Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mekanisme pendisiplinan yang mengkaji masalah ketidakdisiplinan yang ada SMA MELATI Jakarta Barat. Masalah ketidakdisiplinan menjadi kajian penting. Hal ini ditandai dengan kompleksnya ketidakdisiplinan. Tujuan penelitian ini akan memetakan pandangan guru pada bentuk ndash;bentuk ketidakdisiplinan peserta didik di SMA MELATI Jakarta Barat, menjelaskan kasus-kasus ketidakdisiplinan di SMA MELATI Jakarta Barat, dan menganalisis mekanisme pendisiplinan dalam menangani kasus ketidakdisiplinan peserta didik di SMA MELATI Jakarta Barat.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Sekolah SMA MELATI, Wakil Kepala Sekolah Bag. Kesiswaan, Pembina OSIS, Guru BP/BK, Guru dan para peserta didik yang terlibat dalam mekanisme pendisiplinan. Siswa SMA MELATI menjadi menarik dalam penelitian karena mayoritas peserta didik SMA MELATI berasal dari keluarga kelas sosial-ekonomi menengah kebawah yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Dinama kelas sosial ini juga mempengaruhi perilaku anak.Berdasarkan Hasil penentuan ketidakdisiplinan mengalami ketimpangan dalam mekanisme pendisiplinan oleh setiap guru. Hal ini dikarena perbedaan pandangan dan cara mekanisme mendisiplinkan berbeda-beda. Perbedaan ketika menetapkan pendisiplinan, sehingga mengalami ketimpangan. Ketimpangan dan perbedaan ini disebab karena kolusi dan nepotisme di dalam SMA MELATI.Mekanisme pendisplinan yang ada di SMA MELATI berupa siksaan yang dipertontokan untuk menujukan legitimasi kekuasaan guru. Mekanisme yang dipertontonkan ini menunjukkan bagaimana tubuh peserta didik menjadi tubuh yang disiplin atau pematuhan docility ketika ada perintah dari guru. Mekanisme pendisiplinan yang ada di SMA MELATI mirip yang diungkapakan Foucault bahwa sekolah merupakan penjara moderen di masyarakat. Menjadi penjara moderen yang dapat melakukan melakukan mekanisme pendisiplinan dengan cara siksaan dengan tidak menempatkan kesadaran peserta didik akan kebutuhannya. Maka perlu mekanisme pendisiplinan yang dialogis maka dapat membentuk peserta didik yang otonom dan memiliki keasdaran sendiri.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the disciplinary mechanism that examines the problem of indiscipline in MELATI School, West Jakarta. The problem of indiscipline becomes an important study. This is characterized by the complexity of indiscipline. The purpose of this study will be to map out the views of teachers on the forms of undisciplined learners in MELATI School West Jakarta, explain cases of indiscipline in MELATI School West Jakarta, and analyze the disciplinary mechanism in dealing with cases of undisciplined learners in MELATI School West Jakarta. The research method used is qualitative, with informants in this study consisting of Principal MELATI School, Vice Principal Bag. Student Affairs, OSIS Coach, BP BK Teachers, Teachers and learners involved in disciplinary mechanisms. MELATI high school students become interesting in the research because the majority of MELATI high school students come from middle class socio economic families who can influence their behavior. This social class also affects children 39 s behavior. Based on the results of the determination of indiscipline inequalities in disciplinary mechanisms by each teacher. This is because different views and ways of disciplining mechanisms vary. Differences when establishing discipline, resulting in inequality. This inequality and difference is due to collusion and nepotism in the MELATI School. The existing disciplinary mechanism in MELATI School is torture that is contested to address the legitimacy of teacher power. The mechanisms shown show how the learner 39 s body becomes a disciplined body or docility compliance when there is an instruction from the teacher. The disciplinary mechanisms that exist in MELATI High School are similar to those Foucault expressed that schools are modern prisons in society. Becoming a modern prison that can carry out disciplining mechanisms by torture by not putting learners awareness of their needs. So it needs a dialogical disciplinary mechanism that can form learners who are autonomous and have their own awareness.

Abstrak :
Tesis ini membahas transfer kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penulisan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dari bahan pustaka dan wawancara untuk mengkonfirmasi data. Dengan penggantian UU Pemerintah Daerah menjadi UU No. 23 tahun 2014, wewenang untuk mengelola pendidikan menengah ditransfer dari otoritas sebelumnya dari pemerintah kabupaten/kota ke otoritas pemerintah provinsi. Karena kebijakan itu, muncul pro dan kontra yang mengarah pada pengajuan permohonan uji materi UU No. 23 tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Ada tiga masalah yang dibahas dalam tesis ini, yaitu wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan menengah, pelaksanaan pengelolaan pendidikan menengah antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, dan penerapan transfer kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah dari Provinsi Banten ke Kota Cilegon. Penerapan pengalihan wewenang ini di Kota Cilegon dan Provinsi Banten telah dilakukan dengan baik dengan membentuk Cabang Layanan di kabupaten/kota sebagai perpanjangan dari pemerintah provinsi. Agar pemerintah provinsi menjalankan pengelolaan pendidikan menengah, koordinasi dan sinkronisasi yang kuat diperlukan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, sosialisasi juga harus diadakan secara teratur antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kantor Cabang Layanan, dan kepala sekolah dari setiap sekolah menengah di kabupaten/kota. Cabang Layanan dalam mengelola pendidikan menengah di kabupaten/kota juga perlu mewakili kabupaten/kota. ...... This thesis discusses the transfer of authority in managing the secondary education. The research method used is normative juridical writing with qualitative approach from library materials and interviews to confirm data. With the replacement of the Local Government Law to Law No. 23 of 2014, the authority to manage the secondary education is transferred from theprevious authority of the district/city government to the authority of the provincial government. Because of that policy, pros and cons emerged which led to the submission of a request for judicial review of Law No. 23 of 2014 to the Constitutional Court. There are three issues discussed in this thesis, namely the authority of the local government in the management of secondary education, the implementation of managing the secondary education between the district/city government and the provincial government, and the application of the transfer of authority in managing the secondary education from Banten Province to Cilegon City. The application of this transfer of authority in Cilegon City and Banten Province has been well carried out by forming Service Branches in the district/city as an extension of the provincial government. In order for the provincial government to carry out managing secondary education, strong coordination and synchronization is needed between the provincial government and the district/city government. In addition, socialization must also be held regularly between the Provincial Education and Culture Office, the Service Branch Offices, and the principal of each secondary school in the district/city. The Service Branch in managing secondary education in the district/city also need to represent the district/city.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah intellectual humility dapat memprediksi efektivitas guru sekolah menengah di Indonesia. Partisipan penelitian ini adalah 263 guru sekolah menengah (M-usia = 41.75 tahun, M-pengalaman mengajar = 14.97 tahun). Penelitian ini menggunakan Intellectual Humility Scale (Porter & Schumann, 2018) untuk mengukur intellectual humility dan Teacher Effectiveness Scale (Kyriakides, Campbell & Christofidou, 2002) untuk mengukur efektivitas guru. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan mengontrol variabel pengalaman mengajar. Hasil analisis menunjukkan bahwa intellectual humility secara signifikan dapat memprediksi efektivitas guru. Intellectual humility ditemukan memiliki effect size medium terhadap efektivitas guru. Hasil penelitian mengimplikasikan bahwa intellectual humility merupakan karakteristik yang penting untuk dimiliki oleh guru. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan program untuk mengembangkan karakteristik intellectual humility pada guru. Selain itu, hasil penelitian juga mengimplikasikan bahwa terdapat faktor- faktor lain yang berperan dalam efektivitas guru. Hal tersebut sebaiknya dipertimbangkan oleh penelitian selanjutnya mengenai efektivitas guru. ......The purpose of this study was to investigate the role of intellectual humility in predicting teacher effectiveness among secondary school teachers in Indonesia. A total of 263 secondary school teachers (M-age = 41.75 years, M-teaching experience = 14.97 years) participated in this study. The Intellectual Humility Scale (Porter & Schumann, 2018) and the Teacher Effectiveness Scale (Kyriakides, Campbell, & Christofidou, 2002) were used to measure intellectual humility and teacher effectiveness, respectively. A multiple linear regression analysis was conducted to test the study’s hypothesis while controlling for teaching experience. The result of the analysis shows that intellectual humility significantly predicts and has a medium effect on teacher effectiveness. The result of this study implies that intellectual humility is an important characteristic to be possessed by teachers and schools should consider providing programs that are aimed to cultivate intellectual humility in teachers. Additionally, it is implied that other factors also play a role in teacher effectiveness and should be taken into consideration by future research on this topic.