Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini berupaya menjelaskan didalam era globalisasi ini bahwa Teknologi informasi yang telah merambah hampir seluruh dunia via satelit dengan implikasi pada system penyiaran global, secara tidak langsung dengan melihat acara-acara yang ada di media teleivisi, membaca media cetak serta mendengar radio, telah membuat perpindahan suatu budaya, politik. Disamping isu-issu lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokrasi membuat kita dituntut untuk melakukan adaptasi ataupun reformasi secara besar-besaran. Menguatnya suatu aktor non-pemerintah yaitu Para Kapitalis yang bernaung didalam Korporasi usaha berskala internasional yang memainkan perannya didalam politik, ekonomi, lingkungan, humaniter dan bahkan tidak jarang aktor non-pemerintah tersebut dapat mengacaukan perekonomian suatu negara. Peran tersebut mereka lakukan lewat transaksi di pasar mata uang & stock exchange secara internasional yang dilakukan secara bebas, serta ketidak mampuan Bank Sentral suatu negara untuk mengontrol nilai tukar mata uangnya sehingga krisis multi dimensi terjadi seperti yang dihadapi Indonesia saat ini. Adanya beberapa negara maju yang berbahasa sama yang memainkan perannya, bagaimana memastikan perusahaan mereka dapat memperoleh irisan kue ekonomi global dengan menggunakan teknologi satelit sebagai mata-mata mereka untuk kepentingan politik dan ekonominya demi kepentingan negaranya yang lebih luas, dan dengan dasar itu juga negara-negara maju tersebut memainkan perannya untuk menguasai negara-negara yang dianggapnya bertentangan dengan kepentingan negara mereka. Demikian juga suatu Lembaga Keuangan Intenational Monitory Funds (IMF) yang dimotori oleh Amerika Serikat memainkan perannya dengan membuat scenario, dengan dalih memberikan bantuan pinjaman uang kepada negara yang ditujunya, namun dibalik itu ada maksud dan tujuan yang lebih mendalam yaitu untuk menguasai sumberdaya alam dan ekonominya, yang ahirnya negara penerima pinjaman tersebut akan selalu tergantung kepada lembaga keuangan pemberi pinjaman. Untuk itu kita (pemerintah dan masyarakatnya) dituntut lebih akomodatif serta peka terhadap situasi dan kondisi perubahan yang terjadi setiap saat, agar kita dapat terhindar dari arus ombak globalisasi yang melanda dunia sekarang ini. Disamping itu negara/pemerintah dituntut agar berpihak kepada rakyatnya, serta adaya kerjasama dalam menghadapi situasi yang dihadapinya agar terhindar dari penguasaan negara lain didalam perdagangan pasar bebas dan politik bisnis yang dilakukan oleh negara-negara maju dan negara lainnya.

---

This thesis is attempting to explain that in this globalization era in which information technology has spread out all over the world through satellite with implication on the global broadcasting system, indirectly through television programs, printed media and radio has made transformation both on cultural and political aspects. In addition to the environmental issues, human right and democracy which demand us to adjust ourselves with these changes and to make total reformation. Non government actors, in this case the capitalists under international-scale corporations? which are growing stronger and play their important role in political, economic, environmental, and humanity aspects, often destruct local economic pattern. They do their roles through international money market and stock exchange in which they can do it freely, and the inability of Central Bank of a country to control its currency so that multi dimensional crisis occurs in a country like Indonesia. Some of the advanced countries speaking the same language are trying to win or to take part, "how to ensure their firm get decent slice of the "global economic pie" of information technology benefits. Using satellite technology as their means of intelligence for the sake of the political, economic and general purpose of their countries, and based on that, the advanced countries also play their role to dominate other countries which they consider as their opposing countries. So is International Monetary Fund (IMF) led by United States of America who plays its role by making scenario, using loan to the target countries, but in fact there is a disguising purpose to exploit natural resource and economy, which in turn the doctor country will be permanently dependent to the creditor or the monetary institution. Considering the above description, we, the government and the people, must be accommodative and sensitive toward the situations and conditions that change every time, so that we can anticipate the globalization backwash happening on the world. Apart from that, the government must be concerned with public interest in general, and the government must work together with the people to encounter the problems so that they can prevented from other country's domination in the free market political business by advanced countries.

Abstrak :
Anggaran pembangunan merupakan salah satu alat administrasi pemerintah untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian pada kenyataannya, kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan tersebut tidaklah sepenuhnya didasarkan atas pertimbangan ekonomi. Di Provinsi DKI Jakarta, besarnya anggaran pembangunan yang dialokasikan pemerintah daerah dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan. Untuk mengetahui seberapa besar dampak pengalokasian anggaran pembangunan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta, maka dalam penelitian ini dilakukan regresi antara besarnya alokasi anggaran pembangunan terhadap pembentukan PDRB primer, PDRB sekunder dan PDRB tersier. Model yang digunakan, dikembangkan dari fungsi produksi Cobb-Douglas, dimana Modal (Capital = C) direpresentasikan oleh besarnya alokasi anggaran pembangunan, sedangkan tenaga kerja (Labor = L) adalah besarnya jumlah tenaga kerja pada masing-masing sektor perekonomian. Untuk melihat pola hubungan antara variable penelitian telah dilakukan regresi terhadap data time series dalam rentang waktu 16 tahun. Model regresi yang dipakai adalah regresi sederhana model log-log dengan pendugaan secara SUR (Seemingly Unrelated Regression). Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bawa besarnya anggaran pembangunan yang dialokasikan pemerintah daerah khusus DKI Jakarta, secara signifikan berdampak positif terhadap pertumbuhan PDRB sektor sekunder dan PDRB tersier. Berdasarkan variable dummy periode kepemimpinan Gubernur Kepala Daerah, diketahui pula bahwa tingkat rata-rata dampak alokasi anggaran pembangunan terhadap pembentukan PDRB sekunder dan PDRB tersier yang tertinggi terjadi pada periode kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (1998 - 2001).

---

Development budget (anggaran pembangunan) is one among government's administration tools that can support economic growth. However in reality, the policy in allocating development budget is not entirely based on economic consideration. In Jakarta, the amount of development budget allocated by local government was increasing from year to year. To find out how strong the impact of the development budget allocation toward economic growth of DKI Jakarta Province; therefore, regression was conducted in this research. Among others is the influence of development budget allocation toward the formation of gross regional domestic product (primary GRDP, secondary GRDP and tertiary GRDP). The model used and developed is in the form of Cobb-Douglas production function, where Capital (C) is represented by the amount of development budget allocation; while, Labor (L) is the amount of labor in each economic sector. To observe the relationship pattern among research variables, was developed regression toward time series data within 16 years. Regression model used is the double log simple regression with Seemingly Unrelated Regression (SUR). As a whole, the result of this research showed that the amount of development budget being allocated by local government particularly Jakarta is significantly having positive effects toward the formation of secondary and tertiary GRDP. Based on dummy variable, it was found out that the highest average rate of development budget allocation effects toward the formation of secondary and tertiary GRDP happened during the leadership period of Governor Sutiyoso (1998 - 2001)

Abstrak :
Bank Muamalat sebagai pionir bank syariah di Indonesia terus melakukan pengembangan terhadap penawaran produk-produk perbankan syariah yang secara umum digolongkan atas tiga bagian yaitu : (1) produk penyaluran dana, yang meliputi antara lain : prinsip jual beli, sewa, bagi hasil dan akad pelengkap. (2) produk penghimpunan dana, yang meliputi : prinsip wadi'ah, mudaharabah dan akad pelengkap. (3) jasa perbankan antara lain : shad; Qardh dan lain-lain. Struktur dana pihak ketiga masih didominasi oleh deposito berjangka mudharabah yang mencapai Rp. 97 Milyar atau 48,14% dari total dana pihak ketiga. Sementara itu, walaupun tabungan mudharabah mencatat pertumbuhan yang mengesankan sebesar 64,13 persen, kontribusinya terhadap total dana pihak ketiga hanya sebesar 29,1%. Penelitian juga dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan satu variabel dependent (dana pihak ketiga) dan tiga variabel independent (SBI, Valuta Asing USD dan SWBI).

---

Economic Macro Variable Influences The Third Hand Of Collected Fund (The Occuration Case Of Indonesian Muamalat Bank Period Of Year 2000-2003) Bank Muamalat as the pioneer of syariah bank in Indonesia keeps going to develop for offering the products of syariah banking is globally classified into three parts are such as : (I) product of fund distribution, which includes : principal of trading, rental, sharing and complementary agreement. (2) product of fund collection, which includes : principal wadi'ah, mudharabah and complementary agreement. (3) banking services are such as : sharf, Qardh and etc. Fund structure of the third hand is still dominated by mudharabah of distance deposit is until Rp 97 billion or 48,14% from the total fund of third hand. Meanwhile, though the mudharabah saving notices of the impressive development is 64,13%, the contribution of the total fund of the third hand is only 29,1%. The occuration was done as quantitively by using one variable dependent (fund of the third hand) and three variables independent (SBI, USD currency and SWBI).

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan fenomena kelangkaan pupuk urea tabur dengan cara menelusuri faktor yang melatarbelakangi. Berawal dari deskripsi intermediate factors, sampai pada implementasi dan formulasi kebijakan yang mengatur, sebagai main factors. Sesuai pendekatan Ekonomi Politik yang digunakan, bertujuan: (1) menjelaskan peran policy makers dalam proses formulasi kebijakan distribusi pupuk di Indonesia, (2) menjelaskan pra-kondisi yang melatarbelakangi wajah ambiguitas kebijakan dilihat dari mekanisme koordinasi yang digunakan, (3) menjelaskan implikasi kebijakan tersebut terhadap kinerja pelaku distribusi dan konsumen. Satuan analisisnya ialah Kebijakan Distribusi Pupuk di Indonesia. Datanya diperoleh melalui indept interview dengan informan terpilih (?purposive") dari policy makers, untuk mewakili departemen dan pelaku distribusi yang terlibat ("snowball.), sehingga representatif untuk diolah, dianalisis dan diinterpretasikan. Jawaban tujuan penelitian ini ada tiga. Pertama, peran policy makers dalam proses formulasi kebijakan distribusi pupuk di Indonesia didasarkan atas visi dan misi departemen dan atau pelaku distribusi yang diwakili. Kedua, pra-kondisi yang melatarbelakangi formulasi kebijakan distribusi pupuk di Indonesia, meliputi: (1) Pupuk dan beras merupakan komoditas bersifat "vital dan strategis". (2) Diharapkan distribusi pupuk memenuhi kriteria enam tepat. (.3) Para petani tidak semestinya diperlakukan sebagai "obyek". (4) Asumsi yang dianut policy makers ialah, pupuk "bukan komoditas komersial, melainkan barang yang didistribusikan". (5) Mempertahankan "rente ekonomi" yang dinikmati oleh departemen dan pelaku distribusi yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu "sebagian" dari fee, handling fee dan biaya distribusi yang disediakan. (6) Tanggung jawab utama pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, serta (7) heterogenitas visi dan misi atau orientasi nilai policy makers. Kinerja konsumen (petani). Kenaikan harga dasar pupuk urea yang diikuti kenaikan harga dasar gabah tidak menguntungkan petani. Jadi, harapan petani tidak tercapai dan memposisikan memenuhi kebutuhannya dalam batas subsistensi. Disamping itu, meneguhkan superioritas pelaku distribusi, dibandingkan inferioritas petani dalam melakukan jual-beli komoditas input dan output pertanian. Selanjutnya, produsen pupuk (PT PUSRI) diuntungkan dengan tanggung jawab "formal" menyalurkan pupuk sampai lini IV karena hanya menyediakan sampai lini III. Sementara itu KUD berada pada posisi kunci, sekaligus krusial, karena menerima imbal tanggung jawab "aktual" penyediaan pupuk setelah lini III. Akibatnya, resiko ketidakefektifan distribusi pupuk sesuai kriteria enam tepat ditujukan kepada KUD. Kemudian, peran swasta dalam distribusi pupuk "mengaburkan asumsi" bahwa pupuk bukan komoditas komersial dan HET yang ditetapkan hanya berlaku di atas kertas. Rekomendasi penelitian: (1) Untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk diperlukan terobosan kebijakan yang mengakomodasikan kepentingan tetap departemen dan pelaku distribusi pupuk Indonesia. (2) Diperlukan insentif dari pemerintah kepada petani, terutama kemudahan memperoleh pupuk sesuai prinsip enam tepat. (3) Campur tangan langsung pemerintah diarahkan untuk menindaklanjuti fungsi regulasi dan pengendalian yang dilakukan dan kebijakan yang mendukung harus tepat waktu. (4) Perlu dilakukan institusional arrangement pada berbagai level, agar terjadi keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab departemen dan atau pelaku distribusi pupuk, balk secara formal maupun secara aktual.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini dikembangkan terutama untuk membuktikan bahwa dalam era menuju globalisasi yang diwarnai oleh demokratisasi, liberalisasi dan deregulasi ini, pemerintah Indonesia tampaknya tetap berusaha untuk mempertahankan proteksi terhadap beberapa komoditi yang dianggap strategis.

Kekuatan tesis ini terletak pada pendekatan yang dipakai yaitu, pendekatan ekonomi politik, yang menekankan pada bidang politik, atau penulis sebut sebagai mashab politik. Yaitu analisa distribusi kekuasaan dalam pasar, suatu pendekatan yang belum banyak digunakan oleh mereka yang berasal dari disiplin ilmu politik di Indonesia. Kekhususan pendekatan ini terletak pada penggunaan parameter-parameter tata niaga seperti mobilisasi, alokasi dan distribusi, yang dianatisis melalui paradigma politis. Artinya menyangkut proses pembentukan kebijakan dan interaksi kekuatan antar aktor dan institusi dalam tata niaga dan pasar tepung terigu.

Berkaitan dengan pendekatan tersebut beberapa pertanyaan mendasar dipakai sebagai acuan untuk menjawab: siapa aktor/pelaku ekonomi dan politik yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan di Indonesia, sehingga mempengaruhi terbentuknya kebijakan tata niaga dan industri tepung terigu seperti yang ada sekarang. Apa dan bagaimana struktur/institusi, peraturan-peraturan dan koalisi-koalisi yang ada atau yang dibentuk oleh para aktor tersebut, yang memungkinkan diberlakukannya tata niaga tadi. Tesis ini juga menjawab pertanyaan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam kebijakan tata niaga dan industri tepung terigu di Indonesia.

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang melatar belakangi kebijakan yang menghambat atau memperlambat pelaksanaan liberalisasi tepung terigu. Yang pertama adalah karena negara tumbuh menjadi kekuatan yang dominan setelah periode 1965. Dengan dominasi tersebut negara dapat menunjuk langsung aktor yang mengoprasionalisasikan tata niaga tepung terigu, menutup kompetisi untuk umum melalui peraturan DNI, dan menggeser monopoli bidang ini dari negara kepada swasta. Kedua, karena struktur tata niaga yang monopolitis tersebut telah menghasilkan rente ekonomi yang luar biasa, yang menyebabkan kelompok Salim memperoleh kesempatan untuk membangun suatu industri vertikal dan horizontal antara BOGASARI dan INDOFOOD, yang kemudian berkembang menjadi konglomerasi pangan terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Ketiga, karena rente ekonomi yang dihasilkan tersebut telah pula mendatangkan keuntungan politis bagi penguasa, yaitu ikut mendukung pembiayaan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mempertahankan legitimasi mereka. Antara lain program pengentasan kemiskinan, kampanye, seminar, dan berbagai kongres dari kelompok kelompok korporatis penguasa dan lain-lain.

Tesis ini sekaligus memperlihatkan bahwa konsep pluralisme yang sering disebut sebagai karakteristik yang menunjukan berlangsungnya proses demokratisasi, cenderung tidak berlaku di Indonesia. Karena pluralisme berbagai kelompok yang tumbuh di Indonesia pada kenyataannya adalah dibentuk oleh negara, sebagai `kosmetik' penghias demokrasi, tetapi sesungguhnya hanya merupakan perpanjangan tangan dari penguasa untuk mewujudkan tujuan-tujuan kekuasaan politik dan ekonomi mereka.

Temuan dari tesis ini dengan demikian mungkin akan dianggap sebagai suatu sinisme dari keadaan sosial politik ekonomi di Indonesia, tetapi data yang terungkap dalam tesis ini paling tidak membenarkan dugaan-dugaan yang selama ini ada dalam benak banyak pengamat.

Abstrak :
Krisis kertas koran yang terjadi pada tahun 1995 dimana kertas koran sulit didapat dipasar dan kalaupun ada jumlahnya terbatas dan harganya mahal melampaui harga kesepakatan antara produsen dan konsumen yang selama ini sebagai dasar mekanisme penetapan harga jual kertas koran, konsumen menuduh produsen sengaja tidak melakukan produksi sesuai kapasitas serta mempermainkan suplai melalui jalur distribusi. Menurut penulis terdapat lima masalah utama pada krisis kertas koran tahun 1995 diatas, ialah masalah produksi, harga, distribusi, ekonomi politik pemerintah dan struktur pasar industri kertas koran. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Tesis ini adalah penelitian deskriptif, data sekunder diperoleh melalui laporan-laporan, buletin-buletin dan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan industri kertas koran, laporan-laporan diambil dari Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, data primer diperoleh melalui depth interview. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi industrialisasi substitusi impor yang didukung oleh kebijakan proteksi telah menghasilkan antara lain ; 1. Produksi nil kertas koran meningkat setiap tahun, dan jumlah kertas koran yang diproduksi sudah diatas kebutuhan kertas koran nasional, sehingga kelebihan produksi tersebut di ekspor. Walaupun demikian dalam 15 tahun perkembangan industri kertas jumlah produsen kertas koran hanya ada empat produsen. 2. Mekanisme penetapan harga kertas koran ditetapkan berdasarkan harga kesepakatan antara produsen dan konsumen jadi tidak berdasarkan hukum mekanisme pasar. 3. Lembaga distribusi dan proses pendistribusian kertas koran untuk kebutuhan Pers ditetapkan secara sepakat antara produsen kertas koran dan Serikat Penerbit Surat Kabar yang mewakili masyarakat Pers. 4. Kebijakan proteksi telah memberikan keuntungan kepada produsen tetapi tidak kepada konsumen, harga kertas koran impor menjadi tidak rasional, produsen lokal bertindak tidak efisien, karena tidak ada saingan dari produsen luar negeri, harga produksi produsen lokal mahal karena itu produsen lebih cendrung ingin menguasai pasar dalam negeri. 5. Sedikitnya jumlah produsen kertas koran, mengakibatkan pasar kertas koran terstruktur menjadi pasar oligopoli. Efisensi dalam produksi akan tumbuh apabila ada persaingan dalam struktur pasar yang sehat, kebijakan proteksi telah memberikan perlakuan diskriminasi terhadap pelaku ekonomi dipasar, yang berdampak sangat merugikan masyarakat konsumen dan hanya menguntungkan segelintir produsen. Karena itu untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi tersebut maka kebijakan proteksi harus dihapus.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini berusaha mempelajari pengaruh keterbukaan ekonomi pada tabungan nasional bruto dan permintaan masyarakat atas barang final produksi dalam negeri, dengan kasus Indonesia tahun 1968 - 1990. Ada tiga alasan mengapa studi ini dilakukan : Pertama-tama, adalah adanya pertentangan pendapat antara teori Export-led Growth dan teori Dependensia. Teori yang pertama mengemukakan bahwa keterbukaan ekonomi, melalui pengembangan kapasitas impor modal, memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya akan meningkatkan tabungan nasional bruto dan permintaan masyarakat atas barang final produksi dalam negeri. Sedangkan teori kedua menyatakan bahwa pengaruh keterbukaan ekonomi memberikan pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya pada tabungan nasional bruto dan permintaan masyarakat atas barang final produksi dalam negeri.

Kedua, temuan Thirlwall. dalam studinya tentang Export-led Growth di Sudan, menunjukkan bahwa ada kecenderungan bahwa kepesatan perkembangan tabungan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan kepesatan pertumbuhan ekonomi. Jikalau dikaitkan dengan temuan Chase-Dunn, pengaruh ekspor yang lemah pada pembentukan modal domestik justru akan meningkatkan ketergantungan yang semakin tinggi.

Ketiga, sejak tahun 1967, Indonesia berusaha membuka diri. Mengacu pernyataan Sadli, perubahan sistim terisolasi menjadi sistim terbuka masih mengandung keuntungan yang meragukan, tergantung pada apakah industri dalam negeri mampu menjadi industri yang berorientasi pada ekspor dan mampu mengekspor atau tidak. Sampai tahun 1983, nampaknya pertumbuhan ekspor atas dasar harga konstan 1973 justru semakin rendah, sementara impor atas dasar harga konstan 1973 cenderung tetap. Hal ini akan mempunyai implikasi pada hutang luar negeri. Dalam kasus demikian, pernyataan Sadli diatas perlu memperoleh perhatian khusus.

Dari hasil penelitian ini ada beberapa kesimpulan penting yang dapat diperoleh. Pertama, pengaruh pemasukan modal pemerintah neto pada pertumbuhan ekonomi positif, walaupun tidak nyata. Maknanya adalah bahwa produktivitas investasi pemerintah masih lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga pinjaman yang harus dibayarkan, walaupun perbedaan itu hampir tidak berarti. Pengaruh yang tak nyata ini diduga karena investasi publik biasanya diarahkan pada prasarana sosial yang yang tidak mempunyai dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu pengaruh ekspor pada pertumbuhan ekonomi positif. Artinya perkembangan ekspor akan memacu pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat, membuktikan kebenaran praduga model Export-led Growth di Indonesia. Pengaruh ekspor pada pertumbuhan ekonomi semakin pesat, karena ekspor itu mampu memacu pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan permintaan masyarakat atas barang modal, dan melalui ekspor yang melalui kapasitas impor telah meningkatkan sumberdaya internal, yaitu TNB, dengan pesat.

Pemasukan modal swasta memberikan pengaruh negatif yang nyata pada pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif ini di samping akibat dari ekonomi biaya tinggi di Indonesia, terjadi karena perubahan komplementaritas antara pemasukan modal swasta dengan ekspor juga. Dengan struktur ekspor yang didominasi oleh barang tambang dan barang pabrik yang menggunakan bahan Baku impor, kaitan kemuka dan kebelakangnya relatif pendek. Jikalau sektor ekspor ini dikuasai oleh investor asing dengan resiko rate of capital flight yang tinggi serta reinvestasi yang rendah, dapat mengakibatkan multiplier effect dari pemasukan modal swasta yang rendah.

Abstrak :
ABSTRAK Ekosistem pantai dengan ketiga tipe sumberdayanya, yaitu laut, tambak dan sawah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi sebagian besar penduduk Marunda di Pantai Utara Jakarta. Di dalam lingkungan bersangkutan, keseluruhan kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi berlangsung atas dasar model pengetahuan kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Keterikatan yang sangat kuat pada bentuk-bentuk mata pencaharian yang sangat tergantung pada kondisi lingkungan alam di sekitarnya, menyebabkan timbulnya berbagai masalah sosial ekonomi dan sosial budaya, ketika lingkungan tersebut diambil--alih dan dirubah oleh kegiatan pembangunan kawasan industri Pusat Perkayuan Marunda (PPM). Kegiatan pembangunan PPM menyebabkan perubahan bentang alam yang ditandai dengan penyusutan lahan garapan penduduk yang semula tinggal di kawasan industri tersebut. Penyusutan lahan garapan tempat penduduk bersangkutan melakukan kegiatan mata pencaharian menimbulkan dampak terhadap keseluruhan sistem mata pencaharian mereka. Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan lingkungan dan untuk menghadapi berbagai masalah yang timbul sehubungan dengan perubahan yang terjadi, penduduk dituntut mengembangkan upaya adaptasi, terutama berupa penyesuaian bentuk mata pencaharian dengan keadaan lingkungan yang ada setelah perubahan. Upaya adaptasi yang sebenarnya relatif dapat dianggap paling tepat dipilih untuk menanggapi perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi di lingkungan kawasan industri PPM, adalah dengan melakukan diversifikasi mata pencaharian. Diversifikasi mata pencaharian pada bentuk-bentuk yang berbeda dengan bentuk-bentuk mata pencaharian semula sebagian besar penduduk Marunda, perlu dilakukan agar penduduk yang lingkungan sumberdaya ekonominya terkena akibat langsung kegiatan pembangunan PPM, dapat tetap memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa terlalu tergantung pada lingkungan sumberdaya laut, sawah dan tambak di sekitarnya yang masih akan terus berubah, sejalan dengan kelanjutan proses pembangunan PPM. Akan tetapi, pilihan ini tidak dididukung oleh pengetahuan kebudayaan yang luas. Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Marunda yang relatif sangat rendah dan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki semata-mata hanya berkisar pada lingkungan pantai di sekitarnya, menyebabkan keseluruhan perangkat pengetahuan kebudayaan mereka menjadi sangat terbatas, sehingga tidak mampu menghadapi perubahan orientasi ruang yang telah sangat berbeda kondisinya. Dari dua bentuk upaya adaptasi yang dikembangkan oleh penduduk setempat, yaitu mempertahankan bentuk mata pencaharian semula dan beralih ke bentuk mata pencaharian baru, tampaknya upaya mempertahan bentuk mata pencaharian sampai saat ini masih menjadi pilihan sebagian besar penduduk. Pilihan upaya adaptasi sebagian besar penduduk yang masih terikat pada lingkungan sumberdaya semula (laut, sawah dan tambak) akan dapat lebih memperburuk kondisi sosial ekonomi di masa yang akan datang, terutama pada saat proyek PPM mulai beroperasi, jika tidak segera dicari pemecahan dan penanggulangannya secara tepat dan terpadu. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang di dukung oleh data kuantitatif dan dilengkapi oleh studi kasus. Secara keseluruhan, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Cara yang digunakan untuk memilih sampel adalah proportional random sampling, dengan jumlah responden sebanyak 120 orang dan jumlah informan kunci sebanyak enam orang di antara keseluruhan penduduk Marunda. Pengujian hipotesa dilakukan dengan menggunakan uji Chi-square (X2), sedangkan pengujian signifikansi perubahan dilakukan dengan menggunakan tes Mc Nemar. Perhitungan kekuatan hubungan dilakukan dengan menggunakan koefisien asosiasi Cramer (C) untuk variabel-variabel nominal dan dengan perhitungan koefisien korelasi pangkat d sommers (d y/x) untuk variabel-variabel ordinal. Studi ini dimaksudkan untuk melihat secara utuh kehidupan sosial-budaya dan sosial-ekonomi penduduk Marunda, khususnya aspek kehidupan ekonomi yang diwujudkan dalam sistem mata pencaharian, baik sebelum maupun sesudah adanya proyek pembangunan PPM. Setelah itu akan dilihat pula gambaran dampak yang timbul dari proses pembangunan kawasan industri tersebut (terutama pada tahap konstruksi) terhadap seluruh aspek kehidupan penduduk di. Kelurahan Marunda yang berkenaan dengan sistem mata pencaharian. Keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, diharapkan dapat memberi masukan untuk penyusunan strategi perencanaan pengembangan lingkungan, khususnya pada tingkat lokal bagi pihak PPM dan pemerintah daerah DKI dalam upaya memperbaiki taraf hidup penduduk setempat dan penanggulangan berbagai masalah yang mungkin masih akan timbul. Bagi perencana pembangunan tingkat nasional, terutama yang bertanggungjawab pada proyek pembangunan kawasan industri sejenis, strategi perencanaan dan pengelolaan lingkungan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan hidup penduduk di sekitar lokasi proyek juga dapat diterapkan di daerahdaerah lain di Indonesia yang sedang dan akan mengadapi masalah yang serupa dengan apa yang dewasa ini dialami penduduk Marunda. Hasil-hasil studi menunjukkan bahwa : 1. Perubahan bentuk mata pencaharian sebagai upaya adaptasi yang dilakukan oleh sebagian penduduk relatif kecil (X²=43,02; C=0,36), apabila dibandingkan dengan perubahan lingkungan sumber daya ekonomi yang terjadi. 2. Perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi tidak langsung mempengaruhi pilihan bentuk mata pencaharian (X2=0,36; C=0,05). 3. Pilihan bentuk mata pencaharian dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi social dalam hubungan yang tergolong cukup kuat (C= 0,48). 4. Pilihan bentuk mata pencaharian juga dipengaruhi oleh pengetahuan kebudayaan dalam hubungan yang kuat (C=0,55). Berarti lebih kuat daripada hubungan antara pilihan bentuk dengan kemampuan adaptasi sosial. 5. Kemampuan adaptasi sosial dipengaruhi oleh perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi dalam hubungan yang tergolong sedang dan bersifat negatif (d y/x = - 0,34). 6. Kemampuan adaptasi sosial juga dipengaruhi oleh pengetahuan kebudayaan dalam hubungan yang tergolong kuat dan bersifat positif (d y/x = 0,59). Berarti hubungan yang ada lebih kuat daripada hubungan antara kemampuan adaptasi dengan perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi. 7. Diperlukan suatu kebijaksanaan terpadu agar pembangunan PPM yang mempunyai cakupan kepentingan tingkat nasional ini berhasil dilaksanakan tanpa harus mengorbankan kehidupan penduduk Marunda sebagai korban. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar penduduk sulit merencanakan usaha atau bidang pekerjaan secara kongkrit di lingkungan yang masih akan terus berubah, dengan pengetahuan kebudayaan yang terbatas dan kemampuan adaptasi yang rendah.

---

ABSTRACT The coastal ecosystem which consists of the three types of natural sources namely the sea, fish farming and rice fields have been forming a most important aspect of living for most Marunda villagers who live in the northern coastal areas of Jakarta. The entire economical process consisting of production, distribution and consumption activities among these villagers have been passed on, through inheritance, from generation to generation. The exclusive dependability on the traditional ways of earning a living, which entirely relies on the environmental condition, has brought along various socio-economical and socio-cultural problems when this area was reclaimed by the authority and changed through the activities of the new industrial area for "Pusat Perkayuan Marunda" (PPM). The PPM development activities have changed the spatial range of nature, which is indicated by the shrinkage of cultivated land belonging to the indigenous people who previously lived in this area, before the industrial estate started. The shrinkage of cultivated land, which the indigenous people made a living from before, has caused changes to the entire system of their means of subsistence. To adjust themselves to the environmental changes and all the various problems these changes have brought along, these villagers will have to develop an adaptive aptitude to the new environment, especially to the new condition. The adaptive effort, which is considered probably, the most effective, to select for the economical environmental changes in the PPM industrial areas, is through the diversification means of subsistence activities. The diversification of economical sources which vary from the original ones most of Marunda villagers used to have, should be designed in order that those villagers whose environmental economical sources are directly affected by the PPM activities can live on properly, without having to depend entirely on the sea fishing, rice fields and fish farming in the surrounding areas, which will continue changing in line with the PPM development processes in the future. However; this approach is not necessarily supported by adequate cultural knowledge. The relatively low level of educational background that most of the Marunda villagers have, including their cultural knowledge, which is restricted to the surrounding coastal areas only, are the source of the incapacity for those villagers to adjust themselves to the entirely new living condition. Of the two forms of adaptation efforts which the Marunda villagers are making, namely to stick to the traditional means of subsistence and to obtain new living sources, the former seems more preferable. The preference of most villagers to stick to the traditional sources of living (sea, rice field and fish farms) could worsen the social economical condition in the future, especially when the PPM project begins operation and no accurate integrated solution and prevention steps are taken immediately. This research is qualitative descriptive by nature and is supported with quantitative data obtained through various study cases. On the whole, the methods used are the qualitative and the quantitative ones. The sampling has been made based on the proportional random system, involving 120 respondents and 6 key sources of information from amongst the entire Marunda villagers. The hypothetic test is done by use the chi-square (X2) method and the significance test using the McNemar Method. The calculation of relativity strength was done using Cramer's association coefficient (C) for nominal variables and correlative coefficient calculation square d Sommers (d y/x) for ordinal variables. The purpose of this study is to see and analyze the Marunda villagers' socio cultural and socio economical lives as a whole, in particular the economical aspect behavior, which is reflected in the means of subsistence system. This research is intended to provide additional information that could be used in setting up the environmental development planning strategies, particularly for the PPM Project Officer and the Jakarta Municipality Office (DKI) in an effort to improve the standard of living of the Marunda villagers and tackle future problems. In addition, this information could also be used by the government authorities, who are dealing with development of similar industrial projects and the environmental planning and development strategies for other areas in Indonesia, which are, or will be facing similar environmental problems which the Marunda villagers are experiencing presently. The results of this research indicate that: 1. The means of subsistence changes as an adaptation effort is relatively smaller than the economical source environmental changes (X2=43,02; C=0,36). 2. The economical source environmental change does not directly influence the choice of the means of subsistence form (x2=0,36; C=0,05) 3. The means of subsistence form choices are influenced by the social adaptation ability in strong relation (C = 0,48) 4. The means of subsistence form choice is also influenced by the cultural knowledge in strong relation (C = 0,05). Thus, a relation between the choices of form of the means of subsistence as compare to social adaptation ability. 5. The social adaptation ability is influence by the changing of environmental economical source in negative and average relation (d y/x = - 0,34). 6. The social adaptation ability is also influenced by the cultural knowledge in the positive and strong relation (d y/x = 0,59). It means that this relation is stronger than the relation between social adaptation ability and the environmental economical source change. 7. An integrated policy is needed in order that PPM development, which is of a National magnitude level, can be successfully implemented without sacrificing the way of life of Marunda's villagers as victims. This is to be implemented because there is a tendency that some of the villagers are unable to plan as to how to make a living, or choose a field of work in reality, due to the limited cultural knowledge and low level adaptation ability, in an environment which is still constantly changing.

Abstrak :
In Indonesia, overexploitation of marine resource, specifically on fisheries sector, is accompanied with destructive fishing behavior and Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing activities. These problems cause Indonesia to suffer loss amounting to around $20 million per year. Indonesia is committed to implement sustainable marine resource and fisheries management by establishing Marine Protected Areas (MPA) reaching to 30 hectares by the end of 2030. Yet, there is no recent empirical study concerning the impact of MPA establishment in Indonesia to the overfishing condition. This research is aimed to answer the question. We employ Schaefer and Fox model to measure the Maximum Sustainable Yield (MSY) as the basis to calculate overfishing index. Overfishing comparison analysis is done by mean difference t-test and panel data regression. Given limitation of data, MPA, regency and Fisheries Management Area (Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP) level of data to obtain robust data. We found that, using mean difference t-test, overfishing index in MPA is lower compared to overfishing in level of regency and WPP. Panel data regression result also support our previous finding as MPA establishment has negative and significant impact to overfishing index. Other factors affecting overfishing level are the amount of total and sustainable effort. Our findings indicate that Indonesia is managing its MPA in the right way. Therefore, it is reasonable for government to expand MPA area in Indonesia in realizing the commitment of establishing 30 ha of MPA.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menentukan Beta sebagai indikator dad Resiko bisnis. Dan tujuan kedua adalah menganalisis secara cross section linier regresi antara beta tersebut dengan beberapa variable independent seperti ; Operating Leverage, Financial Leverage, Firm Size, dan Cyclicality. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengamati atau melakukan penelitian mcngcnai hubungan antara faktor fimdamental perusahaan dalam hal ini Operating Leverage, Financial Leverage, Firm Size, dan Cyclicaliqy, terhadap Beta. Pengamaian dilakukan terhadap saham-sallam yang trdapat di Indeks LQ 45 dalam kurun waktu 1998 sampai dengan 2002. Dari hasil pengujian dengan menggunakan Pearson Correlation dan model regresi linier berganda menunjukkan bahwa basil yang ditunjukkan tidaklah stabil dari waktu ke wakm. Hal ini menunjuldcan adanya faktor-faktor lain yang mempengamhi Beta selain variable-variabel fundamental seperti yang pennlis sebutkan diatas. Hasil dari penelitian ini dapal dikatakan bahwa variable Firm Size dan C)»cIica1i!y yang mernpunyai pengaruh signilikan dalam kurun waktu 1998 sampai dengan 2002. Hal ini menunjukkan bahwa Operating Leverage dan Financial Leverage kurang mempengaruhi Risiko bisnis dari penmhaan yang berada pada Indeks LQ 45.

---

ABSTRACT
This research has two objectives. The lirst objective is to analyze whether the Beta reflects as indicators of business risk. 'I`he second objective is analyzed by using cross sectional liner regression between Beta and some independent variable, such as: Operating Leverage, Financial Leverage, Firm Size, and Cyclicality. ln this research, the author tried to observe about the relationship between fundamental factors of company and Beta as indicator of Business Risk. The Subject of observation are stocks of companies at LQ 45 Indices around 1998 until 2002. The results of the partial test using Pearson Correlation and Multiple Correlation model indicates that the results is unstable from year by year. This result indicates that there are the other factors could influence Beta beside Fundamental factors. Result of this research can be said that Firm Size variable and of Cyclicality having influence isn't it in range of time 1998 up to 2002. This matter indicate that Operating Leverage and of Financial Leverage less influence Risk business of company.

---