Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dilihat dari enrollment, dapat dikatakan bahwa Indonesia tertinggal sekitar 20 tahun dibandingkan Korea Selatan. Hal ini menunjukkan, bahwa Indonesia masih menghadapi masalah perluasan pendidikan. Masalah ini tampaknya disadari oleh pemerintah, sehingga dianggap perlu pencanangan program Wajib Belajar.Dalam pengertian universal education, yang menjadi titik perhatian dalam pelaksanaan program Wakib Belajar adalah bagaimana meningkatkan aksesabititas penduduk terhadap fasilitas pendidikan. Dalam kerangka persoalan inilah muncul masalah tentang variabel apa yang bisa "dimainkan" dan seberapa besar perubahan yang diperlukan untuk mencapai suatu target enrollment tertentu.Dengan menggunakan model logistik, studi ini berusaha menjawab pertanyaan tentang variabel apa saja yang mempengaruhi probabilita bersekolah, meliputi karakteristik individu, rumah tangga dan institusi pendidikan (khususnya biaya). Analisis dilakukan secara umum (tanpa memperhatikan strata pendapatan) dan menurut strata pendapatan. Berdasarkan identifikasi variabel yang pengaruhnya signifikan, studi ini ingin melihat dampak perubahan biaya pendidikan terhadap probabilita bersekolah. Dalam skala makro, dampak perubahan yang dimaksud adalah terhadap enrollment.Karena keterbatasan observasi, studi yang menggunakan data IFLS 1993 ini membatasi analisis hanya untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP. Sejauh dimungkinkan, variabel biaya sekolah didisagregasi menjadi (i) uang pangkal, (ii) uang rutin bulanan, (iii) uang rutin tahunan, (iv) uang talc teratur dan (v) yang dibayarkan bukan kepada sekolah. Untuk responden yang tidak bersekolah, variabel biaya ini di-estimate dengan model persamaan tinier. Sebaliknya, untuk responden yang bersekolah, variabel upah di-estimate dengan metode yang kurang lebih sama.Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa variabel yang mempengaruhi probabilita bersekolah SLTP lebih banyak dibandingkan SD. Jika dilihat menurut strata, untuk strata rendah variabel yang mempengaruhi probabilita bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan strata yang lebih tinggi.Dilihat menurut jenis kelamin, probabilita anak perempuan untuk bersekolah temyata lebih besar dibandingkan dengan anak laki-laki, balk untuk SD maupun SLTP. Dilihat secara lebih spesifik, untuk jenjang SD disparitas antar jenis kelamin ini hanya muncul di kelompok menengah dan rendah, sedangkan untuk SLTP disparitas muncul di semua strata.Jumlah anggota rumah tangga merupakan beban bagi rumah tangga dalam kaitannya dengan probabilta bersekolah bagi anak. Semakin besar jumlah anggota rumah tangga, semakin rendah probabilita bersekolah anak yang hidup dalam rumah tangga tersebut.Sementara itu, jenis pekerjaan orang tua juga signifikan pengaruhnya terhadap probabilita bersekolah. Probabilita anak usia SLTP yang berasal dari rumah tangga pertanian lebih rendah dibandingkan yang berasal dari rumah tangga non-pertanian.Disparitas pendidikan menurut tempat tinggal masih ada di jenjang pendidikan SD, yakni untuk strata rendah. Untuk SLTP, disparitas ini muncul di strata rendah dan menengah. Semua disparitas yang dimaksud kecenderungan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan.Berdasarkan elastisitas terhadap pendapatan, untuk jenjang SD permintaan terhadap pendidikan strata rendah merupakan yang paling elastis. Untuk SLTP, strata menengah merupakan yang paling elastis permintaan pendidikannya. Hasil ini agak berbeda dengan temuan Hashimoto dan Heath (1995) yang menunjukkan bahwa pennintaan pendidikan strata menengah merupakan yang paling elastis.Berbagai kesimpulan dalam studi ini berimplikasi pada beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Target penuntasan program Wajib Belajar terutama harus dicapai melalui pengendalian biaya pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengendalian biaya pendidikan secara langsung dapat dilakukan melalui sekolah-sekolah negeri, sedangkan pengendalian secara tidak langsung dapat dilakukan melalui pengembangan iklim persaingan dalam bisnis prasarana belajar. Revisi kebijakan juga perlu dilakukan berkaitan dengan subsidi. Mekanisme subsidi harus diarahkan kepada aliran dana dari pemerintah ke strata rendah atau dari strata tinggi ke strata rendah."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak pendidikan pada kinerja perekonomian daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari 30 provinsi di Indonesia selama periode 2005-2015. Hasil perhitungan statistic menunjukkan bahwa Pendidikan tingkat dasar, yang telah menjadi atribut universal bagi penduduk Indonesia, tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan perekonomian daerah. Sebaliknya, terdapat cukup bukti yang mendukung hubungan antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi terhadap perekonomian daerah. Lebih lanjut, kami menggunakan statistic deskriptif untuk menganalisa data survey tenaga kerja tahunan.Hasil analisis menunjukkan adanya perubahan struktur tenaga kerja yang dikarenakan meningkatnya capaian pendidikan masyarakat. Selain itu, dengan menganalisa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan dan celah upah, kami menemukan bukti awal adanya skill-missmatched di pasar tenaga kerja.

---

The study aims to investigate the impact of education to regional economic performance. The study utilize a panel dataset of 30 provinces in Indonesia over the period 2005–2015. The estimation result shows that primary education level, that has become universal attribute to Indonesian, is not statistically significant to regional performance. In contrast, there is a positive and significant evidence of the impact of secondary education and tertiary education levels to the economic performance. Furthermore, we also employ a descriptive statistics to the annual labor survey dataset to gain a deeper understanding on the impact of education to the regional economy through the response of Indonesia's labor market.

The results reveal that there are shifts in the structure of labor force due to change on labor's education attainment. Also, looking at the wage gap between the education levels and the time needed to find a job, we find that there is a subtle evidence of skill mismatched in the labor market."

"Pendidikan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi sekaligus berperan penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Pengaruh pendidikan tidak hanya dapat mengubah status ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dalam banyak aspek. Penelitian ini mencoba mengukur pengaruh pendidikan terhadap kebahagiaan, penerimaan diri, dan keharmonisan keluarga dengan membandingkan model spesifikasi terbatas dan model spesifikasi luas menggunakan metode OLS dan regresi probit ordinal. Hanya variabel pendidikan yang digunakan dalam model spesifikasi terbatas untuk diuji pengaruhnya terhadap ketiga variabel dependen. Sementara itu, variabel demografi dan sosial ekonomi seperti pendapatan, jenis kelamin, usia, status perkawinan, jumlah anggota rumah tangga, klasifikasi wilayah, kepemilikan rumah, status kesehatan, dan lama waktu senggang dimasukkan ke dalam model spesifikasi luas. Bukti empiris menggunakan data mikro terbaru dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa pendidikan berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap ketiga variabel dependen tersebut. Temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang berpendidikan tinggi memiliki tingkat kebahagiaan, penerimaan diri, dan keharmonisan keluarga yang lebih tinggi daripada orang dengan pendidikan lebih rendah.

---

Education is inextricably linked to enhancing economic growth and plays a pivotal role in determining the quality of human capital. The effect of education could alter not only the economic status but also improve the quality of life in many aspects. This paper attempts to measure the effect of education on happiness, self-acceptance, and family harmony by comparing the narrow specification model and the broad specification model using OLS and the ordered probit technique. Only education variables were used in the narrow specification model to examine its effect on three dependent variables. Meanwhile, demographic and socioeconomic variables such as income, gender, age, marital status, household size, area classification, home ownership, health status, and leisure time were incorporated into the broad specification model. The empirical evidence using recent microdata from Statistics Indonesia in 2021 demonstrates that education contributes positively and significantly toward the three dependent variables. The findings indicate that highly educated people report higher happiness, self-acceptance, and family harmony than lower-educated people."

"This book presents some of the most trenchant critical analyses of the widespread claims for the recent emergence of a knowledge economy and the attendant need for greater lifelong learning. The book contains two sections. First, general critiques of the limits of current notions of a knowledge economy and required adult learning, in terms of historical comparisons, socio-political construction and current empirical evidence. Secondly, specific challenges to presumed relations between work requirements and learning through case studies in diverse current workplaces that document richer learning processes than knowledge economy advocates intimate. "

"Literasi ekonomi Syariah di Indonesia hanya meningkat dari 16,3% menjadi 20,1% diakhir tahun 2021 yang mana dari persentase tersebut di indikasikan bahwa tingkatannya masih less literate (BI, 2022). Sementara target pangsa pasar ekonomi Syariah tahun 2023 sebagaimana yang direncankan Bank Indonesia belum mencapai 20%. Maka dari itu dibutuhkan strategi peningkatan literasi ekonomi Syariah melalui lembaga-lembaga yang memiliki kurikulum pendidikan ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal dan pengaruhnya terhadap peningkatan literasi ekonomi Syariah. Melalui metode SLR diklasifikasikan bahwa permasalahan yang dihadapi majelis taklim adalah dari segi administratif dan pendanaan. Metode SLR juga digunakan untuk menemukan indikator literasi ekonomi Syariah yang menjadi variabel penelitian ini dan saran penerapannya di majelis. Kemudian hasil SLR dibuktikan kepada responden menggunakan metode Delphi. Sesuai dengan metode Delphi, responden dalam penelitian haruslah melibatkan pakar untuk menemukan solusi permasalahan dalam penelitian, maka responden yang menjadi fokus penelitian adalah sembilan pakar dari berbagai lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi majelis taklim dapat di atasi dengan membuat program unggulan yang sesuai dengan karakteristik majelis taklim. Peningkatan literasi ekonom Syariah di majelis taklim dapat menjadi program unggulan dengan strategi penerapannya melibatkan berbagai pihak yang secara lansung maupun tidak lansung berpengaruh terhadap majelis taklim.

---

Sharia economic literacy in Indonesia only increased from 16.3% to 20.1% at the end of 2021, which indicates that the level is still less literate (BI, 2022). Meanwhile, the target market share of the Sharia economy in 2023 as planned by Bank Indonesia has not yet reached 20%. Therefore, a strategy is needed to increase Sharia economic literacy through institutions that have a Sharia economic education curriculum. The purpose of this study was to determine the description of majelis taklim as a non-formal educational institution and its influence on increasing Sharia economic literacy. Through the SLR method, it is classified that the problems faced by majelis taklim are in terms of administration and funding. The SLR method was also used to find indicators of Sharia economic literacy which became the variables of this study and suggestions for their application in the majelis. Then the results of SLR were proven to respondents using the Delphi method. In accordance with the Delphi method, respondents in the research must involve experts to find solutions to problems in the research, so the respondents who are the focus of the research are nine experts from various institutions. The results showed that the obstacles faced by taklim assemblies can be overcome by making superior programmes that are in accordance with the characteristics of taklim assemblies. Increasing Sharia economist literacy in taklim assemblies can be a superior programme with an implementation strategy involving various parties that directly or indirectly affect taklim assemblies."

"Artikel ini membahas evaluasi program Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Evaluasi dilakukan di sekolah tersebut karena masih ditemukan adanya pungutan-pungutan yang diminta oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa. Studi sebelumnya yang membahas mengenai evaluasi BOS menggunakan pendekatan kebijakan publik dan pendekatan manajemen keuangan, di mana kedua pendekatan tersebut masuk ke dalam jenis pendekatan evaluasi yang sifatnya top-down. Hasil studi menunjukkan bahwa secara umum implementasi dan pengelolaan dana BOS sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, studi-studi yang menggunakan pendekatan yang sifatnya top-down tersebut hanya melakukan evaluasi di tingkat organisasi saja sehingga penilaian yang diberikan kurang objektif dan kurang transparan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini evaluasi akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya bottom-up, dimana pendekatan tersebut lebih menekankan kepada pemanfaat program sebagai pihak yang memberikan penilaian terhadap program yang sedang dievaluasi. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penulis berargumen bahwa penilaian yang diberikan langsung oleh pemanfaat program dapat memberikan gambaran sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena pemanfaat program merupakan pihak yang merasakan langsung bagaimana proses jalannya program dan mereka lebih mengetahui apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Penilaian oleh pemanfaat program dilihat dari tiga variabel yang terdapat dalam konsep evaluasi program, yaitu variabel efektivitas, relevansi, dan dampak. Selanjutnya, variabel tersebut juga digunakan sebagai alat analisis di masing-masing subdimensi yang ada di dalam program BOS, yaitu subdimensi pengembangan kompetensi lulusan, subdimensi pengembangan standar proses, serta subdimensi pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Metode yang digunakan dalam evaluasi BOS ini adalah metode kuantitatif, di mana dilakukan survei melalui kuesioner kepada 88 orangtua siswa yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Gutomo. Hasil evaluasi dengan menggunakan pendekatan dari sisi pemanfaat program menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan BOS di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Gutomo tidak efektif, tidak relevan, dan tidak berdampak bagi keluarga pemanfaatnya.

---

This article focused on the program evaluation of Bantuan Operasional Sekolah (BOS) at Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Gutomo, in the district of Karanganyar, the Regency of Pekalongan. The evaluation are deemed to be vital because that primary school undoubtedly still extort money from the parents of its student. Previous study which also focused on evaluating BOS, only perceive it with top-down perspective which specifically use both public policy approach and financial management approach. That same study that which only perceive it with top-down perspective, overall showed that both the implementation and management of BOS funds are going well. Arguably, I found those study finding are biased (not objective) and lack of transparency since top-down perspective only evaluate the scope of the organization itself. Rather than top-down perspective, the evaluation in this article use bottom-up perspective due to its receiver who became the focal judge regarding BOS program. By using bottom-up perspective, it is argued that the judgment which come from its receiver could depict more factual condition. Unlike focusing on the organization scope of the program, its receiver are the one that surely know what they need from the program; and its receiver obviously directly experience how well the program really helped them. The scoring according to the BOS program receiver are seen through three variable which are available in the concept of program evaluation, namely effectivity, relevancy, and impact. Afterward, the three variable will be used as tool of analysis among each sub-dimension that is available in BOS program, such as (i) subdimension of the graduate competence development, (ii) subdimension of standard process development, and (iii) subdimension of the scoring system development and implementation. To evaluate BOS program, quantitative methodology are used where survey was completely filled by 88 parents of Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Gutomo student’s. Based on evaluation through bottom-up approach shows BOS implementation in Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Gutomo is not effective, irrelevant, and has no effect for the target’s family."