Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pendidikan, oleh masyarakat sering dipandang sebagai public goods yang hendaknya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara mudah. Oleh karena itu isu kuantitas, khususnya menyangkut pemerataan pendidikan menjadi penting. Bagaimana seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan secara mudah adalah masalah yang masih harus dicarikan jalan keluar; demikian pula halnya dengan upaya meratakan mutu pendidikan itu sendiri. Dalam realitasnya sampai sekarang ini kualitas dan kuantitas pendidikan menengah di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan para praktisi dan pemakai pendidikan itu sendiri. Sampai sekarang ini pendidikan menengah masih banyak dihadapkan pada berbagai kompleksitas permasalahan, baik permasalahan yang bersifat akademis maupun yang bersifat fisik, yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap mutu dan pemerataan. Mengisi celah persoalan di atas studi ini berupaya mengkaji tiga persoalan utama; (1) bagaimana kebijakan pemerataan layanan pendidikan nasional, (2) bagaimana kebijakan mutu pendidikan nasional, dan (3) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan mutu pendidikan nasional? Populasi penelitian adalah seluruh sekolah jenjang SD, SMP dan SMA/SMK. Dengan mendasarkan did pada data sekunder hasil Survei Dasar Pendidikan Nasional (SDPN) 2003.Data dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian. Variabel penelitian meliputi Identitas, siswa, sarana/prasarana, dan guru. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis Structural Equation Modeling (SEM). Berdasarkan analisis data disimpulkan bahwa (1) tingkat kemerataan layanan pendidikan antar jenjang dan satuan pendidikan maupun antar tingkat wilayah belum merata. Dari Sisi siswa, pada jenjang pendidikan dasar terdapat perbedaan jumlah antara propinsi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses untuk memperoleh kesempatan pcndidikan masih belum merata. Namun demikian, dilihat dari jumlah siswa per kelas, menunjukkan jumlah yang merata baik untuk jenjang SD, SMP, SMA danSMK. (2) Kondisi mutu pendidikan yang ditunjukkan pada kualitas hasil belajar, kualifikasi tenaga edukatif; rasio guru-siswa, rasio buku-siswa masih perlu merndapatkan perhatian serius baik pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK. Kualifikasi tenaga pengajar memang pada umumnya sudah memenuhi persyaratan dilihat dari ijazah, tetapi dilihat dari rasio dengan siswa, masih menunjukkan kelimpangarr Demikian juga rasio buku terhadap siswa masih perlu dilingkatkan. (3) mulu pendidikan dipengaruhi oleh identitas, siswa, sarana, dan guru. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian dapat dirumuskan beberapa rekomendasi. Adapun rekomendasi berdasarkan kesimpulan yang didapat dipaparkan sebagai berikut : (1) Masih adanya ketidak merataan pendidikan antar masing-masing propinsi, maka seyogyanya pemerintah membuat seperangkat kebijakan yang memacu pada daerah-daerah yang tingkat perkembangan pendidikannya belum optimal. Kebijakan itu misalnya menentukan propinsi tertentu sebagai konsentrasi pengembangan, agar disparitas masing-masing daerah daipat dinihilkan. (2) Adanya peranan dari factor sarana dan guru dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan, maka pemerintah sudah saatnya mengusahakan pendidikan bagi para guru yang belum memenuhi kualifikasi minimal. Bagaimanapun juga guru merupakan faktor penting dalam melakukan proses pembelajaran, yang pada muaranya sampai pada kesimpulan.

---

Education, often considered as public goods that can be obtained easily by every person in community. For that reason, issue on quantity especially regarding equalization of education becomes important. How every person in community can obtain secondary education easily is a problem that still needs solution as well as efforts to equalize the quality of education. In reality quality and quantity of secondary education in Indonesia still far from expectation of people in education lield and the users of education. Up to now, secondary education is facing complex problems, both academic and physical, that directly and directly influence the quality and equalization of education. Regarding the mentioned issue above the study examines three main problems; (1) how is policy on national education equalization service, (2) how is policy on national education quality, and (3) which factors that influence policy on national education quality. Population research is all education levels that are SD, SMP, and SMA/SMK based on secondary data from the result of National Basic Survey on Education (Survey Dasar Pendidikan Nasional, SDPN). Research variables cover identity, student, facility, and teacher. Data is analyzed by using descriptive statistical analysis and Structural Equation Modeling (SEM) analysis. Derived from data analysis it is concluded that (1) level of education equalization service both among level and unit of education and among regions is not the same. From student point of view, at basic education level there is number difference in various education levels among provinces. This reveals that access to gain school opportunity is not equal. Nevertheless, fiom number of student in each class it is even for SD, SMP, SMA and SMK level. (2) Education conditions shown in quality on learning output, qualifications of educators, teacher-student ratio, and student book ratio still need serious attention in education level of SD, SMP, and SMA/SMK. Teacher qualifications generally have met requirements if observed from teachers? certificate, however, from student ratio by and large still shows disparity. The student book ratio still needs improvement. (3) Education quality is influenced by identity, students, facilities, and teachers. From the research, there are few recommendations. (1) Regarding unequal quality of education among provinces, the Government should make set of stimulating policies to regions whose educational growth still low. The policy, for example, is by determining certain provinces as center of acceleration of education development so that disparity from each regions can be eradicated. (2) Teachers and facilities play role in contributing education improvement quality and it is the moment for the Government to do some efforts regarding teacher?s education that hasn't met the minimum qualifications since teachers have important role in conducting leaming processes.

Abstrak :
Penelitian ini tujuannya yaitu meneliti pengaruh dari belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan sebagai variabel utama serta PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel kontrol terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebagai proxy dari pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian ini menggunakan PVECM (Panel Vector Correction Model) di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur selama tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan jika belanja fungsi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada jangka panjang, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif. Pada jangka pendek, belanja fungsi kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, akan tetapi belanja fungsi ekonomi, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Kontribusi belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu sebesar 47%, sehingga temuan kami mengindikasikan adanya peran dari faktor lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur, salah satunya yaitu kualitas sumber daya manusia atau dikenal sebagai modal manusia (human capital).

Abstrak :
Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih hanya sebatas administratif berdasarkan legal formal. 'Kualitas inklusi' dalam pendidikan inklusif belum terlihat sebagaimana seharusnya dijalankan sehingga praktik eksklusi rentan terjadi. Di sisi lain, pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas masih menjadi perhatian utama bagi pemerintah maupun akademisi. Pada kenyataannya permasalahan legal formal dan pemenuhan hak pendidikan inklusif hanya sebagian dari keseluruhan persoalan dalam pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif tidak hanya menghadapi persoalan administratif tetapi juga persoalan dalam proses pembelajaran serta proses interaksi siswa penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa penyandang disabilitas dapat mengalami eksklusi dalam proses pembelajaran meskipun sekolah sudah berstatus inklusif. Eksklusi siswa penyandang disabilitas dalam proses interaksi sosial tidak terlihat dalam kasus penelitian ini, tetapi dapat terjadi di kasus lain dalam institusi pendidikan lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan proses eksklusi yang terjadi dalam pendidikan inklusif melalui proses pembelajaran dan proses interaksi sosial siswa penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusif di Jakarta. ...... The implementation of inclusive education in Indonesia is restricted only on administrative based on formal legal. 'Inclusion quality' inclusiveness in inclusive education has not been shown as it should be thus exclusion prone to happen. On the other side, fulfillment of inclusive education rights for disabled children still becomes the prima donna for government and academician. The problems on formal legal and fulfillment of inclusive education rights only parts of the whole issue on inclusive education. The implementation of inclusive education not only deal with administrative problem but also problems in the learning process and social interaction process of students with disabilities. The result of this research shows that disabled student might experience exclusion in the learning process even though it is in inclusive school. Exclusion of disabled student in the social interaction process does not appear in this case, but it can happen in other cases from other education institution. This study uses qualitative approach to describe exclusion process in inclusive education through learning process and social interaction process of disabled students in inclusive education in Jakarta.

Abstrak :
Conditional cash transfer (CCT) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen bantuan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini menguji hubungan PKH dalam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia serta perbedaan pengaruhnya pada daerah tertinggal dan non tertinggal. Penelitian ini menggunakan data panel dari 512 kabupaten/kota tahun 2015-2019 dengan metode estimasi fixed effect model(FEM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa PKH memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, baik di daerah tertinggal maupun non tertinggal, dimana pengaruhnya dalam penurunan tingkat kemiskinan lebih kecil di daerah tertinggal dibanding daerah non tertinggal. Hal tersebut dapat terjadi karena kondisi di daerah tertinggal pada umumnya memiliki kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi, aksesibilitas wilayah yang sulit, faktor exclusion dan inclusion erroryang cukup tinggi, serta fasilitas pendidikan dasar yang masih relatif terbatas dibanding daerahnon tertinggal.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang penerapan kebijakan muatan lokal bahasa Jawa Serang di Kota Serang sebagai salah satu bentuk perencanaan bahasa daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif analisis. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan kebijakan muatan lokal sebagai usaha perencanaan bahasa daerah di Kota Serang. Penerapan kebijakan tersebut sesuai dengan karakteristik budaya di Kota Serang. Namun, kebijakan tersebut bertumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Selain itu, kebijakan tersebut juga mengalami kendala disebabkan adanya dua desa di Kota Serang yang bahasanya berbeda. Untuk itu, diperlukan perencanaan bahasa yang komprehensif di daerah agar perencanaan bahasa daerah dapat berjalan efektif.

---

ABSTRACT This thesis discusses the implementation of local content policy of Java language in Serang city as a part of language planning. This research uses qualitative analysis method. The purpose of this study is to explain the process of applying local content policy as a regional language planning efforts in the city of Serang. The implementation of these policies is in accordance with the cultural characteristics in Serang city. However, these policies overlap with regulation has been set in UU No. 24 Tahun 2009. In other case, the policy also has problems because there are two areas in Serang city which have different language. Therefore, comprehensive language planning is required especially in regional areas in order to run language planning effectively.