Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan program sertifikasi pendidik yag bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan pendidik namun pelaksanaan sertifikasi tersebut kurang memenuhi tujuan tersebut. Di dalam pelaksanaannya banyak pendidik hanya berorentasi terhadap tunjangannya saja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan pengumpulan data sekunder. Dengan melibatkan informan sebagai narasumber yang terdiri dari pejabat di lingkungan Kemdiknas dan LPTK, penelitian ini mencoba menjawab dari akar permasalahannya. Dari hasil penelitian ditemukan, penyebab tidak tercapainya tujuan sertifikasi pendidik dikarenakan setengah hatinya pemerintah dalam pelaksanaan sertifikasi tersebut, yakni proses rekruetmen calon dan evalusi pendidik yang telah tersertifikasi. Adapun faktor lainnya seperti faktor Intelektual, faktor pretasi kerja, faktor pelatihan sumber daya manusia, faktor motivasi, guru profesional, faktor kebijakan publik, faktor mutu, faktor proses dan faktor evaluasi kebijakan publik tidak signifikan sebagai penyebab utama permasalahan tersebut. Untuk melihat kualitas dan mutu pendidik dikategorikan baik atau tidak belum dapat diartikan dengan memiliki sertifikat pendidik atau tidak. ......The research is motivated by yag educator certification program aimed at improving the quality of education and welfare educators but certification is not meet that goal. In many educators in the implementation‐oriented only towards alimony only. This study used a qualitative approach with indepth interviews, library research, and secondary data collection. By involving the informant as a resource consisting of officials in Kemdiknas and LPTKs, this study tries to answer the root of the problem. From the results of the study found, the cause of failure educator certification because half his government in the implementation of the certification, the candidate and the evaluation process rekruetmen educators who have been certified. As for other factors such as intellectual factors, factor interpretation of the work, training of human resource factors, motivational factors, professional teachers, public policy factors, quality factors, process factors and public policy evaluation factors are not significant as a major cause of the problem. To see the quality and the quality of teachers categorized as good or not can not be defined by having a certified educator or not.

Abstrak :
Tesisi ini membahas tentang peranan pengawas sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Indramayu. Latar belakang penelitian ini adalah adanya ketidaksetabilan mutu pendidikan di SMK Kabupaten Indramayu dan Pengawas Sekolah belum melaksanakan perannya secara maksimal sebagai inspecting, advising, monitoring, reporting, coordinating, performing leadership. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana kesenjangan peran pengawas di SMK Kabupaten Indramayu saat ini. Tujuan kedua adalah untuk mendapatkan gambaran tentang upaya apa yang dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan peran pengawas sekolah di SMK Kabupaten Indramayu tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data campuran atau mix method. Teknik pengumpulan data kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif digunakan untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian. Informan terdiri dari kepala dinas pendidikan, korwas, pengawas, kepala sekolah, komite, dan kepala sekolah. Pengumpulan data kuantitatif melalui pemberian angket kepada tujuh puluh lima responden terpilih. Kesimpulan penelitian ini pengawas sekolah Kabupaten Indramayu belum berperan secara maksimal sebagai supervisor, sebagai advising, sebagai monitoring, sebagai reporting, sebagai coordinating, dan performing leadership sesuai dengan Tupoksi pengawas. Saran yang bisa diberikan adalah Tugas pokok dan fungsi pengawas harus dijalankan dan berpedoman pada Permenpan No.21 Tahun 2010, sehingga gap atau kesenjangan peran yang terjadi selama ini dapat dibangun kembali dengan suatu kebersamaan dan semata-mata tugas Negara yang mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Termasuk di dalam Permenpan tersebut bahwa intensitas kehadiran pengawas pada sekolah binaan harus lebih ditingkatkan kembali agar tidak ada jarak diantara kita, sehingga keberadaan dan kehadiran pengawas sangat dirindukan sebagai supervisor, advising, monitoring, reporting, coordinating, performing leadership. ......The aims of this tesis is about the role of school supervisor in increasing education quality in Indramayu regency. The background of this thesis is about there isn't instability of quality at Vocational High School in Indramayu and the supervisor don't implement their role maximally yet as inspector, advisor, monitor, reporter, coordinator, performer on leadership. The first aim is for knowing how the role gap at Vocational High School in Indramayu Regency for now. The second aim is to get description about an effort to neutralize of the role supervisor gaps. This research use qualitative method by using mix method. The collecting qualitative data used for answering the first research. The collecting quantitative data used to answer the second research. Informans comes from the head of national education in Indramayu, supervisor coordinator, supervisor, headmaster, and school committee. The collecting quantitative data used questioner to seventy respondent. This research concludes that school supervisor in Indramayu regency don't do yet maximally as supervisor, advisor, monitor, reporter, coordinator and performer on leadership based on seven obligation of supervisor. The suggestions are seven obligation have to do based on Permenpan No.21 2010 year, so the gap or the role can be built again together based on state obligation , that is to educate our children. In Permenpan no. 21 2010 year that the present intensity of supervisor have to increase again. So that there isn't space between supervisor and teacher, by this existence that the present of supervisor will be missed as supervisor, advisor, monitor, reporter, coordinator and performer on leadership based on seven obligation of supervisor.

Abstrak :
Pembangunan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pemerataan dan kesetaraan dalam pelayanannya, pemerintah memberlakukan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun 2017 agar meratanya kualitas di setiap sekolah sehingga menghilangkan stigma sekolah favorit. Namun dalam pelaksanaannya, sistem zonasi mempengaruhi input sekolah yaitu siswa menjadi sangat heterogen. Dalam sebuah proses pendidikan, tentunya input yang berubah dapat mempengaruhi pula proses serta output dari pendidikan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kualitas pendidikan SMA Negeri di Kota Bekasi berdasarkan proses pendidikan yang berlangsung sebelum dan sesudah berlakunya sistem zonasi yang disampaikan oleh Tokuhama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, serta analisis yang digunakan secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa tidak terjadi perubahan kualitas pendidikan di SMAN 1 Bekasi hal tersebut disebabkan karena sekolah tersebut dapat menjaga kualitasnya dengan menyesuaikan kondisi siswa yang beragam. Sementara itu, SMAN 5 Bekasi mengalami penurunan kualitas yang disebabkan karena sekolah tersebut menuntut siswanya untuk mengikuti proses pembelajaran yang berlaku di sekolahnya sehingga mempengaruhi hasil belajarnya. Sedangkan SMAN 15 Bekasi menerima manfaat dari adanya keberagaman input di sekolahnya dengan melakukan upaya standarisasi pelayanan dan perbaikan proses pembelajaran sehingga kualitas pendidikannya meningkat.

---

Zoning system policy for the New Student Admission in 2017 which aimed for being able to equalize the quality of education in each school and eliminate the stigma of favorite schools, is the background for Indonesia development of education in achieving equity and equality in its services. However, in its implementation, the zoning system influences school inputs which is become very heterogeneous. In an educational process, the changing inputs can also influence the process and output of the education. Therefore, this study aims to describe the quality of the education of Public High Schools in Bekasi based on the educational process that took place before and after the enactment of the zoning system delivered by Tokuhama. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques through in-depth interviews and literature studies, and its analysis used qualitatively. The results of this study found that there was the quality of education at SMAN 1 Bekasi has not changed because the school was able to maintain its quality by adjusting the conditions of those various students. Meanwhile, SMAN 5 Bekasi experienced a decline in quality due to the school's demand for students to follow and adjust in the learning process that applies in their school so that it affected the students learning outcomes. Whereas SMAN 15 Bekasi received benefits from the diversity of school inputs by making efforts to standardize services and improve the learning process so that their education quality improved.

Abstrak :
Untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta mencapai Tujuan nasional serta harus mengembangkan manusia Indonesia sebagai sumber daya manusia yang berkualitas agar tidak tertinggal dari Negara lain. Pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa dalam berbagai bidang dapat diukur dari kemajuan kualitas pendidikannya. Meningkatnya kesejahteraan suatu bangsa tampaknya sangat tergantung kepada kemampuan pendidikan, hal ini ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu adanya pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dan dukungan sarana-prasarana pendidikan yang baik

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan konsumen, tingkat pelayanan JTM FT UNJ menurut persepsi pelanggan; mengidentifikasi isu-isu strategis tentang kualitas pelayanan JTM FT UNJ berdasarkan keinginan dan kebutuhan konsumen dan membuat usulan strategi peningkatan kualitas layanan dengan mengintegrasikan Metode QFD dengan Hoshin-Kanri. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: (1) Harapan terhadap terhadap layanan di JTM FT UNJ adalah sebagai berikut: (a) Kualitas SDM yang menunjang (dosen dan karyawan) sehingga mampu memberikan layanan pendidikan dan administrasi yang baik: 14,28%; (b) Pembelajaran berlangsung dengan interaktif didukung dengan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan IPTEKs dan tuntutan kerja: 26,19 %; (c) Efektifitas pengelolaan dan keramahan dalam melayani mahasiswa: 9,52%; (d) Lulus dengan tepat waktu dengan kualitas penelitian yang baik: 9,52%; (e) Ketersediaan sarana dan prasarana perkuliahan:35,72%;(f) Pencitraan publik dengan memanfaatkan/membuat media informasi:4,77%; (2) Kinerja JTM FT UNJ dalam memberikan pelayanan pendidikan dinilai kurang memuaskan. Hal ini dapat terlihat dari tingginya gap antara ekspektasi dan persepsi terhadap kualitas layanan. Gap terbesar adalah 4 sebanyak 1 item (2,08%) pada kritera nomor K6, gap 3 sebanyak 20 item (41,67%) dan (3) Relevansi dan daya saing dapat memenuhi kebutuhan pelanggan sebesar 33,687%. Penguatan tatakelola dan akuntabilitas 28,291%. Pencitraan publik memiliki konstribusi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan adalah 16,435% dan pengembangan sumber daya manusia memiliki porsi sebesar 21,832%.. (4) Proses perencanaan strategi mengintegrasikan QFD dengan Hoshin Kanri dibuat usulan strategi dan penyebarannya samapi level 2 dalam struktur organisasi Jurusan Teknik Mesin. Usulan tersebut terdiri dari 13 strategi pada level pertama dan 57 strategi pada level kedua.

---

The focus of this study is to recognize the needs and requirements of customers, to dicover the level of services quality in Mechanical Engineering Departement based on customers views, to identify the strategies issues the services quality in Mechanical Engineering Department based on the needs and requirements of customers, to develop the planning strategic for improvement the quality services by integrated QFD and Hoshin Kanri. The methodology research is survey. The results of this research are: (1) Costumers? expectation are: (a) Human resources (lecturer and employer) so it present good quality in education and administration: 14,28%, (b) the interactive learning process supported by appropiate curriculum and scientific development: 26,19%; (c) the efectivity and friendly management to support students: 9,52%, (d) finish study at the certain time and better quality in research: 9,52%; (e) the preparation of equipments for learning process: 35, 72%; (f) Public image through formulate information media: 4,77%; (2) Quality services in Mechanical Engineering Departement in provide educational process is low satisfied. It is because the high discrepancy between expectetion and perception to quality services. The most discrepancy are: 1 item (2,08%) in criterion number K6, discrepancy 3 include 20 items (41, 67%) and (3) The significance and competitiveness accomplish the costumer needs: 33, 687%. The supported of management and accountability: 28, 29%. The contribution of public image in services the costumers is 16,435% and empowering the human resources is 21,832%. (4) Planning process of strategy by integrated QFD and Hoshin Kanri is construct the proposal of strategy and the dissemination until second level in organization structure of Mechanical Engineering Departement. The proposal include 13 of strategies in fisrt level and 57 of strategies in second level.

Abstrak :
Penelitian ini membahas kualitas pelayanan Dinas Pendidikan Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kualitas pelayanan Dinas Pendidikan Kota Depok. Analisa yang dilakukan pada penelitian ini didasarkan pada teori Servqual Parasuraman, Zeithaml, dan Berry. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei. Objek penelitian ini ialah Kepala Sekolah Negeri se-Kota Depok. Dalam proses pengolahan data, peneliti menggunakan SPSS versi 17 dengan uji Independent-Sample T-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Dinas Pendidikan Kota Depok adalah buruk.

---

This research focused on the service quality Education Department of Depok City. The purpose of this study was to analyze the service quality of Education Department of Depok City. The analysis was conducted based on the theory Servqual of Parasuraman, Zeithaml, and Berry.This study used the approach of quantitative research with the type research is a descriptive research. Data collection techniques used was surveys. The object of this research is Head Master of Public School of Depok City. In processing the data, researchers used a SPSS version 17 with Independent-Sample T-Test. The result of this research showed that service quality of Education Department of Depok City is bad.

Abstrak :
Persoalan pendidikan menengah dalam hal akses dan kualitas pendidikan di Provinsi DKI Jakarta masih menjadi perhatian di Provinsi DKI Jakarta. Akses dan kualitas tersebut belum sepenuhnya merata dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas karena masih banyak masyarakat utamanya peserta didik di DKI Jakarta yang belum dapat dan kesulitan untuk melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat pendidikan menengah SMA atau SMK di DKI Jakarta. Adapun kondisi pada pendidikan menengah seperti SMA dan SMK di Provinsi DKI Jakarta masih memiliki kekurangan dalam hal pemerataan kualitas sehingga harus diperhatikan karena pendidikan tersebut merupakan bagian dari pembangunan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pendidikan menengah SMA dan SMK di Provinsi DKI Jakarta serta perkembangan dihadapi oleh pendidikan menengah tersebut, pendidikan tentunya akan menghadapi perubahan yang sangat pesat serta masa depan yang tidak pasti serta sulit untuk dibayangkan. Penggunaan cara berpikir skenario yang dituangkan ke dalam model skenario terkait dapat menjawab hal tersebut. Penelitian ini menghasilkan empat model skenario dalam kebijakan pendidikan menengah yang bermula dari skenario optimistis hingga skenario pesimistis serta penelitian ini juga memaparkan langkah dan strategi terkait yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kebijakan dan pengelolaan pada pendidikan khususnya pada pendidikan menengah tersebut. ......The problem of secondary education in terms of access and quality of education in DKI Jakarta Province is still a concern in Jakarta Province. Access and quality are not yet entirely evenly distributed and can be enjoyed by the wider community because there are still many people, especially students in DKI Jakarta who have not been able to and have difficulty continuing their education up to the secondary education level of Senior High School (SMA) or Vocational School (SMK) in Jakarta. The conditions in secondary education such as SMA and SMK in Jakarta Province still have shortcomings in terms of quality distribution so it must be considered because education is part of human development. This study aims to provide an overview of the condition of high school and vocational secondary education in Jakarta Province and the developments faced by secondary education, education will certainly face very rapid changes and an uncertain future and it is difficult to imagine. The use of scenario thinking that is poured into the related scenario model can answer this. This research produces four scenario models in secondary education policy starting from an optimistic scenario to a pesimistic scenario and this study also describes the steps and related strategies taken by the Jakarta Government in policy and management of education, especially in secondary education.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai upaya penuntasan wajib belajar 9 tahun, pemerintah menggulirkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Bruce W. Tuckman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan program BOS berjalan efektif, meskipun tidak cukup sempurna. Hal ini terbukti pada kondisi di lapangan, bahwa pemanfaatan BOS untuk pengadaan buku teks 3 mata pelajaran tidak efektif karena buku teks yang dapat disediakan oleh sekolah tidak memenuhi jumlah siswa dan kurang berkualitas. Pemerintah seyogianya mengalokasikan dana yang lebih memadai untuk memaksimalkan pemanfaatan program BOS serta perlunya pemisahan BOS buku agar pengadaan buku teks pelajaran lebih optimal pemanfaatannya.

---

ABSTRACT
As an effort to completely implement the 9-year compulsory education, the government launched school operational fund aiming at easing community?s burden in funding education in the framework of upgrading the quality of 9-year compulsory education. This research uses Bruce W. Tuckman theory. Data collection technique used are indepth interview, documentation and library study. The research concludes that the program implementation has been effective, even though it is not perfect yet. This can be seen that the program implementation for three subjects textbooks procurement was not effective because the number of the books provided by the schools was not enough for the students and the book`s low quality. The government should allocate more adequate fund to maximise the program implemetation and it is needed to have separate program for textbook procurement.

Abstrak :
Era globalisasi adalah era persaingan terhadap mutu dan kualitas sumber daya manusia. saat ini pemerintah melakukan upaya strategis dalam menjamin mutu lulusan dengan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan melalui sertifikasi dan adanya surat tanda registrasi yang sebelumnya harus melalui tahap uji kompetensi. Maka Perguruan tinggi menjadi ujung tombak terhadap standarisasi kualitas lulusan. Salah satu indikator mutu lulusan dapat dilihat dari akreditasi perguruan tinggi. Pada hakekatnya perguruan tinggi harus terus menerus meningkatkan mutu pendidikan dengan dapat melihat peluang, potensi, ancaman agar lebih efektif bertindak dan menghasilkan lulusan yang siap di pasar kerja. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini terdapat aspek kepemimpinan dan cara mengelola sumber dana masih rendah. Masih terlihatnya disparitas antara perguruan tinggi yang memiliki status akreditasi A, B, maupun C. Kesimpulan yang didapatkan bahwa menghasilkan lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat sesuai standar nasional dan lulus uji komptensi, diharapkan perguruan tinggi memberikan perhatian yang seimbang bagi 8 delapan komponen uji kompetensi, khususnya aspek kepemimpinan dan dalam rangka menciptakan perguruan tinggi dengan akreditasi A, diharapkan lembaga akreditasi memberikan pembinaan dan pengawasan bagi perguruan tinggi dalam hal peningkatan mutu. ......Globalization is an era of competition to the quality of human resources. This time the goverment established a strategy effort to ensure graduate rsquo s competency by coaching and supervised human resource of public health through sertification and registration letter that have to through the stage of core competency. So the university become the main core to graduates standardization. One of graduate rsquo s quality indicator can be seen by accreditation of the university. Essentially, the university have to increased education rsquo s quality gradually by ability to see the oportunity, potency, and threat to be effective in action and producing compatible graduate that ready to compete at the work field. This case study research was conducted with secondary data. The result of this research, there are leadership aspect and the way to manage resouce of fund is still low. We still could see the disparity between the university with A accreditation, B, or C. The conclusion that we could take is to produce Public Health gradute that match with national standard and passsed core competency, university is being expeccted to give balanced attention for 8 eight components of core competency, espescially in leadership aspect to create the university with A accredition, accreditation foundation give coaching and monitoring to the university in order of quality escalation.