Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas yang dipergunakan didalam penelitian terhadap prestasi belajar siswa SMP di bidang pelajaran matematika. Variabel bebas yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan orangtua, jumlah anggota keluarga, asal atau alamat siswa, NEM matematika SD, tingkat pendidikan guru, pengalaman mengajar guru, gaji guru, metode mengajar, dan jumlah siswa. Analisis yang digunakan untuk unit analisis siswa, yang diambil dari 6 SMP yang dipergunakan sebagai sampel yang sekaligus sebagai responden. Prestasi belajar sebagai variabel terikat diambil untuk bidang pelajaran matcmatika bagi siswa SMP kelas 11 dengan tolok ukur nilai raport siswa pada cawu II. sumlah sampel yang dipergunakan sebanyak 378 siswa dari 6 Sekoiah Menengah Penama di kota Blitar. Alat analisis data yang dipergunakan yaitu metode regresi berganda dengan metode stepwise yang menggunakan program statistik SPSS. Dari hasil penelitian dapat diketahui adanya pengaruh yang signifikan antara variabel bebas tingkat pendidikan orangtua, NEM matematika SD, pengalaman mengajar guru, gaji guru, metode mengajar dan jumlah siswa terhadap prestasi belajar siswa di bidang pelajaran matematika. Sedang untuk variabel jumlah anggota keluarga, asal atau alamat siswa dan tingkat pendidikan guru tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Variabel yang paling dominan mempengaruhi peningkatan prestasi belajar siswa di bidang pelajaran matematika variabel Nilai Ebtanas Murni (NEM) matematika SD. Saran yang diberikan adalah untuk mencapai kualitas siswa yang baik diharapkan pihak pengambil keputusan memperhatikan mutu pendidikan yang diberikan kepada siswa. Selain itu juga harus memperhatikan masalah kesehatan dan gizi anak sejak dini, sehingga anak memiliki tingkat kcccrdasan yang tinggi.

Abstrak :
Pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pengajaran (pendidikan) nasional yang diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dalam konsiderailnya menyebutkan: "bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia serta memungkinkan para warganya untuk mengembangkan diri." Fokus pembahasan dalam tulisan ini dimaksudkan untuk mempeiajari, menganalisa, dan mengevaluasi aspek ekonomi terhadap tenaga kerja terampil dari sekolah menengah kejuruan, dimana sekarang ini memiliki jumlah yang semakin banyak seiring dengan tumbuhnya industri-industri di Indonesia. Kualitas sekolah kejuruan dapat diukur dari prestasi akademis, tetapi yang lebih penting harus dinilai dari segi ketrampilan kejuruan dan relevansinya dengan dunia usaha. Penelitian dilakukan terhadap lulusan Sekolah Menengah Kejuruan bidang ekonomi yang langsung bekerja, dimana ketrampilan mereka paling banyak diperlukan dalam administrasi perkantoran. Sebagai pembandingnya kami juga meneliti lulusan Sekolah Menengah Umum yang juga langsung bekerja, apakah ada persamaan atau perbedaannya. Aspek yang dibahas meliputi aspek lamanya waktu yang diperlukan dalam memperoleh pekerjaan pertamanya setelah Iulus dari sekolah menengah, berapa besar penghasilan pertamanya, berapa lama mereka bekerja di tempat yang sekarang ini, dan berapa besar penghasilannya sampai sekarang ini. Jadi upah yang diperoleh sekarang ini bagi para lulusan sekolah menengah tersebut menjadi dasar penelitian ini, untuk mengukur hasil yang dicapai oleh pendidikan menengah ini.

Abstrak :
Tesis ini membahas transfer kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penulisan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dari bahan pustaka dan wawancara untuk mengkonfirmasi data. Dengan penggantian UU Pemerintah Daerah menjadi UU No. 23 tahun 2014, wewenang untuk mengelola pendidikan menengah ditransfer dari otoritas sebelumnya dari pemerintah kabupaten/kota ke otoritas pemerintah provinsi. Karena kebijakan itu, muncul pro dan kontra yang mengarah pada pengajuan permohonan uji materi UU No. 23 tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Ada tiga masalah yang dibahas dalam tesis ini, yaitu wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan menengah, pelaksanaan pengelolaan pendidikan menengah antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, dan penerapan transfer kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah dari Provinsi Banten ke Kota Cilegon. Penerapan pengalihan wewenang ini di Kota Cilegon dan Provinsi Banten telah dilakukan dengan baik dengan membentuk Cabang Layanan di kabupaten/kota sebagai perpanjangan dari pemerintah provinsi. Agar pemerintah provinsi menjalankan pengelolaan pendidikan menengah, koordinasi dan sinkronisasi yang kuat diperlukan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, sosialisasi juga harus diadakan secara teratur antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kantor Cabang Layanan, dan kepala sekolah dari setiap sekolah menengah di kabupaten/kota. Cabang Layanan dalam mengelola pendidikan menengah di kabupaten/kota juga perlu mewakili kabupaten/kota. ...... This thesis discusses the transfer of authority in managing the secondary education. The research method used is normative juridical writing with qualitative approach from library materials and interviews to confirm data. With the replacement of the Local Government Law to Law No. 23 of 2014, the authority to manage the secondary education is transferred from theprevious authority of the district/city government to the authority of the provincial government. Because of that policy, pros and cons emerged which led to the submission of a request for judicial review of Law No. 23 of 2014 to the Constitutional Court. There are three issues discussed in this thesis, namely the authority of the local government in the management of secondary education, the implementation of managing the secondary education between the district/city government and the provincial government, and the application of the transfer of authority in managing the secondary education from Banten Province to Cilegon City. The application of this transfer of authority in Cilegon City and Banten Province has been well carried out by forming Service Branches in the district/city as an extension of the provincial government. In order for the provincial government to carry out managing secondary education, strong coordination and synchronization is needed between the provincial government and the district/city government. In addition, socialization must also be held regularly between the Provincial Education and Culture Office, the Service Branch Offices, and the principal of each secondary school in the district/city. The Service Branch in managing secondary education in the district/city also need to represent the district/city.

Abstrak :
[ABSTRAK
Salah satu isu krusial dalam pembangunan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan akses pendidikan antar kabupaten/kota. Pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat diharapkan membuat akses pendidikan tingkat kabupaten/kota menjadi lebih baik. Penelitian ini membahas pengaruh alokasi anggaran pemerintah terhadap perbaikan akses pendidikan menengah kabupaten/kota di Sulawesi Utara, diukur dengan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Analisis ekonometrika data panel 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, periode 2010- 2012, menunjukkan beberapa hal. Pertama, anggaran pemerintah melalui anggaran fungsi pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan APK dan APM. Kedua, dana transfer berupa DAU hanya berpengaruh meningkatakan akses pendidikan melalui APK, tidak pada APM. Ketiga, kemandirian fiskal kabupaten/kota tidak berpengaruh dalam meningkatkan akses pendidikan menengah daerahnya. PDRB per kapita sebagai cerminan kapasitas ekonomi masyarakat menunjukkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan APK dan APM. Namun demikian pengaruh variabelvariabel yang signifikan terhadap perbaikan akses pendidikan menengah sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa dampak alokasi anggaran pemerintah maupun pertumbuhan ekonomi, terhadap perbaikan akses pendidikan menengah kabupaten/kota relatif kecil.

---

ABSTRACT
One of the crucial issues in the development of education in Indonesia is education access gap between kabupaten/kota. The implementation of decentralization which aims to bring the public service to the community is expected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. This study discusses the effect of government budget allocation towards improving access secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by the gross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometric analysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 show several things. First, the government budget through the budget of the education functions show significant and positive impact on the improvement of GER and NER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase the access to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency of kabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education in those area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of the community showed significant and positive impact on the improvement of GER and NER. However, the variables which significantly effect the improvement of access to secondary education is very small. This shows that the impact of government budget allocation and economic growth, improved access to secondary education kabupaten/kota is relatively small.;One of the crucial issues in the development of education in Indonesia is education access gap between kabupaten/kota. The implementation of decentralization which aims to bring the public service to the community is expected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. This study discusses the effect of government budget allocation towards improving access secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by the gross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometric analysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 show several things. First, the government budget through the budget of the education functions show significant and positive impact on the improvement of GER and NER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase the access to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency of kabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education in those area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of the community showed significant and positive impact on the improvement of GER and NER. However, the variables which significantly effect the improvement of access to secondary education is very small. This shows that the impact of government budget allocation and economic growth, improved access to secondary education kabupaten/kota is relatively small., One of the crucial issues in the development of education in Indonesia is education access gap between kabupaten/kota. The implementation of decentralization which aims to bring the public service to the community is expected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. This study discusses the effect of government budget allocation towards improving access secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by the gross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometric analysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 show several things. First, the government budget through the budget of the education functions show significant and positive impact on the improvement of GER and NER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase the access to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency of kabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education in those area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of the community showed significant and positive impact on the improvement of GER and NER. However, the variables which significantly effect the improvement of access to secondary education is very small. This shows that the impact of government budget allocation and economic growth, improved access to secondary education kabupaten/kota is relatively small.]

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mekanisme pendisiplinan yang mengkaji masalah ketidakdisiplinan yang ada SMA MELATI Jakarta Barat. Masalah ketidakdisiplinan menjadi kajian penting. Hal ini ditandai dengan kompleksnya ketidakdisiplinan. Tujuan penelitian ini akan memetakan pandangan guru pada bentuk ndash;bentuk ketidakdisiplinan peserta didik di SMA MELATI Jakarta Barat, menjelaskan kasus-kasus ketidakdisiplinan di SMA MELATI Jakarta Barat, dan menganalisis mekanisme pendisiplinan dalam menangani kasus ketidakdisiplinan peserta didik di SMA MELATI Jakarta Barat.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Sekolah SMA MELATI, Wakil Kepala Sekolah Bag. Kesiswaan, Pembina OSIS, Guru BP/BK, Guru dan para peserta didik yang terlibat dalam mekanisme pendisiplinan. Siswa SMA MELATI menjadi menarik dalam penelitian karena mayoritas peserta didik SMA MELATI berasal dari keluarga kelas sosial-ekonomi menengah kebawah yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Dinama kelas sosial ini juga mempengaruhi perilaku anak.Berdasarkan Hasil penentuan ketidakdisiplinan mengalami ketimpangan dalam mekanisme pendisiplinan oleh setiap guru. Hal ini dikarena perbedaan pandangan dan cara mekanisme mendisiplinkan berbeda-beda. Perbedaan ketika menetapkan pendisiplinan, sehingga mengalami ketimpangan. Ketimpangan dan perbedaan ini disebab karena kolusi dan nepotisme di dalam SMA MELATI.Mekanisme pendisplinan yang ada di SMA MELATI berupa siksaan yang dipertontokan untuk menujukan legitimasi kekuasaan guru. Mekanisme yang dipertontonkan ini menunjukkan bagaimana tubuh peserta didik menjadi tubuh yang disiplin atau pematuhan docility ketika ada perintah dari guru. Mekanisme pendisiplinan yang ada di SMA MELATI mirip yang diungkapakan Foucault bahwa sekolah merupakan penjara moderen di masyarakat. Menjadi penjara moderen yang dapat melakukan melakukan mekanisme pendisiplinan dengan cara siksaan dengan tidak menempatkan kesadaran peserta didik akan kebutuhannya. Maka perlu mekanisme pendisiplinan yang dialogis maka dapat membentuk peserta didik yang otonom dan memiliki keasdaran sendiri.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the disciplinary mechanism that examines the problem of indiscipline in MELATI School, West Jakarta. The problem of indiscipline becomes an important study. This is characterized by the complexity of indiscipline. The purpose of this study will be to map out the views of teachers on the forms of undisciplined learners in MELATI School West Jakarta, explain cases of indiscipline in MELATI School West Jakarta, and analyze the disciplinary mechanism in dealing with cases of undisciplined learners in MELATI School West Jakarta. The research method used is qualitative, with informants in this study consisting of Principal MELATI School, Vice Principal Bag. Student Affairs, OSIS Coach, BP BK Teachers, Teachers and learners involved in disciplinary mechanisms. MELATI high school students become interesting in the research because the majority of MELATI high school students come from middle class socio economic families who can influence their behavior. This social class also affects children 39 s behavior. Based on the results of the determination of indiscipline inequalities in disciplinary mechanisms by each teacher. This is because different views and ways of disciplining mechanisms vary. Differences when establishing discipline, resulting in inequality. This inequality and difference is due to collusion and nepotism in the MELATI School. The existing disciplinary mechanism in MELATI School is torture that is contested to address the legitimacy of teacher power. The mechanisms shown show how the learner 39 s body becomes a disciplined body or docility compliance when there is an instruction from the teacher. The disciplinary mechanisms that exist in MELATI High School are similar to those Foucault expressed that schools are modern prisons in society. Becoming a modern prison that can carry out disciplining mechanisms by torture by not putting learners awareness of their needs. So it needs a dialogical disciplinary mechanism that can form learners who are autonomous and have their own awareness.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap pemenuhan akses pendidikan menengah di Indonesia yang diukur dari perubahan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). BOS SMA/SMK merupakan bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada sekolah SMA/SMK baik negeri maupun swasta dengan tujuan utama untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dan diharapkan dapat membebaskan atau meringankan biaya sekolah yang harus ditanggung oleh siswa. Sejak tahun 2017, kewenangan SMA/SMK di Indonesia telah didesentralisasikan kepada pemerintah provinsi. Analisis menggunakan metode Fixed Effect pada data panel 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021. Hasil estimasi menunjukkan bahwa BOS SMA/SMK tidak berpengaruh terhadap perubahan APM SMA/SMK, sedangkan belanja pendidikan pemerintah provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan APM SMA/SMK di Indonesia. ......This study aims to analyze the effect of School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah/BOS) on students’ participation in secondary education at the provincial level in Indonesia as measured by Net Enrollment Rate (NER) for General Senior High School (SMA) and Vocational Senior High Schools (SMK). BOS SMA/SMK is a transfer of funds from the central government to the local government at the provincial level in Indonesia to support the operational activities of public and private schools of SMA/SMK. The primary objective of BOS is to finance school operations to lower or exempt school fees. Since 2017, the authority of SMA/SMK in Indonesia has been decentralized to the provincial governments. The analysis applies a fixed effect method for a panel data set of 34 provinces in Indonesia from 2017 to 2021. The estimation results show that BOS SMA/SMK does not affect the change of NER of SMA/SMK, whereas the provincial government education spending has a positive and significant effect on the change of the SMA/SMK NER in Indonesia.