dengan model studi kasus. Subyek penelitiannya adalah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, kepala sekolah, guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Jatibarang dan SMA Negeri 1 Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 Jatibarang dan SMA Negeri 1 Juntinyuat Kabupaten Indramayu telah memenuhi empat unsur Implementasi Kebijakan Publik model Edward III walaupun belum sempurna. Komunikasi dan Struktur Birokrasi adalah unsur yang paling lemah dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru. Penyampaian informasi terganggu oleh banyaknya tingkatan dalam struktur organisasi dan informasinya yang ada kurang jelas bagi guru yang telah tersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi. Lemahnya unsur Struktur Birokrasi karena SOP yang ada tidak konsisten dan bisa berubah setiap waktu. Dialog interaktif antara pelaksana kebijakan dengan guru sebagai sasaran program adalah sebuah alternatif solusi untuk komunikasi yang tersendat. SOP yang konsisten adalah hal mutlak yang harus ada agar tidak membuat bingung para guru calon peserta sertifikasi.

---

Teacher Certification is an important program to improve the quality of National Education. The implementation of the program is the key to success. Failure to implement the program means failure to achieve the goal. The focus of this research is to analyze the implementation of Teachers Certification Policy at Public Senior High School 1 Jatibarang and Public Senior High Public School 1 Juntinyuat in Indramayu Regency by using interactive factors affecting policy implementation which were proposed by George C. Edward III namely communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. The role of the four factors has a big meaning for policy implementation. This research is qualitative through descriptive analysis of case study. The subjects of the research are Education Board officers of Indramayu, school principals, teachers and administration staff of Public Senior High School 1 Jatibarang and Public Senior High School 1 Juntinyuat in Indramayu Regency. The technique used for data gathering was through interviews and literature study. The result of this study shows that the implementation of Teachers Certification Policy at Public Senior High School 1 Jatibarang and Public Senior High School 1 Juntinyuat in Indramayu Regency has fulfilled the four elements of Edrward III model of Public Policy Implementation even it's not perfect yet. Communication and Bureaucratic Structure are the poorest elements that have been carried out through the implementation. The transmission of the information was interfered by many levels of organizational structure and the information also still lack of clarity both for certified teachers and uncertified teachers. The weakness of Bureaucratic structure was because the SOP wasn?t consistent and can change at any time. Interactive dialogue between policy implementers and teachers as the target of the program is an alternative solution for interfered communication. The consistency of SOP is a must so that the candidates of teacher certification program won?t be confused anymore.

Abstrak :
Teacher efficacy dan sikap terhadap pendidikan inklusif merupakan salah satu hal yang dianggap akan memengaruhi keberhasilan pendidikan inklusif. Variabel Teacher efficacy maupun sikap guru terhadap pendidikan inklusif juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu pengalaman mengajar guru. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara teacher efficacy dengan sikap terhadap pendidikan inklusif di sekolah dasar inklusif swasta yang ditinjau dari pengalaman mengajar guru. Sebanyak sembilan puluh tujuh guru SD inklusif swasta di Jakarta dan Depok dijadikan sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan alat ukur Teacher's Sense of Efficacy Scale (TSES) untuk mengukur teacher efficacy dan Multidimensional Attitudes Towards Inclusive Education Scale (MATIES). Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara teacher efficacy dengan sikap guru terhadap pendidikan inklusif (r (97)=321, p<.01). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keyakinan guru akan kompetensinya sebagai pengajar maka semakin positif sikap guru terhadap pendidikan inklusif. Di sisi lain, hubungan antara kedua variabel ketika ditinjau dari pengalaman mengajar bervariasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan teacher efficacy (F(94)= .212, p>.05) maupun sikap guru (F(94)= .335, p>.05) pada guru dengan kelompok pengalaman mengajar yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa guru dengan pengalaman mengajar yang berbeda memiliki keyakinan yang sama akan kompetensinya sebagai pengajar dan memiliki sikap yang sama terhadap pendidikan inklusi. ...... It has been argued that teacher efficacy and attitude towards inclusive education have positive effect for the successful of inclusive education. Both teacher efficacy and attitude towards inclusive education are influenced by teaching experiences. This study is aimed to analyze the relationship between teacher efficacy and teacher attitude toward inclusive education reviewed by teaching experiences in private elementary school in Jakarta and Depok. 97 private elementary teachers are involve in this research. This quantitative study uses Teacher?s Sense of Efficacy Scale (TSES) to measure teacher efficacy and Multidimensional Attitudes Towards Inclusive Education Scale (MATIES) to measure teachers attitude. The result reveals that there is significant positive correlation between teacher efficacy and teacher attitude towards inclusive education (r (97)=321, p<.01). it shows that when the teachers have high efficacy about their competence so the more positive their attitude towards inclusive education. In the other side, the relationship between two variables when reviewed by teaching experiences are various. This study also shows there is no differences in teacher efficacy (F(94)= .212, p>.05) and teacher attitude (F(94)= .335, p>.05) for the teacher with different teaching experiences. This study reveals that teacher with different teaching experiences have same belief about their competence as a teacher and have same attitude toward inclusive education.