Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu strategi dalam pengembangan ekonomi, mendorong investasi serta meningkatkan daya saing adalah pengembangan Special Economic Zone (SEZ) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan KEK memfasilitasi kawasan yang lokasinya memiliki akses ke pasar global, meningkatkan produktivitas masyarakat wilayah sekitar serta pemusatan kawasan ekonomi hingga daerah cepat tumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh KEK di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi regional, baik terhadap wilayahnya serta terhadap Kabupaten/Kota di sekitarnya (spillover effect) dengan metode spasial ekonometrika yaitu Dynamic Spatial Durbin Model. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh KEK terhadap pertumbuhan wilayah hanya terdapat pada KEK Pariwisata sedangkan pada KEK Manufaktur belum berdampak signifikan. Pengaruh KEK pada pertumbuhan wilayah hanya pada jangka pendek. Variabel kontrol yang berpengaruh signifikan adalah Pertumbuhan Wilayah sebelumnya, PMDN, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Informasi dan Komunikasi, Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan PDRB. Sedangkan pada wilayah sekitar variabel yang berpengaruh adalah Pertumbuhan PDRB serta Informasi dan Komunikasi. ......One of the strategies in economic development, encouraging investment and increasing competitiveness is the development of a Special Economic Zone (SEZ). (KEK). SEZs facilitate the region whose location has access to the global market, increases local productivity, and centralizes economic areas in fast-growing areas. The study aims to analyze the impact of SEZs in Indonesia on regional economic growth, both in its region and in its spillover effect with the method of spatial econometrics, dynamic spatial durbin model. The results of the study show that in Tourism SEZs, SEZ variables have a significant effect on regional economic growth, while in Manufacturing SEZs, SEZ variables do not have a significant effect. In general, SEZ is a short-term effect on regional economic growth. The significant control variables are Previous Regional Growth, Domestic Direct Investment (PMDN), Labor Force Participation Rate, Information and Communication Technology, Human Development Index (HDI), and Gross Regional Domestic Product (GRDP) growth. Meanwhile, in the neighboring areas GRDP growth and Information and Communication Technology are significant variables.

Abstrak :
Pada 2019, realisasi target investasi Sei Mangkei hanya sekitar Rp5.46 triliun dari total kebutuhan Rp128.10 triliun, sementara realisasi target investasi Tanjung Lesung hanya sekitar Rp300 miliar dari total kebutuhan Rp96.60 triliun. Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang menjadi penghambat tercapainya realisasi target investasi dan serapa tenaga kerja di KEK Sei Mangkei dan KEK Tanjung Lesung menggunakan teori Collaborative Governance dengan berfokus pada interaksi antara Dewan Nasional KEK, Dewan Kawasan, dan Badan Usaha/Pengelola. Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan riset-riset terdahulu sebagai sumber data primer. Terdapat tiga temuan dalam skripsi ini yakni terkait infrastruktur yang tidak memadai, minimnya koordinasi antara aktor, dan adanya antagonisme antara aktor menjadi penghambat realisasi target di kedua wilayah KEK ini. ......In 2019, the realization of Sei Mangkei's investment target was only around IDR 5.46 trillion out of a total requirement of IDR 128.10 trillion, while the realization of Tanjung Lesung's investment target was only around IDR 300 billion out of a total requirement of IDR 96.60 trillion. This thesis aims to identify and analyze the problems that are hindering the realization of investment and employment targets in Sei Mangkei SEZ and Tanjung Lesung SEZ using Collaborative Governance theory by focusing on interactions between the National SEZ Council, Regional Council, and Business Entities/Administrator. The method used in this thesis is a qualitative research method using previous research as the primary data source. There are three findings in this thesis, namely related to inadequate infrastructure, lack of coordination between actors, and the existence of antagonism between actors which hinders the realization of targets in these two SEZ regions.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan membangun alternatif strategi KEK Pariwisata Likupang berdasarkan prinsip pariwisata berkelanjutan, yang mencakup aspek keberlanjutan sosial dan ekonomi, aspek keberlanjutan budaya, aspek keberlanjutan lingkungan, dan aspek pengelolaan berkelanjutan. Metode Input-Output (I-O) dan I-O lingkungan digunakan untuk melihat dampak sektor pariwisata pada perekonomian dan lingkungan, serta metode Analytic Network Process (ANP) guna merumuskan prioritas aspek dan kriteria berdasarkan perpepsi dari pemangku kepentingan. Hasil analisis metode I-O dan I-O Lingkungan menunjukkan apabila kenaikan permintaan akhir pada sektor pariwisata sebesar Rp1 triliun maka perputaran ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan sebesar Rp1,442 triliun sekaligus menghasilkan dampak lingkungan melalui 8 jenis emisi. Analisis ANP menunjukkan prioritas pemangku kepentingan pada aspek keberlanjutan lingkungan (0,303) dan kriteria konservasi lingkungan (0,082) dengan tingkat kesepakatan tinggi dan signifikan pada seluruh tingkat kepercayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kendati kepentingan dan prioritasnya beragam, namun secara kolektif preferensi pemangku kepentingan diarahkan pada keberlanjutan lingkungan. ......This research aims to develop alternative strategy for the Likupang Tourism Special Economic Zone (SEZ) based on sustainable tourism principles, which includes sustainability aspects of socio-economy, cultural, environmental, and management. Input-Output (I-O) and Environmentally-Extended Input-Output (EEIO) methods are used to examine tourism sector impact on economy and environment, while Analytic Network Process (ANP) formulates priorities for aspects and criteria based on stakeholder perceptions. Results from I-O and EEIO analyses show that if the final demand for the tourism sector increases by IDR 1 trillion, the total economic turnover in North Sulawesi Province will be IDR 1.442 trillion, while also producing environmental impacts through eight types of emissions, while ANP concludes stakeholder priorities for environmental sustainability (0.303) and environmental conservation criteria (0.082) with high and significant agreement at all levels of confidence. This research concludes that despite stakeholder interests and priorities varying, their collective preference is directed toward environmental sustainability.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus KEK telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan konstruksi , dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif dokumen sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACT
The policy of establishing Special Economic Zones SEZ has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are Proposing and Setting, Development construction , and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection document so that the target of SEZ formation was not achieve Key words Policy Implementation, Special Economic Zone, Fiscal Incentive.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia adalah negara yang mengembangkan sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus KEK . KEK Tanjung Lesung ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 dan diresmikan pada tanggal 23 Februari 2015. Tujuan penetapan KEK Tanjung Lesung secara umum adalah untuk meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Salah satu masalah dalam implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung adalah belum optimalnya pembangunan sarana transportasi dan fasilitas pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan melihat apa saja yang yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi KEK Tanjung Lesung. Dalam menganalisis implementasi Kebijakan Pengembangan KEK Tanjung Lesung penulis menggunakan analisis implementasi Michael Hill dan Peter Hupe, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn serta teori dari Kotler mengenai marketing place. Metode penelitian yang digunakan adalah postpositive. Hasil penelitian menunjukan implementasi KEK Tanjung Lesung masih belum optimal.

---

ABSTRACT
Indonesia is a country that develops the tourism sector to improve the economy. Among the ways in which to improve the economy, the Indonesian government established a Special Economic Zone KEK . One of the KEK formed is KEK Tanjung Lesung determined through Government Regulation No. 26 of 2012 and inaugurated on February 23, 2015. The objective of KEK Tanjung Lesung is to increase investment, to absorb labor, and to increase the utilization of local resources. However, the construction of transportation facilities and other supporting facilities in the KEK Tanjung Lesung is not optimal. This study aims to illustrate how the implementation of KEK Tanjung Lesung development and see the supporting and inhibiting factors of the implementation of KEK Tanjung Lesung. In analyzing the policy implementation, the development of KEK Tanjung Lesung, the writer uses the implementation analysis of Michael Hill and Peter Hupe, the factors that influence the implementation of the policy according to Van Meter and Van Horn and Kotler 39 s theory of marketing place. The research method used is postpostivis. The results showed that the implementation of KEK Tanjung Lesung is still not optimal.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan (konstruksi), dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif (dokumen) sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACT
The policy of establishing Special Economic Zones (SEZ) has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are; Proposing and Setting, Development (construction), and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in-depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non-fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection (document) so that the target of SEZ formation was not achieve.

Abstrak :
ABSTRACT
Kawasan Ekonomi Khusus KEK dipandang sebagai sebuah instrumen yang efektif untuk menarik investasi asing langsung. Implementasi KEK di Indonesia menghadapi berbagai macam permasalahan. Untuk memastikan bahwa KEK yang dimilikinya kompetitif, Indonesia harus belajar dari negara tetangga yang juga merupakan kompetitor, seperti Vietnam dan Thailand. Vietnam sudah berhasil menarik investasi asing langsung melalui implementasi KEK. Vietnam mencatatkan pertumbuhan investasi asing lansung tahunan tertinggi di antara negara-negara Asia Timur pada 1980-2013 dan menjadi penerima investasi asing langsung terbesar di Asia. Di sisi lain, Thailand berhasil menjadi pusat dari manufaktur kelas dunia melalui implementasi KEK. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui bagaimana Vietnam dan Thailand mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus ditinjau dari beberapa faktor, yaitu kondisi ekonomi politik, kebijakan industrialisasi, pelayanan investasi, pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus, partisipasi dalam rantai nilai global, dan industri hijau.

---

ABSTRACT
Special Economic Zone SEZ is perceived as an effective instrument in attracting FDI. The development of SEZs in Indonesia has been facing a wide range of problems. To ensure its SEZs rsquo competitiveness, it is important for Indonesia to learn from its competitive neighboring countries, such as Vietnam and Thailand in developing SEZs. Vietnam has been successfully attracting foreign direct investment through the implementation of SEZs. It recorded the highest annual growth rate of net inflows of FDI, as percentage to GDP among other East Asia countries in 1980 2013 and being the largest FDI recipient in Asia. On the other hand, Thailand is becoming the center of world class manufacturing through the development of SEZs. This qualitative study aims to discover how Vietnam and Thailand develops its SEZs by looking at several factors, such as political economy landscape, industrial policy, investment services, growth of SEZs, global value chain participation, and green industrialization.

Abstrak :
Tanjung Lesung telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus zona pariwisata berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012. Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, terdapat 2 (dua) permasalahan di Tanjung Lesung yaitu regulasi dan infrastruktur wilayah. Penelitian ini memfokuskan pada kesiapan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Teori yang digunakan untuk menganalisis kesiapan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung adalah teori daya saing destinasi yang dikembangkan oleh Ritchie dan Crouch. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum siap berdaya saing karena memiliki permasalahan utama yaitu infrastruktur wilayah khususnya pembebasan lahan. Peneliti menyarankan agar Pemerintah Pusat dan Daerah perlu segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan perlunya insentif daerah dalam bentuk Peraturan Derah untuk menarik minat investor agar Tanjung Lesung siap berdaya saing.

---

Tanjung Lesung has been designated as a Special Economic Zone of tourism zone based on Government Regulation No.26 of 2012. Since established as Special Economic Zone, there are two problems in Tanjung Lesung that is regulation and regional infrastructure. This research focuses on the readiness of the competitiveness of Tanjung Lesung Special Economic Zone. The theory used to analyze the readiness of the competitiveness of Tanjung Lesung Special Economic Zone is a destination competitiveness theory developed by Ritchie and Crouch. This research uses qualitative method. The result showed that Tanjung Lesung Special Economic Zone is not ready to compete because the main problem that is regional infrastructure particularly land acquisition. Researcher suggest that the Federal and Local Governments need to immediately accelerate the development of regional infrastructure and the need for regional incentive in the form of Local Regulation to attract investors so that Tanjung Lesung Special Economic Zone ready to compete.

Abstrak :
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki jalur sepanjang 142 km melewati 4 stasiun yaitu Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar. Dalam rangka meningkatkan revenue dan nilai kelayakan investasi, dilakukan penambahan fungsi berupa pengembangan wilayah Kota Baru Walini dengan luas area pengembangan sebesar 1126 ha. Pada penelitian ini pengembangan wilayah Kota Baru Walini dilakukan dengan mengkaji melalui 4 alternatif pengembangan kota sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat pertanian modern, dan pusat inovasi teknologi yang selanjutnya akan dipilih menggunakan metode paired comparison. Di dalam rancangan pengembangan Walini sebagai pusat inovasi teknologi, akan dilakukan pembangunan kawasan residensial, komersial, perkantoran, industri berteknologi tinggi, pembangunan research universities, dan ruang terbuka dengan kelengkapan pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, rel kereta, dan stasiun kereta api baru dengan biaya investasi diperkirakan mencapai Rp. 64,224,151.71. ...... High-Speed Train Jakarta Bandun Project has a path along 142 km through four stations; Halim, Karawang, Walini, and Tegalluar. In order to increase revenue and the feasibility of investement, the addition of function such as the regional development of Walini with an area of 1126 ha. In this research, the development of Walini done by examining four development alternatives, as a goverment centre, business centre, modern farming centre, and innovation of technology centre. In the Walini develoment planning as a centre of technological innovation, there will be the construction of residential area, commercial area, office area, high-technological industries, research universities, open space, and the construction of public infrastructure sucs as roads, railways, train station and new train stations with the estimated of investment cost reach Rp. 64.224.151,71.