Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Thesis ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap keikutsertaan siswa dalam pendidikan, dengan menggunakan metode effek tetap (fixed effect) terhadap data panel pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2008-2010. Analisis dilakukan dengan memisahkan keikutsertaan siswa dalam pendidikan dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) dan keikutsertaan siswa dalam pendidikan lanjutan untuk melihat perbedaan pada keduanya. Thesis ini menemukan bahwa setelah mengendalikan karakteristik pulau, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan memiliki efek yang positif dan signifikan terhadap keikutsertaan siswa dalam pendidikan dasar. Setelah memisahkan wilayah Indonesia bagian timur dan barat, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah hanya memiliki efek yang signifikan terhadap keikutsertaan siswa dalam pendidikan dasar di wilayah Indonesia bagian timur. Thesis ini juga menemukan bahwa kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak memiliki pengaruh terhadap efektifitas pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan selama periode analisis.

---

ABSTRACT
This paper analyses the impact of government education spending on education enrolment, using a fixed effect method on a panel data at district/municipal level of government in Indonesia during the period 2008-2010. The analyses separate basic education (elementary and junior high school) enrolment and senior high school enrolment to see whether the effects are different among them. This paper finds that after controlling for island characteristics, government education spending has a positive, significant effect on basic education enrolment. After separating between east region and west region, this paper finds that government spending only has significant effect on basic education enrolment in east region. This paper also finds that the quality of governance has no influence on the effectiveness of government education spending during the period of study., This paper analyses the impact of government education spending on education enrolment, using a fixed effect method on a panel data at district/municipal level of government in Indonesia during the period 2008-2010. The analyses separate basic education (elementary and junior high school) enrolment and senior high school enrolment to see whether the effects are different among them. This paper finds that after controlling for island characteristics, government education spending has a positive, significant effect on basic education enrolment. After separating between east region and west region, this paper finds that government spending only has significant effect on basic education enrolment in east region. This paper also finds that the quality of governance has no influence on the effectiveness of government education spending during the period of study.]

Abstrak :
ABSTRAK
Angka putus sekolah termasuk tinggi di Kota Padang Panjang, sehingga Pemda merumuskan Kebijakan Publik yang populis sejak tahun 2003 dan diimplementasikan sejak Juni 2009 melalui Perda No. 6 Tahun 2009. Tesis ini membahas langkah Pemda mengimplementasikan kebijakan tersebut; serta hasil evaluasi kebijakan pendidikan gratis tersebut. Hasil penelitian yang menggunakan pendekatankualitatifini menunjukan bahwa Pemda telah melakukan langkah implementasi kebijakan pendidikan gratis berupa membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah negeri, memberi stimulus berupa uang kepada siswa sekolah swasta; terkait dengan Evaluasi, kebijakan ini ternyata dinikmati oleh kelas menengah ke atas, selain itusekolah-sekolah belum menghasilkan lulusan 100 dari total siswa, serta kualitas pembelajaran berada pada 30,8 diuji melalui Kriteria Ketuntasan Minimal.

---

ABSTRACT
The dropout rate in the Kota Padang Panjang is high, so the local government formulate a populist Public Policy since 2003 and implemented since June 2009 through Regulation No. 6 Year 2009. This thesis discusses local government measures implementing those policies and the evaluation results of the policy of free education. Results of studies using qualitativeapproach shows that the local government has taken the implementation of free education policy in the form of free education for public schools, giving stimulus money to private school students related to the evaluation, this policy turned out to be enjoyed by the upper middle class, in addition to the schools has not resulted in 100 of the total graduate students, as well as the quality of teaching is at 30.8 tested by Criteria Complete Minimal.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas dampak belanja pemerintah untuk sektor pendidikan kabupaten/kota terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk sektor pendidikan memberi dampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, baik pada tingkat SMP maupun SMA. Belanja pemerintah untuk pendidikan dalam bentuk transfer pusat ke daerah untuk guru dan Bantuan Operasional Sekolah memengaruhi kualitas pendidikan di tingkat SMP. Sedangkan di tingkat SMA, belanja pemerintah untuk sektor pendidikan melalui belanja DAK fisik dan belanja daerah untuk fungsi pendidikan memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikannya.

---

This study aim to look the impact of the realization of government spending on the education sector in on the quality of education in Indonesia. This study using a quantitative approach, namely panel data regression models from population data of districts/cities in Indonesia during 2013-2018. The results of the study indicate that the realization of government spending for the education sector has an impact on the quality of education in Indonesia, both at the junior and senior high school level. Government spending on the education sector in the form of Intergovernmental Fiscal Transfer (IFT) for teachers and School Operational Assistance affects the quality of education at the junior secondary level. While at the high school level, government spending on the education sector through Special Allocation Funds (DAK) and regional education function spending has an impact on improving the quality of education.

Abstrak :
Pendidikan menjadi kunci untuk keluar dari kemiskinan, namun rumah tangga miskin masih terbebani dengan besarnya biaya pendidikan. Pemerintah menyalurkan transfer tunai bersyarat yang disebut Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun 2015 untuk meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung rumah tangga miskin. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah anak dan kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini, memanfaatkan data sampel SUSENAS seluruh Indonesia tahun 2013-2019 untuk melihat dampak PIP. Penelitian ini menguji sampel menggunakan metode Instrumental Variable karena adanya indikasi endogenitas pada variable penerima PIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIP berdampak positif pada partisipasi sekolah di seluruh tingkat pendidikan. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi tempat tinggal, PIP lebih berdampak di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan. ......Education is the key to getting out of poverty, but poor households are still burdened with the huge cost of education. The government distributed a conditional cash transfer called the Program Indonesia Pintar (PIP) in 2015 to alleviate the cost of education that must be borne by poor households. This program is expected to increase children's school participation and in the future can improve family welfare. This study, utilizing SUSENAS sampel data throughout Indonesia in 2013-2019 to see the impact of PIP. This study tested the sampel using the Instrumental Variable method because of the indication of endogeneity in the PIP recipient. The results showed that PIP had a positive impact on school participation at all levels of education. Furthermore, when viewed from the side of residence, PIP has more impact in rural areas than in urban areas.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang gambaran partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor serta upaya sekolah dalam memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan di sekolah dan analisa pengukuran partisipasi masyarakat dengan menggunakan teori kerangka kerja partisipasi masyarakat oleh Sarah White (1996). Penelitian ini menggunakan pendekatan positivism dengan pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian diskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya partisipasi masyarakat di SDN Cibeusi dalam penyusunan dan pembuatan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan pendidikan berupa dana dan tenaga, sedangkan di SDN Jatinangor berupa tenaga. Tingkat partisipasi masyarakat di SDN Cibeusi berada pada level yang tinggi sedangkan SDN Jatinangor berada pada level yang lebih rendah.

---

This thesis studies description of community participation in educational services in SDN Cibeusi and SDN Jatinangor and schools‟ effort in giving chances to community to participate in school educational services, and measurement analysis on community participation using Sarah White‟s (1996) community participation‟s framework theory. This research uses positivism approach with qualitative data collection and descriptive research type. The result concludes that there is community participation in SDN Cibeusi in planning and making decisions, implementation and control on educational services in form of budget (nominal) and physical help. However, in SDN Jatinangor is only physical help. Community participation in SDN Cibeusi is on high level whereas, in SDN Jatinangor it is on lower level.

Abstrak :
ABSTRAK
Meskipun perbaikan signifikan pada indikator tingkat partisipasi sekolah setelah sistem desentralisasi diterapkan di tahun 2001, aspek distribusi seperti ketimpangan capaian dan rendahnya kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama sektor pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengukur ketimpangan pendidikan menggunaka indeks Gini dan melihat efek pengaruh belanja publik pendidikan pada ketimpangan capaian serta kualitas pendidikan. Dengan menggunakan ruang lingkup 110 Kabupaten/kota di Pulau Jawa dari tahun 2007-2014, hasil menunjukkan bahwa indeks gini pendidikan mengalami tren yang menurun dan berfluktuasi. Selain itu, belanja publik pendidikan signifikan berpengaruh negatif pada gini pendidikan yang menunjukkan ketimpangan capaian. Adapun belanja publik pendidikan tidak seluruhnya signifikan pada peningkatan nilai Ujian Nasional sebagai indikator kualitas pendidikan (hanya pada nilai UN Matematika dan Bahasa Indonesia).

---

ABSTRACT
Despite of positive outcome in enrollment rates of education after decentralization system was established in 2001, the distributional dimension such as inequality in educational attainment and quality of education among various regions are staggering in Indonesia. This study aims to measure the inequality of education by using Gini index and to examine the effects of public educational expenditure on educational attainment inequality and the quality of education. By using balanced panel data analysis covering 110 regions (cities and regencies) in Java Island from year 2007-2014, we found that gini education in Java experienced negative trend with some fluctuations over years. In addition, we revealed that public expenditure on education reduced inequality in educational attainment. However, public expenditure appears not to signicificantly influence national exam score for all subjects which represent quality of education (only positive significant on Math and Bahasa scores). Our research findings shed light on the important role of public expenditure on education to achieve the purpose of decentralization on education system.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mobilitas pendidikan di Indonesia. khususnya kasus orang tua penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan data SAKERTI 2014-2015, dengan jumlah sampel 5.223 anak yang berusia minimal 25 tahun. Penelitian ini menggunakan metode analitik deskriptif dan juga metode estimasi regresi linier berganda. Bertentangan dengan Persepsi umum, hasil menunjukkan bahwa tidak ada mobilitas pendidikan anak yang berbeda dari orang tua dengan atau tanpa disabilitas. Selain Artinya, berdasarkan data yang digunakan, tampak orang tua penyandang disabilitas memiliki tingkat konsumsi dan kekayaan yang lebih tinggi dibandingkan lansia tanpa disabilitas pada tingkat pendidikan yang sama. Selisih pendapatan dan Kekayaan ini menjadi faktor utama dalam menjelaskan mobilitas antar pendidikan kedua kelompok penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mobilitas pendidikan di Indonesia. berbagai kasus orang tua penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan data SAKERTI 2014-2015, dengan jumlah sampel 5.223 anak yang berusia minimal 25 tahun. Penelitian ini menggunakan metode analitik deskriptif dan juga metode regresi linier berganda. Bertentangan dengan Persepsi umum, hasil menunjukkan bahwa tidak ada mobilitas pendidikan anak yang berbeda dari orang tua dengan atau tanpa disabilitas. Selain Artinya, berdasarkan data yang digunakan, tampak orang tua penyandang disabilitas yang memiliki tingkat konsistensi dan kekayaan yang lebih tinggi dibandingkan lansia tanpa disabilitas pada tingkat pendidikan yang sama. Selisih pendapatan dan kekayaan ini menjadi faktor utama dalam menjelaskan mobilitas antar pendidikan kedua kelompok penelitian. ......This research was conducted to analyze the mobility of education in Indonesia, especially for the case of parents with disabilities. This research uses data from SAKERTI 2014-2015, with a total sample of 5,223 children aged at least 25 years. This research uses descriptive analysis method and also multiple linear regression estimation method. The results show that contrary to general perception, there is no different mobility of children’s education from parents with or without disability. Furthermore, parents with disability seem have higher level of consumption and wealth than parents without disability at the same level of education especially for parents with visual impairment. This difference on consumption and wealth is mainly explain the mobility of education of both groups.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kabupaten Lebak, Povinsi Banten, yang merupakan salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle untuk menganalisis isi kebijakan dan konteks dari kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah dasar di kabupaten Lebak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist, serta metode pencarian data kualitatif yaitu wawancara mendalam, studi literatur, observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan Kurikulum 2013 di Lebak belum terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain: Sumber daya yang kurang memadai, sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah kepada pelaksana yang kurang maksimal, dan kemampuan dari para pelaksana untuk menjalan kurikulum yang harus ditingkatkan. Sehingga diperlukan peninjauan ulang pelaksanaan kurikulum 2013 pada daerah yang tertinggal dan meningkatkan pengawasan apakah kurikulum sudah berjalan dengan baik. ......This thesis analyzes the implementation of the 2013 curriculum policy in elementary schools in Lebak Banten Regency which is one of the underdeveloped areas in Indonesia. Researchers used the implementation model of the public policy Implementation by Merilee S. Grindle to analyze the content of the policy and the context of the 2013 curriculum policy in elementary schools in Lebak district. The research approach used is post-positivist, as well as qualitative data search methods, namely in-depth interviews, literature studies, observation. The results show that the implementation of the 2013 Curriculum education policy in Lebak has not been implemented properly. This condition is caused by a number of factors, including: insufficient resources, less than optimal socialization and training from the government to the implementers, and the ability of the implementers to run the curriculum that must be improved. So it is necessary to review the implementation of the 2013 curriculum in underdeveloped areas and increase supervision of whether the curriculum is running well.