Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar YGIM kepada donatur dan publik atau masyarakat umum. Penerapan akuntabilitas diteliti berdasarkan pengaturan terhadap Yayasan yang tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 dan pengaturan terhadap pelaporan keuangan organisasi nirlaba yaitu dalam PSAK 45 revisi 2014 . Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan analisis adalah studi literatur, studi kasus, dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas atas pertanggungjawaban Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar YGIM kepada donatur dan publik telah dipahami dan diimplementasikan secara penuh.

---

ABSTRACT
This research aims to understand the accountability implemented by Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar YGIM to donor and public or general citizen. The implementation of accountability is based on the regulation to foundation that is written in Regulation number 28 2004 and regulation to Financial Reporting of Non profit Organizations regulated in PSAK 45 revision 2014 . The methods used to collect data in this research are literature review, study case, and interview. The result shows the implementation of accountability as a responsibility to donor and public in YGIM has been fully understood and implemented.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan sistem zonasi dalam pendidikan tentang penerimaan siswa baru telah menjadi isu yang cukup hangat dalam beberapa tahun terakhir, tidak seperti Ujian Nasional yang akan dihapuskan tahun depan, kebijakan ini masih diterapkan untuk proses penerimaan siswa baru (PPDB). Kebijakan ini memiliki multi effect dalam berbagai sektor salah satunya bidang Transportasi, karena perjalanan siswa sekolah memberikan kontribusi pada kemacetan, sehingga perlu dilakukan evaluasi dampak terhadap kebijakan ini dalam upaya penanganan permasalahan kemacetan dan peningkatan Transportasi Aktif guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesehatan bagi siswa sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan sistem zonasi terhadap parameter perjalanan sekolah yaitu; panjang perjalanan, waktu perjalanan dan biaya perjalanan dengan menggunakan teknik metode statistik difference in difference. DID adalah teknik ekonometrik kuasi eksperimental untuk memperkirakan dampak intervensi kebijakan dan perubahannya. Dengan membandingkan data kelas 9 (sebelum zonasi) dan kelas 7 (setelah zonasi) pada masing-masing variabel parameter perjalanan, diperoleh bahwa kebijakan tersebut telah berhasil mengurangi panjang dan biaya perjalanan secara signifikan tetapi tidak signifikan pada waktu perjalanan. Dan hasil dari penelitian ini menunjukan kebijakan sistem zonasi sekolah efektif dalam mendukung dan relevan dengan upaya mengembangkan Transportasi Aktif

---

ABSTRACT
The zoning system policy in education regarding the admission of new students has been hot issue in recent years, unlike the National Examination which will be abolished next year, this policy is still applied to the process of admission of new students (PPDB). This policy has multiple effects in various sectors, one of which is transportation, because school travel contributes to congestion, so it is necessary to evaluate this policy in to solve the problem of congestion and increasing Active Transportation to improve community economy and students. This study aims to analyze the zoning system policy againts school travel parameters; travel length, travel time and travel cost using the statistical method of differences in differences. DID is an quasi-experimental econometric technique to estimate the evaluation of an intervention and its changes. By comparing data 9th grade (before zoning) and 7th grade (after zoning) on ​​each travel parameter variable, obtained that the policy have succeeded in increasing the length and cost of travel significantly but not significantly travel time. And the results of this study show that the school zoning system policy is effective in supporting and relevant to develop Active Transportation.

Abstrak :
On educational policy and right to free education in Indonesia.